DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 134

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pokok, Keanggotaan Bamuskal (Badan Permusyawaratan Kalurahan), Kelembagaan Bamuskal, Fungsi dan Tugas Bamuskal, Hak, Kewajiban dan Wewenang Bamuskal, Peraturan Tata Tertib Bamuskal, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
9.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7); 3
10.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
11.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
12.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
2.Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
3.Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5.Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
7.Bupati adalah Bupati Bantul.
8.Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Panewu.
9.Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.
10.Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Hari adalah hari kalender. 5

Pasal 2

Maksud Pengaturan Bamuskal dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap Bamuskal sebagai lembaga di Kalurahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Kalurahan.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Bamuskal dalam Peraturan Daerah ini untuk :

a.mempertegas peran Bamuskal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
b.mendorong Bamuskal agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan; dan
c.mendorong Bamuskal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Kalurahan yang baik.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.keanggotaan dan kelembagaan Bamuskal;
b.fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan Bamuskal;
c.peraturan tata tertib Bamuskal;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pendanaan.

BAB II

KEANGGOTAAN BAMUSKAL

Pasal 5

(1)Anggota Bamuskal merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
(2)Jumlah anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Penetapan Jumlah anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk, dengan ketentuan sebagai berikut : 6
1. a.Kalurahan dengan jumlah penduduk sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, anggota Bamuskal berjumlah 5 (lima) orang;
2. b.Kalurahan dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000 (lima ribu) jiwa sampai dengan 12.000 (dua belas ribu) jiwa, anggota Bamuskal berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
3. c.Kalurahan dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000 (dua belas ribu) jiwa, anggota Bamuskal berjumlah 9 (sembilan) orang.
(4)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Kalurahan yaitu pedukuhan.
(5)Penetapan wilayah pemilihan dalam Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 6

Persyaratan calon anggota Bamuskal adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
e.bukan sebagai Pamong Kalurahan;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota Bamuskal;
g.wakil penduduk Kalurahan yang dipilih secara demokratis;
h.bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
i.penduduk Kalurahan yang bersangkutan; dan
j.tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.

Pasal 7

Pengisian keanggotaan Bamuskal dilakukan melalui:

a.pengisian anggota Bamuskal berdasarkan keterwakilan perempuan; dan
b.pengisian anggota Bamuskal berdasarkan keterwakilan wilayah. 7

Pasal 8

(1)Pengisian anggota Bamuskal berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota Bamuskal.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Kalurahan yang memenuhi syarat calon anggota Bamuskal serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Kalurahan yang memiliki hak pilih.
(4)Perempuan warga Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur :
1. a.Lembaga kemasyarakatan Kalurahan; dan/atau
2. b.Tokoh perempuan Kalurahan.

Pasal 9

(1)Pengisian anggota Bamuskal berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk memilih calon anggota Bamuskal dari unsur wakil wilayah pemilihan.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah masyarakat Kalurahan dari wilayah pemilihan.
(3)Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah pedukuhan yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan Bamuskal.
(4)Jumlah anggota Bamuskal dari masing-masing wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
(5)Dalam hal jumlah pedukuhan sama dengan jumlah anggota Bamuskal dari unsur wakil wilayah pemilihan, maka dapat ditetapkan 1 (satu) pedukuhan diwakili oleh 1 (satu) orang anggota Bamuskal.
(6)Dalam hal jumlah pedukuhan lebih besar dari penetapan jumlah anggota Bamuskal dari unsur wakil wilayah pemilihan, maka beberapa pedukuhan dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota Bamuskal secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. 8
(7)Dalam hal jumlah pendukuhan lebih kecil dari penetapan jumlah anggota Bamuskal dari unsur wakil wilayah pemilihan, maka 1 (satu) pedukuhan dapat diwakili oleh lebih dari 1 (satu) orang anggota Bamuskal secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 10

(1)Pengisian anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
(2)Jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
1. a.Dalam hal jumlah anggota Bamuskal yang akan dipilih sebanyak 9 (sembilan) orang, Panitia berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Pamong Kalurahan sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan Kalurahan sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 8 (delapan) orang;
2. b.Dalam hal jumlah anggota Bamuskal yang akan dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang, Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Pamong Kalurahan sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan Kalurahan sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 6 (enam) orang; dan
3. c.Dalam hal jumlah anggota Bamuskal yang akan dipilih sebanyak 5 (lima) orang, Panitia berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Pamong Kalurahan sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan Kalurahan sebanyak 1 (satu) orang dan unsur tokoh masyarakat sebanyak 4 (empat) orang.
(3)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keterwakilan perempuan.
(4)Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
(5)Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian Bamuskal;
2. b.mengumumkan secara terbuka rencana pengisian Bamuskal;
3. c.membuat dan menetapkan tata tertib pengisian Bamuskal;
4. d.menetapkan jadual proses pengisian Bamuskal;
5. e.mengadakan sosialisasi dan mekanisme pengisian Bamuskal;
6. f.melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi; 9
7. g.mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama calon anggota Bamuskal yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
8. h.memfasilitasi proses musyawarah perwakilan pengisian Bamuskal; dan
9. i.membuat laporan pelaksanaan pengisian Bamuskal kepada Lurah.

Pasal 11

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Bamuskal dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Bamuskal berakhir.
(2)Bakal calon anggota Bamuskal yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota Bamuskal.
(3)Pemilihan calon anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Bamuskal berakhir.

Isi peraturan

Teks134PDFHirarki

Memuat teks peraturan…