DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Bentuk, Sumber, Jumlah, dan Jangka Waktu; Pelaksanaan Penyertaan Modal; Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; Fasilitasi dan Koordinasi; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Pentutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Penyertaan Modal Daerah adalah investasi Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah baik dalam bentuk uang maupun barang.
2.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. 3
5.Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7.Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana Bisnis Bank Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut RKA/RBB BUMD.
8.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
9.Bupati adalah Bupati Bantul.
10.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.profesionalitas;
c.keberlanjutan;
d.tertib penyelenggaraan negara; dan
e.efisiensi.

Pasal 3

(1)Maksud Penyertaan Modal Daerah pada BUMD antara lain:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan;
3. c.penugasan Pemerintah Daerah; dan
4. d.peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
(2)Tujuan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD antara lain:
1. a.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. b.meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
3. c.menumbuhkan kemandirian BUMD. 4

Pasal 4

(1)Ruang lingkup Penyertaan Modal Daerah pada BUMD, terdiri atas Penyertaan Modal Daerah kepada:
1. a.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari;
2. b.Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma; dan
3. c.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda).
(2)Penyertaan Modal Daerah pada BUMD pada ayat (1) bersumber dari APBD.

BAB II

BENTUK, SUMBER, JUMLAH, DAN JANGKA WAKTU

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD dapat berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang.
(2)Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

(1)Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp163.683.445.614,72 (seratus enam puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat belas koma tujuh puluh dua rupiah), terdiri atas :
1. a.uang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
2. b.barang sebesar Rp63.683.445.614,72 (enam puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat belas koma tujuh puluh dua rupiah). 5
(2)Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp77.586.023.147,72 (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh enam juta dua puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh dua rupiah), terdiri atas :
1. a.uang sebesar Rp42.688.000.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah); dan
2. b.barang sebesar Rp34.898.023.147,72 (tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh dua rupiah).
(3)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2022 hingga tahun 2026, dengan perincian sebagai berikut :
1. a.tahun anggaran 2022 sebesar Rp8.252.466.227,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri atas :
  1. 1.uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan
  2. 2.barang sebesar Rp2.252.466.227,00 (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
2. b.tahun anggaran 2023 sebesar Rp27.183.847.740,00 (dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), terdiri atas :
  1. 1.uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan
  2. 2.barang sebesar Rp21.183.847.740,00 (dua puluh satu miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
3. c.tahun anggaran 2024 sebesar Rp28.661.108.500,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus enam puluh satu juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah), terdiri atas :
  1. 1.uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan
  2. 2.barang sebesar Rp22.661.108.500,00 (dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh satu juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah).
4. d.tahun anggaran 2025 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), terdiri atas :
  1. 1.uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan 6
  2. 2.barang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
5. e.tahun anggaran 2026 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), terdiri atas :
  1. 1.uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan
  2. 2.barang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan berupa uang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
(2)Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal Daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.015.063.051,00 (sembilan miliar lima belas juta enam puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah).
(3)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2022 hingga tahun 2026, dengan perincian sebagai berikut :
1. a.tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
2. b.tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. c.tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
4. d.tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
5. e.tahun anggaran 2026 sebesar Rp1.984.936.949,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 8

(1)Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf c ditetapkan berupa uang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 7
(2)Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal Daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp80.030.000.000,00 (delapan puluh miliar tiga puluh juta rupiah).
(3)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2022 hingga tahun 2026, dengan perincian sebagai berikut:
1. a.tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
2. b.tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
3. c.tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
4. d.tahun anggaran 2025 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); dan
5. e.tahun anggaran 2026 sebesar Rp3.470.000.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

(1)Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 dilaksanakan setelah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD dalam APBD.
(2)Dalam hal bagian laba yang disetor BUMD kepada Pemerintah Daerah melebihi rencana Penyertaan Modal Daerah, maka besarnya Penyertaan Modal Daerah paling sedikit sama dengan 1 (satu) kali bagian laba yang disetor BUMD kepada Pemerintah Daerah.
(3)Dalam hal kemampuan keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan tidak dapat memenuhi kewajiban Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 maka besarnya Penyertaan Modal Daerah diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya. 8

Pasal 10

(1)Rencana usulan Penyertaan Modal Daerah merupakan bagian dari Rencana Bisnis BUMD.
(2)Dokumen Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
2. b.kondisi BUMD saat ini;
3. c.perencanaan yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
4. d.penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka penambahan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD yang meliputi perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…