DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penetapan; Kewenangan Kalurahan; Organisasi dan Tata KErja Kalurahan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Kalurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 2
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 3
8.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
9.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
2.Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon.
3.Kabupaten adalah Kabupaten Bantul. 4
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Bantul.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 75 (tujuh puluh lima) Kalurahan yang terdiri dari 933 (sembilan ratus tiga puluh tiga) padukuhan, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEWENANGAN KALURAHAN

Pasal 3

(1)Kewenangan Kalurahan terdiri atas :
1. a.kewenangan berdasarkan hak asal usul Kalurahan;
2. b.kewenangan lokal berskala Kalurahan;
3. c.kewenangan yang ditugaskan oleh :
  1. 1.Pemerintah;
  2. 2.Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  3. 3.Pemerintah Daerah.
4. d.kewenangan lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kewenangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 5

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan penegasan batas Kalurahan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penegasan dan penetapan batas Kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA KALURAHAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Kalurahan terdiri dari Lurah dan Pamong Kalurahan.
(2)Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
1. a.Sekretariat Kalurahan terdiri dari 3 (tiga) urusan;
2. b.Pelaksana Teknis, terdiri dari 3 (tiga) seksi; dan
3. c.Pelaksana Kewilayahan yaitu Padukuhan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi Tata Kerja, Nomenklatur Jabatan, Kedudukan, Fungsi dan uraian tugas Aparatur Pemerintah Kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan produk hukum daerah yang mengatur mengenai Desa yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dimaknai sebagai Kalurahan dan dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua penggunaan numenklatur Desa menjadi numenklatur Kalurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Penyebutan numenklatur Kalurahan dalam bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, administrasi pertanahan dan administrasi lainnya yang berlaku secara nasional tetap menggunakan numenklatur Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaknai sebagai Kalurahan. 6

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut atas pelaksanaan dan penyesuaian dari Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 12 Agustus 2019 BUPATI BANTUL, ttd SUHARSONO Diundangkan di Bantul pada tanggal 12 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd HELMI JAMHARIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 9,36/2019) 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN KALURAHAN I. UMUM Kabupaten Bantul terdiri atas 17 (tujuh belas) Kecamatan dan 75 (tujuh puluh lima) Kalurahan. Keberadaan Kalurahan di Kabupaten Bantul, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kalurahan yang merupakan sebutan lain dari Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hakikatnya merupakan bagian Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Negara dibagi atas Provinsi, provinsi dibagi atas Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota terdiri atas Kecamatan, dan Kecamatan terdiri atas Desa dan Kelurahan. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka kelembagaan Kalurahan perlu disesuaikan agar selaras dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 8 Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam rangka penyelarasan kelembagaan Kalurahan dengan kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa, harus dicabut dan ditetapkan Peraturan Daerah yang baru menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penetapan Kalurahan. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…