DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Fungsi, Jenis Dan Tipe Pasar Rakyat, Sarana Dan Prasarana Pasar Rakyat, Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pembinaan Dan Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, Ketentuan Penyidikan Dan Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang berdaya saing dan modern, diperlukan Pengelolaan Pasar Rakyat secara profesional;
c.bahwa untuk menumbuhkan iklim usaha dan perekonomian rakyat, perlu mengatur Pengelolaan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/Kios, Los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar. 3
2.Kios adalah bangunan tetap di lingkungan Pasar Rakyat, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
3.Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar Rakyat, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
4.Pelataran adalah lahan di dalam lingkungan Pasar Rakyat yang tidak didirikan Kios dan/atau Los dan/atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/ atau jasa dan kegiatan insidentil lainnya.
5.Pengelolaan Pasar Rakyat adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi Pasar Rakyat melalui perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
6.Petugas Pengelola adalah petugas yang mengelola kebersihan, keamanan, ketertiban, pemungutan retribusi, dan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik Pemerintah Daerah.
8.Surat Keterangan Hak Pemanfaatan selanjutnya disingkat SKHP adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan Kios atau Los untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara menetap.
9.Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang membidangi urusan perdagangan kepada Pedagang di Pelataran.
10.Orang adalah orang perseorangan atau badan.
11.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
12.Bupati adalah Bupati Bantul.
13.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam Pengelolaan Pasar Rakyat.

Pasal 3

Pengelolaan Pasar Rakyat bertujuan untuk:

a.menciptakan tata kelola Pasar Rakyat yang baik dan profesional guna mewujudkan keberadaan Pasar Rakyat yang tertib, teratur, bersih, aman, nyaman, sehat dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
b.mewujudkan Pasar Rakyat yang berdaya saing dan modern;
c.menjaga stabilitas perekonomian Daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan rakyat;
d.meningkatkan peran Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial dan budaya yang komunikatif; dan
e.memberi perlindungan, penataan, pembinaan serta pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat, Pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Pengelolaan Pasar Rakyat yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pengelolaan Pasar Rakyat berasaskan:

a.kepastian hukum;
b.adil dan sehat;
c.keamanan berusaha;
d.akuntabel dan transparan;
e.kemandirian;
f.kemitraan;
g.kemanfaatan;
h.kesederhanaan;
i.kebersamaan; dan
j.berwawasan lingkungan. 5

BAB II

FUNGSI, JENIS DAN TIPE PASAR RAKYAT

Pasal 6

(1)Pasar Rakyat berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.
(2)Selain fungsi sebagaimana pada ayat (1) Pasar Rakyat dapat berfungsi untuk pelestarian nilai-nilai budaya dan kegiatan lainnya sepanjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan/atau jasa, serta mendukung promosi Pasar Rakyat.

Pasal 7

(1)Berdasarkan jenis komoditas yang diperdagangkan, Pasar Rakyat dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:
1. a.Pasar Umum;
2. b.Pasar Hewan;
3. c.Pasar Unggas; dan
4. d.Pasar lainnya menurut jenis komoditas yang diperdagangkan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis komoditas yang diperdagangkan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Tipe Pasar Rakyat terdiri atas:
1. a.Pasar Rakyat Tipe A;
2. b.Pasar Rakyat Tipe B;
3. c.Pasar Rakyat Tipe C; dan
4. d.Pasar Rakyat Tipe D.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tipe Pasar Rakyat diatur dalam Peraturan Bupati. 6

BAB III

SARANA DAN PRASARANA PASAR RAKYAT

Pasal 9

Sarana dan prasarana Pasar Rakyat meliputi:

a.sarana dan prasarana pokok; dan
b.sarana dan prasarana penunjang.

Pasal 10

(1)Sarana dan prasarana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas :
1. a.bangunan Kios dan Los;
2. b.blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
3. c.pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
4. d.penataan Kios dan Los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
5. e.bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah.
(2)Sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas :
1. a.kantor pengelola;
2. b.areal parkir kendaraan;
3. c.tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
4. d.sarana air bersih;
5. e.sanitasi;
6. f.drainase;
7. g.tempat ibadah;
8. h.toilet umum/kamar mandi;
9. i.pos keamanan;
10. j.tempat pengolahan limbah/instalasi pengelolaan air limbah;
11. k.hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
12. l.pos ukur ulang/ penteraan;
13. m.sarana komunikasi;
14. n.areal bongkar muat dagangan;
15. o.pergudangan;
16. p.tempat promosi;
17. q.instalasi listrik;
18. r.penerangan umum/pencahayaan;
19. s.fasilitas perbankan; 7
20. t.sarana/prasarana untuk disabilitas;
21. u.ruang kesehatan;
22. v.ruang laktasi/menyusui;
23. w.ruang terbuka hijau; dan
24. x.ruang ramah anak.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana Pasar Rakyat diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…