DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 132

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tanggung Jawab, Wewenang, dan Tugas; Jenis dan Sumber Sampah; Pengelolaan Sampah; Lembaga Pengelola Sampah; Kompensasi; Insentif; Kerja Sama; Sistem Tanggap Darurat; Teknologi dan Sistem Informasi; Peran Serta Masyarakat; Hak, Tanggung Jawab, dan Kewajiban Masyarakat; Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pada kegiatan pengurangan dan penanganan sampah serta sistem tanggap darurat.
2.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
3.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
4.Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6.Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
7.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
8.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
9.Sampah yang Mengandung B3 adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
10.Sampah yang Mengandung Limbah B3 adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung Limbah B3.
11.Sampah yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.
12.Puing Bongkaran Bangunan adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.
13.Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah adalah Sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia.
14.Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik adalah Sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar dan perlu penanganan khusus.
15.Sampah Organik adalah Sampah yang berasal atau dihasilkan oleh makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai melalui proses alam. 3
16.Sampah Anorganik adalah Sampah yang berasal dari bahan yang sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat diuraikan oleh alam, atau hanya dapat diuraikan dalam waktu tertentu yang meliputi sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau sampah lainnya.
17.Sampah Liar adalah Sampah yang berada tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.
18.Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
19.Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin llmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
20.Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
21.Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
22.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
23.Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
24.Pengelola Sampah adalah Orang yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, dan fasilitas lainnya.
25.Orang adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
26.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
27.Produsen adalah Pelaku Usaha yang memproduksi barang, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam termasuk penyedia jasa.
28.Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah Orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa Pengelolaan Sampah.
29.Lembaga Pengelola Sampah Mandiri adalah kelompok masyarakat yang peduli untuk melakukan Pengelolaan Sampah secara mandiri di lingkungannya.
30.Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
31.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
32.Daur Ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain yang berguna setelah melalui proses pengolahan.
33.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
34.Reduce, Reuse, Recycle yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi Sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan Sampah (reduce), pendauran ulang Sampah (recycle), dan pemanfaatan kembali Sampah (reuse).
35.Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang. 4
36.Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disingkat PDU adalah sarana Pengelolaan Sampah yang dikembangkan dalam upaya peningkatan penanganan Sampah Organik dan Sampah Anorganik di sumber serta pengurangan jumlah yang harus ditangani di tempat pemrosesan akhir.
37.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
38.Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang selanjutnya disingkat FPSS adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan dan/atau pengolahan Sampah Spesifik tertentu.
39.Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSS-B3 adalah tempat penampungan sementara Sampah yang Mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
40.Transferdepo adalah tempat transit Sampah dari alat pengangkutan Sampah untuk diangkut ke TPST.
41.Transferstation adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit Sampah dari alat pengangkutan Sampah untuk diangkut ke TPST.
42.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada Orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPST.
43.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
44.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
45.Bupati adalah Bupati Bantul.
46.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
47.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
48.Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.harmoni dan kelestarian lingkungan;
b.tanggung jawab;
c.berkelanjutan;
d.manfaat;
e.keadilan;
f.kesadaran;
g.kebersamaan;
h.kesehatan;
i.keamanan; dan
j.nilai ekonomi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bertujuan untuk:

a.mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh Sampah;
b.mengubah perilaku masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
c.mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan; 5
d.meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
e.meningkatkan kesehatan masyarakat;
f.menjadikan Sampah sebagai sumber daya; dan
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN TUGAS

Pasal 4

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Lurah terhadap pembinaan masyarakat di bidang Pengelolaan Sampah dan pengambilan Sampah dari sumber sampai dengan pengangkutan ke TPS 3R di wilayah kerjanya.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai Pengelolaan Sampah di wilayah kerja.
(4)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan bertanggung jawab dalam pengambilan Sampah dari Sumber Sampah pada kios, los dan pelataran di pasar sampai dengan pengumpulan ke TPS.
(5)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pariwisata bertanggung jawab dalam pengambilan Sampah dari Sumber Sampah di tempat wisata sampai dengan pengumpulan ke TPS.

Pasal 6

(1)Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. b.menyelenggarakan Pengelolaan Sampah di Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. c.mengatur Pengelolaan Sampah dari Sumber Sampah pada fasilitas umum, TPS, TPS 3R, transferdepo, transferstation, atau non-tempat tinggal, kemudian ke TPST dengan mengacu kriteria dan standar minimal lokasi penanganan akhir Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah mandiri;
5. e.menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, FPSS, PDU dan/atau TPST;
6. f.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap Pengelolaan Sampah di TPS, TPS 3R, FPSS, PDU dan/atau TPST sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 6
7. g.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
8. h.menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
9. i.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penetapan lokasi TPS, TPS 3R, FPSS, PDU, transferdepo, transferstation, dan/atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari rencana tata ruang Daerah.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kalurahan mempunyai kewenangan:

a.menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan Daerah;
b.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah tingkat kalurahan;
c.menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya;
d.memfasilitasi masyarakat untuk melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah mandiri; dan
e.mengusulkan lokasi TPS 3R.

Pasal 8

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah meliputi:

a.menumbuhkembangkan serta meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat;
b.melakukan penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah;
c.melaksanakan upaya pengurangan dan penanganan Sampah;
d.melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan Pengelolaan Sampah;
e.memfasilitasi pengembangan Pengelolaan Sampah;
f.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah;
g.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h.melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 9

Tugas Pemerintah Kalurahan dalam Pengelolaan Sampah meliputi:

a.melakukan Pengelolaan Sampah berupa pengumpulan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS 3R;
b.membiayai Pengelolaan Sampah yang dilakukan secara mandiri melalui anggaran dan belanja kalurahan; dan
c.melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sampah. 7

BAB III

JENIS DAN SUMBER SAMPAH

Pasal 10

(1)Pengelompokan Sampah berdasarkan jenis dan Sumber Sampah terdiri atas:
1. a.Sampah Rumah Tangga;
2. b.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
3. c.Sampah Spesifik.
(2)Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Sampah yang Mengandung B3;
2. b.Sampah yang Mengandung Limbah B3;
3. c.Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
4. d.Puing Bongkaran Bangunan;
5. e.Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah; dan/atau
6. f.Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.
(3)Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari:
1. a.rumah tangga;
2. b.Kawasan Komersial;
3. c.Kawasan Industri;
4. d.Kawasan Khusus;
5. e.Kawasan Permukiman;
6. f.fasilitas sosial;
7. g.fasilitas umum; dan/atau
8. h.fasilitas lainnya.
(4)Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
1. a.produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi;
2. b.bekas kemasan produk yang mengandung B3;
3. c.barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
4. d.produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi.
(5)Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Isi peraturan

Teks132PDFHirarki

Memuat teks peraturan…