DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2014.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetuj uan bersama;
b.bahwa berdaflffl.rkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabu paten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2014.

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); .,, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negarr. Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambaha.1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); Undang-Undang Nomor 28 . Tahun 1999 . ; eutan� Penyelenggara Negara yang Bers1h dan Bebas d_ ari l.•Jrup�1 , i<olusi clan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndones1a Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembanln Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 6 T�hun 2 � 02 _ tentang Pembent1-� kan Kabupaten Banyuasin d1 Provins1 �umatera Selat.an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 2 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
1. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 7.Undang-Undang Nomor , 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negera Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
3. 8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. 9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. 10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. 11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ·
7. 12.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. 13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. 15.Peraturan ... 3
11. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerint~ Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republiklndon.eaia. Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negru:-a Republik Indonesia Nomor 4712);
12. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tenta.ng Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 . . . ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. 20.Peraturan Pemerintah Norn.or 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. 25.Peraturan ... 4 2 5. Peraturan Menteri Dalan1 Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalan1 Negeri Nomor 21 Tahun 2011;·
21. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 1 Tahun 2008 ten~ang Pembentukan Organisasi Sekretariat>'. Daerah Kabupaten Banyuasin dan Sekretariat DPRO,>I Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten · Banyuasin Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diupah dengan Peraturan Kabupaten Banyuasin Nomor. • {12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 35, Tan1bahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 015);
22. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Orgartisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana. telah diubah terakhir dengan Peraturan Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 004);
23. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 016);
24. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 20);
25. 30.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Badan Perizinan Terpadu Ka bupaten. Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 15);
26. 31.Peraturan Daerah Kabupaten Ba.nyuasin Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Orga.nisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 16). Dengan ... 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN clan BUPATI BANYUASIN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
b.Belanja Daerah Surplus/Defisit
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Pem biayaan Netto Rp. l.612.021.052.697,64 Rp. 1. 751.621.865.228,82 Rp. (139.600.812.531,18) Rp. 179.000.000.000,00 Rp. 39.399.187.468,82 Rp. 139.600.812.531,18 Sisa -lebih pembiayaan tahun berkenaan Rp.0,-

Pasal 2

( 1) Pendapatan Daerah sebaga.imana dimaksud dala.m Pa.sat 1 terdiri da.ri :

a.Penda.pa.tan Asli Daera.h sejumla.h Rp. 63.873.268.315,49;
b.Dana Perimba.nga.n Rp. l.283.390.497.549,00;
c.Lain-la.in Pendapata.n Daerah yang sah sejumlah Rp. 264.757.286.833,15.

(2)Pendapata.n Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp.24.370.295.125,49;
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp.29.929.108.900,00;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp.2.809.634.764,00;
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.6.764.229.526,00.
(3)Dana ...
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis_ pendapatan :
1. a.Dana Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak Rp.346.903.643.549,00;
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.824.218.824.000,00; ·
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.112.268.030.000,od;:i
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan.:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp.28.711.914.333,15;
2. b.Dana · Penyesuaian dan Otonomi . Khusus sejumlah Rp.217.691.023.500,00;
3. c.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp.18.354.349.000,00.

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 631.712.578.188,82;
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 1. 1 l 9.909.287.040,00.
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud· pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 526.903.978.788,82;
2. b.Belanja Hibah sejumlah Rp. 28.428.129.400,00;
3. c.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 10.560.700.000,00;
4. d.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 58.895.400.000,00;
5. e.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 6.924.370.000,00.
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja : ·
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 60.573.852.900,00;
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 502.606.727.075,00;
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp. 556.728.707.065,00.

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 179.000.000.000,00;
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 39.399.187:468,82:
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pact,~. aya! (1) huruf a terdiri dari jen:is pembiayaan : · · ·
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahu·n Anggari:in sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 179.000;000.000,00;
2. b.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0 . .(3) P~pgeluaran ... 7
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.5.000.000.000,00;
2. b.Pembayaran Hutang Kepada Penyedia Barang dan Jasa Rp.34.399.187.468,82.

Pasal 5

U raian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah se bagaimana dimaksucl clalam Pasal 1, tercantum clalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari: 1 . Lampiran I

2.Lampiran II
3.Lam piran III 4 . Lam piran IV
5.Lampiran V
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII 9, Lampiran IX
10.Lampiran X 1 1. Lam pi ran XI Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan clan keterpacluan Urusan Pemerintahan Daerah clan Fungsi clala.m Kerangka Pengelolaan Keuangan Nega.ra; Daftar Jumlah Pegawai per Golongan clan per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Daerah; Penyertaan Modal (investasi) Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan clan Pengurangan Asset lainnya; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum selesai clan clianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah clan Obligasi Daerah. Pasal ...

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkruj:, ' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya · dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin. Di undangkan di Pangkalan Balai Pada tanggal i~ ~ 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN, H.FLSYAH Ditetapkan di Pangkalan Balai Pada tanggal !2.g~ti 2014 BUPATI B ASIN, LEMBARAN DAERAH K.ABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2014 NOMOR .}. PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN' t' RINGKASAN APBD TA!iUN ANGGARAl't 2014 2 ·---- ------ -- ------------..:..-----I:========~~~ l l I I '1 ' 2 l J ,3 1 l 4 j ' 2 2 .2 I . 2 ' 3 I . 3 3 .3 1.3.4

1.3. 5 2 2 2 . l . 2 . 1 . 4 2 1 5 2 . l 7
2.. 8 2 . 2 2 . 2 1 2 2 2 ). 2 3 ) I J ! l l , 2 .l. 2 2 3 . 2 3 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dlplsahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasll Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasl Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasll Pajak Dari Provins! dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dari Provins! atau Pemerintah Daerah Lainnya BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provlnsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal c- -.,,,,, ..• ,, _______ 63,8;/3}!68[ 24;37°'295;1~5; '.'k ·,.: -·:1:'·,r,.ll,,•<· 29.929.toil:90'6, 2,809.63{!~,0Q
6.764,229.526,00 -------------.•.'' - . 346.903.643.549,00 824.218.824.000,00 112.268.030.000,00
264.757 .286.833, 15 28.711.914.333,15 217.691.023.500,00 18.354.349.000,00
1.751.621.865,228,82 631.712.578.188,82 -----------------
526.903. 978. 788,82 28.428.129.400,00 10.560.700.000,00 58.895.400.000,00 6.924.370.000,00 1.119.909.287.040,00 60.573.852.900,00 502.606.727.075,00
556.728. 707 .065,00 SURPLUS/ (DEFISIT) i.--____(1_39_._60_0_.8_12_.5_3_1,_1_8) PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Leblh Perhltungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan ModaJ..(Investasl) Pemerlntah Daerah Pembayaran Poko~ Utang PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 179.000.000.000,00 179.000.000.000,00 39.399.187.468,82 5.000.000.000,00 34.399.187.468,82 139.600.812.531, 18 1------------1 0,00 Bala!, 29 Januari 2014 YAN ANTON FERDIAN --·----·-------------------------------------~H~a:;:,a:m:an~l I RI NGKASAN APBD MMiMthl PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN Lampiran Ila Peraturan Oaerah Nomor Tanggal : 29 Januari 2014 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN 1 - 1.01 I 1.01 1.02 1.02 .01 ~:· 1.03 ~ 1 H03.02 }~ -:;. I 1.03 1J 1.03.03 1.03 1.06.01 1.05 1.06 1.16 1.07.01 l 1.07 1.25 1.08 01 1.08 1.08.02 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH urusan Wajib Pendidikan Dinas Kesehatan Urusan Wajib Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah urusan Wajib Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya urusan Wajib Pekerjaan Umum Dlnas Pekerjaan Umum Bina Marga Urusan Wajib Pekerjaan Umum Dlnas Pekerjaan Umum Pengairan Urusan Wajib Pekerjaan Umum 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Urusan Wajib Penataan Ruang Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Urusan Wajib Penanaman Modal Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Urusan Wajib Perhubungan Urusan Wajib Komunikasi dan !nfonnatika Sadan !..ingkungan Hidup Urusan Wajib Ungkungan Hidup Oinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakarr.an 1.08 i Un;san WaJib lingkungan Hidup RJNGKASA.r,. -'\P8.D MENUf".l.JI OOGAN!SASI DAN URUSAN PEMER1NTAHAN DAERAH lb/UM-fl@ TAHUN ANGGARAN 2014 PENDAPATAN 3 0,00 0,00 15.437.715.600,00 15.437.715.600,00 2.826.414.800,00 2.826.414.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.868.253.000,00 4.868.253.000,00 0,00 TIDAK lANGSUNG 4 327 .670.012.208,82 327.670.012.208,82 32.309.178.996,00 32.309.178.996,00 5.960.488.720,00 5.960.488.720,00 2.834.281.108,00 2.834.281.108,00 3.052.000.841,00 3.052.000.841,00 1.937.173.127,00 1.937.173.127,00 2.607.233.969,00 0,00 2.607.233.969,00 0,00 5.815. 732. 741,00 5.815.732.741,00 0,001 BELANJA LANGSUNG 5 231.435.289.227,00 231.435.289.227,00 74.763.571.785,00 74.763.571.785,00 16.598.879.170,00 16.598.879.170,00 134.243.641.418,00 134.243.641.418,00 166.562.065.664,00 166.562.065.664,00 40.219.627.000,00 40.219.627.000,00 10.238.202.550,00 656.969.000,00 9.086.233.550,00 495.000.000,00 16.451.510.875,00 !. 1.078.455.000,00 5.373.055.875,00 , JUMLAH BEL.ANJA 6 559.105.301.435,82 559.105.301.435,82 107 .On.750. 781,00 107.072.750.781,00 22.559.367.890,00 22.559.367 .890,00 137 .077.922.526,00 137.077.922.526,00 169.614.066.505,00 169.614.066.505,00 42.156.800.127,00 42.156.800.127,00 12.845.436.519,00 656.%9.000,00 11.693.467.519,00 495.000.000,00 22.267.243.616,00 l6.8'.:'-.4.187. 741,00 5.373.055.875,0G 7.460.951761,00s.000.000,00 l.909.375.127,00 I 5.551.576.634,00 5.000.000,00 l.909.375.127.00 ! 5.551.576.634,00 7 460.951 7 61,0G · +-----------+----------+--------------i j ]•J 724.000,00 2.152.129.51<..2,00 i 9.797 885.500.00 j ~.JO 724 00{},GJ l 2.152D9.582,00 -~ ·--------~-·-··---·~----~------------~---- 9.797.885.500~00: ~~ 950.0lS.082JJC' --1 : :.?5C.Oi'.:•.:J.B2.'JC Ha!aman 1 ':. .<:1.,,:·,;;c,·:,··•,.•.,·:,· .. ::;.·., ,.. ,! ... :. ·• BELANJA KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN I TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA 1 2 3 4 5 6 .01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 469.514.500,00 1.788.068.489,00 9.238.698. 900,00 11.026.767.389,00 1.10 Urusa~ Wajib Kependudulcan dan Catatan Sipil 469.514.500,00 1.788.068.489,00 9.238.698.900,00 11.026.767.389,00 .01 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 0,00 6.835.394.833,00 7.953.320.181,00 14.788.715.014,00 1.11 Urusan Wajib Pernberdayaan Perempuan dan Pertindungan Anak 0,00 0,00 1.800.248.200,00 1.800.248.200,00 1.12 urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 6.835.394.833,00 6.153.071.981,00 12.988.466.814,00 01 Dinas Sosial 0,00 2.585.944.074,00 6.140.971.300,00 8.726.915.374,00 1.13. Urusan Wajib Sosial 0,00 2.585.944.074,00 6.140.971.300,00 8.726.915.374,00 .01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 3.818.586.323,00 9.500.000.000,00 13.318.586.323,00 I 1.14 Urusan Wajlb Ketenagakerjaan 0,00 3.818.586.323,00 9.500.000.000,00 13.318.586.323,00 I 'f' 01 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 0,00 1.995.105.825,00 9.022.937.192,00 11.018.043.017,00 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 1.995.105.825,00 7.679.434.492,00 9.674.540.317,00 2.06. Urusan Pilihan Perdagangan 0,00 0,00 523.815.000,00 523.815.000,00 2.07 Urusan Pilihan Indusbi 0,00 0,00 819.687.700,00 819.687.700,00 .01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik 17.629.000,00 2.765.825.345,00 13.788.212.200,00 16.554.037.545,00 I 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 17.629.000,00 2.765.825.345,00 13.788.212.200,00 16.554.037.545,00 i l9.02 Sablan Polisi Pamong Praja 0,00 1.625.358.427,00 4.530.343.637,00 6.155.702.064,00;f 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 1.625.358.427,00 4.530.343.637,00 6.155.702.064,00 !0.01 DPRD 0,00 12.476.063.246,00 0,00 12.476.063.246,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Peranglcat Daerah, 0,00 12.476.063.246,00 0,00 12.476.063.246,00 Kepegawaian dan Persandian !0.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 913.868.800,00 0,00 913.868.800,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 0,00 913.868.800,00 0,00 913.868.800,00 Kepegawaian dan Persandian !0.03 Sekretariat Daei-ah 0,00 10.105.395.036,00 71.982.102. 764,00 82.087.497.800,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Oaerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 0,00 Kepegawaian dan Persandian 10.105.395.036,00 66.880.568. 764,00 76.985.%3.800,00 1.25 Urusan Wajib Komunikasi dan infonnatika 0,00 0,00 5.101.534.000,00 I 5.101.534.000,00 !0.0<1 Sekret:ariat DPRO 0,00 3.827.368.112.00 ! 4i.597.133.576,00 45.424.soi.688,oo I 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Urnum. Admmistrasi Keuangan c>aerar,. Perangkat Daerah, 0,00 3.827.368.112.00 I 41.597.133.576,00 45.424.501.688,00 Kepegawaian dan Persandian l l - )I 10.05 l I Inspektorat Kabupaten 0,00 8. 778.210.863,00888.6 GKA5AN APSO MENURL!T ORGAN!SASI DAN L!RUSAN PEMERINTAHAN OAERAH Halaman 2 EM® \?'' ,. KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA 1 2 3 4 5 6 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Oaerah, Kepegawaian dan Persandian 0,00 2.888.6n.963,00 5.889.537.900,00 8.778.210.863,00 20.07 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 0,00 2.329.198.611,00 10.318.967.548,00 12.648.166.159,00 1.20 urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat oaerah, 0,00 2.329.198.611,00 10.318.967.548,00 12.648.166.159,00 Kepegawaian dan Persandian tio.os Badan Perizinan Terpadu 4.884.532.000,00 2.816.151.955,00 3315.396.305,00 6.131.548.260,00 1.20 urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Oaerah, 4.884.532.000,00 2.816.151.955,00 3.315.396.305,00 6.131.548.260,00 Kepegawaian dan Persandian ~20.09 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 1.581.801.650.797,64 117.505.749.973,00 31.445.903.425,00 148.951.653.398,00 t 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 1.581.801.650. 797,64 117.505.749.973,00 31.445.903.425,00 148.951.653.398,00 • Kepegawaian dan Persandian .. :.20.10 Kecamatan Banyuasin I 943.398.930,00 3.926.129.317,000,00 2.982.730.387,00 . 1.13 Urusan Wajib Sosial 0,00 0,00 2os.308:ooo,oo 205.308.000,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Urnum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Oaerah, 0,00 2.982.730.387,00 738.090.930,00 3.no.821.311,00 Kepegawaian dan Persandian bo.11 ' Kecamatan Banyuasin m 0,00 3.79Ln8.232,00 1.158.098.159,00 4.949.826.391,00 ~ 1.13 Urusan Wajib Sosial 0,00 0,00 79.110.000,00 79.110.000,00 'ffJ 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 0,00 3.791.n8.232,00 1.078.988.159,00 4 .870. 716.391,00 ~j Kepegawaian dan Persandian :-~ .I.20.12 Kecamatan Betung 0,00 1.887.865.611,00 937.481.484,00 2.825.347.095,00 1.13 Urusan Wajib Sosial 0,00 0,00 79.596.000,00 79.596.000,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 0,00 1.887.865.611,00 857.885.484,00 2.745.751.095,00 Kepegawaian dan Persandian 1.20.13 Kecamatan Rantau Bayur 0,00 1.599.347.415,00 713.131.736,00 2.312.479.151,00 1.13 Urusan Wajib Sosial 0,00 0,00 230.490.000,00 230.490.000,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 0,00 1.599.347.415,00 482.641.736,00 2.081.989.151,00 Kepegawaian clan Persandian 1.20.14 Kecamatan Pulau Rimau 0,00 1.911.028.144,00 942.025.488,00 2.853.053.632,00 1.13 Urusan Wajib Sosial 0,00 0,00 426.888.000,00 426.888.000,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, ?emerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 0,00 1.911.028-144,00 515.137.488,00 2. 426.165.632,00 Kepegawaian aan Persandian I 1.20.15 Kecamatan Talang Kelapa 0,00 I 1.827.076.000,00 7.852.184.975,006.025.108.975,001 113 Urusan WaJtb Sos1ai 0,00 o,ool 151.902.000,00 151. 902. 000, 00 1.20 Urusan Wa_1ib ()tonorni Daeran, Pemerintahan Umum, Adrninistrasi t<euangan Daerah, Perangkat Daerah, I 7.700.282.975,000,00 6.025.108.975,00 i 1.675.174.000,00 Kepegawa,an oan Persandian ' Rl"4GKASAN APBD MENURUT ORGANJSASI DAN URUSAN PEMERJNTAHAN DAERAH Halaman 3 M3ifflOO ..,,. <'i' .,.cc,': ·,:· - BELANJA KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN TIOAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA 1 2 3 4 5 6 20.16 Kecamatan Rambutan 0,00 2.007.243.450,00 561.603.092,00 2.568.846.542,00 1.13 Urusan Wajib Sosial 0,00 0,00 104.544.000,00 104.544.000,00 1.20 urusan Wajib Otonomi Oaerah, Pernerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 0,00 2.007.243.450,00 457.059.092,00 2.464.302.542,00 i20.17 Kecamatan Tungkal Ilir 0,00 937.521.099,00 657.121.996,00 1.594.643.095,00 1.13 urusan Wajib Sosial 0,00 0,00 140.868.000,00 140.868.000,00 1.20 urusan Wajib Otonomi Daerah, Pernerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Oaerah, 0,00 937.521.099,00 516.253.996,00 1.453.775.095,00 Kepegawaian dan Persandian 20.18 Kecamatan Tanjung Lago 0,00 1.232.844.990,00 674.335.972,00 1.907.180.962,00 1.13 Urusan Wajib Sosial 0,00 0,00 165.024.000,00 165.024.000,00 1.20 urusan Wajib Otonomi Daerah, Pernerintahan Umum, Adminlstrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 0,00 1.232.844.990,00 509.311.972,00 1.742.156.962,00 "'$- Kepegawaian dan Persandian f.20.19 Kecamatan Sembawa . 0,00 1.326.781.216,00 422.107.530,00 1.748.888.746,00 1.13 urusan Wajib Sosiaf 0,00 0,00 29.646.000,00 29.646.000,00 i 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pernerintahan Umum, Adminlstrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 0,00 1.326.781.216,00 392.461.530,00 1.719.242.746,00f. Kepegawaian clan Persandian i . 11.20.20 Kecamatan Suak Tapeh 0,00 1.155.991.952,00 457.137.m,oo 1.613.129.724,00 1H~¥ wt 1.13 Urusan Wajib Sosial 0,00 0,00 32.724.000,00 32.724.000,00 /;...:,!\\ 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 0,00 1.155.991.952,00 424.413.772,00 1.580.405.724,00-~ ~;f Kepegawaian dan Persandian 1.20.21 Kecamatan Banyuasin II 0,00 1.055.360.312,00 988.720.930,00 2.044.081.242,00 1.13 Urusan Wajib Sosial 0,00 0,00 347.004.000,00 347.004.000,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pernerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 0,00 1.055.360.312,00 641.716.930,00 1.697.077.242,00 Kepegawaian clan Persandian 1.20.22 Kecamatan Makarti Jaya 0,00 1.101.449.054,00 933.066.555,00 2.034.515.609,00 1.13 Urusan Wajib Sosial 0,00 0,00 234.486.000,00 234.486.000,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pernerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 0,00 1.101.449.054,00 698.580.555,00 1.800.029.609,00 ' 1.20.23 Kecamatan Muara Padang 0,00 1.101.022.409,00 871.815.126,00 l.972.837.535,00 ! :.13 Urusan WaJib 5osial I 0,001 0,00 300.636.000,00 f"l(') ! 300.636.000,vv ! uo Urusan Waiib 0tonomi Daerah. Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, ?erangl>'.at :)aerar., i 571.179.126,00 l.672.201.535,00 ! ' 0,00 l.101.022.409,00 Keoegawa,an dan Persandian I ! j 1.20.24 Kec.amatan Muara Sugihan 0,00 1.154.475.891,00 873.130.066,00 2.027.605.957,0G --- 1.13 :Jrusan ">y"'J ajlb Sosial G,00 0,00 257.670.000,00 257.670.DOGIOD l' 120 !Jrusar. Waiib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admintstrasi Keuangan Daerah, Derang1<at Dae•·at, S,00 1.154.475.891,00 5l5.460.Cl66,00 : ?69.935.~~,;.:r· - __ J____ r; e~9owa1an .Jan f-"ersand!an l! ---- -------------·-·-------- ----- --·- ~---- --------- - ·------ i;.JNC¥ASAN APB[, ~NURlfl 1..RG.AJ\H::,A$l DA.f'.t uRUSAN P'EMERINTAJ-iAN DAER.AH Halaman" Kooe·• -1 - .20.25 I 1.13 1.20 .20.26 1.13 1.20 .20.27 1.13 1.20 .20.28 1.13 1.20 1.21.01 I ~ I 1.21 " iu2.01 -,~)' 1.22 1.26.01 1.24 1.26 I 2.01.01 2.01 2.01.02 2.01 2.02.01 2.02 2.03.01 2 03 i 2 04 01 L__~ ___i_ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH - r:-::- 2 i Kecamatan Muara Telang ll~n Wajib Sosial u~nWajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, ~waian dan Persandian Kecamatan Air Salek Urusan Wajib Sosial lJrusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kecamatan Surnber Marga Telang Urusan Wajib Sosial Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kecamatan Air Kumbang - Urusan Wajib Sosial Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Badan Ketahanan Pangan Urusan Wajib Ketahanan Pangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa Sadan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Urusan Wajib Kearsipan Urusan Wajib Perpustakaan Dinas Pertanian dan Petemakan Urusan Pilihan Pertanian Sadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Urusan Pilihan Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Urusan Pilihan Kehutanan Dinas Pertambangan dan Energi Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral '1 Oinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga ~~ APBO '1ENUR\fT ffiGAN!SASI DAN URUSAN PEMERJNTAHAN DAERAH MU@ BELANJA PENDAPATAN 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.749.000,00 5.749.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TIOAK LANGSUNG 4 1.451.868.484,00 0,00 1.451.868.484,00 842.869.779,00 0,00 842.869.779,00 784.305.074,00 0,00 784.305.074,00 1.139.437.861,00 0,00 1.139.437.861,00 1.607.628.295,00 1.607.628.295,00 2.177.611.576,00 2.177.611.576,00 1.943.638. 984,00 0,00 1.943.638.984,00 5.244.n6.121,00 5.244.726.121,00 12.246.483.451,00 12.246.483.451,00 LANGSUNG 5 949.514.592,00 397.404.000,00 552.110.592,00 892.443.855,00
306.432.000,00 586.011.855,00 1.603.436.000,00 388.836.000,00 1.214.600.000,00 631.834.000,00 102.114.000,00 529.no.ooo,oo 29.540.462.848,00 29.540.462.848,00 16.418.612.092,00 16.418.612.092,00 U.956.002.482,00 573.506.000,00 11.382.496.482,00 31.494.476.417,00 31.494.476.417,00 17.360.162.000,00 17.360.162.000,00 JUMLAH BELANJA 6 2.401.383.076,00 397.404.000,00 2.003.979.076,00 1.735.313.634,00 306.432.000,00 1.428.881.634,00 2.387.741.074,00 388.836.000,00 1.998.905.074,00 1.771.271.861,00 102.114.000,00 1.669.157.861,00 31.148.091.143,00 31.148.091.143,00 18.596.223.668,00 18.596.223.668,00 13.899.641.466,00 573.506.000,00 13.326. 135.466,00
36.739.202. 538,00 36.739.202.538,00 29.606.645.451,00 29.606.645.451,00 s.211405.952,00 I 16.98!756 900,00: 22.193.162.852,oo 5.211.405.952,oo I 16.981.756.900,oo 22193.162.852,°: o,oo 2.111.030.914,oo i 19.074.249.150,oo 21.191.2ao.064,oo I o.oo I 2.717.030.914,00 1 19.074.249.1so,oo i 21.791.280.064,00 i -~---·-----~-----···--· ______ ..;,._ -·-----· --------- --- ------1 I 0,00 I 1.628.679./52,00 j ··-··· 9.352.96LI~7,00 L. ____ i~~~~! 6'1().869~ --'----------'' . ' Halaman 5 1(00£ 1 05.01 06.01 -.,.,"., 1.17 1.18 2.04 2.05 2.06 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Wajib Kebudayaan urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga urusan Pilihan Pariwisata Dinas Perikanan dan Kelautan urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Dlnas Pengelolaan Pasar urusan PiHhan Perdagangan JUMLAH 2 SURPLUS / (DEFISIT) PENDAPATAN I BELANJA TIOAK LANGSUNG LANGSUNG 3 4 s 0,00 0,00 1.984.180.000,00 0,00 0,00 4.047.599.117,00 0,00 1.628.679.752,00 3.321.182.000,00 280.650.000,00 2.391.218.881,00 13.507.350.000,00 280.650.000,00 2.391.218.881,00 13.507.350.000,00 1.313.220.000,00 2.530.815.496,00 6.600.000.000,00 1.313.220.000,00 2.530.815.496,00 6.600.000.000,00 1.612.021.052.697,64 631.712.578.188,82 l.119.909.287.040,00 (139.600.812.531,18) --·---- ------------------------------------ ----- --- --- R!NG<.AS.t..N APSQ MENUR.VT ORGANISA.SI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BMM:IU JUMLAH BELANJA 6 1.984.180.000,00 4.047.599.117,00 4.949.861.752,00 15.898.568.881,00 15.898.568.881,00 9.130.815.496,00 9.130.815.496,00 l.751.621.865.228,82 Halaman 6 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2 ~tan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah .~aJi1 Otonorni Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, ·. ·",ian dan Persancf@n PENERIMAAN 3 179.000.000.000,00 179.000.000.000,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN ----------------·-- RlNGKA::AN APBD MENUR.UI ORGA.f\11~1 DAN URUSAN PEMERlNT AHAN DAERAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN 4 39.399.187.468,82 39.399.187.468,82 SILPATAB PEMBIAYAAN NETTO 5 6 139.600.812.531,18 139.600.812.531,18 Paogkalan Balai, 29 Januari 2014 BUPATIJ(ABUPATEN BANYUASIN YAN ANTON FERDIAN 0,00 Halaman 7 j

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…