DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 Agustus 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Banyuasin

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam PERDA ini diatur mengenai Pemeliharaan Hewan Ternak; Larangan Dan Sanksi; Pengawasan Dan Pembinaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pemeliharaan hewan kaki empat oleh masyarakat dalam kota Pangkalan Balai sebagai ibu kota Kabupaten Banyuasin dan ibu kota Kecamatan lainnya, perlu dilakukan penertiban dalam rangka menjaga keamanan lalu lintas, ketertiban umum, kebersihan kota dan lingkungan serta untuk menjamin kesehatan masyarakat;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); « I ^ J G Menetapkan
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 7). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN dan BUPATI BANYUASIN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN BERKAKI EMPAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuasin.
2.Bupati adalah Bupati Banyuasin.
3.Kecamatan . l>. c
3.Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin.
4.Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
5.Peternak adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki dan atau memelihara hewan ternak.
6.Pagar/Kandang adalah bangunan yang terbuat dari kayu, tembok atau besi dan material lainnya yang cukup kuat guna melindungi segala sesuatu di dalamnya dari gangguan/ kerusakan oleh pengganggu/perusak.
7.Malam adalah waktu dari mulai matahari terbenam sampai dengan matahari terbit.
8.Pagar adalah pembatas lahan yang diperlukan dalam pemeliharaan hewan ternak.

BAB II

PEMELIHARAAN Pasal 2 Setiap peternak diharuskan mempunyai kandang/pagar untuk tempat pemeliharaan hewan ternaknya.

Pasal 3

(1)Setiap peternak dalam kegiatan pemeliharaan hewan ternak diwaktu siang hari diharuskan menempatkan hewan ternaknya di dalam kandang atau mengembalakannya di padang rumput dengan dijaga oleh pemilik/pengembalanya agar tidak mengganggu ketertiban umum.
(2)Setiap ternak diharuskan ditempatkan di dalam pagar/ kandang pada waktu malam hari.
(3)Setiap peternak wajib merawat ternaknya dari ancaman penyaJkit dan sangPTjm hekpriasama Hencrpm nemerintah dalam rangka pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan diwilayahnya.

BAB III

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 4

Setiap peternak dilarang melepaskan hewan ternaknya di luar pagar/kandang sehingga berkeliaran baik siang maupun malam hari. C

Pasal 5

(1)Setiap peternak dilarang membiarkan hewan ternaknya berada di jalan yang akan merintangi lalu lintas atau membawa hewan ternak di jalan tanpa pengiring yang secukupnya kecuali sebagai hewan tunggangan, hewan penghela atau hewan pengangkut yang sedang digunakan.
(2)Setiap peternak dilarang membiarkan hewan ternaknya memasuki pekarangan rumah, sawah, kebun dan ladang milik orang lain.
(3)Apabila peLernak membiarkan hewan Lernakrrya memasuki pekarangan rumah, sawah, kebun dan ladang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menimbulkan kerugian pada pemilik sawah, kebun dan ladang, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik ternak.

Pasal 6

(1)Setiap peternak dilarang menggunakan hewan ternak sapi, kerbau dan kuda sebagai hewan tunggangan, penghela dan pengangkut sebelum mencapai umur 1,5 tahun atau hewan ternak dalam keadaan bunting 6 (enam) bulan keatas.
(2)Setiap peternak dilarang memotong hewan ternak betina yang masih produktif kecuali setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
(3)Setiap orang dilarang melakukan pemotongan hewan diluar Rumah Potong Hewan (RPH) kecuali setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah dan setiap pemotongan hewan dibawah pengawasan Dokter Hewan.

Pasal 7

(11 Apabila diketahui ada hewan ternak yang lepas berkeliaran tanpa diketahui siapa pemiliknya, maka hewan ternak tersebut ditangkap dan ditahan oleh Pemerintah Daerah

(2)Setelah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sudah diumumkan baik secara lisan maupun tertulis tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya, maka hewan ternak tersebut dinyatakan tidak ada pemiliknya, selanjutnya hewan tersebut disita CX UillUill
(3)Sebelum dilelang hewan ternak yang terkena razia akan ditempatkan/dititipkan ditempat yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat.
(4)Uang hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Daerah.
(5)Segala resiko yang timbul selama pemeliharaan hewan ternak yang terKena razia menjaeu tanggung jawab pemilik ternak. c
(6)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata ada orang yang mengakui hewan ternak tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah dari Desa/Kelurahan, maka kepada pemilik/ pemelihara hewan ternak dapat mengambil kembali hewan ternaknya dengan syarat :
1. a.membayar biaya pemeliharaan hewan ternak, dengan rincian sebagai berikut : 1) 1 (satu) ekor hewan ternak besar, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari; 2) 1 (satu) ekor hewan ternak kecil, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari; 3) pembayaran denda selama hewan ternak yang ditahan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) sejak ditangkapnya hewan ternak tersebut; 4) denda yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada pemilik hewan ternak untuk pemeliharaan hewan ternak yang terkena razia selama ditahan; 5) denda sebagaimana dimaksud pada angka 4), dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1.untuk 1 (satu) ekor hewan ternak besar sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
  2. 2.untuk 1 (satu) ekor hewan ternak kecil sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
2. b.membuat surat pernyataan bahwa tidak meliarkan hewan ternaknya kembali;
3. c.surat pernyataan dibubuhi materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah) dan diketahui oleh Camat, Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan;
4. d.apabila dipenuhi oleh pemilik hewan ternak sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka hewan ternak tersebut dapat diambil kembali oleh pemiliknya;
5. e.uang denda sebagaimana dimaksud pada angka 5), disetor ke Kas Daerah.

Pasal 8

(1)Apabila terjadi kerusakan dan atau kerugian maupun kecelakaan lalu lintas yang ditimbulkan akibat dilepaskannya hewan ternak, maka hal ini menjadi tanggung jawab pemilik/pemelihara hewan ternak tersebut.
(2)Aoabila V^/ 6
(2)Apabila terjadi kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hewan ternak sekarat sedangkan pemilik kendaraan mengalami luka ringan dan atau luka berat atau kendaraannya mengalami kerusakan, maka hewan ternak tersebut diserahkan kepada Pemerintah setempat untuk menyelesaikan kejadian dimaksud dengan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

(1)Pengawasan dan pembinaan terhadap pemilik hewan ternak dilakukan oleh Instansi Pemerintah Daerah.
(2)Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
1. a.Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Instansi yang melaksanakan pembinaan;
2. b.Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Instansi yang melaksanakan pengawasan dan penertiban.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

(1)Bagi pemilik/pemelihara hewan ternak yang tidak mematuhi Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi pidana dengan ancaman hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

Pasal 11

(1)Penertiban pemeliharaan hewan ternak di bagi dalam beberapa zona dalam Ibukota Kabupaten dan Kecamatan yang dilalui jalan negara.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Desa. c W

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…