DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin No. 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam PERDA ini diatur mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Hak dan Kewajiban Penduduk; Penyelenggaraan Kewenangan; Surat Keterangan Kependudukan; Pencatatan Sipil; ; Penyelesaian Penerbitan Dokumen Kependudukan; Pembebasan Biaya Penerbitan Administrasi Kependudukan; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); dan Perlindungan Data Pribadi Penduduk; serta Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan sesuai dengan kewenangannya;
b.bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk daerah Kabupaten Banyuasin, maka perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Banyuasin.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181); I» c VlllMII ' Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. c c Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN dan BUPATI BANYUASIN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuasin.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuasin.
5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.
6.Pejabat Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.
7.Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
8.Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin.
9.Kementerian Agama dalam hal ini disebut Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin.
10.Desa atau Kelurahan adalah Desa atau Kelurahan dalam Kabupaten Banyuasin. c c
11.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuasin.
12.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesa.
14.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Republik Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16.Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya.
17.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen Penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
18.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan Penataan dan Penertiban dalam Penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk Pelayanan Publik dan pembangunan sektor lain.
19.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat dengan SIAK, adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ditingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
20.Penanggung jawab adalah Pejabat yang diberikan kewenangan dan bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
21.Supervisor Perizinan adalah petugas yang mempunyai kewenangan yang memberikan hak akses dalam operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
22.Supervisor Aplikasi adalah petugas yang mempunyai kewenangan dalam mengoperasikan perangkat dan sistem aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. C
23.Operator SIAK adalah petugas yang melaksanakan secara langsung Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
24.Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti outentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
25.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
26.Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
27.Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk, Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk tentang rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
28.Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara adalah pencatatan dan pemberian/ perubahan Dokumen Penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas/tetap dan WNI yang pindah datang ke/dari luar negeri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
29.Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
30.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
31.Kepala Keluarga adalah :

a.Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b.Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c.Kepala kesatuan, asrama, rumah yatim piatu dan Iain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
1. 32.Anggota Keluarga adalah orang yang menjalani kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya. c
2. 33.Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
3. 34.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
4. 35.Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
5. 36.Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri dari atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang disengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dalam Database Kependudukan.
6. 37.Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP berbasis NIK dengan memasukan biodata, pasphoto, sidik jari telunjuk kiri kanan dan tanda tangan penduduk.
7. 38.Iris adalah selaput bola mata yang ada dibelakang kornea mata, membentuk batas pupil yang memberikan warna khusus.
8. 39.Verifikasi adalah pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang.
9. 40.Identitas adalah proses yang menentukan keunggulan identitas seseorang melalui pemadanan sidik jari 1:N dipusat data Kementerian Dalam Negeri.
10. 41.Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten, Kecamatan untuk melakukan perubahan, pengolahan dan pemutakhiran data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan Dokumen Penduduk serta penyajian informasi kependudukan.
11. 42.Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
12. 43.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. I w*' I •
13. 44.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau Perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
14. 45.Peristiwa Penting kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
15. 46.Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas.
16. 47.Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
17. 48.Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Keperdataan Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
18. 49.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. 50.Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kabupaten Banyuasin.
20. 51.Pengakuan Anak adalah Pengakuan secara Hukum dari seorang Bapak terhadap Anaknya yang lahir diluar Ikatan Perkawinan yang sah atas persetujuan Ibu Kandung Anak tersebut.
21. 52.Pengesahan Anak adalah Pengesahan Status Hukum seorang Anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
22. 53.Surat Keterangan Kependudukan adalah surat yang dikeluarkan sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang meliputi Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Bertempat Tinggal, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Catatan Pinggir Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan anak, Catatan Pinggir Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan. c c 8
23. 54.Petugas Rahasia Khusus adalah petugas Reserce dan Petugas Intelejen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
24. 55.Mutasi Data Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainnya.
25. 56.Pindah datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.
26. 57.Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.
27. 58.Catatan Pinggir adalah Catatan yang diletakkan pada bagi pinggiran Akta atau bagian Akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang Akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
28. 59.Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
29. 60.Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di Kecamatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 2

(1)Pelaksanaan pendaftaran penduduk dilakukan pada Instansi Pelaksana didasarkan domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya.
(2)Pelaksanaan pencatatan sipil dilakukan pada Instansi Pelaksana yang didasarkan pada peristiwa yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan c

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 3

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

a.dokumen kependudukan;
b.pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
c.perlindungan atas data pribadi;
d.kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e.informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan / atau keluarganya; dan
f.ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 4

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Penyelenggara administrasi kependudukan di Daerah adalah Pemerintah Daerah.
(2)Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dan berwenang sebagai berikut : koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan; pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan; penugasan kepada desa/kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; a. e. r. c C 10
1. g.pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten;
2. h.penyediaan Blanko Dokumen Kependudukan kecuali Blanko KTP-el;
3. i.koordinasi Pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non Kementerian.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

Urusan Administrasi Kependudukan di Daerah oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, Bupati mengadakan :

a.koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga non Kementerian;
b.kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
c.sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
d.komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, Bupati memberikan Penugasan kepada desa/kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang diatur dengan o 11

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…