DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin No. 16 Tahun 2014

Nomor: 16
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam PERDA ini diatur mengenai Maksud dan Tujuan; Asas Prinsip dan Ruang Lingkup; Pelaksana dan Kewajiban Pelaksana; Cakupan, Tujuan, Sasaran, dan Forum Pelaksana Program; Penghargaan; Penyelesaian Sengketa; Sanksi Administrasi pada Perusahaan yang tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa upaya untuk mewujud.kan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelcstarian fungsi lingh.-ungan hiclup di wilayah Kabupaten Banyuasin merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuasin;
b.bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a clapat terlaksana . clen.gan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah claerah dengan para pelaku clunia usaha dan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huru.f a dan huruf b, maka p erlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosia\ clan Lingkungan Perusahaan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun J 945;
2.Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati ·clan Ekos istem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non'lo r· 349 l );
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentan g Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumaten:1. Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tarnbahan. Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 4181) ; 4 . Undang- Undang Nomor· 19 Tahun 2003 tcntan.g Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 003 Nomor 70, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norno r 4297); 5 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lcmbaran Negura Republik Indonesia Non;or 4437) scbagainnu1a tclah diubah kedua kali U::ra.khir dengan Undang - Und.ang Nomor _12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Norr1or 59, Tarnbahan Lemba n:1 11 Negara R epublik 4844); 6 . Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 06, Tambahan Lcmbar an Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ; 7 . Undang...
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 9 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang P e mbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2011 Nomor 53, Tambaha.n Lembar N egara Republik Indonesia N omor 5234);
10.Peraturan Pe1nerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pe1nbjnaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daeral, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Le1nbaran Negara Rep ublik Indonesia Nomor 4090);
11.Peraturan Pe_merintah Non,or 38 Tahun 2007 tentang Pen,bagian Urusan Pemer intahan antara Pernerintah, Pernerintah Dacrah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R epublik Indonesia Nomor 4 737);
12.Peraturan Pcn1erintah Nomor 4 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Le1nba1·a.n Negara Republik Indonesia Ta.hun 20.12 Nornor 89, Tarnbahan Lemba.ran Negara Republik Indones ia Nomor 5305); 13 . Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 53 T ahun 201 l tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 011 Non-\o.r 694);
14.Pe.ratu.ran Daerah Kabupaten Banyuasin No1nor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pena.nan1an Modal (Lerobaran DAe.rah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 5) Dengan Pc:i:setujuan B e:i:sama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN dan BUPATI BANYUASIN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang di1nalcsud dengan:

1.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
2.Pemerintah D aerah adalah Bupati dan D ewan Pen.vakilan Rakyat Dae.rah Kabupaten Banyuasin.
3.B upati adalah Bupati Banyuasin.
4.Dewa.n Pervvakilan Rakyat Dae.rah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dae.rah Kabupaten Banyuasin .
5.Tanggung Jawab Sosia.l clan Lingkuxlgan Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilak.sanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Tanggun g Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan li ngk,,1nga.n, nilai, n<_:>nna dan b1..1daya masyarakat sctem.pat, yang berperan serta dalam pembangunan ekonon1i berkelanjutan gun.a meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang berm.anfaat, baik bagi. pcrusahaan scndiri, masyarakat setempat, ma.upun masyarakat pada umun1nya. 6 . Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut perusahaan ada lah organisasi berbadan hukum baik yang didfrikan ber dasarkan Pera tu.ran Peru.ndang-undangan maupun pe1janjian yang melal-cukan kegiatan 1..lsaha dengan rnenghimpun modal, • bergerak dalam kegiatan produksi _barang dan/atau jasa · serta bertujuan mcrnperoleh keun tungan.
7.P emangku kepentingan a dalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak Jangsung yang bisa m e1npcngaruhi a.tau terpengaruh dengan keberadaan, kcgiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan. 8 . \Vilayab sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukunan pend'l.lduk, kawasan dengan pcruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perunda.ng-undanga.n baik yang ada di darat m aupun di laut/ daerah perairan yang terkena d ampak negatif b aik langung maupun tidak langsung dari kcbcradaaan , kegiatan usaha dan/atau perilaku perusahaan, sehingga fungsi lingkungan hidup terga.nggu dan mengalan1i kerusakan fisik clan non fisik.
9.Porum pelaksana TJSLP adalah Organisasi atau forurn komunikasi yang diben tuk beberapa perusa.haan yang melaksanakan program TJSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai ,vadah untuk menghimpun serta mclah.-,.tkru-i komunikasi, kon.sultasi dan evaluasi penyelenggara.an TJSLP di Kabupaten Banyuasin. BAB !I . ..

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.m e mberi kepastian dan perlindungan hukum a tas pelaksanaan program tanggung j a wab sosial perusahaan di Kabupaten Banyuasin; dan
b.n1cmberi a.rahan kepada semua pen.lsahaan dan se1nua pe1nangku kepentingan di Kabupaten Banyuasin dalam m e nyiapkan diri memenuhi standar i.nternasional pelaksanaan T,JSLP.

Pasal 3

Tufuan Peraturan Daerah ini adalah : a . terwujudnya batasan yang jelas tentang TJSLP beserta pihak- pihal<: yang menjadi pelakunya; b . terpenuhinya penyelenggaraan 1"JSLP sesuai dcngan peraturan perundang-1.u1dangan yang berlaku dala.IU suatu koordinasi yang terintegrasi dengan pelaksanaan fungsi Pemerintah D aerah Kabupaten B a nyuasin;

c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalan'l pelaksanaan T JSLP secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna;
d.melindungi perusahaan ag~r terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak b erwenang; · e . mem i nimalisir dampak negatif dar·i keberadaan, kegiatan us aha, dan/ a tau perilaku perusahaan serta 1nengoptimalkan dan,pak positif dari kcberadaan , kegiatan usaha, dan/ a tau perilah.--u perusahai'ctn;
f.terprogramnya rencana pemerintah daeral, untuk m elakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan rnemberi penghargaan serta pemberian kem'Lldahan dalam pelaya.nan a dministrasi.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

P enyelenggaraan T JSLP oleh perusahaan yang n,e lakukan kegiatan penanaman modal bcrdasarkan asas-asas:

a.kepastian hukum; b . kebersamaan; c . keterbu k aan;
d.berkclanj u.tan;
c.berwa wasan ...
e.bcrwawasan lingkungan;
f.k e mandirian; dan g . keseimba11.gan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan TJSLP selaras dengan karakterisktik dan k e khasan daerah berbasis kearifan lokal berdasa.rkan asas- asas:
(2)
1. a.kesetaraan;
2. b.keserasian; c . kepedulian;
3. d.keberpihakan;
4. e.kepatutan dan kewajaran; f . kemanfaatan;
5. g.kesejahteraan;
6. h.kemitraan yang kreatif, inovatif dan partisipatii; dan
  1. 1.keterpaduan. Prinsip-prinsip sebagaimana dimak:sud pada ayat dilaksanakan, dengan berpedoma.n pada:
7. a.Transparansi; b . Akuntabilitas;
8. c.Responsibililas;
9. d.Indepen.de nsi; dan
10. e.Keadilan.

Pasal 6

(1)
(1)Bantuan pembiayaan penyelenggaraari kesejahteraan sosial;
(2)Kompensasi pcrnulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan dan memacl.1 pertumbuhan e konomi berkualitas bcrbasi s kerakyatan yang selaras dengan program- program p eme ri ntah dacrah .

Pasal 7

(1)Pembiayaan penye lcnggar aan k e s ej ahteraan sosial, pe1nuliha n dan/atau peningkatan fun gsi lingkuno-an h idup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkua litas bcr basis kt:rakyat un scbagaimana dimaksud p ada Pasa l 6 ayat (1 ) dialokasika.n dari sebagia.n k e untungan bcrsih setelah pajak acau dialokasikan dari mata anggara n Jain yang ditentu.kan perusahaan.
(2)Bagi ...
(2)Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang da11./ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan d iperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan mernperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB IV

PELAKSANA DAN KEWAJIBAN PELAKSANA

Pasal 9

( 1 ) Pelaksana TJSLP yait"Lt pelaku dunia usaba atau perusahaan. (2 ) Perusahaa.n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan da larn w:ilayah Banyuasin.

(3)Perusahaan pelaksana TJSLP tidak dibedakan antara perusahaan rriilik swasta maup un milik Negara dan/atau milik pemerintah dae rah, baik yang rnenghasilkan barang 1naupun j asa.

Pasal 10

D alam melaksanaka n TJSLP, perusahaan wajib: a . menyus1.1n, mena ta, rnerancang dan melaksunakan kegiatan TJSLP sesuai dengan asas-asas TJSLP dengan m .emperhatikan kebijakan p~1nerintah daerah dan peraturan peru n dangan yang berlaku; b . menumbuhkan, memantapkan dan mengen1bangkan sist em jejaring kerjasama dan kemitraan den gan pihak- pihak Jain serta n1.elaksanakan kajian, monitori ng clan cva luasi t c rhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan k e pentingan perusahaan, pemcrintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan c . · inenetapkan • bahwa T,JSl-P adalah bagian yang tida k terpisahkan d a la rn kebijakan manajerncn rn a upun p r ogram pengembangan perusahaan. BABV CAKUPAN, TUJUAN, SASARAN DAN FORUM P ELAKSANA PROGRAM B agian Kesatu Cakupan Program

Pasal 11

(1)Program TJSLP 1nencakup:
1. a.bina lingkungan dan sosial;
2. b.kemitraan usaha n1ikro, kecil , dan koperas i; clan
3. c.program langsuug pada m asyar a.kat.
(2)P rogra1n ...
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonorni masyarakat, 1nemperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha da.n memelihara fungsi-fungsi lingkunga.n hidup secara berkelanjutan,

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…