DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 21 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam PERDA ini diatur mengenai perubahan pada beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu disesuaikan dengan ketentuan tersebut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181):
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 004). Dengan Memutuskan c c Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN dan BUPATI BANYUASIN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

a.Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 13);
b.Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 7);
c.Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 004). diubah sebagai berikut: Ketentuan BAB VII, Dinas Pendidikan Bagian Ketiga, Fungsi, Pasal 23, Bagian Keempat, Susunan Organisasi, Pasal 24, diubah sehingga berbunyi :

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
b.penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
c.pelaksanaan dan pembinaan di bidang pendidikan;
d.pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagai kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang di bidang pendidikan;
e.pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. c

Pasal 24

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  2. 2.Sub Bagian Kepegawaian;
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI), terdiri dari :
  1. 1.Seksi Anak Usia Dini;
  2. 2.Seksi Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat;
  3. 3.Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK).
4. d.Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Kurikulum;
  2. 2.Seksi Tenaga Teknis;
  3. 3.Seksi Sarana Prasarana.
5. e.Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Kurikulum;
  2. 2.Seksi Tenaga Teknis;
  3. 3.Seksi Sarana Prasarana.
6. f.Bidang Program dan Pembangunan, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
  2. 2.Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
  3. 3.Seksi Pembangunan, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Tata Usaha ;
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional.
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II C Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin. Ditetapkan di Pangkalan Balai Pada tanggal 2/ Juli 2014 i e Diundangkan di Pangkalan Balai Pada tanggal 21 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN, H. FIHMANSYAH YUASIN, f YAN ANTON FERDIAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2014 NOMOR 59 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 8/BA/2014 o BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUASIN ,0LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 14. TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG UMUM DAN PERLENGKAPAN BIDANG PAUDNI BIDANG PENDIDIKAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH SEKSI ANAK USIA DINI SEKSI KESETARAAN DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT EKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PTK). SEKSI KURIKULUM SEKSI KURIKULUM SEKSI TENAGA TEKNIS SEKSI TENAGA TEKNIS SEKSI SARANA PRASARANA SEKSI SARANA PRASARANA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SEKRETARIAT SUBBAG KEPEGAWAIAN BIDANG PROGRAM DAN PEMBANGUNAN SEKSI PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN SEKSI PEMBANGUNAN, PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ^r BU H^ YAlf |&NTON FERDIAN ASIN, ZL SUBBAG KEUANGAN i PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN I. UMUM berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin, perlu ditinjau kembali. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu disesuaikan dengan ketentuan tersebut. c II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2014 NOMOR 036

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…