Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin No. 7 Tahun 2014
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 22
Ringkasan
Dalam PERDA ini diatur mengenai Asas Dan Tujuan; Ruang Lingkup Dan Fungsi; Pengendalian Dan Evaluasi.
Dalam PERDA ini diatur mengenai Asas Dan Tujuan; Ruang Lingkup Dan Fungsi; Pengendalian Dan Evaluasi.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
w c
MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2014-2018.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
19.Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran darjhvaktu ke waktu.
BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
a ripmnkrasi' c c
Pasal 3: r i RPJMD bertujuan untuk menjadi .acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui : .1
partisipasi masyarakat; dan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. BAB III RUANG LINGKUP DAN FUNGSI Pasal 4
c. d. '%•'
o c (4) (5) (6) (7) (8)
Program lintas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan. Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, sebagai dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.
(1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III
RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BAB o 8 BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BAB IV
•
Dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, DPRD melakukan pengawasan sesuai dengan fungsinya. BABV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasa 10 RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah lainnya yang terkait dengan rencana pembangunan daerah.
BAB VI
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ihi dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Banyuasin. 4 Ditetatjpfcan Pada tanggal ^23*A BUP an Balai stus2014 ASIN \ j LNTON FERDIAN Diundangkan di Pangkalan Balai Pada tanggal 11 Agustus 20 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN, H. FIRMANSYAH ,') LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BJANYUASIN TAHUN 2014 NOMOR 64 , 1 • • NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI RTTMAT15M3A CRT A TAW wrv»**~»T» i /t»a iitni a c c 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2014-2018 UMUM Kurun waktu RPJMD Kabupaten Banyuasin adalah 5 (lima) tahun yaitu tahun 2014-2018 RPJMD Kabupaten Banyuasin memuat Visi, Misi, dan Program Bupati yang dipilih secara langsung. RPJMD Kabupaten Banyuasin dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuasin yang merupakan Renca^ia Pembangunan Tahunan Kabupaten Banyuasin. RKPD memuat prioAtas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah y*hg . mencakup gambaran perekonomian Banyuasin secara menyeluruh, tetmasuk arah kebijakan fiskal, serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Banyuasin Tahun' 2014-2018 merupakan kelanjutan dari RPJMD Kabupaten Banyuasin Tahun 2008-2013 untuk mencapai visi dan mewujudkan misi yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyasin Tahun 2006-2025. Untuk itu periode 5 (lima) tahun mendatang merupakan periode peningkatan pembangunan Kabupaten Banyuasin yang sejahtera, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global dengan fokus utama meningkatkan ketersediaan dan kapasitas sarana dan prasarana wilayah, perekonomian yang kuat dan berkualitas, serta ketahanan sosial dan budaya didukung oleh kapasitas pemerintahan yang baik serta daya inovasi dan kreasi dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan sumber daya alam. RPJMD diwujudkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Visi pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran cita-cita masyarakat Banyuasin untuk pembangunan 5 (lima) tahun mendatang yaitu Banyuasin Terdepan, Berdaya Saing dan Mandiri. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin ini terdiri dari 6 BAB dan 12 Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup dan fungsi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, serta ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan RPJMD yang telah ada. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 berikut lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014- 2018. ' . »> . • 12 II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas
Ayat(l) Huruf a Huruf b Huruf c Huruf d Huruf e Yang dimaksud dengan "demokrasi" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan pendekatan dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah harus dapat memberi pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat. Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan dan keseimbangan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah. Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah harus memberi ruang kepada k memperoleh informasi ujur sehingga masyarakat an berpartisipasi dalam masyarakat luas u yang benar, jelas, d mempunyai kesem pembangunan. Yang dimaksud dengarKtata kelola pemerintahan yang baik" adalah ., bahwa perencanaan pembangunan jangka s^ienerigah dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan. Huruf f : Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dilakukan secara berkesinambungan, beerkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. ., Huruf g : Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah perencanaan pembangunan jangka menengah yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu V 1 C Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)