Kewenangan untuk menandatangani sebagai saksi SPHAT yang ditatausahakan, dicatatkan, ditatabukukan dan diarsipkan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan adalah :
a.saksi sepadan;
b.ketua RT/RW/Kepala Dusun setempat;
c.tim desa/kelurahan yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah yang terdiri dari unsur Kepala Desa/Kelurahan, BPD/LPM, Pemuka Adat dan tokoh Masyarakat yang mengetahui riwayat pertanahan pada Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Penatausahaan, Pencatatan, Penatabukuan dan Pengarsipan SPHAT Pasal 7 Persyaratan dan tata cara penatausahaan, pencatatan, penatabukuan dan pengarsipan pembuatan SPHAT di tingkat desa/kelurahan, yaitu :
a.pemilik SPHAT mengajukan permohonan tertulis di atas materai Rp. 6.000,- kepada Kepala Desa/Lurah berdasarkan blanko yang disediakan Pemerintah Kabupaten, untuk tanah paling luas 2 (dua) Ha;
b.permohonan sebagaimana dimaksud huruf a diajukan dengan melampirkan :
1.denah lokasi objek tanah yang menggambarkan tanda- tanda batas yang jelas;
0.nhntn rnnv TCartn TanHa PF-nrhirhnlr uano rnacth hprlab-n- V 8
3.photo copy Kartu Keluarga;
4.tanda bukti perolehan tanah jika diperoleh dari jual beli, atau tanda bukti lainnya yang sah.
c.setelah menerima permohonan Kepala Desa/ Lurah menugaskan Tim Desa/Kelurahan untuk melakukan peninjauan dan pengukuran terhadap objek yang dimohon, dengan melibatkan pengawasan dari unsur kecamatan;
d.hasil peninjauan dan pengukuran tanah tersebut ditandatangani oleh pemohon, saksi-saksi sepadan, Tim Desa/Kelurahan, Ketua RT/RW/Kadus dan unsur Kecamatan;
e.penerbitan SPHAT oleh Kades/Lurah harus ditatausahakan/ dicatat/ditatabukukan/diarsipkan dalam Buku Register Atas Tanah Desa/Kelurahan yang bersangkutan paling lama 2 (dua) bulan.