DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 198

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Diatur tentang ruang lingkup, asas umum pengelolaan keuangan daerah, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, laporan realisasi semester pertama dan perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD, kekayaan dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan, penyelesaian kerugian daerah, pengelolaan keuangan BLUD, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peratura n Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rep ublik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tcntang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181); 3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoJnor 4286);
1. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Rep ublik Tndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Ta mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2004 Nomor 126, Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. 7.Undang . . . C 2
4. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. 11.Peraturan Pernerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 12 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tal-iun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 20 13 tentang Penerapan Standar Akuntansi Peme1intahan Berbasis Akrual pada Pemeri.ntahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. 15.Peraturan Menteli Oalam ·Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547). Dengan ... 3 Dengan Persetujuan Bersa ma DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN dan BUPATI BANYUASIN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3.Bupati adalah Bupati Banyuasin . 4 . Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuasin.
5.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang roempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pem.erintahan dan kepentingam masyarakat setempat menurut prakarsa sendi.ri berdasarkan a spirasi masyarakat dalam sistero Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat clinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah..
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan peroerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah <lan DPRD, dan ditetapkan dengan Pera turan Daerah. 9 . Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Bupati yang karena ja.batannya menyelenggarakan keseluruhan daerah. Keuangan Daerah adalah mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan l O. Pejabat . . . 4
10.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 1 I. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12.Kuasa BUD adalah pejabat yang di.beri kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
13.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
14.Unit kerja adalah bagian SKPD ya ng melaksanakan satu atau beberapa program.
15.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpi.nnya.
17.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan se½agian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagi.an tugas dan fungsi. SKPD.
18.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
19.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
20.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 2 1. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyiropan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22.Bendaha.ra Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabka n uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
24.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
25.Pendapatan . .. 5
25.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
26.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
27.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
28.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
29.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kemba]j, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
30.Sisa Lebih Perhitungan .'\nggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lcbi.h realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selan1a satu periode anggaran. 3 1. Pinjaman Daerah adalah sen1ua transaksi. yang mengakibatkan daerah menerima sej umlah uang atau menerima manfaat yang bernilai ua.ng dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
32.Kerangka Pengeluaran Jangka menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebu t dilak'Ukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggarai.1, dengai.1 mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam praki.raan maju.
33.Praki1·aan Ma.ju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan gU11a memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
34.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
35.Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara termtegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
36.F'ungsi adalah p ervrujudan tugas kepemermtahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
37.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang be1isi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
38.Kegiatan .. . • 6
38.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau satu lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang ben1pa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk mengha'Silkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
39.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
40.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk men.dukung pencapaian sasaran. dan tujuan program dan kebijakan. 4 J. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari. kegiatan-kegiatan dalam satu program.
42.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah doku,men perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
43.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Ke1ja Peme1intah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
44.Rencana Kerja dan Anggaran SK.PD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD ada.lah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi progran1 dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
45.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
46.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah merupakan program prio1itas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan. kepada SKPD untu k Setiap program sebagai acuan dalam penyusunan R.KA-SKPD.
47.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SK.PD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
48.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelak.sanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
49.Surat Perintah Pencairan Dana yang s elanjutnya disingkat SP2D adalall dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
50.Surat .. . I ' 7
50.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pen&,auna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
51.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM- LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
52.Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari .
53.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
54.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
55.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uar1g persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
56.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian at.au akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
57.Barang Milik Dae rah adalah semua bara ng yang d ibeli a tau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 58 . Utang Daerah adalah jum.lah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
59.Dana Cadangan adala h dana yang disisihkan untuk menampung kebutu han yang memerluka n dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam Satu tahun anggaran.
60.Sistem . . . l 8
60.Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah adalah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan Peraturan Perundang-undangan.
61.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
62.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adaJah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daeraJ1 yang dibentuk untu k memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dru.1/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
63.Surat Penyediaan Dana yang selanjut nya disingkat SPD adalah dokumen yru.1g menyatukan tersedianya dana untu k melaksana.kan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
64.Investasi adalah penggunaan aset untuk 1nemperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

a.hak daerah untuk rnemungut pajak daerah dan retribusi daerah sert.a melakukan pinjaman;
b.Kewajiban dacrah untuk menyelenggarakan urusan pernerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c.penerirnaan daerah;
d.pengeluaran daerah;
e.kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak Jain yang dapat dinilai dengan uang, tennasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
f.kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pernerintah daerah. daJam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerab dan/atau kepenti.ngan umum. Pasal . . . , t, 9

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini n:1eliputi : a . asas umum pengelolaan keuangan daerah;

b.pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; c . struktur APBD;
d.penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;
e.penyusunan dan penetapan APBD;
f.pelaksanaan dan perubahan APBD;
g.penatausahaan keuangan daerah;
h.pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
1. 1.pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; J. pengelolaan kas umum daerah; k . pengelolaan piutang daerah; I. pengelolaan investasi daer-ah; m . pengelolaan barang milik daerah;
n.pengelolaan dana cadangan; 0 . pengelolaan utang daerah; p . pembinaan dan pengawa:,,an pengelolaan keuangan daerah;
q.penyelesaian kerugian daerah;
r.pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; s . pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

BAB ILL

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

(1)Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, lTansparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyaraka t.
(2)Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB ... I ... 10
(1)Bupati selaku Kepala Pemerintab Kabupaten adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewa kili Pemerintah Kabupaten dalam kepemilikan kek ayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Pemegang kekuasaan sebagaimana dimaksud kewenangan : pengelolaan keuangan da erah pada ayat (1), m empunyai
1. a.menetapkan kebijaka.n tentang pelaksanaan APBD;
2. b.menetapkan kebijakan tenta ng pengelolaan barang daerah;
3. c.menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang; d . menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; e . menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan dan/atau penerimaan daerah;
4. f.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
5. g.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; h . menetapkan pejabat yang bertugas melal<ukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
(3)Kekuasaan pengelolaan keuangan da erah sebagaimana dimalrnud pada ayat (I ) dilaksanakan oleh :
1. a.Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah s elalru PPKD;
2. b.Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ barang dacrah.
(4)Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah bertindak selaku Koordinator Pengelolaan Keu angan Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aya t (3) dan aya t (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagia n Kesatu Pemegang Kekuasaa n Pengelolaan Keuangan Daerah Pa;;al 5

Pasal 6

(1)Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 aya t (4) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
1. a.penyusunan . . . ( ' '--' 11
2. a.penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
3. b.penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
4. c.penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
5. d.penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
6. e.tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah;
7. f.penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(2)Selain tugas-tugas sebaga.imana di:mal<sud pada ayat (1), Koordinator Pengelolaa.n Keuangan Daerah juga mempunyai tugas: a . memin1pin tim anggaran ·pernerintah claerah;
1. b.menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
2. c.roenyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
3. d.memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
4. e.melaksanakan tugas-tugas koordinasi keuangan daerah lainnya berdasarkan dilimpahkan oleh Bupati. pengelolaan h"Uasa yang
(3)Koordi.nator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada aya.t (1) dan ayat (2) kepada Bupati. Bagia n Ketiga Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

(1)PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. b.menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
3. c.melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. d.melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
5. e.menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
6. f.melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
(2)PPKD . . . .... 12
(2)PPKD selaku BUD beiwenang: a . menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
1. b.mengesahkan DPA-SKPD;
2. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d . memberikan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah; e . melaksanakan pcmungutan pajak daerah;
3. f.rnemantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleb bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
4. g.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalan1 pelaksanaan APBD;
5. h.menyimpan uang daerah;
6. l.menetapkan SPD; melaksanaka n pen empatan uan g mengelola/menatausahakan investasi: J- daerah dan
7. k.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; I. rnenyiapkan pelaksanaan pmJaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kabupaten;
8. m.melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kabupaten;
9. n.melakukan pengelolaan utang dan piuta.ng daerah;
10. o.melakukan penagihan piutang daerah ;
11. p.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
12. q.menyajikan infonnasi keuangan daerah;
13. r.melaksanakan keb.ijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Pasal 8

(1)PPKD selaku BUD menunj uk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa BUD.
(2)Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan anggaran kas;
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menerbitkan SP2D;
4. d.menyunpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
(4)Kuasa ... 13
(4)Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), huruf f, huruf g, huruf h , huruf j , huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf o Peraturan Dacrah ini.
(5)Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD.

Pasal 9

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melakukan tugas-tugas sebagai berikut: a . menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

b.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; c . m elaksanakan pemungutan pajak daerah ;
d.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah ;
e.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan keuangan daerah;
f.menyajikan informasi keuangan daerah; dan
g.melaksa n akan kebijakan d a n pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Pasal 10

Pejabat Pengguna An gga1·a n / Penggun a Barang Dae.rah mempunyai tugas dan wewenang :

a.menyusun RKA-SKPD; b . menyusun DPA-S KPD; c . melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ; d . melaksanakan anggaran S KPD yang dipirnpinnya;
e.melakukan pengujian atas tagihan dan mem erintahkan pembayaran;
f.melaksan akan pemungutan penerirnaan b ukan pajak;
g.mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam ba ta s angga ran yang telah ditetapkan; h . mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
1. 1.mengelola barang rnilik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab S KPD yang dipiropinnya; J. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k.mengawas i .. . ( ' )4
k.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; I. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; m . bertanggung jawab atas pelaksanaan tuga snya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pas:i.l 11 {l) Pejabat pengguna anggaran/pengguna baran g dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian k ewenangannya kepada kepala unit ke1ja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaian/ Pengguna Barang.

(2)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektiflainnya.
(3)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD.
(4)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a . b. C. d. e. f. g. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; mengadakan ikatan/perjartjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; menandatangani. SPM-LS dan SPM-TU ; mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpi.nnya; dan melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaian lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
(5)Kuasa pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) bertanggung jawnb atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna a.nggaran/pengguna barang.
(1)Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggara.n dalam melaksanal{an program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
(2)PPTK ... 15
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat ( l), mempunyai tugas mencakup:
1. a.mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. b.melaporkan perkernbangan pelaksanaan kegi.atan; c . menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 13

(1)Penunjukan PP'l'K sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 12 ayat (1), berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/ a tau rentang kendali da:n pertimbangan objektif Jainnya.
(2)PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Isi peraturan

Teks198PDFHirarki

Memuat teks peraturan…