DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur penjabaran mengenai Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Tata Cara Pemungutan Retribusi, Tata Cara Penagihan Retribusi, Tata Cara Pembayaran Retribusi, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluarsa Penagihan, Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa, Pembinaan dan Pengawasan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Pidana

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah;
b.bahwa . pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunkasi di Kabupaten Banyuasin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan lagi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU- XII/2014;
c.ba.hwa berdasarkan dalam huruf a dan Daerah ten tang Telekomunikasi . pertimbangan sebagaimana huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Retribusi Pengendalian dimaksud Peraturan Menara

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3.Undang-TJndang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
5.Undang. -~ 2
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Da.erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka.li terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 ten tang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN dan BUPATI BANYUASIN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 3

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. Pasal ... / '\ ... , 6

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. BABIV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNMN JASA Pasal 6 Tingkat. penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan frekuensi pengawasan menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun. BABV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa perjalanan dinas dan belanja barang pakai habis.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut: RPM Jumlah Indeks Variabel T "f R tr"b . lh "bl xar1 e1us1 Jum a Varta e
(2)Tarif Retribusi Menara ditetapkan sebesar Rp. 4.302.472,- (empat juta tiga ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) per menara.
(3)Tarif retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. BAB .. / ; ' ' 7
(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 10

(1)Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis.
(2)Surat Teuran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi.
(3)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
(4)Surat Teguran/Peringatan/Surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. BABX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1)Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
(2)Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) diberikan tanda bukti pembayaran.
(3)Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan SKRD.
(4)Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, basil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu l (satu) hari kerja.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan BupatL Pasal. · / 8

Pasal 12

(1)Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi.
(2)Angsuran pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (J.) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
(3)Bupati atau Pejabat atas Permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran retribusi yang terutang sampai batas waktu yang ditentukan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pengajuan permohonan, persyaratan dan pembayaran angsuran serta penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran Retribusi.
(2)Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat dengan Peraturan Bupati.
(1)dan ayat (2) diatur PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…