DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pusat Berbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang. Diatur mengenai ketentuan umum, umum, pengembangan, penataan dan pembinaan, kerjasama usaha, kemitraan dan kepemilikan, perizinan, zonasi (wilayah), sanksi administrasi, sanksi pidana, ketentuan penutup,

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan, Pembinaan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Waralaba, Pu sat Perbelanjaan dan Toko Modern tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang- undangan sehingga perlu diganti;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pu.sat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomr 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); • • 2
7.Peraturan Menteri Perda gangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan , Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik [ndonesia Tahun 2021 Nomor 279); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PE RWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN dan BUPATI BANYUASIN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN, PENATMN, DAN PEMB1NAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Derah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin .
2.Peme.rintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin. 3 . Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.
5.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu . 6 . Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menj uaJ barang dan terdiri dari hanya satu penjual. 7 . Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department strore, hypennarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8.Pusat Berbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Ba rang.
9.Pasar Rakyat adal.ah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelo1a oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Sadan Usaha Milik Nega ra, dan / atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil da n menengah , swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar menawar. 3
10.Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha. 11 . Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalab usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mik:ro, Kecil dan Menengah.
12.Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.
13.Setiap pendirian toko swalayan wajib memanfaatkan tenaga kerja lokal sesuai dengan s pesifikasi yang d ibutuhkan.
14.Pesyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama anatara Toko Swalayan dan/ atau pengelola jaringan Toko Swalayan dengan pemasok yang berhubungan dengan pemasokan barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan.
15.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Banyuasin. BAB 11 UMUM Pasal 2

(1)Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk :
1. a.pertokoan; b . mall; dan
2. c.plaza.
(2)Toko Swalayan dapat berbentuk :
1. a.minimarket;
2. b.supermarket;
3. c.departement store;
4. d.hypermarket; dan
5. e.grosir / perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.

Pasal 3

(1)Pendirian Pu.sat Perbelanjaan atau Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan VMK-M yang ada dizona atau area atau wilayah setempat.
(2)Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit;
1. a.area pa:rkir;
2. b.fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat (higienis), aman, dan terbit; dan
3. c.ruang publik yang nyaman. 4
(3)Pelaku usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket, hypermarket, dan grosir /perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan Iain.
(4)Dalam hal Toko Swalayan berbentuk departement store, pendirian departemen t store oleh Pelaku Usaha yang merupakan: a . penanaman modal a sing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
1. b.penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi den gan pusat perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/ a tau bangunan atau kawasan lain.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga , dan / atau bangunan a tau kawasan lain.

Pasal 4

Toko Swalayan memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan: a . minimarket sampai dengan 400 m 2 (empat ratus meter persegi);

b.supermarket, diatas 400 m 2 (empat ratus meterpersegi) sampai dengan 5 .000 m 2 (lima ribu meter persegi);
c.departement store, palin g sedikit 400 m 2 (empat ratus meter persegi) ;
d.hypermarket, diatas 5.000 m 2 (lima ribu meter persegi); dan
e.grosir/Perkulakan yan g berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, palin g sedikit 2 .000 m 2 (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/ Perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelaya n an mandiri paling sedikit 1.000 m 2 (seribu meter persegi).

Pasal 5

Si stem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan melipu ti: a . minimarket , super market, dan hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk makanan dan/ a tau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya; b . departement store menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produ k sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/ a tau tingkat usia konsumen; dan

c.grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri menj ual secara partai besar/ tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi. ,, • 5

BAB III

PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 6

(1)Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan toko Swalayan mengacu pada:
1. a.rencana tata ruang wilayah Kabupaten; dan/atau
2. b.rencana detail tata ruang Kabupaten.
(2)Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum memiliki tata ruang wilayah Kabupaten atau rencana detail tata ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.

Pasal 7

Ketentuan mengenai lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizjnan Berusaha, Pu sat Niaga, dan/ atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 8

(1)Supermarket, hypermarket dan departement store wajib memenuhi ketentuan jam operasional.
(2)Ketentuan mengenai jam operasional pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Jam operasional supermarket, hypermarket, dan department store wajib memenuhi ketentuan:
1. a.untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;
2. b.untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat; dan
3. c.untuk pelayanan franchise/bagi hasil berlaku 24 jam.

Pasal 9

(1)Dalam hal Pusat Perbelanjaan dibangun kembali karena sebab apapun, pengelola Pusat Perbelanjaan wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan UMK-M yang terdaftar sebagai pedagang di Pusat Perbelanjaan untuk memiliki atau menyewa lokasi baru dari Pu.sat Perbelanjaan yang dibangun kembali dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.
(2)Ketentu an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula dalam hal Pasar Rakyat yang dimiliki oleh Pelaku Usaha dibangun kem bali sebagai Pu sat Perbelanjaan. 6

BAB IV

KERJASAMA USAHA, KEMJTRAAN, DAN KEPEMILIKAN PasaJ J 0 Pelaku Usaha Toko SwaJayan yang melakukan kerja sama pemasok Barang wajib mengikutsertakan pelaku UMK-M.

Pasal 11

(1)Kemitraan dalam mengembangkan UMK-M di Pusat Perbelanjaan dan Toko SwaJayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waraJaba.
(2)Ke.mitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan daJam bentuk:
1. a.kerja sama pemasaran; b . penyediaan lokasi usaha; dan/ a tau
2. c.penyediaan pasokan.
(3)Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMK-M yang dikemas atau kemas ulang dengan merek pemihk barang, merek toko swaJayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
(4)Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan daJam bentuk menyediakan ruang usaha daJam areal Pusat Perbelanjaan kepada pelaku UMK-M sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
(5)Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan :
1. a.ruang usaha yang stategi.s dan proporsional daJam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/ atau
2. b.ruang promosi dan/ atau ruang usaha yang strategis dan proporsionaJ untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
(6)Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
(7)Kewajiban menyediakan ruang usaha dan / a tau ruang promosi untuk usaha mikro da11 usaha kecil dan/atau pemasaran produk daJam negeri dengan merek daJam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan daJam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
(9)Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai waralaba. • • 7

Pasal 12

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMK-M1 dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitasi berupa:

a.pelatihan; b . konsu]tasi;
c.pasokan barang;
d.permodalan; dan/atau
e.bentuk bantuan lainnya.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

KERJASAMA USAHA, KEMJTRAAN, DAN KEPEMILIKAN PasaJ J 0 Pelaku Usaha Toko SwaJayan yang melakukan kerja sama pemasok Barang wajib mengikutsertakan pelaku UMK-M.

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

KERJASAMA USAHA, KEMJTRAAN, DAN KEPEMILIKAN PasaJ J 0 Pelaku Usaha Toko SwaJayan yang melakukan kerja sama pemasok Barang wajib mengikutsertakan pelaku UMK-M.

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015