DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan perizinan non usaha di Kab. Banyuasin, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang pengelolaannya secara elektronik mulai dari permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Diatur mengenai ketentuan umum, kewenangan, pelaksanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, sanksi administratif, sanksi pidana, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 201 2 tentang Penyelenggaraan Perizinan tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Usal1a di Kabupaten Banyuasin;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten.tang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ; 6 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 202 1 tentang Penyelenggaraan Pe1;zinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 17);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 ten.tang PenyeJenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); l 0. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 ten.tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
11.Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 128 Tahun 2022 ten.tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Serita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 128); Dengan Persetuj u an Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN dan BUPATl BANYUASIN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERlZlNAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA DAN PERIZINAN NON USAHA DI KABUPATEN BANYUASIN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin. 2 . Bupati adalah Bupati Banyuasin.
3.Pemerintahan Kabupa ten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerin tahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pem erintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Urusan Pem erintahan a dalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan , dan menyejahterakan masyarakat. 6 . Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/ a tau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
7.Penyelenggara an Perizinan Berus a ha Berba sis Risiko adalah kegiatan penzman beru saha di daerah yang pengelolaannya secara elektronik mulai dari permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. proses ta.hap yang 8 . PB-UMKU adalah Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan U saha.
9.Penyelenggaraan PB-UMKU adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha da n/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/ atau komersial yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
10.Penyelenggaraan Perizin an Non Usaha adalah perizinan nonusaha di daerah yan g proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. 11 . Penyelenggara DPMPTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewena ngan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 12 . Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha u ntuk m em.ulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya . • 4
13.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
14.Unit fYI'SP adalah unit yang melekat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal
15.Risiko adalah kemungkinan unluk terjadinya cidera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya .
16.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
17.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Bupati , Bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
18.Non Petizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Klasifikasi Baku Lapangan U saha Indonesia (KBLI) adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan u saha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
20.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya clisingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan Non Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan Non Usaha di Kabupaten Banyuasin;
b.pelaksanaan Perizinan Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan Non Usaha di Kabupaten Banyuasin;
c.pelaporan Perizinan Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan Non Usaha di Kabupaten Banyuasin ;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.pendanaan;dan
f.sanksi administratif. • • 5

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZlNAN BERUSAHA, PB-UMKU DAN PERIZINAN NON USAHA DI KABUPATEN BANYUASIN Pasa13 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan Non Usaha di Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha1 PB- UMKU dan Perizinan Non Usaha di Kabupaten kepada kepala DPMPTSP kabupaten Banyuasin.
(2)Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan penzman berusaha, PB-UMKU dan Perizinan Non Vsaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.penyelenggaraan perizinan berusaha1 PB-UMKU dan Perizinan Non Usaha yang m enjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB ILL

PELAKSANMN PERIZINAN BERUSAHA, PB-UMKV DAN PERIZINAN NON VSAHA DI KABUPATEN BANYUASlN

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan Non Usaha di kabupaten dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegi.atan berusaha.
(2)Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dan nonusaha sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perizinan berusa ha berbasis risiko; b . persyaratan dasar perizinan berusaha;
2. c.perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan berinvestasi;
3. d.PB-UMKU ; dan
4. e.perizinan non usaha.
(3)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaba. 6
(4)Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.kesesuian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. b.persetujuan lingkungan; dan
3. c.persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
(5)Perizinan Berusaha sektor sebagairnana dimaksud pada ayat
(2)huruf c yang diselenggarakan didaerah terdiri atas sektor:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup dan kehutanan;
4. d.perindustrian;
5. e.perdagangan;
6. f.pekerjaan umum clan perumahan rakyat;
7. g.transportasi;
8. h.kesehatan, obat dan makanan;
  1. 1.pendidikan dan kebudayaan; J. pariwisata; dan
9. k.ketenagakerjaan.
(6)PB-UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah perizinan yang diperlukan untuk melengkapi perizinan sektoral jika dibutuhkan.
(7)Perizinan Non usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah izin praktik dan izin kerja.

Pasal 6

Penyelenggaran Perizinan Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan Non Usaha di kabupaten dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten.

Pasal 7

(1)DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pembinaan DPMPTSP dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha dalam satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 8

(1)DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen PTSP.
(2)Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan Non Usaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelaksanaan pelayanan; • 7
2. b.pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. c.pengelolaan informasi; d . penyuluhan kepada masyarakat; e . pelayanan konsu ltasi; dan
4. f.pendarnpingan hukum.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan Non Usaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non usaha.
(2)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(3)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
(4)Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 10

( 1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha .

(2)Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
(3)Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan: a . pe1ayanan berbantuan; dan/atau
1. b.pelayanan bergerak.
(4)Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelalru Usaha.
(5)Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku U saha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya. • • 8

Pasal 11

(1)Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf ajuga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
1. a.belum tersedia; atau
2. b.terjadi gangguan teknis.
(2)Dalam hal diperlukan pelayanan ber bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
(3)Oalarn hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan ctiJakukan dengan tahapan: a . pelaku Usaha da pat mengajukan perrnohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
1. b.petugas DPMPTSP menghubungkan penzman luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
2. c.persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha mela]ui sarana komunikasi.
(4)Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h uruf b , pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
(5)Pernyataan te1jadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…