DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perumda Air Minum Tirta Betuah; meliputi Ketentuan Umum; Perubahan Status Hukum; Nama, Kedudukan, Tujuan, Usaha; Maksud & Tujuan Pendirian; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu; Anggaran Dasar; Modal; Organ Perusahaan; Dewan Pengawas; Direksi; Rencana Bisnis & RKAP; Penggunaan Laba; Pembinaan & Pengawasan; Pembubaran; Kepegawaian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih, pengusahaan dan penyediaan air dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Badan Usaha Milik Daerah perlu melakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin; ( I Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) seba gaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); • • 2
4.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5801);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama Pelaporan dan Evaluasi Badan Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah; • 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH K.ABUPATEN BANYUASIN dan BUPATI BANYUASIN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BETUAH K.ABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin .
3.Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebu t DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuasin; 5 . Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 8 . Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kabupaten.
9.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Betuah yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Betuah adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Betuah milik Kabupaten Banyuasin. 4
10.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah atau Kepala Daerah selaku Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Betuah.
12.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Betuah.
13.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Betuah yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
14.Ijazah adalah Tanda Tamat belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya disamakan;
15.Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Betuah yang ditetapkan sebagai jasa Produksi.
16.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II

PERUBAHAN STATUS HUKUM

Pasal 2

Status hukum Perusahaan Air Minum yang didirikan dengan Peraturan Daerlah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuasin diubah menjadi BUMD berbentuk Perumda Air Minum Tirta Betuah.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Perusahaan Daerah Air Minum, yang semula bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah menjadi Perumda Air Minum Tirta Betuah.
(2)Perumda Air Minum Tirta Betuah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten.
(3)Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kabupaten, maka Direksi dapat mengusulkan kepada Bupati untuk membentuk Cabang dan Unit di Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang Perumda Air Minum Tirta Betuah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 5

Pasal 4

Tujuan Perumda Air Minum Tirta Betuah adalah turut serta m elaksanakan : a . pembangunan Ekonomi Kabupaten khusus nya dan Pembangunan Ekonorni Nasional umumnya; dan b . mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat m enuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 5

Perumda Air Minum Tirta Betuah mengusahakan persediaan air minum yang bersih, sehat dan memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat dengan mengutamakan pelayanan dan kebutuhan m asyarakat.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 6

Maksud pendirian Perurnda Air Minum Tirta Betuah yaitu:

a.untuk meningkatkan pelayanan dalam penyediaan air minum; b . meningkatkan kinerja yang berdasarkan tata ke lola perusahaan yang baik; dan
c.m enjamin kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten dalam mendayagunakan sumber daya, aset yang dimiliki gun a m eningkatkan lik:uiditas, aktivitas, dan daya saing.

Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Betuah didirikan dengan tujuan:

a.terwujudnya penyelenggaraan usaha pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak secara adil, m erata serta terus m enerus;
b.tu.rut serta melaksanakan pembangunan dan peningkatan perekonomian Kabupaten;
c.memperoleh laba dan/ atau keuntungan; dan
d.m eningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten . BABV KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1)Pe rumda Air rninum Tirta Betuah bergerak dibidang u sah a penyelenggaraan SPAM . (2 ) Bidang u saha penyele nggaraan SPAM sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) m e liputi : a . SPAM jaringan pe rpipaan; dan/ atau
1. b.SPAM bukan jaringan pe rpipaan. 7 6
(3)Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)SPAM jaringan perpipaan sebagaimana climaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi unit :
1. a.air baku;
2. b.produksi;
3. c.distribusi; dan
4. d.pelayanan.
(2)SPAM bukan Janngan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi ; a . sumur dangkal; b . sumur pompa;
1. c.bak penarilpungan air hujan; d . terminal air; dan
2. e.bangunan penangkap mata air.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

Perumda Air Minum Tirta Betuah Ka bupaten Banyuasin didirikan untuk jangka waktu selama melakukan kegiatan usaha.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…