DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2016

Nomor: 20
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Banyuasin

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebag~ana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Perat uran Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatcn Banyuasin Tahun An ggaran 2017 .

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik In donesia Tahun 1945: 2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah denga n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun J 994 Nornor 62, Tambahan Lem baran Negara Republik h1donesia Nomor 3569);
1. 3.Undang-Undang Nomor 21 Tah un 1997 tentang Bea Perolehan Hak At.as Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahttn 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 4 . lJndang-Undang Nomor 28 Tal1u n 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);
2. 5.Undang ... 2
3. 5.Undang-Unclang No1nor 6 Ta hun 2002 tcntang Pembentukan Kabu paten Banyuasin d i Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181); 6 . Undang-Undang Nomor l 7 Tahun 2003 tenta.ng Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 286); 7 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Negera Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
4. 8.Undang-Undang Nomor ] 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repu b lik 1ndonesia Tahun 2004 Nomor l 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noinor 4421);
5. 10.Undang-Undang No mor 33 Tahun 2 004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 4438);
6. 11.Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5049);
7. 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Perat.uran Perundang-undangan (Lembaran. Negara Republik Indo nesia Tahun 20 11 Nomor 82, Tambahan Lembara n Negara Rcpub]jk Indonesia Nomor 5234) ;
8. 13.Undang-Undang Nomor 23 Tahu n 201 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik lndonesla Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. 14.Perat uran Pemerintah Nornor 20 Ta hun 200 l ten tang Pembina.an dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lcmbarm1 Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2001 Nomor 41 , Tambaha n Lemba ra n Negara Repub lik Indonesia Nomor 4090) ; 15 . Peratura.i1 .. . 3
10. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakya t Daerah (Lerobaran Negara Republik h1donesia Tahun 2004 Nomor 90, Ta.robahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 416) sebagaimana telah d.iubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 16 . Pe1·aturan Peme1intah Nomor 23 Tahun 2005 ten.tang Pengelolaan Keuanga n Ba.clan Layanan Umum (LembaraJ1 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lcmharan Negara Republ i k Indonesia Nomor 4503);
12. 18.Peraturan Pernerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lernbaran Negara RepubliJ< Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. 20.Pcratu ran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnfonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576); 21 . Peraturan Peme1intah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4 577); 22 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahu n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nom01· 4578);
15. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedornan Penyusu n an dan Pen erapan Standar Pelayanan Minimal (Len1baran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 SO, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 8 Tahun 2006 tentang clan Kinerja Instansi Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2006 Lembaran Negara Repub!ik Indonesia
16. 24.Peraturan Pemerintah Pelaporan Keuanga.n (Lembaran Negara Nomor 25, Tambahan Nomor 461 4);
17. 25.Peraturan .. . 4
18. 25.Peraturan Menteri Dalam Nege ri Nomor 1.3 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahu n 201 1;
19. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahu n 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sek.retariat Daerah Kabupat.en Banyuasin dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupa ten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Ban:vuasin Nomor 12 Tahu n 2012 (Lernbaran Dacrah Kab\.,paten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 35, Tam ba h an Lembaran Daerah Kabu paten Banyuasin Tahu n 2012 Nomor 015);
20. 27.Peracura n Daerah J<abupaten Bany uasin Nomor 18 Tahun 2008 tentan g Pembentukan Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Bany uasin Tahun 2008 Nomor 20); 2 8 . Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tah un 2016 tentang Pe1nbentukan dan S usunan Perangkat Daera h Kabupaten Banyuasin (Lemba.ra n Daerah Kab upaten Banyuasin Tahun 201 6 Nomor 18) . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN dan BUPATI BANYUASIN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan clan Anggaran 20 17 sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah
b.Belanja Daerab S urplus/ Defisit Belanja Daerah Tahun Rp. l.847.113.572.493,56 Rp. l.897.387.440.835,56 Rp. (50 .273.868 .342,00) c . Pembiayaan ... 5
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Rp. Rp. 55.273.868.342,00 5.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 50.273.868.342,00 Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan Rp.0,-

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. I 07.759. J 58.994,00;
2. b.Dana Perimbangan Rp. l.424.103.848.000,00;
3. c.Lain-lain Pcndapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 3 15 .250 .565.499,56.
(2)Pendapata.n Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, te,diri darijenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp.55.729.916.000,00; b . Retribusi Daerah sejumlah Rp.7 .860 .054.000,00;
2. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp.3. 700.000.000,00; cl. Lain-lain pendapatan as li claerah yang sah sejumlah Rp.40.469. 188.994,00.
(3)Dana Perimbangan scbagaimana dimaksud pacla ayat ( 1) huruf b , terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi basil Pa,iak/ BLLkan Pajak sejumlah Rp. 196.534.439.000,00;
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.931.957.553.000,00; c Dana AJokasi Khusus sejurnlah Rp.295.6 J 1.856.000,00.
(4)Lain-la in Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c. terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak seju mlah Rp.77.744.644.499,56;
2. b.Dana Penyesuaian dan Ownomi Khusus sejumlah Rp.237 .505. 921.000,00; c . Bantuan Keuangan dari Provinsi atau PeJnerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp.0,00. 6

Pasal 3

( 1) Belanj a Daerah sebagaimana d imaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. l.039.894 .717.237,39 ;
b.Belanja Langsung sejumlah Rp.857.492.723.598,l 7.

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp.673.673.042.250,00;
2. b.Belanja Hiba.h sejumlah Rp.28.463.020.000,00;
3. c.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 73.000.000,00;
4. d.Bclanja Bantuan Keuangan scjumlah Rp. 294.904.131.046,89;
5. e.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 42.781.523.940,50.
(3)Belanja Langsung sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) h uruf b, terdiri dari jenis belanja : a . J::lelanja Pegawai seju1nlah Rp.47.035.030.520,00; b . Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.4-89.322.547403,36;
1. c.Belanja Moda l sejumlah Rp .321. L35.1 4 5.674,8 l.

Pasal 4

(1)Pembiayaan Dac ra h scbagaimana dimaks ud dalarn PasaJ 1, terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 55.273.868.342 ,00; b . Pengeluaran sejumlah Rp.5.000.000.000,00.
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a terdiri d a.ri jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Pcrhitu ngan Anggaran Tahun Anggaran sebelurnnya (SiLPA) sejumlah Rp. 55.273.868.342,00; b . Pene rimaan Pinjaman Daera h sejumlah Rp. 0.
(3)Pengeluaran ...
(3)Pengeluaran sebagaimana d imaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pcmbia_vaa.11 :
1. a.Penyertaan Modal (l nveslasi) PemerintM Daerah sejumlah Rp.5.000.000.000,00; b . Pembayaran H u tang Kcpada Pcnyedia Barang dan Jasa Rp.0,00. 7

Pasal 5

Uraia n lebih lanjul Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidal-; terpisahkan dari Peratu ran Daerab in i terdiri dari : l . L,ampiran I 2 . Lampira.n II Ringkasan /\PBD; Ringkasan APBD menurut Pemerinlahan Oaerah dan Organisasi SKPD;

3.Lampiran Ill Ringkasan APBD menurut Urusan Urusan Pemerintahan Daeral1, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4 . Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Peme1intahan Daerah , Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 5 . Lampiran V Rc ka piLulasi Belanj a Daerah u ntul< keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lam piran V1 Daftar Jumlah Pegawai per-Golongan dan per- Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.LampiranVlll Daftar Penyer taan Modal (lnvertasi) Daerah; 9 . Lampiran l.X Daftar Pcrkira a n Penambahan dan Pengurangan Asset Teta p Daerah; 1.0. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Lain-lain;
11.Lampiran XJ Daftar Kegiata.n-kegiatan Tahun Sebelumnya diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun anggaran ini;
12.Lampiran X11 Daftar Dana Cadangan; 13 . Lampiran XIII Dallai· PinjHman Daera11. 8

Pasal 6

B1)pati menelapkan Peratura n tenlang Pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar seliap 0 1·ang mcngelahuinya, memer intahkan pengundangan Pc,·aturnn Oaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin. Dilc lapkan di Pa.ngkalan Balai Pada tanggal 28 Desember 2016 \VAKIL BUPATI SELAKU ANATUGAS BANYUASIN,1- , ' ~ ,: l$if{ , . 'p~ONO ~ -- Diundangkan d i Pangkalan Balai Pac\a tanggal 28 Desember 20 16 ,<,;- - . ~,,,,~ . •, ~S DAERAH · $,'t- -~ BANYUASIN, {~ ~t uJ ~ ~ ~~ j NSYAH LEMBARAN DAERAH l<ABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016 NOMOR 20 NO REG. PERATURAN D AERAH KABUPA,EN BANYUASIN, PROVINS! SUMATERA SELATAN NOMOR 13/ BA/2016 ., ,,,.- ll,r. ' rs NOMOR URUT 1 I 1 • I 1.1.1 1, !. 2

l.I. 3 1 . I. 4 1 . 2
1. 1.2. l 1 . 2 2
2. 1.2 . 3
3. 1.3 '. • 3 .J !.. 3 . 4
4. 1.3 , 5 } 2 . J 2.1.1
5. 2.1. ll 2 . 1 s
6. 2.l. 7
7. 2.J. 8 2.2 2 . 2, l 2.2.2 2.2 3 3 3 . l 3 . l. 1 3 . 2 :; , 2 . 2 Lampiran l PcrabJran Oaerah Nomor 20 Tahun 2016 Tan990t : 28 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN RINGKASAN APBD PENOAPATAN PENOAPATAN ASLI DAERAH Pen<lapat;m Paj<1k Dacrah Hnsil Retribosi Oaerah TAHUr, ANGGARAr, 2017 URAIAN 2 Hasil Pengeblaa.n Kck.ay(ian Oa=-...rah yang Diplsahkan Lain•lain Pendapatan Asli Da.crah yang $ah JUMLAH 3 1.847.113 .ffi.493, 56 ! 07.759 .158.994, 00 55.729,9 16 .000,00 7.860.054.000,00
8. 3.700.000.000,00 40.'l@,188.994,00 DANA PERIMBANGAN l.424.10 3.848.000,00 Bagi 11asil Piljak/Ba<μ Hasil Bukan Pajak 196.534.439.000,00 Dana Alol<asi umum 931.957.553.000,00 Dan.a Alokasi Khusus 295.611.856.000,00 LATN· LAI N PfNDAPATAN OAERAH YANG SAH 315,250.565.499,56 031\a 0.,9; 11.l!)il Pt1jak drui Provl.1''1$1 clan Pemenntah Udt:rah Willl'l'(d D<ma Penyt~su.,i.an cian OtOfloml Khu~s Btmtwm Keua.naan dari Pl'ovu,si at..1u Pt~'l'l<nflt.lh O.icr.111 Llinny<1 Bf:LANJA &El.ANJA TIDAK LANGSUNG Belanj:, Pc{fawas &tanja 11ibah 6eJanjil Hantuan Sa.i.11 /7.744.644.499,$6 237.505.921.000,00 C,00 1.897.387.~.835,56 1.039,894. 717.2)7,39, ______ ________ - l~lanja 6(1Hh.r.i-m Keodni.Jan kepada Provinsi/Kabupaten/Kotd d.in Pemerintahan Oesd,IP.Jrt:ai Polltik 673,673.04i.2S0,00 28.463.020.000,00 73.000.000,00 294.90U31.046,89 Betanja TidakTcrdugi, BEi.ANJA LANGSUNG 8ela,,j.1 Pegawa, fletanja Barang da,, JaSll Belanja Modal PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMSIAYAAN OAERAH Sis.a Lebih PC:mttungan Anggaran Tahun Anggaran Sebetl!ml'r;~ PfNGELUARAN PEMBIAYAAN OAERAH Pcnycrtcian Modal (lnvestas\} Penler11'1tah oae,-ah ·i2.781.523.!H0,S0 47.03$.030.520,00 489.322.547.403,36
9. 321.13$. l4S.67·1,81 SURPLUS / (DEFISIT) 1-----''-5_0._2_7J_.s_68_.:l4_2_;.,o_o~) PEMBIAYAAN NETTO SS.273.868 .342,00 SS.273.868.342,00 1-- -------------· s .000.000.000,00 5.000.000.000,00 50.273.868.342,00 SISA l.£B1H PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 PANGKAl1!l_6AlAI, 28 December Z016 t: BUPATISELAKU ~ S BUPATI BANYUASINf * .;·1: 0 ~ ' ~ ~ ~):. ~~~ ~ .SUPRIONO .~l\i 11 1/, .......~..:.::,_• ~ - . HaL1man 1

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…