DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan fasilitas kemudahan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi : bidang usaha; bentuk pemberian fasilitas kemudahan; fasilitas kemudahan pajak daerah dengan pengurangan dan keringanan pajak daerah; fasilitas kemudahan retribusi daerah dengan memberikan keringanan; tata cara pemberian fasilitas dan kemudahan atas pajak daerah dan retribusi daerah melalui pengajuan permohonan; penghentian pemberian fasilitas kemudahan; pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan; pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan; serta ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Pera.turan Daerah tentang Fasilitas Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjurrg Api-Api Kabupaten Banyuasin;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Urrd'ang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4181);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint~.hah Daerah '(Lembarai1 Negara Republik Indtirtesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor '..23 Tahun 2014 tentang Perrrerintahan Da:erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan . . . Menetapkart 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 J Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 50);
7.Petalufafl. Pemetihlan Nomor 96 Ta.nun 2015 tefltang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
8.Peraturan Pres.iden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional tlan Dewan Kawasan Ekonorni Khusus;
9.Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2014 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Selatan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN dan BUPATI BANYUASIN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITAS KEMUDAHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KAWASAN EKONOMI K!-IUSUS TANJUNG API-API KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dala:,n Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4.Bupati ... 3
4.Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah . 6 . Waldl Bupati adaiah Wakil Bupati Ba.nyuasin.
7.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8 . Daerah Otonom seJ.anjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa send1ri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9 . Organisasi Perangkat Daerah atau OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
10.Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyel1~nggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. 11 . Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, yang selanjutnya disebut KEK Tanjung Api-Api, adalah kawasan yang terletak dalam wilayah Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
12.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung -clan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
14.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan,meliputi pajak,pemotong pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Perpajakan Daerah.
15.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16.Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik baerah, Koperasi, Swasta dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK.
17.Pelaku . .. 4
17.Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
18.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun P-aj&k sesuai dengan ketl:!ntuan peraturan perUhdang- undangan perpajakan daerah.
19.Pengurangan Pajak Daerah dan Retribusi adalah pengurangan atas penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang.
20.Keringanan Fajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah keringanan atas penetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang terutang.

BAB II

BIDANG USAHA

Pasal 2

(1)Bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri ·a.ta·s:
1. a.bidang usaha yang merupakan kegiatan utama KEK; dan
2. b.bidang usaha yang merupakan kegiatan lainnya di luar kegiatan utama KEK.
(2)Bidang usaha yang merupakan kegiatan lainnya di luar kegiatan utama KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
1. a.usaha mikro, kecil menengah dan koperasi;
2. b.usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
3. c.usaha di bidang infrastruktur;
4. d.usaha di bidang penanaman modal; atau
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

BAB III

BENTUK PEMBERIAN FASILITAS KEMUDAHAN

Pasal 3

(1)Bupati memberikan fasilitas kemudahan atas Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai kewenangannya kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK Tanjung Api-Api.
(2)Pemberian fasilitas kemudahan atas pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pad?.. ayat (1) berupa: a . pengurangan; dan
1. b.keringanan.
(3)Pengurangan .. . 5
(3)Pengurangan dan keringanan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
1. a.pajak hotel; b . pajak restoran;
2. c.pajak hiburan;
3. d.pajak reklame;
4. e.pajak mineral bukan logam dan batuan; f pajak parkir;
5. g.pajak air tanah;
6. h.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
  1. 1.retribusi izin mendirikan bangunan; J. retribusi pelayaBan kesehatan;
7. k.retribusi pelayanan persamapahan /kebersihan;
  1. 1.retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; dan
8. m.retribv.si pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Besarnya pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada a.yat (1) adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penetapan pokok pajak yang terutang.

BAB IV

FASILITAS KEMUDAHAN PAJAK DAERAH

Pasal 5

( 1) Badan usaha a tau pelaku usaha diberikan keringanan atas Pajak Daerah sebag1mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf h.

(2)Besarnya keringanan . atas Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50 % (lima puluh petseh) dan J)eii.etapan pokok pajak yang terutang dan sanksi administratif. BAB . . . 6 BABV FASILITAS KEMUDAHAN RETRIBUSI DAERAH Pasa16
(1)Badan usaha atau pelaku usaha diberikan keringanan atas Retribusi Daerah.
(2)Badan usa11a atau pelaku usaha diberikan keringanan atas Retribusi Daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i sampai dengan huruf m.
(3)Besarnya keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah seoesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pokok retribusi daerah yang terutang dan sanksi administratif.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis badan usaha atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DAN KEMUDAHAN ATAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

(1)Untuk mendapatkan fasilitas kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Badan Usaha atau Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Bupati.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
1. a.nama wajib pajak/ retribusi;
2. b.jenis atau bidang usaha;
3. c.susunan dan/ atau kinerja manajemen; d . salinan dokumen legalitas badan usaha atau pelaku usaha;
4. e.salinan izin prinsip badan usaha atau pelaku usaha;
5. f.salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri yang sah dari pemohon; dan
6. g.identitas olJjek pajak daerah/retribusi daerah.
(3)Bupati menerbitkan Keputusan atas permohonan sebagaimana dimakud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan usulan· permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal .. . 7 Pasa18 ( 1) Pemberian fasilitas kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Badan Usaha atau Pelaku Usaha beroperasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas seoagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
1. a.tidak lagi melakukan kegiatan di KEK Tanjung Api - Api;
2. b.tidak menyampaikan laporan;
3. c.usahanya tidak menunjukkan perkembangan;
4. d.pailit) dan
5. e.terlibat tindak pidana. {2) Penghentian pemberian fasilitas kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah Teknis.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian pemberian fasilitas kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

( 1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK yang memperoleh fasilitas kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikoordinir oleh pimpinan Perangkat Daerah.

(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
1. a.kunjungan ke lokasi Badan Usaha a.tau Pelaku Usaha di KEK; dan
2. b.melakukan pemeriksaan nntuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban Retribusi Daerah.
(3)Wajib Pajak Daerah atau Wajib Retribusi Daerah yang diberikan wajib :
1. a.memperlihatkan dan/ atau meminjamkan dokumen yang berhubungan d engan objek Pajak Daern..h atau objek Retribusi Daerah yang terutang; b . memberikan . . . 8
2. b.memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
3. c.memberikan keterangan yang diperlukan. '(4) Dalam mefaksanakafl. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. BABX PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 11

(1)Badan usaha a tau pelaku usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Administrayor KEK Tanjung Api-api.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang pengelolaan/perkembangan dan/atau kegiatan usaha yang dijalankan.

Pasal 12

(1)Bupati melakukan evaluasi terhadap badan usaha dan pelaku usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Da.erah dan Retribusi Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat d aerah teknis dan dilakukan atas dasar :
1. a.laporan badan usaha atau pelaku usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan/ a tau b . kunjungan ke lokasi badan usaha atau pelaku usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. BABX

Pasal 13

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah m1 harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal . .. 9

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin. Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tan l0 9ttli 2019 UASIN, Diundangkan di Pangkalan Bala· pada tanggal ~ 0-lU: 201 9 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN, ? H.M.YUSUF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR .3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN (3-62/2019)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…