DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Santunan Kematian, santunan kematina adalah sumbangan dalam bentuk uang yang ddiberikan kepada ahli waris untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Diatur mengenai ketentuan umum, dana santunan kematian, penanggungjawab dan pelaksana teknis, persyaratan dan mekanisme santunan, kadaluarsa, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , dan. huruf b , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daer:ah. -ten-taag San.tu-nan Kematian;

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jarninan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 11 T.ahun 2.0.09 ten.tang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); ~.Uooang... 2
5.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 ten tang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB UPATEN BANYUASJN dan BUPATI BANYUASIN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG SANTUNAN KEMATIAN. 3 BABI KETENTUAN UMUM Bagian Kesa.tu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2.Bupati adalah Bupati Banyuasin.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin. 4 . Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin. 5 . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat DISDUKCAPIL adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin. 6 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah, termasuk tujuan APBD. 7 . Penduduk Kabupaten Banyuasin yang selanjutnya disebut Penduduk adalah warga masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Banyuasin.
8.Santunan Kematian adalah sumbangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada ahli waris untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
9.Ahli waris adalah orang tua, suami, istri, anak dan keluarga sekandung.

Pasal 2

( 1) Peraturan Daerah ini adalah pedoman pemberian santunan kematian bagi masyarakat di Kabupaten Banyuasin.

(2)Peraturan Daerah ini bertujuan memotivasi masyarakat untuk melaporkan setiap kematian, meningkatkan cakupan akta kematian, meningkatkan akurasi dan validasi data penduduk di Kabupaten Banyuasin. • - 4 BAB JI DANA SANTUNAN KEMATIAN

BAB II

...

Pasal 3

(1)Besaran santunan kematian menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran santuan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA TEKNIS SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

(1)Penanggung jawab pelaksanaan Santunan Kematian adalah Kepala DISDUKCAPlL.
(2)Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Santunan Kematian adalah Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil DISDUKCAPIL Kabupaten Banyuasin.

Pasal 5

(1)Penanggung jawab Santunan Kematian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat ( 1) bertugas dan bertanggung jawab terhadap: a. b. C. d. e. f. sosialisasi atas kebijakan santunan kematian; pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap santunan kematian; verifikasi kelengkapan persyaratan berkas permohonan pencairan dana; permohonan pencairan santunan; penyaluran dan penyerahan santunan kepada yang berhak; dan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)PeJaksana Teknis Santunan Kematian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) bertugas dan bertanggung jawab :
1. a.melaksanakan sosialisasi atas kebijakan santunan kematian; b . melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan berkas permohonan santunan kematian; dan c . mencatat dan menerbitkan Akta Kematian. - - 5

Pasal 6

( 1) Masyarakat yang mendapatkan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah

a.Masyarakat kurang mampu yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten, Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran dan/ atau surat keterangan domisili;
b.Masyarakat kurang mamu yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten karena hal tertentu tetapi terdaftar dalam Kartu Keluarga; dan/ a tau c . Masyarakat kurang mampu yang orang tua/walinya mempunyai Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Kelahiran/Surat Kelahiran.

(2)Santunan dikecualikan kepada masyarakat yang meninggal dunia akibat : a . b . C. d . e. bunuh diri; hukuman mati atas putusan pengadilan; melakukan kejahatan; perkelahian bukan a tas dasar pembelaan diri; dan menggunakan psikotropika, narkoba, dan minuman keras. a. b . C. d. e. f. surat permohonan (formulir standar disediakan di DISDUKCAPIL); surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah setempat; Kartu Keluarga; Kartu Tanda Penduduk Elektronik Ahli Waris; Kartu Tanda Penduduk Elektronik almarhum/ almarhumah · dan ' untuk almarhum/almarhumah yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik melampirkan fotocopy Akta Kelahiran.

BAB IV

PERSYARATAN DAN MEKANISME SANTUNAN Pasal 7 Persyaratan untuk memperoleh santunan kematian, ahli waris wajib melampirkan :

Pasal 8

(1)Ahli waris dapa t m emberi kuasa pada pihak lain dalam pengurusan santunan.
(2)Penandatanganan kwitansi/tanda terima santunan dan penerimannya dilaku kan oleh ahli waris.
(3)Dalam ha l masyarakat yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, santunan kematian diserahkan kepada Ketua Rukun Tetangga untuk keperluan pengurusan jenasah yang bersangkutan. 6

Pasal 9

Penyerahan santunan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 10

Dana santunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KADALUARSA

Pasal 11

Permohonan santunan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal kematian. BAB VTT

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…