DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 21 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Banyuasin. Diatur mengenai ketentuan umum, prinsip, tujuan, sasaran, sistematika rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, jangka waktu dan kedudukan, dasar penyusunan dan ruang lingkup, materi muatan, penetapan indeks kualitas lingkungan hidup, koordinasi dan kerjasama, monitoring dan pelaporan, pembiayaan, peran serta masyarakat, pengawasan dan sanksi administratif, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa lingku11gan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap wa rga n egara dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahte raa n manusia sehingga perlu dilindungi dan dikelola;
b.bahwa kualitas lingkunga.n hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsw1gan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan per l:indungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; c . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Unda11g Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, per]u dibentuk ke bija kan ten tang perlindungan dan pengeloJaan lingkungan hidup dalam Peraturan Daeral1;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu m enetapka n Peratura n Daerah ten tang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahw1 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Ba.nyuasin di Provinsi Sumatera Sela.tan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 4 l 8 1);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tal1uo 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa ka li djubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 23 tentang Peneta.pan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lem .baran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856); Dokumen ini le/ah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan o/eh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN • • Menetapka n 2 4 . Undang-Undang Nomor 3 2 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembara n Negar a Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Ta rnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaima n a tela h be bera pa kaJi diuba h , tera khir den gan Undang-Unda ng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pen eta pa n Peratur an Pe merintah Pe ngganti Undang-U ndang Nomor 2 Ta hun 2022 tentang Cipta Ke rja m enjadi Undang-Undan g (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
5.Undang-Unda n g Nom or 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta ha n Daera h (Lem ba ran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 14 Nomor 244 , Tambahan Le mbaran Negara Repu blik Indon esia No mor 5587) sebagaimana telah bebera pa ka li diubah , terakhir de ngan Undan g-Unda ng Nomor 6 Ta h u n 2023 tenta n g Pen etapan Peratura n Pemerinta h Penggan ti Unda ng-Undang No mor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lemba ra n Negara Republik Indon esia Ta hun 2023 Nomor 41 , Tam baha n Lembara n Negara Repu blik Indonesia Nomor 5856); 6 . Peraturan Pem erinta h Nom or 26 Tahun 2008 te ntang Ta ta Rua ng Wilaya h Nasiona l (Lernbaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik In do nesia Nomor 4833) seba ga iman a telah d iuba h den gan Per atura n Pem erintah Nomor 13 Ta h un 2 0 17 tentan g Perubaha n a taas Peraturru1 Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ten tang Ta ta Ru an g Wilayah Na siona l (Lembara n Negara Republik In d onesia Tahun 2017 No m o r 77 , Ta mbaha n Lembaran Negara Repu blik Indon esia Nomor 60 42);
7.Pera tura n Pem e rintah Nomor 22 Tahun 2021 ten tan g Penye le nggaraan Pcrlindungan cla n Pe nge lolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tam ba h an Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomo.r 6634);
8.Peraturan Da e ra h Provins i Sumate ra Selatan Nomor 7 Tahun 20 2 1 tentang Ren cana Perlindungan dan Pen gelola ru1 Lingkungan Hidu p Provinsi Suma tera Sela.ta n (Lembar an Daera h Provinsi Suma tera Sela tan Tahun 202 1 Nomor 7); Den gan Persetujuan Bersam a DE WAN PERWAKfLAN RAKYAT DAE RAH KABUPATEN BANYUASIN DAN BUPATI BANYUASIN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PE RATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENG ELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Dokumen Inf telah ditandatangani secara elektroni k yang diterbitkan oleh Bala/ Sertifikas/ Elektronlk (BSrE), BSSN 3 8/\8 1 K GTENT UJ\N U MUM PasaJ I Dalam Peraturan Daera h ini ya ng dima ksud dengan :

1.Kabupaten adalah Ka bupa ten Ba nyuasin . 2 . Pemerintah Provins i adalah Pemerintah Provinsi Suma tera Sela.tan.
3.Gubernur adalah Gubemur Sumatera Sel:=tt,rn. 4 . Pcmcrintah Kabupa ten adalah Pemerintah Ka bupa ten Banyuasin. 5 . Bupa ti a dala h Bupa ti Oanyuasin. 6 . Kccam atan a da la h Kecam at.an d i Kabupatc n . 7 . Dinas Lingkungan Hid up yang selanjutnya disebut Dinas a da lah insla nsi yang menyelenggar aka n untsan pemerintahan d i bidang lingkungan h idup di Kabupaten Banyuasin.
8.Kepa la Dinas adaJah Kepa la Dinas Lingkungan Hiclup Ka bupaten. 9 . Jasa Ekosiste m adalah seku mpulan fungsi ekosistem ya11g berguna bagi manusia.
10.Ekosistem adalah tatana.n unsur lingkungan hidup yang mcrupa kan kcsatuan utuh - mc nycluruh. saJing me rn pengaruhi clalam bentuk keseimban gan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup;
11.Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan u nluk me ndu k1111g perikehidupan 111a nut:1ia, makhluk hid1 1p lain . clan kcscimba ngan an ta r kcduanya.
12.Ekoregion a dalah wilayah geografis yang memiliki kesa maan ciri ikJim , ta nah. ;:iir, flora, da11 fauna asli, serta pola interaksi man u sia dengan a.lam yang 111enggambarkan integritas s istcm a.lam liugkungan h idup.
13.Perlindungan dan Pengclolaan Lingkungan Hidup yang sela njutnya disingkat PPL! I ada la h upaya sistematis d a n terpadu yan g dilakuka n untu k melestarika n fungsi lingkunga n hidup dan men cegah te rjadi11ya pencemaran dan/atau ke rusaka n li ngkungan hidup yang meliputj perenca naan , pemanfaatan, pengendalian, pe me Hha raan , pcn gawasan da n pcncgakan h ukum.
14.Rencana Perlindungan cla n Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjntnya dis ingk:=t t RPPLJ I a da la h perencanaan tertulis yang me mua t pote nsi. masaJa.11, lingkungan hidup scrta upaya pcrlindungan dan pengelolaan lingkungan hjdup dalam kurun waktu tcrtc ntu.
15.Daya Tampung Lingk ungan Hidup adalah kemrunpuan lingkunga n untuk menycrap zat, c ne rgi, dan/ a tau komponen la in yang m asuk alau dimasukkan kedalrunnya.
16.Kajian Lingkunga n Hidup Strategis yan g sela njutnya disingkat KLHS adalah rangkaia.r1 analisis yang sis tematis, rnenycluruh dan pasrlisipatif untuk rncmastika n ba hwa prinsip Pembangu nan berkclanjutan telah menjadi dasa r dan terintegrasi daJam pembangunan su atu wilayah dan/atau kcb ijakan, renca na dan/atau program . Dokvmen In/ teleh ditandetangani s-ecan, elektronik yang diterl:>itkan oleh Be/al Sertifikasi Elektronlk (BSrE), BSSN • 4
17.Fungsi Lingkungan llidup adalah hasil kegunaan lingkungan hidup yang mencakup jasa lingkungan hidup, s umber daya, ruang dan kapasitas pcnyerapan yang ditujukan untuk p crlindungan dan budidaya pcmanfaatan.
18.Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan kcbcrlangsungan kehidupan yang dian ta ranya mencakup penyediaan sumber daya a lam, pengaturan a lam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam dan pelestarian nilai budaya.
19.Pencemaran Lingkungan Hidup adaJah masuk atau d imasukkannya rnakhluk hid up, zat, energi, dan/ata u kornpo11c11 lai11 ke dala m lingkunga n hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah diteta pkan.
20.Kerusakan Lingkungan Hidup adaJah pcrubaha11 I angsung dan/atau tida k );\ngsung terhadap s ifat fisik, kimia, dan/ a tau hayati lingkungan hid up, yang m elampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 2 1. Perubahan lk.Jim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan la ngsung atau tidak langsu ng olch aktivitas manusia sehingga rn enyebabkan perubahan kompos isi a tmosfir secara global dan perubahan variabilitas iklim aJamiah yang teramat i pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
22.Swnber Daya Alam yang selanjutnya disingkat SDA adalah unsu r lingkungan hidup yang terdiri atas s umber daya hayati dan non ha ati yang secara kese luruhannya membentuk kesatuan ekosiste m.
23.Pemanfaatan Su:mber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat denga n mempe rhatik a n karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai swnber dan pcndukung keh idupa n . ,ang meliputi fungsi ekologi, ekonomi. dan sosial buda a. scrta kebutuhan generasi yaJig akan dating .
24.Pencadangan Swnber Daya Alam adalah upaya menjaga dan me mpert a hanknn ketersediaan, pote nsi dan mut u sumber daya alaiu dcngan mempertimbangkan keadilan intra dan antar gencr~si.
25.Isu Lingkungan Global adaJah permasalahan lingkungan hidup ,ang kcjadiaa nnya berulang dan benJa 111pak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi.lingkungan hidup;
26.Daerah Aliran Sw1gai yang selanjutnya disingkat DAS adala h s uatu wilayah daratan yang mcrupaka n satu kesatu an dengan sun gai dan anak -Anak sungainya, yan g berfungsi mena mpung'. menyi~pan dan mengalirkan air yang bcrasal dart curah huJa n ke danau atau ke laut sccara alruni, yang batas di darat merupakan pemisah topogratis clan batas di laut sampai den gan daerah pera irai1 yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Dokumen ini /e/ah ditandatanganl s-ec~ra e/el<tronik yang d/rt,rl,ilkan o/t,h Ba/al Sertifikasi Elektronlk (BSrE). BSSN • 5
27.Indeks KuaLitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang diguna kan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup .
28.Sumber Air adala h wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan ta nah , lerrnasuk daJam pe ngertian ini ekuifer, ma t a air, s ungai, ra wa, danau, si tu , waduk, dan muara.
29.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adaJah dokumcn perencanaan claerah unt uk periode 20 (dua puluh) ta hun.
30.Rencana Pem banguna n Ja ngk a Me nengah Daera h yang selanjutnya disingkat RPJMD adaJah dokumen perencanaan daer aJ1 untuk periode 5 (lima) tahw1. 3 1. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang sela njutnya d isingka t PPLHO adalah pegawai n egeri sipil yan g berada pada in s tansi yang bertanggung jawab di daerah yang memenuhi persyaratan terte ntu dan dian gkat olch Bupati.
32.Perangkat Dae ra h yang selanjutnya disingkat PD adaJah Perangkat Oaera h d i Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. PasaJ 2

(1)Penyusunan RPPLI-:1 dilakukan dengan berdasarkan prinsip:
1. a.hannonisasi antar d okumen rencana pembangunan dan tata ruang;
2. b.karak1e ris tik e korcgion dan/atau DAS;
3. c.keberlanjutan; cl. keserasia n dan keseimbangan;
4. e.kerja sama antar daera h ;
5. f.kepastian hukum; clan
6. g.kete r liba tan pe1nangku ke pen tingan. (2 ) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan den gan mcmpc rhatikan :
7. a.keragaman karakter dan fungsi eko)ogis;
8. b.sebaran penduduk;
9. c.sebaran potensi sumber daya aJam;
10. d.kearifan JokaJ; e . aspirasi masyara ka t ; dan
11. f.peruba h an iklim. Pasa13 RPPLH bertujuan untuk rn.ewujudkan:
12. a.kepastia n hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Dol<umen ini telah ditandatangani secara e/el<tronlk yang dltcrbitkan o/eh Ba/ai Sartifikasi Elaktronil< (BSrE). BSSN • 6
13. b.ke.langsungan kehidupan makhluk hidup dankelestarian lingkungan hidup;
14. c.pengendalian pemanfaatan sumber daya aJam secara bijaksana; d . d ukungan antisipasi isu Jingkungan global;
15. e.Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
16. f.men ingkatkan kesada ran pemerinta h , dunia u saha, dan/atau masyaraka t untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. PasaJ 4 Sasaran RPPLH adalah : a . terjaganya kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung ba gi Pe m bangunan berkclanjutan melaJui pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan; b . Jingkungan, pen geJolaa n Daerah Aliran Sungai, kea nekaragaman h ayati s erta pengendaJian perubahan iklim; c . te r:jaganya k eseirnhanga n keberadaan sumber daya ke hidupan melaJ ui unit dan swnber mata a ir; d an dan fungsi ekosistem dan alam un.tuk kelangsungan ekosistem DAS/Sub DAS
17. d.lerjaganya daya dukung dan daya tampung pada setiap ruang ekosiste m . l3A8 II SISTEMATIKA RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELO LAAN LINGKUNGAN HIDUP PasaJ 5
(1)Dokumen RPPLH Ka bupate n Tahun 202 1-2050, sebagaima.na ter cantwn dalam Lampiran yang m erupakan bagian tidak terpisahkan dad Peraturan Daerah ini.
(2)Dokumen RPPLH sebaga imana dimaksud pada ayat (1) disusun denga n s is t ematika sebaga i berikut :

BAB ILL

J ANGKA WAKTU DAN KE DUDUKAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HlDUP

Pasal 6

(1 ) J an gka waktu be rlaku RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun. (2 ) RPPLH seba ga ima na d jmaksud pa d a ayat ( 1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahw1.

(3)Evaluasi sebagaima na dimaksud pa d a ayat (2) dilakukan untuk m engetah ui pencapaia n h asil, ke m ajuan d a n kenda]a guna perbajka n RPPLH.
(4)Evaluasi sebagaima.na d imaksud pa d a ayat (2) dilakuka n d engan mem pertimbangka n dinamika perkembanga n masyaraka t , ilmu pen gc tahuan dan teknologi serta kepastia n hukum.

Pasal 7

RPPLH m enja di dasar penyusunan dan dimua t daJam RPJPD d a n RPJMD Kabupaten , yang mat eri mua ta nnya berkenaan den gan Perlindungan dan Pengelo laan Lingkungan Hidup.

BAB IV

DASAR PENYUSUNAN DAN RUANG LINOKUP RP PLH

Pasal 8

(1)RPPLH se bagai mana dimaksud daJ.arn Pasal 2 disusun mengguna kan pendeka tan jasa lingkungan sebagaimana tercantu m d aJam Lampiran Pera turan Daerah ini, yang terdiri a las : a . jasa lingkunga.11 pe nyed iaan pangan;
1. b.jasa lingkungan penyedia an air bersih;
2. c.jasa lingkungan penyed iaan serat ; ct. j asa lingk u nga n penyediaan en e rgi;
3. e.jasa lingk u ngan penyediaan sum ber daya gene tik:
4. f.jasa lingkungan pen gaturan iklim;
5. g.jasa. lingkungan pen gaturan a liran a ir dan banjir; h . jasa lingkun gan te mpa t t i.nggal d a n ruan g hidup;
  1. 1.j asa lingkungan rekreas i dan eko turis m e; J. j asa lingku ngan es tetika alam;
6. k.jasa lingkungan pendukung pembentukan lapisan ta nah dan pem eHha raa n kes u buran;
7. l.jasa lingkungan pen duku n g siklus h ara; m . ja.sa lingkungan pendukung produks i primer; d an
8. n.jasa lingkungan pen duku n g biodiversitas. Dokumen ini telah ditandatanganl secara elektronik yang diterbitkan o/eh Balai Sertifikasi Bektronik (BSrE}. BSSN • 8
(2)Jasa ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pera turan Daerah ini.

Pasal 9

Penyusunan RPPLH didasarkan p ada:

a.RPPLH Provinsi;
h.Inventa risasi t ingk at pulau/ kepulauan; dan c . Inventarisasi tingkat ekoregion. Ba.gian Kedua Mat eri Muatan

Pasal 10

RPPLH sebagaiamana dirnaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi seluruh ekoregion darat di Kabupaten.

Pasal 11

( l) RPPLH memuat arahan men genai :

a.rencan a pemanfaatan dan/atau pen cadangan sumber daya a.la m ; b . rencana pemeliharaan dan perlindungan ku alitas dan/ atau fungsi lingkungan hidup;
c.rencan a pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber d aya a.lam; dan
d.rencana adaptasi da n mitigasi terhadap perubahan iklim.

(2)Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a . kebijakan/rencana umtun;
1. b.strategi implementasi; dan
2. c.indikasi program.
(3)lndikasi program sebagaim a n a dimaksud pada ayat (2) ter cantum dalam Lampiran yang m erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

(1)Dalam 1nenetapkan rencana pemanfaaatan dan/atau pen cada ngan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pem erintah Kabupaten mempe rtimbangkan aspek :
1. a.kara kteristik ekoregion;
2. b.daya dukung dan daya tam pun g;
3. c.potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan ct. m en etapkan sumber daya aJam yang djmanfaatkan dan dicadan gk an. Dokumen ini telah ditandatangeni secara elei<tronik yang d iterbitkan olah Ba/ai Sertifikasi Eleklronii< (BSrE). BSSN • 9
(2)Re ncan a pem a nfaatan sebagaima n a dirnaksud ayat (1) , d ilakuka n melalui pene tapan jenis kuota masing-masing s w n ber daya a la m yang a kan dicksploitasi dala m kunm wa ktu peren can aan , de ngan memperha tikan sebaran, pote nsi d a n keters<.:diaan dan bentuk pengua saan dari masing- masing jen i:; sum ber daya aJa m serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan sumbe r daya aJam.
(3)Rencan a pencadangan scbagaimana dimaksud pa d a ayat
(1)dila kukan melalui pen c ta pan jenis kuo ta masing-ma sing s wnber daya a larn ang tidak a kan die ks ploitasi dalam kurun waktu peren canaan, dengan memperhatikan scba r a n , potcn si, kctcrscdiaan, bcntuk pcngua saan serta kebut uhan pend u d uk terhadap mas ing-masing jenis Sun1ber Daya Alam u ntuk ja 11gka panja ng.

Pasal 13

( l ) Dalam men etapka n rencana pemeliha raan d a n perlindungan kualitas d a n/atau fu ngsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupaka n tind a ka 11 yang pe rln dila ksa na ka n untuk mencegah da n men gendalikan terjadinya kerusakan da n penccm a ran lingkungan hid u p akiba t pe manfaata n s umber daya a la m. (2 ) Rencana pemeliha raan dan pe rlindungan kua litas dan/atau fungsi ljngkungan hidu p sebagaimana d imaksud pa d a ayat (1), disu s u n bcrdasarka n re ncana pemanfaata n dan /a ta u pen cadangan sumber daya aJa m sebagaiman a dim ak su d d a lam Pasal 12 ayat (1 ) huruf b. {3) Rencana pem elihMaan d a n perlindungan kualita s dan/atau fungsi lingkun gan hidup sebaga imana dima ksud pad a ayat ( 1) meli put i :

a.pc ncad a ngan ekosis tcm ;
b.pen gawetan sumb r daya a.lam; dan c . pe ngemba ngan kca rifa n local. Pasal l'1 Dalam menetapka n renc-ana pengendaJian <la n pe ma nta u an sumbe r daya a la m scbagaimana dima ksud d a la m Pasal 12 ayat (1 ) huruf c m erupakan tindakan yan g perlu d ilakuka n agar pcla ksanaan pema n faata n su n1ber daya a la m sesu a i d e ngan rencana pemanfaatan s umber daya alam yang telah memiliki lzin pema nfaatan su mbcr daya a.lam . l.)asal 15 Dalam mc ne tapkan rcncana pendayagun aa n sumber daya aJa m sebagaim ana d imaksud daJam PasaJ 1 I ayat (1) huruf c merupakan tindakan efisien si dalam pem anfaa tan sumber da a alam . Dokumen ini teleh d1tandetangeni secara elektronik yang d1lerl>itkan oleh Bala/ Sertifikasi Elektronlk (BS,E), BSSN 10

Pasal 16

DaJa m m en e tapkan rencana pelesta ria n sumber daya aJam sebagaimana dimaksud daJam Pa saJ 1 1 ayat (l) huruf c merupakan tindakan yang m embata si dan m ela.rang pem a n faata n s urnber daya a la rn serta m emulihka n lingkungan hjdup agar fungsi dan ja sa lingkungan hidup terjaga keberlanjuta nnya .

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

J ANGKA WAKTU DAN KE DUDUKAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HlDUP

Pasal 6

Pasal 7

DASAR PENYUSUNAN DAN RUANG LINOKUP RP PLH

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 16

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

J ANGKA WAKTU DAN KE DUDUKAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HlDUP

Pasal 6

Pasal 7

DASAR PENYUSUNAN DAN RUANG LINOKUP RP PLH

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 16

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022