DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 123

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah : KETENTUAN UMUM,ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN,PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI,KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN IRIGASI ,WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB ,KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI,PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI, P3A, GP3A, DAN IP3A DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI ,PEMBERDAYAAN ,PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI,PENGELOLAAN ASET IRIGASI ,PEMBIAYAAN ,ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI,PENGAWASAN ,KEWAJIBAN DAN LARANGAN,KETENTUAN PIDANA,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan sumber daya air, khususnya untuk kebutuhan dan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan manfaat lainnya, perlu pengembangan dan pengelolaan irigasi;
c.bahwa pemanfaatan sumber daya air, khususnya air irigasi di Kabupaten Banyuasin masih belum sesuai dengan tujuan dan fungsi irigasi untuk mendukung pengembangan pertanian yang merupakan sektor utama penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuasin, sehingga perlu pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terpadu berbasis peran serta masyarakat, khususnya masyarakat petani;
d.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terpadu berbasis peran serta masyarakat petani di Kabupaten Banyuasin, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181); BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1357);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
11.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 293/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi Wewenang dan Tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
12.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 1). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN dan BUPATI BANYUASIN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3.Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4.Dinas adalah instansi Pemerintah Daerah yang membidangi Irigasi.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin.
6.Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
7.Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
8.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan Air Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi Air bawah tanah, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.
9.Sistem Irigasi meliputi prasarana Irigasi, air Irigasi, manajemen Irigasi, kelembagaan pengelolaan Irigasi, dan sumber daya manusia.
10.Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu Jaringan Irigasi.
11.Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan Air Irigasi.
12.Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Irigasinya. 4
13.Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
14.Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.
15.Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan Air Irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan Irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian Air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
16.Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
17.Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan Air Irigasi.
18.Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume Air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu Sumber Air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
19.Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi Air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
20.Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan Air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
21.Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
22.Pembuangan Air Irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan Air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
23.Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi Jaringan Irigasi serta mencegah terjadinya hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.
24.Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.
25.Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air tingkat Daerah Irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan Irigasi, yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi dan wakil pemerhati Irigasi lainnya, pada wilayah kerja daerah yang bersangkutan. 5
26.Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai Air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai Air.
27.Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai Air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai Air, termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.
28.Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
29.Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.
30.Penanggung Jawab Kegiatan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang melaksanakan Pembangunan, Peningkatan, Operasi, Pemeliharaan atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi di suatu wilayah tertentu.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi diselenggarakan berdasarkan asas-asas:
1. a.demokrasi;
2. b.gotong royong;
3. c.transparansi;
4. d.mandiri; dan
5. e.keserasian.
(2)Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan serta mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.
(3)Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk kesejahteraan Masyarakat Petani. 6

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 3

(1)Pemerintah Kabupaten dalam mengembangkan dan mengelola Sistem Irigasi melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani.
(2)Peran serta Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(3)Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air secara terpadu yang didasarkan pada keterkaitan antara :
1. a.air hujan;
2. b.air permukaan;
3. c.air tanah.
(4)Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan prinsip satu Sistem Irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pasal 4

Dalam melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi primer dan Jaringan Irigasi sekunder, Pemerintah Daerah wajib membuka kesempatan seluas-luasnya, serta mendorong Masyarakat Petani, P3A, GP3A, dan IP3A untuk berpartisipasi dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan semangat gotong-royong dan kemandirian.

BAB IV

KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 5

(1)Untuk mewujudkan tujuan Pengelolaan Sistem Irigasi serta tertib Pengelolaan Jaringan Irigasi, maka dibentuk kelembagaan dalam Pengelolaan Irigasi.
(2)Kelembagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani.
(3)Kelembagaan Pengelolaan Irigasi beranggotakan :
1. a.dinas;
2. b.P3A; dan
3. c.komisi irigasi Kabupaten. 7

Pasal 6

(1)P3A sebagai bagian dari lembaga Pengelolaan Irigasi dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat petani secara demokratis mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat dengan prinsip :
1. a.partisipatif;
2. b.terpadu;
3. c.berwawasan lingkungan;
4. d.transparan;
5. e.akuntabel;
6. f.inovatif;
7. g.berkeadilan; dan
8. h.saling menguntungkan.
(2)P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi yang bersifat lokal dan sosial.
(3)P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan:
1. a.meningkatkan kondisi ekonomi anggotanya dengan memperhatikan kebiasaan setempat serta tetap berwawasan lingkungan;
2. b.menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam;
3. c.memberikan pelayanan kebutuhan petani terutama dalam memenuhi kebutuhan Air Irigasi untuk lahan pertaniannya;
4. d.mewakili petani untuk berhubungan dengan pihak di luar perkumpulan yang terkait dengan kepentingan petani;
5. e.menjadi wadah petani untuk tempat bertukar pikiran dan pendapat serta membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan petani;
6. f.menyelenggarakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Jaringan Irigasi tersier dan Jaringan Irigasi desa; dan/atau
7. g.beperan serta dalam pemajuan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi primer maupun Irigasi sekunder sesuai dengan prinsip partisipatif.

Pasal 7

(1)P3A memiliki fungsi umum meliputi:
1. a.mendistribusikan Air Irigasi secara adil dan efisien;
2. b.mengelola konflik yang terjadi antara petani pemakai Air secara adil; 8
3. c.memilihara Jaringan Irigasi tersier/tingkat usaha tani;
4. d.memfasilitasi dan mendukung anggota untuk menjalankan usaha ekonomi berbasis Air;
5. e.menghasilkan pendapatan bagi perkumpulan petani pemakai Air, sehingga mampu melaksanakan tugas Pengelolaan Irigasi secara efektif dan efisien; dan
6. f.mempromosikan usaha ekonomi yang cocok dengan lingkungan dimana sistem tersebut beroperasi.
(2)P3A memiliki fungsi khusus meliputi:
1. a.wahana belajar bagi petani;
2. b.wadah kerjasama;
3. c.modal sosial;
4. d.pengelola prasarana Irigasi; dan
5. e.layanan jasa.

Pasal 8

(1)P3A dibentuk secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2)Apabila musyawarah dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan didasarkan pada suara terbanyak yang dihadiri oleh dua per tiga dari jumlah petani pemakai Air yang berada dalam satu blok layanan tersier.
(3)P3A harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.mempunyai anggota yang terdiri atas:
  1. 1.petani pemilik;
  2. 2.petani penggarap;
  3. 3.petani pemilik penggarap;
  4. 4.petani pemilik kolam;
  5. 5.petani penyewa; dan
  6. 6.petani penyakap.
2. b.mempunyai wilayah kerja berupa lahan yang memperoleh Air Irigasi;
3. c.mempunyai Jaringan Irigasi :
  1. 1.tersier;
  2. 2.irigasi desa; dan
  3. 3.irigasi pompa.

Pasal 9

(1)Susunan organisasi P3A terdiri atas:
1. a.rapat anggota;
2. b.pengurus; dan
3. c.anggota. 9
(2)Rapat anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kekuasaan tertinggi.
(3)Pengurus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mengadakan rapat anggota untuk menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
(4)Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua;
3. c.sekretaris; dan
4. d.bendahara.

Pasal 10

(1)P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat membentuk GP3 pada daerah layanan atau blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu Daerah Irigasi.
(2)GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hamparan hidrologis.
(3)GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari, oleh dan untuk P3A yang terletak di satu Daerah Irigasi dengan batas wilayah sesuai kesepakatan.

Isi peraturan

Teks123PDFHirarki

Memuat teks peraturan…