DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum 2.Asas dan Tujuan 3.Ruang Lingkup 4.Organisasi Pemerintah Desa 5.Kedudukan, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan hak 6.Tata Kerja 7.Ketentuan Lain-lain 8.Ketentuan Peralihan 9.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sudah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banyumas.
5.Camat adalah pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Banyumas yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam wilayah Kabupaten Banyumas.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4
8.Pemerintah Desa adalah Aparatur Pemerintah Desa, yang terdiri dari Kepala Desa dengan dibantu Perangkat Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang dipilih secara demokratis.
10.Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
11.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayahan pemerintah desa.
13.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15.Staf adalah warga desa yang bekerja pada Pemerintah desa berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c.tertib kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.proporsionalitas;
f.profesionalitas;
g.akuntabilitas;
h.efektivitas;
i.efisiensi;
j.kearifan lokal;
k.keberagaman;
l.kerja sama;
m.gotong royong;dan
n.partisipatif. 5

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Organisasi Pemerintah Desa;
b.Kedudukan, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak;
c.Tata Kerja; dan
d.Pembinaan Perangkat Desa.

BAB IV

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yaitu Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2)Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa.
(3)Perangkat Desa terdiri dari:
1. a.Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh:
  1. 1.Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
  2. 2.Kepala Urusan Keuangan; dan
  3. 3.Kepala Urusan Perencanaan.
2. b.Pelaksana Kewilayahan, yaitu Kepala Dusun yang wilayah kerjanya pada dusun yang bersangkutan.
3. c.Pelaksana Teknis, yaitu Kepala Seksi yang terdiri dari:
  1. 1.Kepala Seksi Pelayanan;
  2. 2.Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
  3. 3.Kepala Seksi Pemerintahan.
(4)Kepala Desa dapat mengangkat staf untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Urusan dan Kepala Seksi. 6
(5)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berkedudukan di bawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 6

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 7

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa memiliki fungsi :

a.menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata pemerintahan desa, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan di desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban di desa, melakukan upaya perlindungan masyarakat desa, administrasi kependudukan desa dan, penataan dan pengelolaan wilayah desa;
b.melaksanakan pembangunan di desa, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
c.pembinaan kemasyarakatan desa, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa, partisipasi masyarakat desa, keagamaan dan ketenagakerjaan;
d.pemberdayaan masyarakat desa, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna; dan
e.menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. 7

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Kepala Desa mempunyai wewenang:

a.memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
c.melaksanakan pembinaan Perangkat Desa;
d.mengalihkan tugas atau rotasi jabatan Perangkat Desa yang berkedudukan setara;
e.memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
f.menetapkan Peraturan Desa;
g.menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa;
h.menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
i.menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
j.menetapkan APB Desa;
k.membina kehidupan masyarakat desa;
l.membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
m.membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
n.mengembangkan sumber pendapatan desa;
o.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
p.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
q.memanfaatkan teknologi tepat guna;
r.mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
s.mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
t.melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Kepala Desa mempunyai kewajiban:

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
c.memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
d.menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 8
e.melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
f.melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
g.menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
h.menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
i.mengelola keuangan dan aset desa;
j.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
k.menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
l.mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
m.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
n.memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
o.mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
p.memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2011