DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, rencana pembangunan jangka menengah daerah, program pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi, perubahan rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018- 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 SALINAN JDIH Kabupaten Banyumas Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005- JDIH Kabupaten Banyumas 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, Nomor 4 Seri E);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 3 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023.

BAB I

Pendahuluan BAB ini berisi tentang latar belakang, dan dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan RPJMD.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan JDIH Kabupaten Banyumas pembangunan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahunan mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
8.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
9.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Aspek Geografi 2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Banyumas terletak di sebelah barat Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 132.759,56 ha. Secara geografis wilayah Kabupaten Banyumas terletak di antara 108 O 39’17”BT–109 O 27’15”BT dan di antara 7 O 15’05”LS– 7 O 37’10”LS.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, terhitung mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.

Pasal 3

(1)Sistematika dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut : JDIH Kabupaten Banyumas : : : : : : : :
(2)Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PENUTUP 9.1. Pedoman Transisi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD tahun 2024 di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2023-2028 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025.

Pasal 4

RPJMD mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Gejolak perekonomian global merupakan isu yang selalu menjadi perhatian berbagai kalangan karena dampaknya terhadap perekonomian nasional maupun daerah. Beberapa kalangan meyakini bahwa gejolak perekonomian dunia akan berdampak negatif atau menekan pertumbuhan negara-negara berkembang termasuk Indonesia paling tidak sampai tahun 2019. Kebijakan normalisasi moneter dan kenaikan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve) dan perang dagang antara Amerika Serikat-Tiongkok yang dimulai sejak Juli 2018 ketika Amerika Serikat mengenakan tarif terhadap ratusan produk impor asal Tiongkok memberi dampak negatif terhadap perekonomian dunia, khususnya terhadap negara-negara dengan fundamental ekonomi yang rentan seperti Venezuela dan Argentina.

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman bagi daerah dalam menyusun rencana strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2018- 2023. JDIH Kabupaten Banyumas

Pasal 6

(1)RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Renja SKPD.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta antara kondisi yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan. Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan di Kabupaten Banyumas dapat dirumuskan berdasarkan kondisi umum wilayah Kabupaten Banyumas berikut ini:

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
(2)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ada ayat
(1)dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 1.6. Visi Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang telah disampaikan pada saat kampanye Pilkada tahun 2018, yaitu “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri” Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan substansi yang dirumuskan tidak sesuai peraturan perundang-undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan kemanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. JDIH Kabupaten Banyumas
(3)Perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila masa berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

RPJMD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 1.6 Strategi Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Pasal 10

Dalam hal RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2023-2028 belum tersusun, penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 dengan tetap mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJMN.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…