DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Dasar, Fungsi dan Tujuan, Bentuk dan Kedudukan, Jenis Pendidikan Keagamaan Nonformal, Penyelenggara dan Tenaga Pendidik, Perizinan Pendidikan Keagamaan Nonformal, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, Evaluasi dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pendidikan agama pada jenjang pendidikan formal dirasa sangat kurang sehingga untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu didukung dengan pendidikan keagamaan nonformal;
c.bahwa agar pendidikan keagamaan nonformal dapat berkembang dan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan perlu diatur pemberian bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan Nonformal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurud b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Keagamaan Nonformal di Kabupaten Banyumas; BUPATIBANYUMAS PROVINSIJAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL DI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang : a. bahwa untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia perlu dilaksanakan pendidikan keagamaan;

b.bahwa Pendidikan agama pada jenjang pendidikan formal dirasa sangat kurang sehingga untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu didukung dengan pendidikan keagamaan nonformal;
c.bahwa agar pendidikan keagamaan nonformal dapat berkembang dan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan perlu diatur pemberian bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan Nonformal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurud b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Keagamaan Nonformal di Kabupaten Banyumas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. 4.Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4. 5.Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. 13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4769);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5272);
14. 15.Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 2727); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DAN BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Kan tor Kementerian Agama adalah Kan tor Kementerian Agarna Kabupaten Banyumas.
5.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6.Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat rnenjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengarnalkan ajaran agamanya.
7.Pendidikan Diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan alquran, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan non formal.
8.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
10.Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
11.Pendidikan Alquran adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman alquran.
12.Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
13.Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
14.Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal adalah pendidikan keagamaan Kristen di luar pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, gereja, kelompok maupun perorangan, dalam bentuk Sekolah Minggu, Sekolah Alkitab, Remaja Gereja, Pemuda Gereja, Katekisasi, dan Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal sejenis lainnya.
15.Pendidikan Keagamaan Katolik nonformal adalah pendidikan keagamaan Katolik di luar pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, gereja, kelompok maupun perorangan, dalam bentuk Sekolah Minggu dan Pendidikan Keagamaan Katolik nonformal sejenis lainnya.
16.Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
17.Pesantian adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda.
18.Pabbajja samanera adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha pada jalur pendidikan nonformal.
19.Shuyuan adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing.
20.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
21.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
22.Masyarakat adalah warga penduduk Kabupaten Banyumas.
23.Pembiayaan adalah sumber keuangan bagi penyelenggaraan pendidikan, baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, maupun dari swadaya masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah dibentuk dengan tujuan untuk :

a.menjadi pedoman dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Banyumas;
b.mewujudkan cita-cita penyelengaraan pendidikan keagamaan nonformal untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal saleh dan berakhlak mulia;
c.meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas pengelola program dan/atau satuan pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Banyumas;
d.memberdayakan semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal di kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a.dasar, fungsi, dan tujuan;
b.bentuk dan kedudukan;
c.jenis pendidikan keagamaan nonformal;
d.penyelenggara;
e.perijinan;
f.pembiayaan;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.evaluasi dan sertifikasi;
i.sanksi; dan
j.ketentuan penutup.

BAB III

DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 5

Pendidikan keagamaan nonformal dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Pendidikan keagamaan nonformal berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal saleh dan berakhlak mulia.

Pasal 7

Pendidikan keagamaan nonformal bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

BAB IV

BENTUK DAN KEDUDUKAN

Pasal 8

(1)Pendidikan keagamaan nonformal diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan dan/atau program pendidikan.
(2)Pendidikan Keagamaan nonformal meliputi pendidikan keagamaan nonformal Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Pasal 9

Pendidikan keagamaan nonformal berkedudukan sebagai satuan pendidikan dan/atau program pendidikan keagamaan nonformal di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang berada dalam pembinaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.

BAB V

JENIS PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL

Pasal 10

Pendidikan keagamaan nonformal Islam terdiri atas:

a.pesantren; dan
b.pendidikan diniyah nonformal.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…