DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisataan yaitu tentang ketentuan umum, fungsi, tujuan penyelenggaraan kepariwisataan dan ketentuan pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a dan setelah dilakukan evaluasi terdapat beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan;
c.bahwa dalam rangka mendorong pemerataan kesempatan berusaha pramuwisata lokal dan meningkatkan daya tarik ciri khas kedaerahan dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Banyumas, serta untuk mewujudkan tertib sektor pariwisata dan lebih mengoptimalkan pelayanan publik di sektor kepariwisataan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas SALINAN Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisataan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012- 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 10 Seri E);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG KEPARIWISATAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 10) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
4.Bupati adalah Bupati Banyumas.
5.Dinas adalah adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha dan Pemerintah Daerah.
9.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha.
10.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11.Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13.Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
14.Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut.
15.Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata.
16.Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
17.Usaha Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
18.Usaha Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional.
19.Usaha Pengelolaan Objek Ziarah adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi.
20.Usaha Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.
21.dihapus.
22.dihapus.
23.Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
24.Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas kereta api untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
25.Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
26.Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
27.dihapus.
28.dihapus.
29.dihapus.
30.dihapus.
31.dihapus.
32.dihapus.
33.dihapus.
34.dihapus.
35.dihapus.
36.dihapus.
37.dihapus.
38.dihapus.
39.dihapus.
40.dihapus.
41.dihapus.
42.dihapus.
43.dihapus.
44.dihapus.
45.dihapus.
46.dihapus.
47.Usaha Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
48.Usaha Lapangan Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.
49.Usaha Rumah Bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.
50.Usaha Gelanggang Renang adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan.
51.Usaha Lapangan Tenis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.
52.Usaha Gelanggang Bowling adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling dalam rangka rekreasi dan hiburan.
53.Usaha Gelanggang Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
54.Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
55.Usaha Gedung Pertunjukan Seni adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.
56.dihapus;
57.Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
58.Usaha Kelab Malam dan Diskotek adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
59.Usaha Bar atau Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
60.dihapus.
61.Usaha Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.
62.Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
63.Usaha Taman Bertema adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan 1 (satu) atau bermacam- macam tema dan mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi pengunjung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi.
64.Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
65.Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
66.Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
67.dihapus.
68.dihapus.
69.dihapus.
70.dihapus.
71.dihapus.
72.dihapus.
73.dihapus.
74.Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.
75.Usaha Wisata Olahraga Tirta adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi.
76.Usaha Dermaga Wisata adalah usaha terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas, dan aktivitas bertambat kapal wisata di wilayah perairan.
77.Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah- rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
78.Pelaku usaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
79.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
80.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
81.Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
82.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
83.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
84.Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesbilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
85.Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
86.Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.
87.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah Izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
88.Pelaku usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pelaku usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
89.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
2.Ketentuan BAB II judul Bab diubah, ditambahkan 1 (satu) Bagian baru yaitu Bagian Ketiga dan di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 3A sehingga Bab II berbunyi sebagai berikut:

BAB II

FUNGSI, TUJUAN, PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 3A

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragama budaya, dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e.memberdayakan masyarakat setempat;
f.menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah,antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
g.mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
h.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1. 3.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Usaha Pariwisata meliputi :

a.jasa perjalanan wisata;
b.penyediaan akomodasi;
c.jasa makanan dan minuman;
d.kawasan pariwisata;
e.jasa transportasi wisata;
f.daya tarik wisata;
g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
h.jasa pramuwisata;
i.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
j.jasa konsultan pariwisata;
k.jasa informasi pariwisata;
l.wisata tirta; dan
m.spa.
1. 4.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, ayat (4) dan (5) dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
1. a.usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata; dan
2. b.usaha agen perjalanan wisata;
(2)Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
(3)Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
(4)dihapus.
(5)dihapus.

5.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
(2)Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.hotel;
2. b.bumi perkemahan;
3. c.persinggahan karavan;
4. d.vila;
5. e.pondok wisata;
6. f.Kondominium Hotel;
7. g.Apartemen Servis;
8. h.Rumah Wisata;
9. i.Jasa Manajemen Hotel;
10. j.Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia;
11. k.Rumah Kos.
(3)Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.hotel bintang; dan
2. b.hotel non bintang.
(4)Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha pariwisata yang menyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
(5)Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olahraga, tempat bermain anak dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel dapat dilengkapi dengan :
1. a.diskotek;
2. b.bar di hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5;
3. c.karaoke;
4. d.spa;
5. e.panti pijat;
(6)Bumi perkemahan sebagaimana pada ayat (2) huruf b merupakan penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
(7)Persinggahan karavan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
(8)Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
(9)Pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni ataupun tidak dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian atau seluruhnya untuk disewakan.
(10)Usaha Kondominium Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.
(11)Usaha Apartemen Servis adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan.
(12)Usaha Rumah Wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.
(13)Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.
(14)Usaha Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga senior
(15)Rumah Kos adalah usaha penyedia jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat baik kamar sendiri atau kamar bersama baik dengan makan maupun tidak dengan makan

6.Ketentuan Pasal 15 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Dalam Upaya meningkatkan kepariwisataan di Daerah, hotel dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) wajib:
1. a.menyediakan informasi pariwisata daerah;
2. b.mengumandangkan lagu-lagu khas Banyumas;
(2)Selain menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hotel berbintang wajib:
1. a.menyediakan pertunjukan kesenian tradisional; dan
2. b.Display Produk Unggulan Daerah.
  1. 8.Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah dan ayat (4) dan ayat (9) dihapus sehingga berbunyi :

Pasal 17

(1)Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
(2)Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Restoran/Rumah makan
2. b.Bar;
3. c.kafe;
4. d.jasa boga; dan
5. e.pusat penjualan makanan dan minuman; dan
(3)Restoran/Rumah Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
(4)dihapus.
(5)Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
(6)Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
(7)Jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
(8)Pusat penjualan makanan dan minuman merupakan usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
(9)dihapus.
(10)Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian.

9.Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf h dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
(2)Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengelolaan pemandian air panas alami;
2. b.pengelolaan goa;
3. c.pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan dan bangunan kuno;
4. d.pengelolaan museum;
5. e.pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
6. f.pengelolaan objek ziarah; dan
7. g.wisata Agro;
8. h.dihapus.
(3)Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
(4)Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun di luar bangunan, wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

10.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g merupakan suatu kegiatan usaha yang meliputi:
1. a.gelanggang olahraga;
2. b.gelanggang seni;
3. c.arena permainan;
4. d.dihapus;
5. e.hiburan malam;
6. f.panti pijat;
7. g.taman rekreasi;
8. h.karaoke;
9. i.dihapus;
10. j.dihapus;
11. k.jasa impresariat/promotor;
12. l.dihapus;
13. m.dihapus;
(2)Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.padang golf;
2. b.rumah bilyar;
3. c.gelanggang renang;
4. d.lapangan tenis;
5. e.gelanggang bowling;
6. f.lapangan futsal;
7. g.fitness atau pusat kebugaran dan olah raga;
8. h.perlombaan/pertandingan olah raga;
9. i.dihapus;
10. j.dihapus.
(3)Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.sanggar seni;
2. b.galeri seni;
3. c.gedung pertunjukan seni;
4. d.pentas seni dan budaya;
5. e.pusat seni dan/atau pameran;
6. f.dihapus;
(4)Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.gelanggang permainan dan ketangkasan; dan
2. b.jenis usaha lainnya dari usaha arena permainan yang tidak mengandung unsur judi.
(5)dihapus
(6)Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e meliputi:
1. a.kelab malam; dan
2. b.diskotek.
(7)Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
1. a.panti pijat; dan
2. b.panti mandi uap.
(8)Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf g meliputi:
1. a.taman rekreasi;
2. b.dihapus;
3. c.dihapus;
4. d.dihapus;
5. e.dihapus;
6. f.dihapus;
7. g.Taman bertema.
(9)Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi jenis sub usaha jasa impresariat/promotor.
(10)dihapus.

11.Ketentuan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
(2)Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
(3)Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
(4)Kunjungan wisatawan di Daerah didampingi jasa pramuwisata lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

12.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…