DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini memuat tentang ketentuan umum, asas maksud dan tujuan, penyertaan modal, penganggaran dan realisasi penyertaan modal, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, evaluasi, sanksi, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Dearah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;

c.bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas dalam rangka turut serta menumbuhkan perekonomian daerah, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penambahan modal melalui penyertaan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2023-2024;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2023-2024; SALINAN jdih.banyumaskab.go.id Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA TAHUN 2023 - 2024. jdih.banyumaskab.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
5.Penyertaan modal daerah yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara atau Pihak Ketiga dengan mendapat Bagian keuntungan.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria yang selanjutnya disebut Perumdam Tirta Satria adalah BUMD Kabupaten Banyumas sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum.
8.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9.Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
10.Program Hibah Air Minum adalah suatu upaya percepatan penambahan jumlah Sambungan Rumah (SR) baru melalui penerapan output based atau berdasarkan kinerja terukur, bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang bersumber dari APBN.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.akuntabilitas;
c.kepastian nilai;
d.fungsional; dan
e.efisiensi. jdih.banyumaskab.go.id

Pasal 3

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada Perumdam Tirta Satria.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini:
1. a.memenuhi kewajiban pemenuhan modal dasar Daerah pada Perumdam Tirta Satria;
2. b.meningkatkan kemampuan operasional Perumdam Tirta Satria;
3. c.meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
4. d.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumdam Tirta Satria sampai dengan tahun 2022, telah disetor sebesar Rp201.337.700.740,96 (dua ratus satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu tujuh ratus empat puluh rupiah koma sembilan puluh enam sen).

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal ke dalam Perumdam Tirta Satria pada Tahun 2023–2024 sebesar Rp36.716.806.000,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus enam ribu rupiah);
(2)Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Tahun 2023 sebesar Rp12.510.784.000,00 (dua belas miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang digunakan untuk:
  1. 1.optimalisasi Sistem Penyedia Air Minum Ibu Kota Kecamatan Sokaraja dan Mata Air Duren, Liseng, dan Kepetek sebesar Rp9.510.784.000,00 (sembilan miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
  2. 2.program hibah Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. b.Tahun 2024 sebesar paling banyak Rp24.206.022.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus enam juta dua puluh dua ribu rupiah) yang digunakan untuk:
  1. 1.Dana pendamping pembangunan Sistem Penyedia Air Minum Ibu Kota Kecamatan Rawalo-Kebasen sebesar Rp21.206.022.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus enam juta dua puluh dua ribu rupiah);
  2. 2.Program hibah Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); jdih.banyumaskab.go.id
  3. 3.Apabila target pembiayaan sambungan baru untuk Program Hibah Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, dan huruf b angka 2 tidak terpenuhi dalam Tahun berkenaan, maka Perumdam Tirta Satria berkewajiban mengembalikan selisih dana penyertaan modal yang tidak digunakan tersebut, kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN REALISASI PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Penyertaan modal pada Perumdam Tirta Satria ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(2)Realisasi dana penyertaan modal pada Perumdam Tirta Satria yang telah dianggarkan dalam APBD setiap tahun berkenaan dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
(3)Realisasi dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah pada kode rekening pengeluaran jenis penyertaan modal ke Perumdam Tirta Satria.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pada Perumdam Tirta Satria dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal.
(2)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan.

BAB VII

EVALUASI

Pasal 9

(1)Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyertaan modal. jdih.banyumaskab.go.id
(2)Evaluasi terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan BUMD.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 10

Penyalahgunaan keuangan terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014