Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024. Perubahan APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
BAB II
APBD tahun anggaran 2024 semula berjumlah Rp3.984.817.298.862,00 (tiga triliun sembilan ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp144.053.211.525,00 (seratus empat puluh empat miliar lima puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.128.870.510.387,00 (empat triliun seratus dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
Pendapatan Daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp3.852.983.209.223,00 (tiga triliun delapan ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:
Belanja Daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 h u r u f b sebesar R p 4.064.080.494.387,00 (empat triliun enam puluh empat miliar delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) meliputi:
Pembiayaan Daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
BAB III
Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari: Lampiran I : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; Lampiran II : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi; Lampiran III : rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; Lampiran IV : rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran; Lampiran V : rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Lampiran VI : rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimum; Lampiran VII : sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana pembangunan Daerah dengan rancangan APBD; Lampiran VIII : sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada rencana kerja perangkat Daerah dan PPAS dengan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; Lampiran IX : sikronisasi program prioritas nasional dan prioritas Provinsi dengan program prioritas Daerah; Lampiran X : daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan; Lampiran XI : daftar piutang Daerah;
Membuka PDF…