DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 265

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, Kawasan Strategis Kabupaten, Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat, Kelembagaan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan adanya perubahan regulasi dan kebijakan nasional berpengaruh terhadap Penataan Ruang sehingga menuntut penyesuaian kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Banyumas;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang- undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 726);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3.Kabupaten adalah Kabupaten Banyumas.
4.Pemerintah Provinsi adalah gubernur dan perangkat Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi.
5.Bupati adalah Bupati Banyumas.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
8.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9.Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
10.Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
11.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
12.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
13.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
14.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
15.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
16.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
17.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
18.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
20.Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
21.Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
22.Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
23.Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
24.Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
25.Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
26.Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
27.Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28.Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
30.Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
31.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
32.Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
33.Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
34.Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan PKW.
35.Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan PKL, antar-PKW, atau antara PKW dengan PKL.
36.Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.
37.Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, PKW dengan pusat kegiatan lingkungan, antar-PKL, atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
38.Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai perumahan.
39.Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan Perdesaan.
40.Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam Kawasan Perkotaan.
41.Jalan Tol adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar.
42.Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
43.Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
44.Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
45.Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
46.Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
47.Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah Kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
48.Jaringan Jalur Kereta Api Khusus adalah jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
49.Stasiun Penumpang adalah stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
50.Stasiun Barang adalah stasiun kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
51.Stasiun Operasi adalah stasiun kereta api untuk keperluan pengoperasian kereta api.
52.Pelabuhan Sungai dan Danau Utama adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat utama.
53.Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpul.
54.Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
55.Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
56.Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
57.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
58.Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt.
59.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt.
60.Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kilovolt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
61.Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
62.Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
63.Jaringan Bergerak Terestrial adalah jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
64.Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
65.Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi- sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
66.Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
67.Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
68.Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
69.Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
70.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah sistem jaringan air untuk konsumsi rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
71.Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
72.Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
73.Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
74.Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
75.Terminal Air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
76.Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
77.Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah sistem jaringan air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali melalui pipa pembuangan.
78.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut SPAL Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
79.Sistem Pengelolaan Air Limbah Nondomestik yang selanjutnya disebut SPAL Nondomestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah nondomestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah nondomestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
80.Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
81.Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
82.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
83.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
84.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
85.Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
86.Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
87.Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
88.Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
89.Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
90.Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
91.Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
92.Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
93.Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
94.Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
95.Kawasan Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
96.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
97.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
98.Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
99.Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
100.Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
101.Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
102.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah Wilayah daratan dan/atau perairan serta Ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
103.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
104.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.
105.Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kaveling.
106.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
107.Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
108.Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
109.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang, termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
110.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
111.Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Lingkup Wilayah RTRW Kabupaten meliputi batas administrasi Kabupaten yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mencakup Wilayah darat, Wilayah udara, dan Wilayah dalam bumi.
(2)Lingkup Wilayah Kabupaten merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup Wilayah daratan serta terletak pada posisi 7o 15’ 05” - 7o 37’ 10” Lintang Selatan dan antara 108o 39’ 17” – 109o 27’ 15” Bujur Timur.
(3)Batas Wilayah Kabupaten, meliputi:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.
(4)Luas Wilayah administrasi Kabupaten kurang lebih 139.115 (seratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima belas) hektare.
(5)Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten, meliputi:

a.tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
b.rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
c.rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
d.Kawasan Strategis Kabupaten;
e.arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
f.ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
g.hak, kewajiban, dan Peran Masyarakat;
h.kelembagaan;
i.penyidikan; dan
j.ketentuan pidana.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk mewujudkan Ruang Kabupaten sebagai PKW yang berbasis sektor pertanian dan didukung oleh pariwisata, perdagangan dan jasa, serta industri yang mandiri, maju, berdaya saing, dan lestari.

Pasal 5

(1)Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
(2)Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
2. b.kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
3. c.kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
(3)Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.pengembangan pusat kegiatan yang terintegrasi dan terpadu; dan
2. b.pengembangan sistem jaringan prasarana sebagai pendukung potensi Wilayah.
(4)Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
2. b.kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
(5)Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
1. a.Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung; dan
2. b.pengurangan risiko bencana alam.
(6)Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
1. a.pengembangan Kawasan Budi Daya melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
2. b.perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya;
3. c.pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. d.meningkatkan akses dan peluang investasi Kawasan Budi Daya dalam rangka meningkatkan perekonomian Wilayah;
5. e.meningkatkan produktivitas sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan; dan
6. f.peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
(7)Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.pengembangan dan pengendalian Kawasan strategis sesuai dengan penetapannya;
2. b.pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing; dan
3. c.pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa.

Pasal 6

(1)Strategi pengembangan pusat kegiatan yang terintegrasi dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3)huruf a, meliputi:
1. a.mengembangkan pusat kegiatan yang terintegrasi dan terpadu;
2. b.mendorong pengembangan pusat pelayanan berskala Kecamatan atau beberapa desa;
3. c.mendorong pengembangan pusat pelayanan berskala antardesa;
4. d.meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang;
5. e.mengembangkan pusat pertumbuhan baru di Kawasan yang terindikasi tumbuh cepat;
6. f.meningkatkan fungsi kota Kecamatan yang potensial menjadi PKL;
7. g.meningkatkan peran dan fungsi Kawasan Perdesaan; dan
8. h.mengembangkan sistem pusat perdesaan yang terhubung dengan Kawasan Perkotaan terdekat.
(2)Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana sebagai pendukung potensi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, meliputi:
1. a.mengembangkan dan meningkatkan prasarana jaringan transportasi penghubung pusat pelayanan dan fungsi Kawasan;
2. b.meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh Wilayah;
3. c.meningkatkan sistem jaringan prasarana sumber daya air;
4. d.meningkatkan penanganan sampah perkotaan dan perdesaan terpadu;
5. e.mengembangkan sistem jaringan air limbah dan drainase;
6. f.mengembangkan sistem peringatan dini dan Jalur Evakuasi Bencana pada Kawasan rawan bencana; dan
7. g.meningkatkan kualitas jaringan dan jangkauan pelayanan prasarana.

Pasal 7

(1)Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, meliputi:
1. a.menetapkan Kawasan Lindung di ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
2. b.menata Kawasan Lindung dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim global;
3. c.mewujudkan Kawasan hutan dengan kecukupan luas Kawasan hutan dan penutup hutan;
4. d.mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem;
5. e.mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup;
6. f.mempertahankan dan melestarikan Kawasan Hutan Lindung;
7. g.mengendalikan secara ketat pemanfaatan sumber air baku; dan
8. h.melestarikan habitat dan ekosistem khusus pada Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya.
(2)Strategi pengurangan risiko bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, meliputi:
1. a.mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk mengurangi risiko bencana;
2. b.mengarahkan Kawasan rawan bencana sebagai Kawasan Lindung;
3. c.mencegah kerusakan lingkungan melalui pemetaan risiko bencana; dan
4. d.mengembangkan sistem peringatan dini, jalur, dan ruang evakuasi bencana.
(3)Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(6)huruf a, meliputi:
1. a.menetapkan Kawasan Budi Daya sesuai fungsinya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
2. b.mengembangkan Kawasan Budi Daya melalui peningkatan nilai ekonomis Kawasan dan fungsi sosial;
3. c.mengembangkan sektor pertanian dan pengolahan hasil pertanian;
4. d.mengendalikan secara ketat pengelolaan lingkungan Kawasan peruntukan pertambangan;
5. e.mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang ramah lingkungan;
6. f.mengembangkan kegiatan industri yang berbasis hasil pertanian; dan
7. g.mengembangkan Kawasan peruntukan permukiman terpadu.
(4)Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b, meliputi:
1. a.menetapkan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan Pemanfaatan Ruang;
2. b.mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam Kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian Kawasan;
3. c.mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik (pemerintahan) pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman;
5. e.mengembangkan dan melestarikan Kawasan Budi Daya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan/atau nasional;
6. f.menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan Perkotaan dengan minimal luasan 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat;
7. g.mengembangkan dan melestarikan Kawasan Budi Daya hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan untuk mewujudkan nilai tambah daerah dan/atau nasional;
8. h.mengembangkan dan melestarikan Kawasan Peruntukan Industri untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian daerah dan/atau nasional; dan
9. i.mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman.
(5)Strategi pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf c, meliputi:
1. a.mengalokasikan ruang bagi kegiatan budi daya yang dibolehkan dan dilarang berada di dalam Kawasan Lindung;
2. b.mengembangkan bangunan fisik di Kawasan rawan bencana tanah longsor dan gunung api dilakukan secara selektif berdasarkan kajian teknis untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
3. c.mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
4. d.mengembangkan Kawasan tanah nonproduktif untuk kegiatan pembangunan nonpertanian guna mempertahankan lahan pangan berkelanjutan;
5. e.melakukan penataan perkembangan Kawasan terbangun di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang secara vertikal dan tidak sporadis untuk mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur dan sarana Kawasan Perkotaan serta mempertahankan fungsi Kawasan Perdesaan di sekitarnya;
6. f.mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat menciptakan keadilan, kesejahteraan, keharmonisan, dan keberlanjutan; dan
7. g.mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat mempertahankan keberadaan Kawasan dari dampak bencana.
(6)Strategi meningkatkan akses dan peluang investasi Kawasan Budi Daya dalam rangka meningkatkan perekonomian Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf d, meliputi:
1. a.mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi Kawasan pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, serta industri; dan
2. b.meningkatkan akses informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi pada Kawasan pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, serta industri.
(7)Strategi meningkatkan produktivitas sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf e, meliputi:
1. a.memelihara dan mempertahankan sarana produksi dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui sistem agrobisnis;
2. b.mengembangkan diversifikasi produk untuk mendukung pengembangan sektor sekunder;
3. c.meningkatkan produktivitas sektor unggulan pertanian, serta perdagangan dan jasa dalam kerangka daya saing Kawasan; dan
4. d.mengembangkan Kawasan Agropolitan untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat.
(8)Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf f, meliputi:
1. a.mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
2. b.mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
3. c.mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar KSN yang mempunyai fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan; dan
4. d.mendukung upaya untuk menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan.

Pasal 8

(1)Strategi pengembangan dan pengendalian Kawasan strategis sesuai dengan penetapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a, meliputi:
1. a.menetapkan Kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya;
2. b.mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi Masyarakat;
3. c.mengembangkan hasil produksi pada Kawasan sentra ekonomi unggulan dan sarana prasarana pendukung perekonomian;
4. d.membatasi alih fungsi lahan Kawasan strategis pada sentra unggulan berbasis potensi pertanian;
5. e.menetapkan, mengembangkan, dan mempertahankan luasan lahan pada Kawasan sentra kelautan perikanan budi daya dan Kawasan Agropolitan;
6. f.melindungi dan melestarikan Kawasan dalam mempertahankan luasan lahan pada Kawasan sentra kelautan perikanan budi daya dan Kawasan Agropolitan;
7. g.melindungi dan melestarikan Kawasan dalam mempertahankan karakteristik nilai sosial dan budaya Kawasan;
8. h.memanfaatkan Kawasan bagi kegiatan dengan nilai ekonomi dan meningkatkan identitas sosial budaya Kawasan;
9. i.mengendalikan kegiatan sesuai tujuan pemanfaatan Kawasan dalam Wilayah kerja pertambangan panas bumi dengan tetap memperhatikan fungsi lindung Kawasan;
10. j.memanfaatkan Kawasan bagi penelitian dan pendidikan yang berbasis lingkungan hidup;
11. k.mempertahankan keanekaragaman hayati pada Kawasan suaka alam dan hutan lindung; dan
12. l.mengendalikan Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan Gunung Slamet yang berpotensi mengurangi fungsi lindung Kawasan.
(2)Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf b, meliputi:
1. a.menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi;
2. b.mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Kabupaten pengembangan ekonomi;
3. c.mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan Wilayah;
4. d.menciptakan iklim investasi yang kondusif;
5. e.mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
6. f.meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
(3)Strategi pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c, meliputi:
1. a.melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan sosial;
2. b.meningkatkan kecintaan Masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur;
3. c.mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan Masyarakat; dan
4. d.melestarikan situs warisan budaya bangsa.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 9

(1)Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
1. a.sistem pusat permukiman; dan
2. b.sistem jaringan prasarana.
(2)Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.PKW;
2. b.PKL; dan
3. c.pusat-pusat lain.
(2)PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Perkotaan Purwokerto, berada di:
1. a.Kecamatan Purwokerto Utara;
2. b.Kecamatan Purwokerto Timur;
3. c.Kecamatan Purwokerto Selatan;
4. d.Kecamatan Purwokerto Barat;
5. e.Kecamatan Patikraja;
6. f.Kecamatan Baturraden;
7. g.Kecamatan Karanglewas;
8. h.Kecamatan Kedungbanteng;
9. i.Kecamatan Sumbang;
10. j.Kecamatan Kembaran; dan
11. k.Kecamatan Sokaraja.
(3)PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.Kawasan Perkotaan Ajibarang berada di Kecamatan Ajibarang;
2. b.Kawasan Perkotaan Wangon berada di Kecamatan Wangon;
3. c.Kawasan Perkotaan Sokaraja berada di Kecamatan Sokaraja;
4. d.Kawasan Perkotaan Banyumas berada di Kecamatan Banyumas; dan
5. e.Kawasan Perkotaan Sumpiuh berada di Kecamatan Sumpiuh.
(4)Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.Pusat Pelayanan Kawasan; dan
2. b.Pusat Pelayanan Lingkungan.
(5)Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
1. a.Kawasan Perkotaan Lumbir berada di Kecamatan Lumbir;
2. b.Kawasan Perkotaan Gumelar berada di Kecamatan Gumelar;
3. c.Kawasan Perkotaan Pekuncen berada di Kecamatan Pekuncen;
4. d.Kawasan Perkotaan Jatilawang berada di Kecamatan Jatilawang;
5. e.Kawasan Perkotaan Purwojati berada di Kecamatan Purwojati;
6. f.Kawasan Perkotaan Cilongok berada di Kecamatan Cilongok;
7. g.Kawasan Perkotaan Rawalo berada di Kecamatan Rawalo;
8. h.Kawasan Perkotaan Patikraja berada di Kecamatan Patikraja;
9. i.Kawasan Perkotaan Karanglewas berada di Kecamatan Karanglewas;
10. j.Kawasan Perkotaan Kedungbanteng berada di Kecamatan Kedungbanteng;
11. k.Kawasan Perkotaan Baturraden berada di Kecamatan Baturraden;
12. l.Kawasan Perkotaan Sumbang berada di Kecamatan Sumbang;
13. m.Kawasan Perkotaan Kembaran berada di Kecamatan Kembaran;
14. n.Kawasan Perkotaan Kalibagor berada di Kecamatan Kalibagor;
15. o.Kawasan Perkotaan Kebasen berada di Kecamatan Kebasen;
16. p.Kawasan Perkotaan Kemranjen berada di Kecamatan Kemranjen;
17. q.Kawasan Perkotaan Somagede berada di Kecamatan Somagede; dan
18. r.Kawasan Perkotaan Tambak berada di Kecamatan Tambak.
(6)Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
1. a.Kawasan Perdesaan Kalibenda berada di Kecamatan Ajibarang;
2. b.Kawasan Perdesaan Gumelar berada di Kecamatan Gumelar;
3. c.Kawasan Perdesaan Babakan berada di Kecamatan Karanglewas;
4. d.Kawasan Perdesaan Cindaga berada di Kecamatan Kebasen;
5. e.Kawasan Perdesaan Sibalung berada di Kecamatan Kemranjen;
6. f.Kawasan Perdesaan Kalitapen berada di Kecamatan Purwojati;
7. g.Kawasan Perdesaan Jompo Kulon berada di Kecamatan Sokaraja;
8. h.Kawasan Perdesaan Gandatapa berada di Kecamatan Sumbang;
9. i.Kawasan Perdesaan Ketanda berada di Kecamatan Sumpiuh; dan
10. j.Kawasan Perdesaan Windunegara berada di Kecamatan Wangon.
(7)Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam penyusunan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(8)Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks265PDFHirarki

Memuat teks peraturan…