DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Agustus 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengubah bebeberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerirr Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendali; Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izi Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, terdapat obj Retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerai sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanjja perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peratur; Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daen Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentarjg Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas; ngingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republ^k Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tent; Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dala: Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenta Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaima telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ked atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenta Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paj Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repub Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom 4389);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tenta Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan RetribL Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nom 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 5358);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tenta Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Buk Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja d Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tafr 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Repub Indonesia Nomor 5333);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahi 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupat Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyum Tahun 2011, Nomor 6 Seri C); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS g < in K n n MEMUTUSKAN: netapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAj PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 211 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 01 KABUPATEN BANYUMAS. Pasal I iberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 211 |hun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyum4s mbaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 6 Seri C) diubj tagai berikut: Di antara angka 25 dan angka 26 Pasal 1 disisipkan 4 (empat) angka bai yakni angka 25a sampai dengan angka 25d, yang berbunyi sebagai berikut: 25a. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yarjg selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah punguti atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. 25b. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atalu pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesupi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 25c. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa maksud bekerja di wilayah Daerah. 25d. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badaiK- badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing deng membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah
1. a.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
2. b.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
3. c.Retribusi Izin Gangguan.
4. d.Retribusi Izin Trayek.
5. e.Retribusi Perpanjangan IMTA.
(2)Jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongk ke dalam Retribusi Perizinan Tertentu. n n v^ Di antara BAB VI dan BAB Vll disisipkan 1 (satu ) Bab baru, yakni BAB VI yang terdiri dari 5 (lima) bagian dan 7 (tujuh) pasal baru, yaitu Bagialn Kesatu Pasal 28A, Pasal 28B dan Pasal 28C, Bagian Kedua Pasal 28Ej>, Bagian Ketiga Pasal 28E, Bagian Keempat Pasal 28F dan Bagian Kelima Pasal 28G, sehingga keseluruhan BAB VIA berbunyi sebagai berikut: BAB VIA ;TRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASINQ

Pasal 28A

.s pelayanan pemberian izin perpanjangan IMTA dipungut Retribusi dengajn [ma Retribusi Perpanjangan IMTA.

Pasal 28B

Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf e berupa pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pembe Kerja Tenaga Kerja Asing. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat ( tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badar badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatajn tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 28C

Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing. Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Waj Retribusi.

Pasal 28D

Lgkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangt :tu perpanjangan IMTA. 2 _ ^

Pasal 28E

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian ata seluruh biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA. Biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pac^a ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangar penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif daj-i perpanjnagan IMTA. Pasal 28F Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA untuk setiap orang per buk sebesar USD 100.00 (seratus dollar Amerika Serikat) sesuai dengan ma: izin kerja yang diberikan. Dalam hal masa kerja tenaga kerja asing yang dipekerjakan kurang dari (satu) bulan dikenakan retribusi sebesar USD 100 (seratus dollar Amerik Serikat) per orang. Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan ma uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi. Pasal 28G Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk membiay penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukun|i, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, d; kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribu perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapka(n melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan Pasal 30 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehing£ Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Masa Retribusi untuk :

a.Retribusi 1MB adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan;
b.Retribusi Izin Gangguan adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayana dengan kewajiban mendaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali;
c.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah jangk waktu 3 (tiga) tahun dengan kewajiban mendaftar ulang setiap 1 (sati}) tahun sekali;
d.Retribusi Izin Trayek adalah 5 (lima) tahun dengan kewajib memperbaharui Kartu Pengawasan Berkala setiap 1 (satu) tahun sekali
e.Retribusi Perpanjangan IMTA adalah sesuai dengan masa Izin kerjanya Pasal II -aturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ir setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peratura Lerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupate Inyumas. Ditetapkan di Banyumas pada tanggal ? 0 AUG 2014 BUPATI BANYUMAS, Diundangka Pada Tanggai! / SEKRET ACHMAD HUSEIN YUMAS BAPTOMQ, Msj Pembinl Utama Muda NIP 19640116 199003 1 009 DMRAH MSUPAIEN BANYUMAS TAHUN NOMOR 3. SERI .,.C...., fOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAW TENGAH: (167/2014). ^

Pasal 30

Masa Retribusi untuk :

a.Retribusi 1MB adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan;
b.Retribusi Izin Gangguan adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayan dengan kewajiban mendaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali;
c.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah jangl waktu 3 (tiga) tahun dengan kewajiban mendaftar ulang setiap 1 (sat tahun sekali;
d.Retribusi Izin Trayek adalah 5 (lima) tahun dengan kewajibs memperbaharui Kartu Pengawasan Berkala setiap 1 (satu) tahun sekal
e.Retribusi Perpanjangan IMTA adalah sesuai dengan masa Izin kerjany Pasal II •aturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peratur; erah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten nyumas. Ditetapkan di Banyumas pada tanggal 2 0 AUG 2014 BUPATI BANYUMAS, undangkan di Fiirwokerto aTaBggal.24...A4ie... SEKRETARISIMERAH KABUPATEN ACHMAD HUSEIN Utama Muda NIP 1964^)116 199003 1 009 DAERAH MBUPATEN BAMUMAS XftHCN, fOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAW4 TENGAH: (167/2014). ^ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR H TAHUN2014 TENTANG ;RUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN BANYUMAS IMIIMUM Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyuma [tur dalam Peraturan Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 iun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sejalan dengan tela :tapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahu 112 tentang Retribusi Pengendalian LaluLintas dan Retribusi Perpanjangaji i Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahu 11 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas belu ;ngatur terhadap adanya objek Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjaka .aga Kerja Asing, untuk hal tersebut perlu mengubah beberapa ketentua .am Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizina tentu. PASAL DEMI PASAL sail Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3

Pasal 28A

Cukup jelas.

Pasal 28B

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan jabatan tertentu di lembaia pendidikan berpedoman pada Peraturan Menteri yaijig bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, yaitu:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…