DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Kedudukan dan Masa Keanggotaan BPD; Persyaratan Anggota; Pengisian Keanggotaan BPD; Peresmian dan Pelantikan Anggota BPD; Fungsi, Wewenang dan Hak BPD; Hak dan Kewajiban Anggota BPD; Larangan Anggota BPD; Pimpinan BPD; Pemberhentian Anggota BPD; Pengisian Keanggotaan BPD Antar Waktu; Peraturan Tata Tertib; Musyawarah BPD; Tata Cara Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat;Hubungan Kerja dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan; Keuangan dan Administrasi; Tindak Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN JDIH Kabupaten Banyumas
3. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); JDIH Kabupaten Banyumas Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bnyumas.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Desa adalah desa dan desa adat di wilayah Kabupaten Banyums yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa setempat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah kepala desa dengan dibantu Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan dengan cara musyawarah perwakilan.
8.Musyawarah desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah Musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, JDIH Kabupaten Banyumas dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9.Musyawarah perwakilan adalah musyawarah yang diselenggarakan dalam rangka pengisian badan permusyawaratan desa untuk satu periode.
10.Musyawarah BPD adalah musyawarah yang diikuti anggota BPD untuk menyepakati hal-hal yang terkait dengan fungsi BPD.
11.Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
14.Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16.Dusun adalah wilayah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayahan pemerintahan desa.

BAB II

KEDUDUKAN DAN MASA KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 3

(1)Anggota BPD meruapakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dusun yang ditetapkan dengan cara musyawarah perwakilan
(2)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka msyarakat lainnya dengan menjamin keterwakilan perempuan. JDIH Kabupaten Banyumas

Pasal 4

(1)Masa keanggotan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD.
(2)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipilih untuk paling banyak 3 (tiga) kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 5

(1)Anggota BPD ditetapkan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan sebagai berikut:
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa, ditetapkan 5 (lima) orang anggota;
2. b.jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) jiwa sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa, ditetapkan 7 (tujuh) orang anggota;
3. c.jumlah penduduk 4.001 (empat ribu satu) jiwa keatas, ditetapkan 9 (sembilan) orang anggota.

BAB III

PERSYARATAN ANGGOTA

Pasal 6

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Bhineka Tunggal Ika.
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau bagi yang belum mencapai usia 20 (dua puluh) tahun tetapi sudah atau pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai perangkat pemerintah desa atau tidak bekerja pada pemerintah Desa;
f.bersedia dicalonkan sebagai anggoata BPD;
g.Penduduk Desa dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
h.wakil penduduk Desa yang terpilih dalam musyawarah perwakilan. JDIH Kabupaten Banyumas

BAB IV

FUNGSI, WEWENANG DAN HAK BPD

Pasal 7

(1)Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
(2)Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
(3)Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur msyarakat yaitu Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), golongan profesi, pemuka agama, pimpinan lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat dari masing-masing dusun dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Pasal 8

(1)Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Panitia pengisian menetapkan anggota BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(3)Penjaringan dan penyaringan sebaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan bakal calon anggota BPD yang diajukan oleh masing-masing dusun.

Pasal 9

(1)Panitia pengisian menyelenggarakan musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD, dengan peserta unsur masyarakat yang terdiri atas ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), JDIH Kabupaten Banyumas golongan profesi, pemuka agama, pimpinan lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat dari masing-masing dusun.
(2)Ketua panitia pengisian anggota BPD mempunyai tugas:
1. a.memimpin penyusunan tata tertib pengisian anggota BPD.
2. b.memimpin pengisian anggota BPD berdasarkan tata tertib sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(3)Rapat musyawarah perwakilan pengisan anggota BPD didahului dengan pembacaan tata tertib oleh ketua panitia.
(4)Calon anggota BPD diajukan oleh panitia pengisian anggota BPD dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5.
(5)Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih pada proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan unsur keterwakilan wilayah dan unsur Ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya secara proporsional dengan menjamin keterwakilan perempuan.
(6)Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah pengisian anggota BPD dilaksanakan dengan cara pemungutan suara oleh peserta musyawarah perwakilan.
(7)Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dituangkan dalam berita acara musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia dan unsur-unsur keanggotaan BPD terpilih.
(8)Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan.
(9)Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil musyawarah perwakilan dari panitia pengisian untuk diresmikan Keputusan Bupati.

BAB V

PERESMIAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 10

(1)Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) ditetapkan paling lama 30 (tiga JDIH Kabupaten Banyumas puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
(2)Sebelum memangku jabatan sebagai anggota BPD, yang bersangkutan atau bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
(3)Pelaksanaan pengucapan sumpah janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
(4)Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji:
1. a.bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratn Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur- jujurnya dan seadil-adilnya;
2. b.bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan
3. c.bahwa saya akan menegakkan kehidupan berdemokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014