DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah diubah menjadi: - Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan huruf e dihapus - Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah dan ditambah satu ayat setelah ayat (4)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar Satria; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Satria; (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 11 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR SATRIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 23 Seri E) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal ke dalam PD Pasar Satria dalam bentuk barang dan uang.
(2)Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai Rp 20.141.000.000,00 (duapuluh milyar seratus empat puluh satu juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
1. a.Tanah dengan sertifikat hak pakai Nomor 3 seluas 7.500 m2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) dengan nilai sebesar Rp 9.400.200.000,00 (sembilan milyar empat ratus juta dua ratus ribu rupiah) yang diatasnya berdiri bangunan Pasar Cilongok.
2. b.Tanah dengan sertifikat hak pakai Nomor 3 seluas 3.075 m2 (tiga ribu tujuh puluh lima meter persegi) dengan nilai sebesar Rp 4.679.600.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang diatasnya berdiri bangunan Pasar Karanglewas.
3. c.Bangunan Pasar Cilongok dengan nilai sebesar Rp 2.916.100.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam belas juta seratus ribu rupiah).
4. d.Bangunan Pasar Karanglewas dengan nilai sebesar Rp 3.145.100.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah).
5. e.Dihapus.
(3)Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Sebesar Rp 1.470.920.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) pada Tahun Anggaran 2018.
2. b.Sebesar Rp 1.600.00.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2019.
  1. 2.Ketentuan Pasal 6 ayat *4) diubah dan ditambah satu ayat setelah ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Penyertaan modal pada PD Pasar Satria ditetapkan dalam APBD tahun aiiggaran berkenaan.
(2)Realisasi dana penyertaan modal pada PD Pasar Satria yang telah dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah pada kode rekening pengeluaran jenis penyertaan modal ke PD Pasar Satria.
(4)Realisasi penyerahan modal berupa barang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Dalam hal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) belum terpenuhi sampai dengan Tahun Anggaran dimaksud berakhir maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penyertaan modal. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. No. , 2 i - •2 Jabatan /\$M /A/ 4 -t- Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 2 8 DEC 2018 BUPATI BANYUMAS, ACHMAD HUSEIN NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 11/2018

Pasal 6

(1)Penyertaan modal pada PD Pasar Satria ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
(2)Realisasi dana penyertaan modal pada PD Pasar Satria yang telah dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah pada kode rekening pengeluaran jenis penyertaan modal ke PD Pasar Satria.
(4)Realisasi penyerahan modal berupa barang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Dalam hal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) belum terpenuhi sampai dengan Tahun Anggaran dimaksud berakhir maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penyertaan modal. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 2 fl DEC 2018 BUPATI BANYUMAS, PembiLti vuuiiu r.-..-.. . NIP 1964CU16 195C03 1 009 LEMBARM DAEEAH K010R,...).!.... ACHMAD HUSEIN NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 11/2018 )

Pasal 6

(1)Penyertaan modal pada PD Pasar Satria ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
(2)Realisasi dana penyertaan modal pada PD Pasar Satria yang telah dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah pada kode rekening pengeluaran jenis penyertaan modal ke PD Pasar Satria.
(4)Realisasi penyerahan modal berupa barang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Dalam hal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) belum terpenuhi sampai dengan Tahun Anggaran dimaksud berakhir maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penyertaan modal. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Diundangkan di Pada Tansgal . mna 'uu.: . • • . • 1930u,: I 009 N MBUFATEM BASKI KOMOR.JL. , 1 1^»;*i**v«?'. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 2 8 DEC 2018 BUPATI BANYUMAS, ACHMAD HUSEIN NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 11/2018 )

Pasal 6

(1)Penyertaan modal pada PD Pasar Satria ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
(2)Realisasi dana penyertaan modal pada PD Pasar Satria yang telah dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah pada kode rekening pengeluaran jenis penyertaan modal ke PD Pasar Satria.
(4)Realisasi penyerahan modal berupa barang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Dalam hal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) belum terpenuhi sampai dengan Tahun Anggaran dimaksud berakhir maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penyertaan modal. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 2 8 DEC 2018 BUPATI BANYUMAS, Diundangkan di Pada Tanggal J BIKREfARIS B 19640.146 199003 1 009 LEMBARAN MEMH KABOPATES BANHMAS TA& KOMOR ..A!.... ACHMAD HUSEIN NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 11/2018 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR SATRIA I. UMUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan investasi pemerintah daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah daerah. Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. Secara umum definisi penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai modal BUMD. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, ditegaskan bahwa investasi Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam penilaian atas aset yang dicatat sebagai penyertaan modal daerah kepada PD Pasar Satria maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Pasar. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I : Cukup jelas. Pasal II : Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…