DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, pencegahan konflik, penghentian konflik, pemulihan pasca konflik, tim terpadu penanganan konflik sosial, memelihara kondisi damai dalam masyarakat, peran serta masyarakat, pendanaan, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tata kehidupan yang aman, tertib, tenteram dan damai dapat terganggu dengan adanya konflik sosial, bahkan dapat menciptakan distabilitas sosial;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, perlu diatur mengenai penanganan konflik sosial melalui Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penanganan Konflik Sosial; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republiklndonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Banyumas.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Badan adalah unsur Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.
8.Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
9.Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik.
10.Pencegahan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik Sosial dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. ll.Penghentian Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
12.Pemulihan Pasca Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik Sosial melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
13.Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial adalah orang yang memiliki kompetensi berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam penanganan konflik sosial, yang berbasis nilai, moral, etika, karakter dan budaya Indonesia.
14.Status Keadaan Konflik Sosial adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik sosial yang terjadi di daerah kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.
15.Deteksi Dini dan Cegah Dini adalah kegiatan untuk mengantisipasi dan mencegah agar konflik sosial tidak terjadi. 16.1nstansi Vertikal adalah Lembaga pemerintahan pusat yang mempunyai kantor perwakilan di Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Pencegahan konflik sosial;
b.Penghentian konflik sosial;
c.Pemulihan pasca konflik sosial;
d.Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
e.Memelihara Kondisi Damai Dalam Masyarakat;
f.Peran Serta Masyarakat; dan
g.Pendanaan.

BAB III

PENCEGAHAN KONFLIK

Pasal 3

(1)Pencegahan konflik sosial dilakukan dengan upaya:
1. a.memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
2. b.mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
3. c.meredam potensi konflik; dan
4. d.membangun sistem peringatan dini.
(2)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pencegahan konflik sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyelenggaraan kegiatan:
1. a.penguatan kerukunan umat beragama;
2. b.peningkatan forum kerukunan masyarakat;
3. c.peningkatan kesadaran hukum;
4. d.pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
5. e.sosialisasi peraturan perundang-undangan;
6. f.pendidikan dan pelatihan perdamaian;
7. g.pendidikan kewarganegaraan;
8. h.pendidikan budi pekerti;
9. i.penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik sosial dan/atau daerah konflik;
10. j.penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
11. k.pembinaan kewilayahan;
  1. 1.pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
12. m.pengentasan kemiskinan;
13. n.desa berketahanan sosial;
14. o.penguatan kepranataan kearifan lokal;
15. p.penguatan keserasian sosial;
16. q.pembentukan dan penguatan tenaga pelopor perdamaian;dan
17. r.bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan Konflik, Pemerintah Daerah mengoptimalkan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Pasal 4

(1)Badan memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
(2)Penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
(3)Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana kegiatan Penanganan Konflik Sosial berdasarkan pemetaan wilayah Daerah yang mempunyai potensi Konflik Sosial dan pemetaan wilayah Daerah yang mempunyai rawan Konflik Sosial yang disusun oleh Badan.
(4)Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penampakan (overlay) dari peta sejenis yang disusun oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam membuat peta.
(5)Kegiatan penanganan Konflik Sosial harus disesuaikan dengan kebutuhan Daerah dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)Rencana Aksi Terpadu dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Badan menyampaikan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) kepada seluruh Perangkat Daerah, Instansi vertikal di Daerah, dan Lembaga yang berkepentingan.
(2)Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait harus mengharmonisasikan program kegiatannya terkait Penanganan Konflik Sosial dengan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial melakukan pemantauan dan pengumpulan informasi tentang pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial dari tiap Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah, dan Lembaga yang berkepentingan.

Pasal 7

(1)Kegiatan deteksi dini dan cegah dini meliputi:
1. a.penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik Sosial dan/atau daerah Konflik Sosial;
2. b.penyampaian informasi berupa pemberian data dan informasi potensi konflik Sosial sebagai pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di Daerah kepada unsur pimpinan Daerah melalui naskah dinas;dan
3. c.penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen di Daerah.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.

Pasal 8

Penelitian dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi kegiatan mengumpulkan keterangan atau informasi yang dilakukan oleh anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang menjalankan tugas intelijen.

Pasal 9

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial menyelenggarakan pertemuan rutin atau pertemuan insidental koordinasi Pencegahan Konflik.

BAB IV

PENGHENTIAN KONFLIK

Pasal 10

(1)Dalam hal terjadi Konflik, Bupati mengoordinasikan upayaPenghentian Konflik.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi terhadap korban Konflik.
(3)Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu olehAnggota Tim yang bertugas dalam upaya Penghentian Konflik.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…