DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024

Nomor: 11
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kebijakan Pembangunan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat Banyumas yang adil dan makmur;
c.bahwa pembangunan daerah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap masyarakat;
d.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
1. e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025–2045.

BAB I

PENDAHULUAN Memuat latar belakang, landasan hukum penyusunan RPJPD, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan dokumen, serta sistematika dokumen.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara urusan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Banyumas.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi untuk periode 5 (lima) tahunan.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
11.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, Provinsi, dan Daerah ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
13.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demogspirafi 2.2. Aspek Geografi Kabupaten Banyumas terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 139.115,30 hektar, terdiri dari 27 kecamatan, 301 desa, dan 30 kelurahan. Secara geografis wilayah Kabupaten Banyumas terletak antara 7°14’46,640”-7°39’57,035” Lintang Selatan dan antara 108°53’21, 379”–109°26’46,943” Bujur Timur. Kabupaten Banyumas berada pada posisi strategis, yaitu pada persimpangan perhubungan lintas daerah.

Pasal 2

(1)RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi dan RTRW.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
(3)Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I
2. b.bab II
3. c.bab III
4. d.bab IV
5. e.bab V
6. f.bab VI : : : : : : pendahuluan; gambaran umum kondisi Daerah; permasalahan dan isu strategis Daerah; visi dan misi Daerah; arah kebijakan dan sasaran pokok; dan penutup.
(4)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH Pembangunan di Kabupaten Banyumas telah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan pembangunan. Di sisi lain perubahan lingkungan eksternal yang cepat juga menjadi tantangan baru untuk pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang ke depan.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 5 September 2024 Pj. BUPATI BANYUMAS, ttd HANUNG CAHYO SAPUTRO Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 5 September 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd AGUS NUR HADIE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 NOMOR 11 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH: (13-293/2024) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANYUMAS, ARIF ROHMAN, S.H., M.H. Pembina NIP. 197505312009031002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025–2045 I. UMUM Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamanatkan daerah untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah berpedoman pada landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta landasan operasional yang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan daerah. RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai dokumen perencanaan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Daerah. Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam Tahap Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PJM) I Tahun 2025-2029, Tahap PJM II Tahun 2030-2034, Tahap PJM Ill Tahun 2035-2039, dan Tahap PJM IV Tahun 2040-2045. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 ini adalah untuk:

a.mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan sesuai dengan karakteristik, inovasi dan pengembangan daerah;
b.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
c.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
d.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
e.mengoptimalkan partisipasi masyarakat. RPJPD diwujudkan dalam visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat Banyumas serta strategi untuk mencapainya. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 94 Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/ Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan bagian integral dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan, dan meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang 20 tahun, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan rencana tata ruang wilayah, serta mengintegrasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menjamin pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan RPJPD. Penyusunan RPJPD melalui tahapan a) persiapan penyusunan; b) penyusunan rancangan awal; c) penyusunan rancangan; d) pelaksanaan Musrenbang; e) perumusan rancangan akhir; dan f) penetapan. Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Banyumas menggunakan pendekatan teknokratik dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, dan pendekatan partisipatif sebagaimana dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Adapun substansi RPJPD disusun dengan pendekatan:

a.holistik-tematik dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/ bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
b.integratif dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; dan
c.spasial dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025–2045 RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 akan segera berakhir. Untuk keberlanjutan pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyumas menyusun RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045, yang akan menjadi panduan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dalam periode 20 tahun ke depan, dan menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah yang diselaraskan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan RPJPD meliputi peraturan perundangan dan produk hukum daerah terkait, yaitu:
a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
c.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
g.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
h.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031; 1.3. Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Untuk dapat mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan, penyusunan RPJPD selaras dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah, mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031, serta memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, serta perencanaan sektoral terkait lainnya. 1.3.1. Hubungan Antara RPJPD dengan RPJPN Sinkronisasi dan harmonisasi RPJPD dan RPJPN dilaksanakan dengan menginternalisasikan RPJPN ke dalam RPJPD melalui:
a.penyelarasan indikator-indikator dalam RPJPN yang relevan sebagai basis analisis gambaran umum kondisi daerah;
b.memperhatikan isu-isu dalam RPJPN sesuai dengan konteks daerah dalam perumusan isu strategis daerah dan perumusan visi daerah;
c.menyelaraskan misi daerah dengan tujuan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses dan layanan publik, serta daya saing daerah;
d.memperhatikan transformasi, dan kerangka implementasi transformasi dalam RPJPN sesuai konteks daerah dalam penyusunan arah kebijakan RPJPD;
e.menyelaraskan indikator-indikator dalam RPJPN yang relevan sebagai kontribusi daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional untuk penentuan sasaran pokok RPJPD. 1.3.2. Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Banyumas dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Penyusunan RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 memperhatikan isu-isu regional Provinsi Jawa Tengah, kebijakan pembangunan kewilayahan, dan indikator serta target RPJPD Provinsi Jawa Tengah yang harus didukung pencapaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. 1.3.3. Hubungan Antara RPJPD dengan RPJMD Kabupaten Banyumas RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas dalam periode tersebut. Arah kebijakan RPJPD dijabarkan dalam RPJMD sebagai 4 (empat) tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan. 1.3.4. Hubungan Antara RPJPD dengan RTRW Kabupaten Banyumas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD. Sinkronisasi dan harmonisasi RTRW ke dalam RPJPD dilakukan dengan internalisasi indikasi program RTRW ke dalam kinerja operasional RPJPD. 1.3.5. Hubungan Antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya Penyusunan RPJPD Kabupaten Banyumas memperhatikan dokumen perencanaan sektoral yang terkait penyelenggaraan urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan. Sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan sektoral ke dalam RPJPD dilakukan dengan internalisasi indikasi program dokumen perencanaan sektoral tersebut ke dalam kinerja operasional RPJPD. 1.3.6. Hubungan Antara RPJPD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 memperhatikan dan mengintegrasikan hasil KLHS RPJPD dalam analisis gambaran umum kondisi umum daerah berdasarkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah, serta penyusunan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024 Gambar 1.1 Sinkronisasi dan harmonisasi Dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya 1.4. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah merumuskan cita-cita pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan ke dalam visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok, dan indikator utama pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2025-2045 dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW Kabupaten Banyumas. Tujuan penyusunan RPJPD adalah:
1. 1.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pusat.
2. 2.Menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah 5 tahun yang dituangkan dalam RPJMD.
3. 3.Mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. 1.5. Sistematika Penulisan Dokumen RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Wilayah Kabupaten Banyumas berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang di sebelah Utara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen di sebelah Timur, Kabupaten Cilacap di sebelah Selatan, dan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes di sebelah Barat. Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2024 Gambar 2.1 Kedudukan Kabupaten Banyumas dalam Provinsi Jawa Tengah Wilayah Kabupaten Banyumas memiliki topografi dengan rentang ketinggian -4,26 mdpl sampai dengan 3.112 mdpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas berada pada ketinggian 0-200 mdpl (54,37%), dan bagian wilayah terkecil berada pada ketinggian lebih dari 3.000 mdpl (0,03%). Kelerengan wilayah Kabupaten Banyumas beragam, sebagian besar pada kelerengan 0%–8% (datar) meliputi 27,21% luas wilayah, dan bagian terkecil pada kemiringan lebih dari 40% (sangat curam) meliputi 8,80% luas wilayah. Topografi dan kelerengan yang bervariasi membentuk bentang alam yang indah sebagai potensi wisata alam, namun di sisi lain terdapat wilayah dengan topografi curam yang rawan longsor dan cekungan yang rawan banjir. Kabupaten Banyumas memiliki iklim tropis basah dengan curah hujan sedang sampai dengan sangat tinggi. Curah hujan tahunan sedang (2.500- 3.000 mm/tahun) mencakup 46,86% luas wilayah, curah hujan tinggi (3.000-3.500 mm/tahun) mencakup 38,13% luas Kabupaten Banyumas, dan curah hujan sangat tinggi (4.500 - 5.000 mm/tahun) di sekitar lereng Gunung Slamet. Curah hujan tertinggi Tahun 2023 terjadi pada bulan November yakni sebesar 339 mm3 dengan jumlah hari hujan terbanyak yaitu 26 hari pada bulan yang sama. Ketersediaan sumber daya air di Kabupaten Banyumas cukup melimpah meskipun penyebarannya tidak merata dan daya dukungnya cenderung menurun. Kabupaten Banyumas termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Citanduy, Cimeneng, Pemali, Gung, Serayu, Tipar, dan Ijo. Sungai-sungai di Kabupaten Banyumas selain sebagai sumber air untuk pertanian dan air bersih, juga berpotensi dikembangkan sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA) maupun pembangkit listrik tenaga mikro/mini hidro (PLTMH). Potensi PLTMH telah dikembangkan pada Sungai Banjaran dan Sungai Logawa. Selanjutnya potensi air tanah meliputi Cekungan Air Tanah (CAT) Purwokerto-Purbalingga, CAT Kroya, CAT Cilacap, CAT Banyumudal, dan CAT Lebaksiu (Badan Informasi Geospasial). CAT yang sudah dimanfaatkan yaitu CAT Purwokerto-Purbalingga, CAT Kroya, dan CAT Cilacap. Kondisi geologi Kabupaten Banyumas menyimpan potensi bahan galian yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi. Bahan galian yang ada di Kabupaten Banyumas tersebar merata hampir di sebagian besar wilayah. Bahan tambang yang potensial meliputi andesit, batu gamping, bentonit, sirtu, tanah liat, tras dan tanah urug. Adapun jenis tanah yang ada di Kabupaten Banyumas terdiri atas tanah Aluvial, Andosol, Regosol, yang relatif subur dan sesuai untuk budidaya tanaman pangan, Litosol dan Latosol yang sesuai untuk ditanami palawija, rumput ternak dan tanaman keras, Glei Humus Rendah dan Grumusol. Latosol dan aluvial merupakan jenis tanah yang paling banyak persebarannya di wilayah Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data tahun 2017, penggunaan lahan yang dominan di Kabupaten Banyumas adalah kebun campuran dengan luasan sebesar 31.538,30 ha atau sebesar 22,67% dari luas wilayah Kabupaten Banyumas. Penggunaan lahan hutan meliputi Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP). Hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas dengan pengelolaan oleh Perhutani KPH Banyumas Barat dan KPH Banyumas Timur, dengan total luas kawasan 10.530,7125 Ha. Penggunaan lahan sawah di Kabupaten Banyumas cenderung menurun, persentase luas sawah terhadap luas wilayah pada tahun 2006 sebesar 27,87% menurun menjadi 25,75% pada tahun 2020, atau mengalami penurunan sebesar 2,12%. Sebagai upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah, Kementerian Agraria menetapkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1.589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Berdasarkan keputusan tersebut luas LSD di Kabupaten Banyumas adalah sebesar 30.316,84 Ha. Setelah dilakukan verifikasi faktual, disepakati bahwa LSD yang dipertahankan adalah seluas 28.559,76 Ha. Keberlanjutan pembangunan dari aspek lingkungan ditunjukan dengan kualitas dan daya dukung lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 cenderung fluktuatif, namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan masyarakat IKLH diperkirakan akan menurun menjadi sebesar 58,06 (sedang) pada tahun 2045. Sumber : Laporan KLHS 2023 Gambar 2.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas 2018-2023 Berdasarkan Surat Sekditjen PPKL Nomor S.135/SETPPKL/ PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil Ekspose IKLH 2023, terdapat konversi dalam perhitungan IKLH pada tahun 2023 menjadi 75,15. Konversi perhitungan merupakan dampak dari perubahan metode perhitungan yang kemudian akan digunakan pada perhitungan tahun 2024 dan seterusnya. Berkurangnya lahan sawah menjadi salah satu penyebab turunnya daya dukung pangan di beberapa wilayah Kabupaten Banyumas. Kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Banyumas Tahun 2022 secara keseluruhan masih surplus sebesar 27.665,96 Ton dengan ketersediaan pangan mencapai 163.635 ton dan kebutuhan pangan sebesar 135.969,04 ton. Berdasarkan status daya dukung pangan 70,98% wilayah atau setara dengan 98.736,39 Ha belum terlampaui dan 29,02% atau setara dengan 40.372,46 Ha sudah terlampaui kondisi daya dukung pangannya. Delapan kecamatan telah mengalami defisit pangan, yaitu Kecamatan Purwokerto Timur, Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan, Purwokerto Utara, Banyumas, Kembaran, Purwojati, Sokaraja). Daya dukung pangan tersebut diperkirakan akan terus menurun hingga Tahun 2045 menjadi defisit, dengan 21 Kecamatan yang mengalami defisit pangan, dan total defisit pangan sebesar 38.469,49 ton/tahun (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, 2023). Defisit pangan disebabkan oleh penurunan ketersediaan pangan dan peningkatan kebutuhan pangan. Penurunan ketersediaan sangat dipengaruhi oleh luasan sawah yang berkurang, sedangkan peningkatan kebutuhan dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk. Gambar 2.3 Indeks Ketahanan Pangan dan PoU Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023 Penurunan daya dukung pangan akan mempengaruhi produksi pangan sebagai komponen pilar ketersediaan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Produksi padi sebagai komoditas pangan utama mengalami tren menurun selama 5 tahun terakhir. Indeks ketahanan pangan (IKP) Kabupaten Banyumas Tahun 2023 adalah 79,81 lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah (84,80), dengan nilai untuk masing-masing pilar sebagai berikut: nilai ketersediaan pangan sebesar 80,98, nilai keterjangkauan pangan sebesar 79,48 dan nilai pemanfaatan pangan sebesar 77,20. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) yang menggambarkan akses bagi semua terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, serta cukup sepanjang tahun untuk Kabupaten Banyumas Tahun 2023 adalah adalah 10,84%, dengan 187.371 penduduk mengalami ketidakcukupan pangan. PoU Kabupaten Banyumas tersebut lebih tinggi dari PoU Provinsi Jawa Tengah (10,44%) dan Nasional (8,53%). Untuk mendukung ketersediaan pangan dibutuhkan pelayanan sistem irigasi dan ketersediaan air yang memadai. Indeks kinerja sistem irigasi pada tahun 2023 adalah 59,252 (berdasarkan Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, masuk dalam kategori kinerja: Kurang dan Perlu Perhatian), dengan kondisi daya dukung air berdasarkan data tahun 2022 seca ra keseluruhan dalam kondisi surplus sebesar (623.811.208,68 m3/tahun). Namun demikian 3 kecamatan teridentifikasi defisit air, yaitu Kecamatan Jatilawang, Kembaran dan Sokaraja. Wilayah dengan kondisi defisit tertinggi berada di Kecamatan Sokaraja sebesar -2.199.244 m3/tahun. Pada Tahun 2045 daya dukung air diperkirakan masih dalam kondisi surplus sebesar 540.681.236,53 m3/tahun, menurun jika dibandingkan dengan kondisi daya dukung air pada tahun 2022. (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, 2023) Potensi timbulan sampah diperkirakan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Tahun 2023 jumlah sampah yang dikelola sudah mencapai 99,31% untuk wilayah perkotaan dengan tingkat recycling rate baru mencapai 15,49% (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, 2023). Sampai dengan tahun 2023, jumlah fasilitas pengelolaan sampah (TPST/TPS3R/PDU) adalah sebanyak 41 unit, yang tersebar di 17 Kecamatan dan Kawasan Perkotaan Purwokerto. Dengan jumlah dan kapasitas TPST/TPS3R/PDU eksisting masih terdapat 1.361,84 Ton sampah atau sekitar 0,69% sampah yang tidak terkelola (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2024). Sumber: SIPSN, 2024 Gambar 2.4 Prosentase Sampah Tidak Terkelola di Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 Mulai tahun 2024 sudah tidak ada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) yang dioperasikan. Untuk mencapai target zero waste to landfill dan menangani sampah yang tidak terkelola, pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas masih perlu ditingkatkan, terutama dikarenakan belum semua wilayah memiliki fasilitas pengelolaan sampah. Selain itu Kabupaten Banyumas belum memiliki sarana dan prasarana untuk pengolahan sampah spesifik, yaitu sampah B3 dan sampah yang mengandung limbah B3. Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2024 Gambar 2.5 Sebaran Fasilitas Pengelolaan Sampah Kabupaten Banyumas Emisi gas rumah kaca merupakan penyumbang terbesar bagi perubahan iklim. Selama tahun 2018-2022 emisi gas rumah kaca di Kabupaten Banyumas fluktuatif, dengan emisi gas rumah kaca tertinggi pada tahun 2018 yang mencapai 7.601.760 Ton CO2eq. Tahun 2022 emisi gas rumah kaca sebesar 6.802.430 Ton CO2eq dengan kontribusi tertinggi dari sektor proses industri dan penggunaan produk/industrial process and product use (IPPU) dan sektor energi. Proyeksi emisi GRK dengan menggunakan tren historis, pertumbuhan penduduk, serta pertumbuhan kendaraan menunjukkan bahwa emisi GRK pada tahun 2045 dapat meningkat mencapai 23.085.874,81 Ton CO2eq. Kabupaten Banyumas berupaya untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap program daerah yang berhubungan dengan penurunan emisi GRK. Berdasarkan data pada aplikasi AKSARA sampai dengan tahun 2023, Kabupaten Banyumas telah berkontribusi terhadap capaian penurunan emisi GRK sebesar 58.120,042 TonCO2 eq. Kontribusi penurunan emisi GRK paling dominan ada pada sektor pengelolaan limbah khususnya sektor persampahan. Sumber: Aplikasi AKSARA 2024 Gambar 2.6 Capaian Pembangunan Rendah Karbon Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023 Upaya Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan luasan ruang terbuka hijau publik sebagai pembentuk iklim mikro dan mengurangi dampak emisi gas rumah kaca belum optimal. Meskipun luasannya terus meningkat, namun proporsinya terhadap total luas wilayah baru mencapai 2%, sehingga belum memenuhi minimal luas RTH publik sebesar 20% sesuai ketentuan. Salah satu dampak perubahan iklim adalah peningkatan bencana hidrometeorologi. Dari 7 (tujuh) jenis bencana di Kabupaten Banyumas meliputi: 1) banjir; 2) cuaca ekstrem; 3) kekeringan; 4) tanah longsor; 5) kebakaran hutan; 6) gempa bumi; dan 7) letusan gunung api. Banjir dan tanah longsor merupakan bencana yang sering terjadi, dan kedua bencana tersebut merupakan bencana hidrometeorologi. Tingkat risiko bencana sedang untuk semua jenis bencana, dan sebaran tingkat risiko sedang untuk multi bencana di sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas. Dalam rentang waktu tahun 2019-2023, indek risiko bencana turun, dengan capaian terakhir 122,82 (kategori sedang). Penurunan indeks risiko ini didukung dengan peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dengan capaian tahun 2023 sebesar 0,81 (kategori tinggi), antara lain dengan peningkatan pengkajian risiko dan perencanaan terpadu penanggulangan bencana serta pengembangan sistem informasi, serta peningkatan diklat dan logistik. Upaya perbaikan tersebut akan dapat meningkatkan kapasitas dan efektivitas dalam pengelolaan risiko bencana serta memastikan respons yang lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat saat terjadi bencana. Sumber: BPBD Kabupaten Banyumas, 2024 Gambar 2.7 Peta Risiko Multi Bencana Kabupaten Banyumas Pengembangan Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Sampai dengan Tahun 2023 telah terbentuk 19 Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Banyumas. Ketersediaan infrastruktur jalan sebagai jalur evakuasi dan Early Warning System (EWS) merupakan bagian dari mitigasi bencana. Jalur evakuasi mencakup jalan kewenangan Kabupaten, Provinsi, dan Nasional dengan kondisi yang bervariasi. Sedangkan EWS masih perlu ditingkatkan jumlah dan kondisinya. 2.2.1. Aspek Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2012- 2023 memiliki tren yang meningkat, dengan jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 1.828.573 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banyumas pada kurun waktu yang sama fluktuatif namun cenderung menurun. Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2013 - 2024 Gambar 2.8 Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas 2012-2023 Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2014 – 2024 Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2023 (Persen) Mayoritas penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 berada pada kelompok usia produktif, yaitu sebesar 1.256.767 jiwa atau sebesar 68,72% dari total penduduk. Rasio ketergantungan Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 sebesar 45,50%, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas sudah memasuki masa bonus demografi. Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2024, diolah Gambar 2.10 Piramida Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyumas terpusat di perkotaan Purwokerto, yaitu di Kecamatan Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, dan Purwokerto Utara, dengan kepadatan penduduk rata- rata 6.090 jiwa/km2. Kepadatan penduduk terbesar di Kabupaten Banyumas terdapat di Kecamatan Purwokerto Barat sebesar 7.417 jiwa/km2 dan terendah berada di Kecamatan Lumbir dengan kepadatan 473 jiwa/km2. Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2024, diolah Gambar 2.11 Kepadatan Penduduk Kecamatan Di Kabupaten Banyumas Tahun 2023 (jiwa/Ha) 2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3.1. Kesejahteraan Ekonomi Kabupaten Banyumas telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam perekonomian. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Banyumas mengalami peningkatan dengan rata-rata 5,06%. Pada tahun 2020, pandemi covid-19 menyebabkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi hingga -1,65%, namun kembali naik setiap tahunnya hingga mencapai angka pertumbuhan 5,4% pada tahun 2023. Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2015 – 2024 Gambar 2.12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas 2014-2023 Pada 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, namun dampaknya belum dapat dinikmati secara merata oleh penduduk Kabupaten Banyumas. Kemiskinan di Kabupaten Banyumas masih lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, sementara ketimpangan cenderung meningkat. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 9,49%, dari 22,02% pada tahun 2005 menjadi 12,53% pada tahun 2023. Namun capaian ini masih rendah dari capian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tantangan kompleks yang menjadi hambatan penanggulangan kemiskinan terutama pasca pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Peristiwa ini memberikan dampak signifikan, mengakibatkan keterpurukan sektor ekonomi yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2024 Gambar 2.13 Angka Kemiskinan Kabupaten Banyumas Tahun 2012-2023 Angka kemiskinan Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 10 tahun terakhir masih berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Belum efektifnya penanganan kemiskinan di Kabupaten Banyumas disebabkan karena belum meratanya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat khususnya sanitasi dan rumah layak huni, dan kurangnya pembaharuan dan integrasi data kemiskinan yang menghambat identifikasi masalah secara akurat. Data yang belum terupdate menyebabkan inclusion dan exclusion error, dan perbedaan data antara Kementerian Sosial dan Kemenko PMK menciptakan perbedaan sasaran intervensi penanganan kemiskinan. Hilangnya variabel komponen DTKS dan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial menjadi masalah tambahan. Hanya 60% penerima bantuan yang tepat sasaran, sementara 40% lainnya belum terjangkau bantuan. Oleh karena itu peningkatan layanan sanitasi, penanganan RTLH, dan manajemen data kemiskinan perlu diperkuat. Penguatan strategi dan kebijakan fokus pada aspek-aspek tersebut dapat memastikan penanganan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Banyumas. Ketimpangan pendapatan (menurut Bank Dunia) di Kabupaten Banyumas pada Tahun 2005 tergolong rendah dengan distribusi pengeluaran kelompok 40% penduduk terendah lebih besar dari 17%, yaitu 24,89%. Indikator ini menggambarkan bahwa kelompok 40% penduduk terbawah hanya menikmati 24,84% nilai tambah ekonomi wilayah. Sampai dengan Tahun 2023 ketimpangan pendapatan cenderung meningkat meskipun masih tergolong rendah yaitu sebesar 17,32%. Meskipun ketimpangan dalam kategori rendah namun kondisi ketimpangan di Kabupaten Banyumas lebih tinggi dibandingkan ketimpangan Provinsi Jawa Tengah. Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, Provinsi dan Nasional 2015-2024 Gambar 2.14 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan kriteria Bank dunia 40% penduduk terbawah Tingginya tingkat pengangguran menjadi tantangan berat dalam penanggulangan kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banyumas berhasil turun dari 8,07% tahun 2007 mencapai titik terendah yaitu 4,15% (2018). Lonjakan tingkat pengangguran terbuka terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, dan cenderung stagnan dalam 3 tahun terakhir. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 sebesar 6,35%, lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah (5,13%) dan Nasional (5,32%). Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Nasional 2014 - 2024 Gambar 2.15 TPT Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional 2014-2023 (Persen) Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Banyumas konsisten menurun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, TPAK Kabupaten Banyumas lebih rendah dari Jawa Tengah dan Nasional, yaitu 64,60% untuk Banyumas, 71,72% untuk Jawa Tengah, dan 68,63% untuk tingkat nasional. Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, Provinsi, Nasional 2015 – 2024 Gambar 2.16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2023 Pengangguran berjenis kelamin laki-laki tercatat 39.907 orang, sementara perempuan hanya 18.820 orang. Meskipun jumlah pengangguran laki-laki lebih banyak, namun angkatan kerja yang bekerja juga lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada Tahun 2023 adalah 46,08%. Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kendala dalam menurunkan tingkat pengangguran. Berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2023 penduduk usia produktif yang menganggur terbanyak adalah lulusan Sekolah Sekolah Menengah Atas (50,27%), Sekolah Dasar (28,27%), Sekolah Menengah Pertama (18,58) dan Perguruan Tinggi sebanyak (2,9%) Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2024 Gambar 2.17 Penduduk Usia Produktif Kabupaten Banyumas Tahun 2023 yang Tidak Bekerja Menurut Pendidikan Terakhir (Persen) Pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas belum disertai dengan peningkatan perlindungan tenaga kerja. Sampai dengan Tahun 2023 cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. baru 23%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyumas untuk terus meningkat. Tahun 2023 IPM Kabupaten Banyumas Berdasarkan perhitungan Metode Baru Sensus Penduduk 2020 adalah 73,96, lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Tengah namun masih lebih rendah daripada capaian Nasional. Capaian IPM Kabupaten Banyumas berdasarkan perhitungan metode baru sensus penduduk 2010 adalah 73,86 (lebih tinggi daripada capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional). Sumber : BPS, 2024 Gambar 2.18 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas Berdasarkan Metode Baru Sensus Penduduk 2010 Tahun 2013-2023 Sumber : BPS, 2024 Gambar 2.19 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas Berdasarkan Metode Baru Sensus Penduduk 2020 Tahun 2020-2023 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas dalam periode 2013- 2023 dengan data Sensus Penduduk 2010 terus meningkat dengan total kenaikan sebesar 1,09 tahun dan rata-rata kenaikan sebesar 0,109 tahun setiap tahunnya. Sedangkan berdasarkan data Sensus Penduduk 2020, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas cenderung lebih tinggi dan nilainya terus meningkat pada periode 2020-2023. Namun rata-rata kenaikan lebih rendah dibandingkan data SP2010 yakni sebesar 0,05 tahun setiap tahunnya. Sumber : BPS, 2024 Gambar 2.20 Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Banyumas Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010 Tahun 2013-2023 Gambar 2.21 Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Banyumas Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2020 Tahun 2020-2023 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas dalam dekade terakhir mengalami peningkatan. HLS Tahun 2023 adalah sebesar 13,26 tahun atau setara dengan Diploma I. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah (12,85 tahun) dan Nasional (13,15 tahun). Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2014-2024 Gambar 2.22 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2023 Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2014-2024 Gambar 2.23 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 Rata-rata lama sekolah Tahun 2023 sebesar 7,87 tahun. Bila angka ini dikonversikan ke dalam jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan secara rata-rata tingkat pendidikan di Kabupaten Banyumas adalah baru pada tingkat tamatan SD. Angka tersebut masih di bawah Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,01 dan Nasional sebesar 8,84. Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2014-2024 Gambar 2.24 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2023 Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2014-2024 Gambar 2.25 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2024 2.3.2. Kesejahteraan Sosial Budaya Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembangunan. Keluarga yang berkualitas akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Indeks pembangunan keluarga Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sebesar 75,6 masih di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah. Tantangan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Banyumas antara lain masih adanya kasus kematian ibu dan prevalensi stunting. Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. Kasus Kematian Ibu tahun 2023 sebesar 19 kasus dari 20.667 kelahiran hidup atau setara dengan AKI 92 per 100.000 kelahiran hidup. Upaya penurunan Kasus Kematian Ibu dan AKI tetap menjadi perhatian untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG’s). Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2024 Gambar 2.26 Angka Kematian Ibu dan Kasus Kematian Ibu Tahun 2019-2023 Berdasarkan Survei Kementerian Kesehatan RI, prevalensi stunting di Kabupaten Banyumas mengalami penurunan dari 33,1% pada tahun 2013 menjadi 16,6% di tahun 2022 namun mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 20,9%. Sumber : Kementerian Kesehatan RI, 2024 Gambar 2.27 Prevalensi Stunting Kabupaten Banyumas Tahun 2013–2023 Penemuan kasus tuberkulosis merupakan salah satu strategi dalam kegiatan penanggulangan tuberkulosis yang bertujuan untuk menemukan penderita tuberkulosis. Penemuan kasus tuberkulosis harus melalui serangkaian kegiatan sehingga dapat menurunkan kesakitan dan kematian akibat tuberkulosis serta penularanya. Fokus penanganan penyakit menular tuberkulosis berhasil meningkatkan cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) dan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate). Sumber : Kementerian Kesehatan RI, 2024 Gambar 2.28 Treatment Coverage/Case Detection Rate TB di Kabupaten Banyumas Tahun 2019–2023 Angka kesembuhan pengobatan tuberkulosis mengindikasikan persentase pasien baru TB Paru terkonfirmasi bakteriologis yang sembuh setelah selesai masa pengobatan, diantara pasien baru TB paru terkonfirmasi bakteriologis yang tercatat. Rendahnya angka kesembuhan pengobatan menandakan bahwa masih banyak penderita TB paru yang belum sembuh, hal ini tidak hanya berpengaruh pada penularan yang akan semakin banyak terjadi pada keluarga penderita maupun orang-orang di lingkungan penderita tetapi ditakutkan akan terjadi kekebalan ganda terhadap Obat Anti Tuberkulosis sehingga proses kesembuhan akan semakin sulit. Di bawah ini gambar Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Success Rate/Cure Rate TB Sumber : Dinkes Kabupaten Banyumas, 2024 Gambar 2.29 Treatment success rate/Angka Keberhasilan Pengobatan TB Kabupaten Banyumas Tahun 2019–2023 Dari sisi akses terhadap pelayanan kesehatan, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Banyumas terus meningkat namun masih belum semua penduduk di Kabupaten Banyumas memiliki Jaminan Kesehatan Nasional. Selain itu cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Banyumas juga belum mencapai terget 98% yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jaminan Sosial (RPJMN) Tahun 2020-2024. Cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Banyumas tahun 2019-2023 sebagai berikut: Sumber : Dinkes Kabupaten Banyumas, 2024 Gambar 2.30 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Banyumas Tahun 2019–2023 Pembangunan sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan sosial berhasil menurunkan ketimpangan gender. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Banyumas Tahun 2023 adalah 0,193 lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah 0,336. Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019 - 2024 Gambar 2.31 Indek Ketimpangan Gender Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Banyumas Tahun 2023 berdasarkan hasil long form SP 2020 sebesar 89,47 lebih rendah dari Jawa Tengah sebesar 93,31 dan nasional sebesar 91,85 dan berada di peringkat ke-4 jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar. Hal ini menunjukan kualitas hidup perempuan di Kabupaten Banyumas lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2014-2024 Gambar 2.32 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2023 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Banyumas Tahun 2023 adalah 73,16 lebih rendah dari angka Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,18 dan Nasional sebesar 76,9. Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2014-2024 Gambar 2.33 Indeks pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2023 Kebudayaan merupakan investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional. Dari beberapa dimensi pembangunan kebudayaan Kabupaten Banyumas telah berupaya melaksanakan pembangunan kebudayaan antara lain melalui: 1) penyediaan guru mengajar muatan lokal bahasa daerah/seni budaya; 2) pelestarian cagar budaya (CB) dan warisan budaya tak benda (WBTB); dan pembangunan literasi masyarakat. Pada Tahun 2023 Satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya telah mencakup 100%. Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan hanya 52,63% dari 37 CB dan WBTB yang telah ditetapkan (dicatat/diakui). Jumlah pengunjung tempat-tempat bersejarah relatif rendah. Tempat bersejarah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas belum mampu menarik pengunjung, lima belas tempat bersejarah di Kabupaten Banyumas hanya dikunjungi oleh 33.304 orang pada Tahun 2023. Perkembangan kesenian di Kabupaten Banyumas belum optimal. Kelompok kesenian yang ada di Kabupaten Banyumas adalah 150 kelompok, dan hanya 29 kelompok atau 19,33 % dari kelompok kesenian tersebut yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir. Dari dimensi literasi budaya sampai dengan Tahun 2023 perpustakaan yang ada di Kabupaten Banyumas sebanyak 1.024 unit, yang terdiri atas Perpustakaan daerah, kecamatan, desa, Taman Bacaan Masyarakat, Perpustakaan SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan Perpustakaan khusus/Pondok pesantren/masjid. Jumlah kunjungan perpustakaan di Kabupaten Banyumas sebanyak 547.634. Adapun tingkat pemanfaatan perpustakaan adalah 31 %. 2.4. Aspek Daya Saing 2.4.1. Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten Banyumas telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam perekonomian. Kemajuan ini dilihat dari meningkatnya nilai Produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terus mengalami peningkatan dalam 1 dekade pembangunan. Pada tahun 2023 PDRB Kabupaten Banyumas mencapai Rp. 68 Triliun, meningkat 1,96 kali lipat dari tahun 2014. Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2014 – 2024 Gambar 2.34 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2023 (Rp. Triliun) Seiring dengan peningkatan ekonomi daerah, PDRB per kapita terus meningkat dalam kurun waktu 2014-2023. PDRB per kapita Kabupaten Banyumas pada tahun 2014 sebesar Rp 21,55 juta meningkat menjadi Rp 37,60 juta pada tahun 2023. Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2014 – 2024 Gambar 2.35 PDRB per Kapita Kab. Banyumas Tahun 2014-2023 (Juta) Selama kurun waktu 2014-2023 struktur perekonomian Kabupaten Banyumas telah mengalami pergeseran, dengan meningkatnya rasio atau kontribusi (share) sektor industri pengolahan dan menurunnya share sektor pertanian. Share PDRB sektor industri pengolahan terus mengalami kenaikan yang signifikan dimana pada tahun 2014 sebesar 22,55% menjadi 23,08% tahun 2023 (PDRB ADHK). Tabel 2.1 Share Sektor PDRB Kabupaten Banyumas 2014-2023 (ADHK) Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2014-2024 Share PDRB sektor Pertanian pada tahun 2014 mencapai 13,29% dan menurun menjadi 10,62% pada tahun 2023. Namun dalam 12 tahun terakhir, share PDRB sektor pertanian menunjukkan angka yang konsisten lebih dari 10 persen (ADHK). Sumber: BPS Kabupaten Banyumas (diolah Bappedalitbang, 2024) Gambar 2.36 Share PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2023 (ADHK) Sektor pertanian menjadi penopang pembangunan pada saat terjadi COVID 19, dimana pada saat sektor unggulan utama seperti industri pengolahan dan sektor perdagangan mengalami kontraksi, sektor pertanian mampu tetap tumbuh positif dalam 3 tahun masa COVID-19 yaitu 2020 (1,51%), 2021 (0,94%), 2022 (2,06%). Usaha Pertanian perorangan di Kabupaten Banyumas didominasi oleh komoditas tanaman pangan padi, komoditas tanaman hortikultura pisang, komoditas peternakan ayam dan kambing, dan komoditas tanaman perkebunan kelapa dan tanaman keras kayu olahan seperti albasia, jati, mahoni dan lainnya (Sensus Pertanian 2023). Komoditas kelapa di Kabupaten Banyumas merupakan komoditas ketiga terbanyak berdasarkan usaha pertanian perorangan setelah padi dan ayam kampung, dengan jumlah usaha pertanian sebanyak 50.981 unit. Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2023 Gambar 2.37 Komoditas Terbanyak Usaha Pertanian Perorangan (Unit) Komoditas pertanian yang potensial dapat dikembangkan untuk industri dan ekspor di Kabupaten Banyumas sebenarnya tidak hanya komoditas unggulan kelapa, tanaman keras, namun juga potensi komoditas lain antara lain pisang, durian dan kapulaga. Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2024 Gambar 2.38 Produksi Komoditas Pertanian Potensial (Ton) Salah satu faktor penentu dalam pengembangan sektor pertanian adalah SDM pengelola pertanian. Berdasarkan hasil sensus pertanian 2023, menunjukkan bahwa usia petani yang berusia di atas 45 tahun sebesar 80,07 dari seluruh pengelola usaha pertanian perorangan di Kabupaten Banyumas. Tantangan pertanian Kabupaten Banyumas saat ini dan kedepan berkaitan dengan regenerasi petani. Regenerasi penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan dengan penerapan teknologi dan inovasi, namun saat ini generasi muda tidak tertarik untuk mengambil alih usaha pertanian yang ditunjukkan dengan persentase kaum muda berusia kurang dari 25 tahun yang menjadi pengelola pertanian tidak sampai 1%. Sumber: BPS Kab. Banyumas, 2023 Gambar 2.39 Usia Petani Kabupaten Banyumas 2023 Dalam 10 tahun terakhir share PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Banyumas cukup besar yaitu diatas 20%. Pada 2014 industri pengolahan memiliki share sebesar 22,5% dan menjadi 23,1% pada tahun
4. 2023.Industri di Kabupaten Banyumas didominasi oleh industri kecil sebanyak 44.096 unit atau 99% dari total jumlah industri di Kabupaten Banyumas 2023 yang mencapai 44.179 unit. Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2024 Gambar 2.40 Share PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Banyumas Tahun 2010-2023 (ADHK) Meskipun terus mengalami perkembangan pada sektor industri, Kabupaten Banyumas hingga saat ini belum memiliki kawasan khusus industri yang terintegrasi skala besar dan menengah, meskipun telah ditetapkan kawasan peruntukan industri dalam Perda Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011- 2031. Industri kecil di Kabupaten Banyumas banyak berkembang pada sektor primer. Dapat dilihat, industri kecil berdasarkan jenis yang terdata pada Sistem Industri Nasional (SIINas) didominasi pada jenis industri makanan dan minuman (34%) serta pakaian atau tekstil (17%). Sedangkan Industri kecil gula kelapa dan minyak atsiri yang merupakan produk unggulan ekspor hanya sekitar 2-3%. Sumber: Dinperindag Kabupaten Banyumas, 2023, diolah Gambar 2.41 Jenis Industri Olahan di Kabupaten Banyumas Komoditas ekspor Kabupaten Banyumas belum berkembang. Selama 5 tahun terakhir masih didominasi gula kelapa, minyak atsiri dan kayu olahan dengan nilai total ekspor ketiga komoditas tersebut mencapai USD 81,08 Juta di tahun 2023. Sumber: Dinperindag Kabupaten Banyumas, 2024 Gambar 2.42 Nilai Ekspor Komoditas Utama Menurut Komoditas Tahun 2018-2022 (Juta USD) Melihat dari aspek diversifikasi ekspor, gula kelapa, minyak atsiri dan kayu olahan menyumbang lebih dari 90% devisa yang berasal dari ekspor di Kabupaten Banyumas dalam 3 tahun terakhir. Sumber: Dinperindag Kab. Banyumas, 2023 Gambar 2.43 Share Ekspor Berdasarkan Komoditas Kab. Banyumas 2021-2023 Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor pendorong dalam peningkatan perekonomian di Kabupaten Banyumas. Sektor pariwisata dapat memberikan multiplier effect dan menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi Banyumas. Dalam 10 tahun terakhir, kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas mengalami tren yang positif. Meski sempat menurun pada tahun 2020 dan 2021 karena kebijakan PPKM Covid-19, kunjungan wisatawan kembali mengalami peningkatan pada tahun berikutnya. Pada tahun 2023 wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Banyumas sejumlah 3.578.464 wisatawan. Sumber: Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, 2023 Gambar 2.44 Kunjungan Wisatawan Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2023 Rata-rata lama menginap tamu pada 2023 adalah 1,3 hari, lebih lanjut 1,18 hari untuk wisatawan domestik dan 1,9 hari untuk wisatawan mancanegara. Peningkatan lama tinggal wisatawan berkontribusi pada meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum pada Tahun 2023 sebesar 3,48% sedikit lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,40%. Potensi lain yang dapat dioptimalkan untuk peningkatan kunjungan wisatawan adalah Ekonomi Kreatif. Pada tahun 2023, tercatat 2.076 pelaku Ekonomi Kreatif dari 17 subsektor. Salah satu penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu membangun dan memaksimalkan potensi wilayah adalah Koperasi. Sampai dengan tahun 2023 terdapat 624 unit koperasi di Kabupaten Banyumas, dan hanya 361 koperasi (57,85%) yang dinyatakan aktif. Sementara koperasi sehat yang terdata sejumlah 110 unit (17,63%) dan koperasi yang tidak sehat sejumlah 514 unit (82,37%), dengan volume usaha koperasi sebesar Rp.632.093.605.461 dan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB sebesar 0,92% hal ini menunjukan bahwa kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah masih sangat kecil. adapun data sebagai berikut Sumber: Dinakerkop UKM Kabupaten Banyumas, 2024 Gambar 2.45 Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB 2018-2023 (Persen) Selain koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penggerak ekonomi kerakyatan. Dalam lima tahun terakhir jumlah UMKM terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 7%, dengan jumlah tenaga kerja rata-rata 1-2 orang pada setiap unit usaha. Sampai dengan tahun 2023 terdapat 89.553 unit dan 46,83% dari UMKM yang ada telah memiliki izin usaha. Meningkatnya UMKM mendorong peningkatan rasio kewirausahaan pada tahun 2023 menjadi sebesar 2,4%. Meskipun jumlah UMKM meningkat, jika melihat PDRB dari aspek pengeluaran, pembentukan modal bruto tahun 2023 hanya 34,90% dari PDRB, lebih rendah dari pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 64,45%. Kabupaten Banyumas telah memiliki 3 BUMD yaitu Perumdam Tirta Satria Kab Banyumas, Perumda Pasar Satria, dan PT Banyumas Investama Jaya (Bij) Produktivitas. Untuk melihat kemampuan BUMD dalam dalam menghasilkan laba salah satunya adalah Return on Asset (ROA). Nilai ROA diperoleh dengan menghitung laba yang berasal dari kegiatan pokok perusahaan terhadap total aset. Sampai tahun 2023 ROA ketiga BUMD tersebut sebesar 3,25% mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 2,41%. Tabel 2.2 Return on Asset Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2020-2023 Sumber : Setda Kabupaten Banyumas, 2024 Dengan tingkat ROA di bawah 5% menunjukan bahwa BUMD masih perlu meningkatkan produktivitas dan efisiensinya dalam menggunakan aktiva/asetnya dalam memperoleh laba. Koefisien variasi harga menunjukkan stabilitas harga di suatu wilayah dengan menghitung 13 komoditas pangan strategis antara lain: beras, gula, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam, tepung terigu, kedelai, cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih dan ikan laut kembung. Suatu daerah dinyatakan stabil harga komoditas pangannya jika di koefisien variasi harga kurang dari 10%. Pada tahun 2023 nilai Koefisien Variasi Harga Kab. Banyumas mencapai 11,5% dengan nilai tertinggi yaitu cabai rawit merah (43,5%), cabai merah keriting (40,7%) dan bawang merah (18,4%). Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024 Gambar 2.46 Koefisien Variasi Harga Kab. Banyumas 2023 (Persen) Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan dalam berperan menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian. Dalam dalam kurun waktu 2019-2023 menunjukan rata-rata total kredit terhadap PDRB yaitu sebesar 32%. Sumber: OJK Kabupaten Banyumas, 2024 Gambar 2.47 Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (Persen) Total Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank milik Kabupaten Banyumas per PDRB (%) menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank terhadap perekonomian di suatu daerah. Peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah. Pada kurun waktu lima tahun (2019-2023) angka DPK per PDRB Kabupaten Banyumas rata-rata 30,8% dan mencapai 28,53% pada tahun 2023. Sumber: OJK Kabupaten Banyumas, 2024 Gambar 2.48 Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Banyumas per PDRB (Persen) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2014-2023 cenderung fluktuatif. Dalam kurun waktu lima tahun pertama rata-rata PMTB sebesar 37,55%, lima tahun kedua sebesar 38,20%, dan dalam 4 tahun terakhir hanya sebesar 36,28% dengan tren yang terus menurun dalam 3 tahun terakhir. Sumber: OJK Kabupaten Banyumas, 2024 Gambar 2.49 Pembentukan Modal Tetap Bruto Per PDRB (Persen) 2.4.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Peningkatan daya saing sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk dapat memanfaatkan peluang demografi. Dalam mencapai wajib belajar 13 tahun, pada tahun 2023, Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7- 12 tahun maupun 13-15 tahun belum mencapai 100%. APS usia 7-12 tahun adalah 99,62% dan APS 13-15 tahun adalah 99,14%. Angka tersebut menunjukkan bahwa belum semua anak berusia SD/MI mengikuti Pendidikan Jenjang SD/MI dan belum semua anak berusia SMP/MTs mengikuti Pendidikan Jenjang SMP/MTs. Angka Partisipasi Sekolah perlu diupayakan untuk terus naik sampai dengan 100%, dengan demikian secara absolut tidak ada anak yang tidak sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Permasalahan anak putus sekolah/Anak Tidak Sekolah (ATS) merupakan salah satu faktor utama yang menghambat Pemerintah dalam mencapai target program Wajib Belajar 13 tahun. Rapor Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 menunjukan bahwa Nilai Literasi secara umum sudah baik, namun Nilai Numerasi masih harus ditingkatkan, khususnya pada indikator Rata-rata kompetensi Numerasi SD dan SMP. Berdasarkan Asesmen Nasional dengan nilai 55,88 dan 53,88 yang berarti hanya 40% - 70% peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi, sehingga perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Tabel 2.3 Nilai dan Kategori Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 No Indikator Kinerja Urusan Nilai Kategori Capaian Definisi Capaian 1 Rata-rata kompetensi Literasi SD berdasarkan asesmen nasional 75,94 Baik Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. 2 Rata-rata kompetensi Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional 62,93 Sedang 40% - 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. 3 Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 77,93 Baik Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. 4 Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 71,16 Baik Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi Sumber: Kemendikbudristek, 2024 Sampai dengan Tahun 2023 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat masih dalam kategori sedang (52,57). Sedangkan indeks literasi digital yang menggambarkan penguasaan teknologi informasi masyarakat Kabupaten Banyumas berdasarkan indikator proxy Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet adalah 73,71 % pada Tahun 2023. Selain kemampuan literasi, kualifikasi pendidikan masyarakat juga menentukan kualitas sumber daya manusia. Penduduk Kabupaten Banyumas yang berkualifikasi pendidikan tinggi pada tahun 2023 sejumlah 98.569 orang, atau dengan proporsi 7,49%. Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2020 - 2024 Gambar 2.50 Persentase Penduduk Kualifikasi Pendidikan Tinggi 2.4.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah Daya saing infrastruktur merupakan salah satu komponen daya saing daerah. Ketersediaan infrastruktur menjadi pendorong bagi peningkatan kegiatan ekonomi daerah.
5. 1.Konektivitas Wilayah Posisi strategis wilayah Kabupaten Banyumas sebagai penghubung wilayah Jawa bagian Barat dan Timur serta Jawa bagian Utara dan Selatan didukung dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan dengan wilayah lainnya. Sistem jaringan jalan di Kabupaten Banyumas meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan lingkungan/desa. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Banyumas di luar jalan desa dan jalan lingkungan adalah 1.587,12 km, dengan panjang jalan kewenangan Kabupaten Banyumas sepanjang 1.315 Km (sesuai SK Bupati Nomor 621/421/Tahun 2023 tanggal 07 Agustus 2023), jalan kewenangan Nasional sepanjang 172,66 Km, dan jalan kewenangan Provinsi sepanjang 69,46 Km. Selanjutnya berdasarkan data Potensi Desa 2018 di Kabupaten Banyumas tidak ada desa terpencil, semua tersedia telah akses jalan aspal/beton yang memadai. Rasio panjang jalan kewenangan kabupaten terhadap luas wilayah adalah 0,99 km/km2. Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah terbesar adalah pada Kecamatan Purwokerto Timur 3,705 km/Km2, dengan panjang 31,197 Km dan luas 8,42 Km2, dari terkecil ada di Kecamatan Pekuncen 0,512 km/Km2, dengan panjang 47,45 Km dan luas 92,7 Km2. Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2024 diolah Gambar 2.51 Peta Jaringan Jalan Kewenangan Kabupaten Banyumas Di Kabupaten Banyumas terdapat 615 ruas jembatan dengan total panjang 6.357,86 m. Kondisi konstruksi jembatan di Kabupaten Banyumas sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.4 Kondisi Jembatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2024 No Konstruksi Kondisi (Ruas) Bangunan Atas Bangunan Bawah Fondasi Lantai Kondisi Jembatan Secara Umum 1 Baik 6 7 9 9 4 2 Rusak 337 134 76 179 409 3 Rusak Ringan 254 448 506 396 136 4 Rusak Berat 14 20 18 26 51 5 Kritis 3 5 5 4 14 6 Runtuh 1 1 1 1 1 Jumlah 615 615 615 615 615 Sumber: DPU Kabupaten Banyumas, 2024 Peningkatan kondisi jalan menjadi prioritas untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat, menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Sampai dengan Tahun 2023 jalan kondisi mantap mencapai 72,29 % Bahaya bencana di Kabupaten Banyumas menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Pada kawasan rawan bencana infrastruktur dibutuhkan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Bencana tanah longsor seringkali menyebabkan kerusakan jalan di Kabupaten Banyumas. Lima puluh dua ruas jalan kabupaten dengan total sepanjang 82,48 Km diidentifikasi berada pada kawasan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi. Konektivitas wilayah Kabupaten Banyumas didukung oleh keberadaan 9 stasiun kereta api yang terdiri atas 1 stasiun besar yaitu Stasiun Purwokerto, dan 8 stasiun lainnya yaitu Stasiun Notog, Kebasen, Karangsari, Legok, Karanggandul, Sumpiuh, Kemranjen, Tambak. Stasiun Purwokerto merupakan salah satu stasiun kereta api sebagai penghubung utama di Kabupaten Banyumas, semua kereta api penumpang dan kereta angkutan logistik layanan semalam/over night services (ONS) dan semen untuk bongkar muat yang melewati lintas tengah Jawa berhenti di stasiun Purwokerto. Saat ini lintas jalur kereta api di Kabupaten Banyumas sudah berupa jalur ganda. Dengan adanya jalur ganda tersebut, relasi Jakarta- Purwokerto via Cirebon maupun sebaliknya kini sudah dapat ditempuh selama 4–5 jam saja. Terminal penumpang yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas terdiri atas terminal Tipe A dan terminal Tipe C (Terminal Pendukung Bulupitu, Wangon, Ajibarang, Karanglewas, Baturraden. terminal menjadi simpul transportasi dengan jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan meliputi angkutan AKAP, AKDP, angkutan kota, angkutan perdesaan, Trans Jateng, Trans Banyumas. Keselamatan transportasi masih menjadi tantangan dengan masih banyaknya kecelakaan dan titik rawan kecelakaan. Penyediaan kelengkapan jalan untuk keselamatan lalu lintas masih belum ideal sesuai kebutuhan meskipun kelengkapan jalan terus mengalami peningkatan. Sampai dengan Tahun 2023 kebutuhan kelengkapan jalan telah terpenuhi 11,23%. Sistem jaringan jalan dan kereta api merupakan jaringan transportasi utama dalam struktur ruang Kabupaten Banyumas adalah dalam rangka memanfaatkan potensi Sungai Serayu dikembangkan angkutan sungai pada rencana wisata Serayu River Voyage yang meliputi: 1) Pengembangan dermaga/halte bus air Sungai Serayu dan prasarana pelengkapnya; dan 2) Pengembangan sarana angkutan Sungai Serayu. Dermaga sungai telah dibangun di Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo dan Desa Papringan Kecamatan Banyumas. Dermaga sungai tersebut lebih difungsikan sebagai angkutan wisata, dan belum berfungsi optimal untuk mendukung konektivitas wilayah. Sistem jaringan telekomunikasi sebagai salah satu pendukung konektivitas di Kabupaten Banyumas meliputi : 1) jaringan tetap, yaitu jaringan telepon kabel dan jaringan serat optik di seluruh wilayah Kabupaten; 2) Jaringan Bergerak, terdiri dari: jaringan telepon seluler, menara telekomunikasi bersama, dan jaringan akses internet di sebagian besar wilayah kabupaten, dengan kondisi geografis yang beragam masih terdapat blank spot (tidak terlayani jaringan telekomunikasi).
6. 2.Infrastruktur Energi Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi di Kabupaten Banyumas meliputi jaringan pipa Maos Yogyakarta yang melalui Kecamatan Kebasen, Kemranjen, Sumpiuh, dan kecamatan Tambak, SPBU dan SPBE berada di seluruh wilayah Kabupaten atas rekomendasi dari Pemerintah Pusat yang berwenang. Sedangkan infrastruktur tenaga listrik meliputi jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem berupa jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 (seratus lima puluh) kilo volt dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 (lima ratus) kilo volt, dan gardu induk, pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH). Total listrik yang diproduksi pada Tahun 2023 sebesar 1.154.292.570 Kwh masih melebihi kebutuhan daya terpasang berdasarkan total jumlah pelanggan. Listrik PLN sudah menjangkau seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Banyumas. Rasio elektrifikasi Kabupaten Banyumas hampir mencapai 100%.
7. 3.Infrastruktur Pelayanan Dasar Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh PerumDAM Air Minum Tirta Satria yang mencakup 24 Kecamatan, dan Non Perumdam oleh KP SPAM yang ada di 192 desa di Kabupaten Banyumas Infrastruktur pelayanan dasar air minum sampai dengan tahun 2022 telah mencakup 76,99 % penduduk untuk akses air minum layak dan 21,32% air minum aman. Sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) kedepannya capaian akses air minum diharapkan menjadi akses air minum aman dan berkelanjutan untuk seluruh penduduk Kabupaten Banyumas. Sumber: Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2024 Gambar 2.52 Rumah Tangga Memiliki Akses Air Bersih (%) Air minum aman berkaitan erat dengan kualitas air minum. Air minum aman telah dapat diakses oleh sebagian besar penduduk perkotaan. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan telah mencapai 100%. Namun untuk air minum perpipaan yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui sistem penyediaan air minum perdesaan kualitasnya masih harus ditingkatkan. Uji kualitas air yang dilakukan oleh Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta Tahun 2023, dilakukan terhadap 3 parameter kualitas air yaitu parameter fisika, parameter kimia dan parameter biologi menunjukan bahwa dari sampel 8 mata air dan 25 titik distribusi di Kabupaten Banyumas masih banyak sumber air yang tidak memenuhi syarat. Dari kegiatan tersebut juga diketahui rendahnya pengamanan terhadap sumber air dan jaringan distribusi. Sumber: BPTKLPP, 2023 Gambar 2.53 Hasil Uji Kualitas Air Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Air limbah domestik di Kabupaten Banyumas dikelola secara individu oleh masyarakat dan melalui sistem komunal. Tahun 2023 Kabupaten Banyumas telah menjadi Kabupaten ODF dengan 90% akses air limbah layak. Sumber: Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2023 Gambar 2.54 Rumah Tangga Memiliki Akses Air Limbah (%) Untuk pengolahan lumpur tinja telah memiliki instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dengan kelembagaan pengelola UPTD Pengolahan Air Limbah namun cakupan akses air limbah yang aman masih rendah. Kapasitas IPLT yang ada di kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2023 sebesar 726 meter kubik, dengan sarana prasarana terdiri atas 1 gedung kantor, 3 unit truk tinja, 3 unit motor roda 3, sedangkan SDM pengelolaan Sarpras baru ada 3 orang termasuk kepala UPTD. kondisi kelembagaan dan sarana prasarana IPLT tersebut belum mampu mendorong cakupan pelayanan air limbah yang aman, sampai dengan Tahun 2023 cakupan pelayanan hanya 1,56%. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan Tahun 2023 masih terdapat backlog perumahan sebesar 313.242 rumah. Selanjutnya penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Banyumas dengan menggunakan Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 sebagai basis data perencanaan, masih menyisakan rumah tidak layak huni sebanyak 80.953 unit yang belum tertangani. Sumber: Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2023 Gambar 2.55 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2017-2023
8. 3.Infrastruktur Perkotaan Dalam kurun waktu 2014-2023 anggaran pembangunan infrastruktur pekerjaan umum cenderung memusat di perkotaan Purwokerto, meskipun berdasarkan jumlah paket pekerjaan telah beberapa kecamatan di luar perkotaan Purwokerto lebih dominan. Perkembangan perkotaan Purwokerto saat ini telah menyebabkan dampak yang memerlukan penanganan, salah satunya antara lain adalah kemacetan lalu lintas dalam kota terutama pada jam sibuk. Sumber: DPU Kabupaten Banyumas, 2024 Gambar 2.56 Paket Pekerjaan dan Anggaran Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2014-2023 Dengan peningkatan jumlah penduduk, maka jumlah kendaraan juga cenderung mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 2017-2021 jumlah kendaraan di Kabupaten Banyumas meningkat rata-rata 4,95%, dengan pertumbuhan terbesar pada mobil penumpang dan sepeda motor. Sejalan dengan peningkatan jumlah kendaraan tingkat keselamatan lalu lintas cenderung menurun. Dalam Tahun 2018-2021 jumlah kecelakaan cenderung meningkat, dengan jumlah total sebanyak 5.159 kecelakaan, dengan korban meninggal 877 orang, dan luka berat 22 orang. Sementara itu pengembangan transportasi massal belum mendapatkan respon yang memadai dari masyarakat. Hal ini ditunjukan dengan load factor Trans Banyumas masih belum menunjukan peningkatan yang signfikan. Di sisi lain perkembangan kegiatan ekonomi perkotaan juga meningkat, sehingga kebutuhan ruang-ruang parkir juga terus meningkat. Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Banyumas, 2024 Gambar 2.57 Rata-rata Load Factor Trans Banyumas Juni 2023-Juli 2024 (%) Peningkatan jumlah penduduk perkotaan yang melebihi kapasitas penyediaan permukiman dan sarana prasarananya juga menyebabkan timbulnya kawasan kumuh di perkotaan Purwokerto. Berdasarkan SK Bupati Banyumas Nomor 660/630 Tahun 2020 tentang Lokasi dan Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan di Kabupaten Banyumas, terdapat 27 desa/kelurahan di Kabupaten Banyumas yang merupakan kumuh dengan luasan total 115,67 ha. Penanganan kawasan kumuh Kabupaten Banyumas sampai dengan Tahun 2022 telah mengurangi 61,74 Ha kawasan kumuh.
9. 4.Infrastruktur Sumber daya Air Prasarana sumber daya air meliputi jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, sistem pengendali banjir, dan sistem jaringan air baku. Pembagian kewenangan dalam layanan penyediaan irigasi didasarkan pada luasan daerah irigasi dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Irigasi kewenangan Kabupaten Banyumas terdiri atas jaringan irigasi sepanjang 664.440 m dengan luas layanan 23.716 ha. Tabel 2.5 Luas Daerah Irigasi di Kabupaten Banyumas No Kewenangan Jumlah Daerah Irigasi Luas (Ha) 1 Pusat 2 6.578 2 Provinsi Jawa Tengah 10 5.084 3 Kabupaten Banyumas 573 23.716 Jumlah 585 35.378 Sumber: Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi Sumber: Tim Penyusun, 2024 Gambar 2.58 Sebaran Daerah Irigasi di Kabupaten Banyumas Dari total 573 Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten 391 Daerah Irigasi dalam kondisi baik, 13 Daerah Irigasi dalam kondisi rusak ringan, dan 169 Daerah Irigasi dalam kondisi Rusak Sedang (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2023) Sumber: Tim Penyusun, 2024 Gambar 2.59 Kondisi Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas memiliki potensi air baku yang melimpah, hal ini didukung oleh kondisi geografis Kabupaten Banyumas yang berada di lereng Gunung Slamet dan juga masuk ke dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy, Cimeneng, Serayu, Tipar, Ijo, Pemali, dan Gung. Dalam rangka memenuhi kebutuhan suplai air baku baik untuk irigasi, rumah tangga, komersial, dan industri, sampai dengan Tahun 2023 di Kabupaten Banyumas terdapat 21 (dua puluh satu) bangunan penampung air baku. 14 (empat belas) bangunan penampung air baku dengan kondisi penilaian 80% ke atas sedangkan 7 (tujuh) bangunan penampung air baku dengan kondisi penilaian 80% kebawah. Sehingga dari kondisi tersebut masih belum mencukupi kebutuhan air baku di Kabupaten Banyumas mengingat kebutuhan air baku masyarakat yang begitu besar dengan jumlah penduduk Kabupaten Banyumas sebanyak 1.896.754 jiwa (sumber: Dindukcapil Kab. Banyumas) menduduki posisi ke - 3 di Jawa Tengah. 2.4.4. Daya Saing Iklim Investasi Investasi yang masuk ke Kabupaten Banyumas berkembang baik dengan pertumbuhan pada lima tahun terakhir 2018-2023 sebesar 161,75% dan pertumbuhan tiap tahun fluktuatif. namun belum diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Perkembangan investasi dan penyerapan tenaga kerja terhadap investasi dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.6 Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Investasi di Kabupaten Banyumas Sumber : Tim Penyusun, 2024 Pemberian perizinan investasi Kabupaten Banyumas tetap mengacu pada regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang meliputi Perda RTRW Kabupaten Banyumas, Perda RDTR Kawasan Perkotaan Purwokerto, Perbup RDTR Sokaraja dan Banyumas. Sedangkan RDTR Wangon dan Ajibarang dalam proses penyusunan. Penyusunan RDTR diutamakan untuk perkotaan atau kawasan yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perkotaan lainnya. Banyaknya investasi tidak terlepas dari kemudahan perizinan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal memberikan dukungan kebijakan fiskal dan penyediaan fasilitas non fiskal kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi. Pelayanan perizinan dapat dilakukan dalam satu atap melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) dimana salah satunya adalah pelayanan perizinan investasi dan secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS). Stabilitas dan keamanan daerah menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk melakukan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Kabupaten Banyumas merupakan wilayah yang cukup kondusif, keamanan cukup terjaga dan belum pernah terjadi kasus SARA. Daya Saing Daerah Kabupaten Banyumas yang diukur dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) pada tahun 2023 sebesar 3,58 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Capaian ini lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 3,89. Kerangka pengukuran IDSD 2023 meliputi empat komponen yaitu Lingkungan Pendukung, Sumber Daya Manusia, Pasar, dan Ekosistem Inovasi yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing, yaitu Institusi, Infrastruktur, Adopsi TIK, Stabilitas Ekonomi Makro, Kesehatan, Keterampilan, Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan, Ukuran Pasar, Dinamisme Bisnis, dan Kapabilitas Inovasi. Dari 12 pilar tersebut 2 pilar nilainya masih rendah, yaitu pilar infrastruktur (2,55) dan pilar dinamisme bisnis (2,88). Gambar 2.60 Nilai IDSD Kabupaten Banyumas tahun 2019-2023 2.5. Aspek Pelayanan Umum Indeks Reformasi Birokrasi Penilaian RB tahun 2023 berbeda dengan tahun 2022. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Banyumas tahun 2023 kategori BB, dengan rincian hasil evaluasi yaitu : RB general dengan nilai 66,92 (bobot 100), RB Tematik 9,98 (bobot 20) dan Indek RB 76,9 (Bobot 120). Sedangkan nilai RB tahun 2022 sebesar 73,08 dengan faktor dengan Komponen Pengungkit 40,18 dan komponen hasil 32,90 Capaian Nilai RB, komponen pengungkit dan komponen hasil tahun 2017 dan 2022 dapat dilihat sebagai berikut Sumber : Kemenpan RB, 2018-2023 Gambar 2.61 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2022 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan pada sebagian besar komponen pada komponen hasil dan penurunan pada beberapa komponen pada komponen pengungkit. Penurunan nilai pada komponen pengungkit pada tahun 2019 antara lain disebabkan penurunan pada penataan peraturan perundangan, penataan dan penguatan organisasi, penguatan pengawasan, dan kualitas pelayanan publik yang belum optimal. Sedangkan penilaian terhadap komponen pengungkit pada tahun 2020-2022 ada perubahan pada komponen pendukungnya dengan peningkatan capaian pada semua komponennya, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.7 Hasil Penilaian Indek Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2019 No Komponen Penilaian Bobot (%) 2018 2019 A. Komponen Pengungkit (tahun 2018- 2019) 60,00 36,19 35,22 1 Manajemen Perubahan 5,00 2,77 2,02 2 Penataan Peraturan Perundang undangan 6,00 2,40 1,96 3 Penataan dan penguatan organisasi 5,00 3,01 3,04 4 Penataan Tatalaksana 5,00 2,85 3,03 5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 11,39 11,99 6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 4,12 4,24 7 Penguatan Pengawasan 12,00 5,73 5,57 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 3,92 3,37 B. Komponen Hasil (tahun 2018-2019) 40,00 30,49 33,54
10. 1.Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 8,43 9,93
11. 2.Survei Internal Integritas Organisasi 6,00 4,74 5,23
12. 3.Survei eksternal Persepsi Korupsi 7,00 5,92 6,53
13. 4.Opini BPK 3,00 3,00 3,00
14. 5.Survei eksternal pelayanan publik 10,00 8,40 8,85 lndeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil) 100,00 66,68 68,76 Tabel 2.8 Hasil Penilaian Indek Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2022 No Komponen Penilaian Bobot (%) 2020 2021 2022 A. Komponen Pengungkit (tahun 2020- 2022) 80,00 33 37 40,18 1 Pemenuhan 20 11,62 11,75 14,00 2 Hasil Antara Area Perubahan 10 6,18 6,33 6,30 3 Reform 30 15,2 18,92 19,88 B. Komponen Hasil (tahun 2020-2022) 40,00 36,07 34,12 32,90
15. 1.Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 10,00 8,17 8,25 8,49
16. 2.Kualitas Pelayanan Publik 10,00 9,48 9,09 9,65
17. 3.Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN 10,00 9,63 8,4 8,58
18. 4.Kinerja Organisasi 10,00 8,79 8,38 6,18 lndeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil) 100,00 69,07 71,12 73,08 Sumber : KemenpanRB Tahun 2023 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Banyumas dari tahun 2015 dengan capaian nilai sebesar 48,06 dengan kategori C terus meningkat sampai dengan tahun 2023 menjadi 80,53 dengan kategori A. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan masih adanya beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan berbagai perbaikan. Rincian hasil penilaian SAKIP Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2023 adalah sebagai berikut : Sumber: KemenpanRB, 2024 Gambar 2.62 Nilai SAKIP dan Komponennya Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2023 Indeks Pelayanan Publik Dalam penilaian Reformasi Birokrasi salah satu komponen yang dinilai adalah indeks kualitas pelayanan publik yang masuk dalam Komponen Hasil pada hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, dengan capaian yang terus meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 namun menurun di tahun 2023. Tabel 2.9 Capaian Indeks Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2017-2023 Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Indeks Kualitas Pelayanan Publik 3,15 3,36 3,54 3,79 4,54 4,69 4,4 Sumber : Kemenpan RB, 2024 Sumber : Kemenpan RB, 2024 Gambar 2.63 Capaian Indeks Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2023 Indeks Reformasi Hukum Dalam evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi penataan peraturan perundangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, di Kabupaten Banyumas masih perlu diperbaiki. sejalan dengan hasil evaluasi tersebut, pengukuran terhadap Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Banyumas Tahun 2023 menurun dari tahun sebelumnya, yaitu 68,85 dengan kategori B (Cukup Baik) pada tahun 2022 menjadi 57,55 dengan kategori CC (Cukup) pada tahun 2023. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Hasil penilaian SPBE Kabupaten Banyumas tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan karena ada beberapa komponen aspek penilaian yang berbeda. Hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan Penerapan SPBE secara menyeluruh pada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE. Kabupaten Banyumas tahun 2020-2022 indeks SPBE menurun, namun masih dalam predikat Baik. Indeks SPBE 2023 meningkat menjadi 3,39 dengan predikat Baik. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Banyumas, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 tahun 2023 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP dan Penilaian atas Maturitas SPIP terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Kabupaten Banyumas untuk melakukan pengendalian intern pada pemerintah daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan pengendalian intern terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat Pemerintah Kabupaten maupun pada semua OPD (29 OPD non kecamatan) sesuai tugas fungsi dan kewenangannya. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga telah melakukan Baseline Penilaian mandiri SPIP pada tahun 2021 terhadap 12 OPD sampel, dan pada tahun 2022 telah melakukan penilaian mandiri pada 29 OPD dan penjaminan kualitas serta Evaluasi SPIP oleh BPKP terhadap 18 OPD sampel dengan peningkatan hasil yang baik yaitu pada level 3. Berdasarkan hasil evaluasi BPKP, Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 sebesar 3,075. Perubahan regulasi menjadikan penilaian pada tahun 2021 menggunakan cara penilaian baseline dengan perolehan nilai Maturitas SPIP sebesar 2,994. Selanjutnya Tahun 2022 berdasarkan regulasi baru sudah dilakukan Penilaian Mandiri (PM) oleh 29 OPD non Kecamatan dan penjaminan kualitas oleh Inspektorat dan Evaluasi oleh BPKP terhadap 12 OPD sampel pada tahun 2022 dengan hasil perolehan Nilai Maturitas SPIP sebesar 3,029 dan pada tahun 2023 dilakukan Penilaian Kinerja (PK) dan Evaluasi terhadap 18 OPD sampel dengan hasil perolehan Nilai Maturitas SPIP meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,250. Perolehan nilai Maturitas SPIP yang berada pada level 3 menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif, sehingga masih perlu ditingkatkan dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan. Penilaian maturitas SPIP menghasilkan nilai per komponen yaitu Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI), Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), serta unsur SPIP yaitu nilai penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan. Nilai pencapaian tujuan menunjukkan peningkatan dari tahun 2022-2023, namun pada komponen penetapan tujuan serta struktur dan proses belum menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Sumber: BPKP Perwakilan Jawa Tengah, 2024 Gambar 2.64 Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 dan Komponennya Pendapatan Asli Daerah Penerimaan Pajak Daerah masih menjadi penopang utama sektor pendapatan asli daerah. Untuk menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah dengan menghitung Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%). Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2014-2023 fluktuatif dari 0,32 di tahun 2014 menjadi 0,43 di tahun 2023 dan rata-rata dalam kurun waktu tersebut sebesar 0,40%. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. Gambar 2.65 Rasio Pajak Terhadap PDRB (2014-2023) Indeks Desa Membangun (IDM) Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Banyumas secara rata-rata mengalami peningkatan pada status desa maju dan mandiri. yaitu sampai tahun 2023 dengan nilai 0,7323 status Maju. Perkembangan status Indeks Desa Membangun sampai dengan tahun 2023 menunjukan bahwa persentase desa mandiri di Kabupaten Banyumas tahun 2018 masih sangat kecil yaitu 1%, dan meningkat stagnan dari tahun 2019-2021 yaitu sebesar 1,66%, terus meningkat pada tahun 2022 sebesar 5% dan tahun 2023 tercapai 11%. Selain itu di Kabupaten Banyumas tidak ada desa tertinggal dan sangat tertinggal. Sumber: Sistem Informasi Desa Jawa Tengah, 2024 Gambar 2.66 Status Desa dalam IDM Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 2.6. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 menunjukan rata-rata capaian kinerja tahun 2008-2013 adalah 68,10% (kinerja sedang), rata-rata capaian kinerja periode tahun 2013-2018 adalah 95,08% (kinerja sangat tinggi), dan rata-rata capaian kinerja periode tahun 2018-2022 adalah 116,71% (kinerja sangat tinggi). Sehingga rata-rata capaian kinerja RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 sampai dengan kondisi evaluasi akhir tahun 2022 adalah 131,57% dengan predikat kinerja sangat tinggi. Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI, ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan dengan sasaran pokok yang diidentifikasi sebagai berikut:
19. 1.Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera, dengan tujuan Mewujudkan masyarakat Banyumas yang Sejahtera, yang ditandai dengan: ● Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), dengan capaian kinerja RPJPD pada tahun 2022 terhadap kondisi awal RPJP tercapai 140,37% ● Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan capaian kinerja RPJPD pada tahun 2022 terhadap kondisi awal RPJPD tercapai 96,28% ● Menurunnya Angka Kemiskinan dengan capaian kinerja RPJPD pada tahun 2022 terhadap kondisi awal RPJP tercapai 81,88%. ● Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dengan capaian kinerja RPJPD pada tahun 2022 terhadap kondisi awal RPJP tercapai 91,19% ● Meningkatnya Indeks Gini, dengan kinerja RPJPD berdasarkan capaian kinerja RPJMD pada tahun 2015 sebesar 0,32 dari kondisi awal RPJPD tahun 2005 sebesar 0,25.
20. 2.Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri, dengan tujuan Mewujudkan masyarakat Banyumas yang Mandiri, yang ditandai dengan: ● Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, dengan capaian kinerja RPJPD pada tahun 2022 terhadap kondisi awal RPJPD tercapai 97,67% ● Meningkatnya PDRB atas dasar harga berlaku, dengan capaian kinerja RPJPD berdasarkan capaian kinerja RPJMD pada tahun 2022 sebesar 62.852,91 Milyar Rupiah dari capaian tahun 2008 sebesar 8.343,64 Milyar Rupiah. ● Meningkatnya PDRB perkapita, dengan capaian kinerja RPJPD pada tahun 2022 berdasarkan kinerja akhir RPJMD tercapai 78,33% ● Meningkatnya PAD, dengan capaian kinerja RPJPD pada tahun 2022 terhadap kondisi awal RPJPD tercapai 70,73%.
21. 3.Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing, dengan tujuan Mewujudkan masyarakat Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing, yang ditandai dengan: ● Meningkatnya Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik, dengan capaian kinerja RPJPD berdasarkan kinerja RPJMD pada tahun 2022 tercapai 73,03%.
22. 4.Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari, dengan tujuan Mewujudkan masyarakat Banyumas yang Lestari, yang ditandai dengan: ● Tersedianya dokumen perencanaan yang berkelanjutan, dengan capaian kinerja RPJPD pada tahun 2022 terhadap kondisi awal RPJPD tercapai 100%. ● Meningkatnya IKLH, dengan capaian kinerja RPJPD pada tahun 2022 terhadap kondisi awal RPJPD tercapai 99,36%. ● Meningkatnya Kesesuaian penyelenggaraan tata ruang, dengan capaian kinerja RPJPD pada tahun 2022 terhadap kondisi awal RPJPD tercapai 99,98%. 2.7. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik 2.6.1 Trend Demografi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Tren demografi memberikan gambaran kondisi penduduk Kabupaten Banyumas 20 tahun ke depan yang menjadi dasar perencanaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai sumber daya pembangunan. Trend demografi didasarkan pada proyeksi penduduk dengan beberapa asumsi sesuai ketersediaan data (DPPKBP3A Kabupaten Banyumas, 2023). Sumber data dasar kependudukan yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Beberapa data yang dimanfaatkan yaitu data penduduk dasar yang bersumber dari hasil Sensus Penduduk 2010 (SP 2010), data Survei Antar Sensus 2015 (SUPAS 2015), dan data Sensus Penduduk 2020 (SP 2020). 2.6.1.1 Jumlah Total Penduduk Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2020-2045 memiliki tren yang meningkat. Peningkatan ini dapat dilihat dari jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 1.776.918 jiwa diperkirakan meningkat menjadi 2.008.666 jiwa pada tahun 2045. Sumber : Hasil Analisis, 2023 Gambar 2.67 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2045 Sumber : Hasil Analisis, 2023 Gambar 2.68 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2045 2.6.1.2 Kepadatan Penduduk Dengan asumsi tren kepadatan penduduk pada tahun-tahun sebelumnya, kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas masih terpusat pada Kawasan Perkotaan Purwokerto. Proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas pada rentang tahun 2020–2045 diproyeksikan mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat dilihat pada tahun 2020 sebesar 1.338 jiwa/km2 menjadi 1.441 jiwa/km2. Hal ini disebabkan karena tren kepadatan penduduk pada masa lalu yang mengalami peningkatan. Tabel 2.10 Kepadatan Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2020 - 2045 No Tahun Kepadatan Pendudukan (Jiwa/km2) 1 2020 1.338 2 2025 1.351 3 2030 1.387 4 2035 1.416 5 2040 1.436 6 2045 1.441 Sumber : Hasil Analisis, 2024 2.6.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Berdasarkan proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2020-2045 jumlah penduduk Kabupaten Banyumas didominasi oleh penduduk laki-laki. Namun demikian angka sex ratio Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2045 cenderung menurun. Sumber : Hasil Analisis, 2023 Gambar 2.69 Angka Sex Ratio Tahun 2020-2045 2.6.1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Jumlah penduduk tiap kelompok umur Kabupaten Banyumas pada kurun waktu 2020-2045 memiliki tren meningkat, terutama pada kelompok usia produktif. Pada tahun 2045 terdapat peningkatan penduduk tua dibandingkan dengan tahun 2020. Sumber : Dokumen GDPK, 2023 Gambar 2.70 Piramida Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2020 – 2045 2.6.1.5 Penduduk Usia Produktif, Angka Ketergantungan, dan Bonus Demografi Proporsi penduduk usia produktif mendominasi komposisi penduduk pada tahun 2020-2045. Komposisi penduduk yang didominasi usia produktif menjadikan rasio ketergantungan tinggi. Sumber : Hasil Analisis, 2023 Gambar 2.71 Proporsi Penduduk Usia Produktif Tahun 2020-2045 Rasio ketergantungan (dependency ratio) Kabupaten Banyumas tahun 2020-2045 cenderung meningkat. Dominasi penduduk usia produktif dan angka ketergantungan yang tinggi menunjukan bahwa selama kurun waktu tersebut Kabupaten Banyumas masih akan mengalami bonus demografi. Sumber : Hasil Analisis, 2023 Gambar 2.72 Rasio Ketergantungan (dependency ratio) Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2045 2.6.1 Kebutuhan Sarana Prasarana Dasar Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk kebutuhan sarana prasarana dasar juga meningkat. Penyediaan sarana prasarana dasar merupakan pemenuhan hak penduduk wilayah Kabupaten Banyumas sebagai objek pembangunan. Proyeksi kebutuhan sarana prasarana dasar dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2045 dengan beberapa pedoman teknis terkait. 2.6.2.1 Perumahan Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Banyumas. Proyeksi kebutuhan rumah dianalisis berdasarkan data jumlah rumah eksisting dan proyeksi jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan 2045. Proyeksi kebutuhan rumah dianalisis berdasarkan data jumlah rumah eksisting dan proyeksi jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan
23. 2045.Proyeksi kebutuhan rumah ditentukan berdasarkan hasil analisis proyeksi penduduk hingga tahun 2045 dan dibagi dengan koefisien hunian ideal yaitu 4 jiwa/unit. Tabel 2.17 Proyeksi Kebutuhan Rumah Proyeksi Tahun 2025 2030 2035 2040 2045 Jumlah penduduk (jiwa) 1,853,814 1,913,460 1,959,508 1,990,929 2,008,665 Kebutuhan rumah (unit) 463,454 478,365 489,877 497,732 502,166 Sumber : Hasil analisis, 2024 Jumlah rumah eksisting pada tahun 2023 sebanyak 411.368 unit, maka sampai dengan 2045 dibutuhkan penambahan jumlah rumah sebanyak 90.798 unit. 2.6.2.2 Air Bersih Kebutuhan air bersih per kapita sampai dengan tahun 2045 didasarkan pada standar kebutuhan air bersih UNESCO yaitu sebesar 60 liter/orang/hari. Proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Banyumas hingga 20 tahun ke depan adalah sebagai berikut: Tabel 2.18 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Tahun 2025-2045 Proyeksi Tahun 2025 2030 2035 2040 2045 Jumlah penduduk (jiwa) 1,853,814 1,913,460 1,959,508 1,990,929 2,008,665 Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Banyumas (Liter/Hari) 112.701.180 115.705.560 118.118.880 119.780.100 120.275.640 Sumber : Hasil analisis, 2024 2.6.2.3 Energi Proyeksi kebutuhan energi (daya listrik) menggunakan pendekatan perhitungan kebutuhan kapasitas listrik. Dasar perhitungan proyeksi adalah penyediaan listrik dari PT. PLN (Persero) bahwa kapasitas pelayanan energi listrik disesuaikan dengan tipe/kavling rumah yang akan dikembangkan, yaitu direncanakan untuk Rumah tipe/kavling kecil/sederhana sebesar 900 VA dengan asumsi jumlah anggota keluarga per KK adalah 4 orang serta serta 10% untuk penerangan jalan dan 20% untuk sosial dan komersial. Kebutuhan daya listrik di Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut: Tabel 2.19 Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik 2025-2045 Proyeksi Tahun 2025 2030 2035 2040 2045 Kebutuhan Daya Listrik (VA) 549,418,253 564,064,605 575,829,540 583,927,988 586,343,745 Sumber : Hasil analisis, 2024 2.6.2.4 Persampahan Pelayanan jaringan persampahan melayani sampah domestik, non domestik, dan fasilitas sosial. Analisis jumlah sampah dan kebutuhan prasarana persampahan di Kabupaten Banyumas berpedoman pada SNI 3242 2008. Kebutuhan sarana persampahan dihitung dengan kriteria meliputi: ● Jumlah sampah domestik adalah 0,3 kg/jiwa/hari ● Kapasitas mesin cacah (gibrik) 1,5 ton/jam; ● Kerja mesin per hari adalah 8 jam ● Kapasitas mesin 12 ton/hari ● Kebutuhan sarana berupa TPST Tabel 2.20 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan Tahun 2025-2045 Proyeksi Tahun Eksisting 2025 2030 2035 2040 2045 Sarana Persampahan (TPS3R/PDU/TPST) Unit 40 52 59 75 79 81 Sumber: DLH Kabupaten Banyumas, 2023 2.6.2.5 Infrastruktur Kesehatan Sarana kesehatan merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi kesejahteraan suatu wilayah dari aspek sosial. Oleh karena itu, pelayanan sarana kesehatan sangat diperhatikan dalam rangka meningkatkan perkembangan suatu wilayah. Terkait dengan hal tersebut, maka dilakukan analisis ketersediaan dan kebutuhan sarana kesehatan di Kabupaten Banyumas hingga 20 tahun mendatang. Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Banyumas sudah cukup lengkap. Sarana kesehatan yang terdapat di Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 terdiri atas: ● 2.457 unit Posyandu; ● 35 unit Puskesmas Pembantu dan 40 unit Puskesmas ● 15 unit Rumah Sakit Umum, dan 7 unit Rumah Sakit Khusus ● 110 Klinik, dan 233 Poliklinik Kesehatan Desa Berdasarkan Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan dan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas di setiap kecamatan dengan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas. Selain itu berdasarkan Permenkumham Nomo--r 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, rasio ideal Kecamatan dibandingkan Puskesmas adalah 1:2 (satu Kecamatan terdapat 2 Puskesmas). Kemudian berdasarkan amanat dan komitmen ILP (Integrasi Layanan Primer) bahwa setiap desa di Kabupaten Banyumas harus memiliki fasilitas kesehatan primer yakni Puskesmas atau Puskesmas Pembantu serta disetiap Kecamatan harus memiliki 2 Puskesmas. Kabupaten Banyumas saat ini telah memiliki 40 Puskesmas dan 35 Puskesmas Pembantu. Selain itu, Kabupaten Banyumas juga telah memiliki 233 PKD (Poliklinik Kesehatan Desa) yang dapat direvitalisasi menjadi Puskesmas Pembantu. Oleh karena itu, Kabupaten Banyumas masih memerlukan Pembangunan 14 Puskesmas Baru, Pembangunan 9 Puskesmas Pembantu Baru, dan Revitalisasi 233 PKD menjadi Puskesmas Pembantu. Tabel 2.21 Proyeksi Kebutuhan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tahun 2025-2045 Proyeksi Tahun Eksisting 2025 2030 2035 2040 2045 Puskesmas (unit) 40 42 45 48 51 54 Puskesmas Pembantu (unit) 35 45 86 139 205 277 Sumber : Hasil analisis, 2024 2.6.2.6 Infrastruktur Pendidikan Dasar yang digunakan dalam analisis sarana adalah SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan jumlah penduduk hasil proyeksi dengan standar kebutuhan minimal sarana yang terdapat di dalam SNI tersebut. Melalui analisis ini akan diketahui proyeksi kebutuhan minimal jumlah dan ruang setiap sarana. Adapun standar kebutuhan sarana yang digunakan dalam analisis ini, yaitu: ● TK : jumlah penduduk pendukung 1.250 jiwa dengan luas minimal 500 m2; ● SD/MI : jumlah penduduk pendukung 1.600 jiwa dengan luas minimal 2000 m2; ● SMP/MTs : jumlah penduduk pendukung 4.800 jiwa dengan luas minimal 9.000 m2; ● SMA/SMK/MA : jumlah penduduk pendukung 4.800 jiwa dengan luas minimal 12.500 m2. Tabel 2.22 Proyeksi Kebutuhan PAUD Tahun 2025-2045 Kecamatan PAUD (unit) Eksisting 2025 2030 2035 2040 2045 PAUD (unit) 1.188 1.188 1.211 1.240 1.269 1.298 Sumber : Hasil analisis, 2024 Tabel 2.23 Proyeksi Kebutuhan Sekolah Dasar Tahun 2025-2045 Proyeksi Tahun Eksisting (SD) 2025 2030 2035 2040 2045 SD/MI/Sederajat (Unit) 811 811 811 811 811 811 Sumber : Hasil analisis, 2024 Tabel 2.24 Proyeksi Kebutuhan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025-2045 Proyeksi Tahun Eksisting (SMP) 2025 2030 2035 2040 2045 SMP/MTs/ Sederajat (unit) 166 167 171 172 173 174 Sumber : Hasil analisis, 2024 Sumber: Dinas Pendidikan dan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2024 Gambar 2.1 Peta Sebaran Sekolah Tahun 2023 2.6.2.7 Jalan Revisi Rencana Tata Ruang telah memuat indikasi program pengembangan jaringan jalan. Prioritas pengembangan jalan dalam 20 tahun yang akan datang dipertimbangankan berdasarkan fungsi jalan, lalu lintas harian rata-rata, dan perkiraan perkembangan kegiatan, serta rencana pembangunan ruas jalan baru. Rencana pembangunan ruas jalan baru dalam Revisi RTRW adalah sebagai berikut: Tabel 2.25 Rencana Pengembangan Jalan No Status Jaringan Ruas Jalan 1 Rencana Eks Stasiun Timur - Sawangan 2 Rencana Jalan Lingkar Patikraja 3 Rencana Rencana Jalan Lingkar Selatan Sokaraja 4 Rencana Rencana Jalan Pasir Lor - Jipang 5 Rencana Sawangan - Underpass Soedirman 6 Rencana Kol. Sugiono (ruas baru terhubung dengan Jl. Soekarno-Hatta) Sumber: RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2023-2043 2.6.2.8 Infrastruktur Pasar Pemenuhan sarana prasarana perdagangan di wilayah Kabupaten Banyumas yang dikelola Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan melihat ketersediaan pasar rakyat di masing-masing kecamatan, masih dibutuhkan pemenuhan pasar rakyat di 10 kecamatan, diantaranya: Baturraden, Gumelar, Kalibagor, Kebasen, Kedungbanteng, Lumbir, Patikraja, Purwojati, Rawalo dan Somagede. Alternatif pemenuhan sarana prasarana perdagangan di kecamatan yang belum memiliki pasar rakyat yang dikelola Pemda adalah dengan upaya peningkatan kelas pasar yang sudah ada saat ini serta mendorong pengembangan pasar desa sehingga optimal dalam mendukung perekonomian masyarakat Kabupaten Banyumas. 2.6.2.9 Pos Damkar Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dijelaskan bahwa waktu respon time pemadam kebakaran seharusnya tidak melebihi 15 menit. Namun, saat ini Kabupaten Banyumas masih mencatatkan waktu respons time selama 27 menit, disebabkan oleh keterbatasan jumlah pos Damkar yang hanya sebanyak 4 di wilayah manajemen kebakaran (WMK), tersebar di Kecamatan Wangon, Kembaran, Kemranjen, dan Purwokerto. Tabel 2.26 Data Pos Damkar Kabupaten Banyumas Tahun 2023 No Kantor Damkar Cakupan wilayah Wilayah Dengan Waktu Respon Time Melebihi 15 Menit 1 UPT Damkar Jl.Brigjen Encung 104 A purwokerto Purwokerto (Utara, Timur, Selatan, Barat),Karanglewas, Cilongok, Kedungbanteng Patikraja, Kalibagor Cilongok, Kalibagor, Patikraja, Baturraden bagian utara, Kedungbanteng bagian utara (desa Baseh, Melung, Keniten 2 Pos Damkar Wangon Jl.Raya Utara Wangon No 52 Wangon, Ajibarang, Lumbir, Jatilawang, Gumelar, Pekuncen, Purwojati, Rawalo Ajibarang, Pekuncen, Rawalo 3 Pos Damkar Kemranjen Jl raya kemranjen desa kecila kec kemranjen Kemranjen, Kebasen, Banyumas, Somagede, Tambak, Sumpiuh Banyumas , Tambak 4 Pos Damkar kembaran Jl KH Abdurrahman Wahid Desa Larangan Kec Kembaran Kembaran, Sumbang Sokaraja sumbang bagian utara (kotayasa, gandatapa, sikapat) Sumber: Satpol PP Kabupaten Banyumas, 2023 Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam memenuhi standar pelayanan minimal di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan, termasuk pencapaian target waktu respons time yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan efisiensi waktu respon, mengingat pos Damkar yang sekarang belum mencukupi standar ideal, yaitu 8 pos Damkar. Penambahan pos Damkar ini diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat. Dengan waktu respons time yang lebih singkat, petugas pemadam kebakaran dapat tiba di lokasi kebakaran lebih cepat, memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap potensi bahaya kebakaran. 2.6.2 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah 2.6.3.1 Posisi Strategis Kabupaten Banyumas Dalam kebijakan tata ruang nasional, Perkotaan Purwokerto yang berada di Kabupaten Banyumas menjadi salah satu pusat kegiatan wilayah (PKW) di Jawa Tengah dan berdekatan dengan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cilacap. PKW merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Keterkaitan PKW dengan PKN sangat erat dalam pengembangan wilayah. Dalam pengembangan ekonomi, PKN memiliki fungsi untuk menarik investasi besar dan menjadi pusat utama kegiatan ekonomi nasional dan PKW mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menarik investasi regional dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang spesifik untuk wilayah tersebut. Selain itu, fungsi PKW membantu menyebarkan pembangunan ke wilayah-wilayah yang lebih luas, mengurangi tekanan pada PKN dan mendorong pemerataan pembangunan. Kabupaten Banyumas dalam Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah masuk dalam wilayah pengembangan Cibalingmas (Cilacap, Purbalingga, Banyumas) dengan arah pengembangan sebagai berikut:
a.Peningkatkan pengelolaan Kawasan Strategis Priwisata dan Maritim Pacangsanak (Pangandaran–Kalipucang–Sagara Anak–Nusakambangan);
b.Menerpadukan pengembangan kawasan perkotaan Cilacap - Purwokerto – Purbalingga;
c.Menyelaraskan pengembangan industri Cilacap-Banyumas;
d.Mendorong pengembangan wilayah Kabupaten Cilacap yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dengan pusat pengembangan di kawasan perkotaan Majenang;
e.Mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan dan pelabuhan darat (dryport) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor;
f.Pengembangan pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai sentra pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya;
g.Peningkatan akses menuju bandar udara Jenderal Soedirman;
h.Pengembangan industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan, serta pertambangan dan energi dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; dan
i.Pengembangan potensi wisata unggulan Kabupaten, dengan mengintegrasikan Kawasan Ekosistem Mangrove Segara Anakan dan Kawasan Pariwisata Baturaden. 2.6.3.2 Pusat Pertumbuhan Wilayah Pembangunan wilayah Kabupaten Banyumas sesuai tujuan penataan ruang adalah: “Mewujudkan Ruang Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berbasis sektor pertanian dan didukung oleh pariwisata, perdagangan dan jasa, serta industri yang mandiri, maju, berdaya saing, dan lestari”. Untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah tersebut dirumuskan arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yaitu arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang. Pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Banyumas berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Banyumas meliputi sistem perkotaan dan kawasan strategis khususnya kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan sosial budaya sebagai berikut:
a.Sistem Perkotaan ● Perkotaan Purwokerto sebagai PKW berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Dalam kerangka sistem perkotaan regional dan nasional merupakan salah satu pengembangan kota pertumbuhan nasional. ● Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi: 1) Perkotaan Ajibarang; 2) Perkotaan Wangon; 3) Perkotaan Sokaraja; 4) Perkotaan Banyumas; dan 5) Perkotaan Sumpiuh, berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL merupakan kota kecamatan yang mempunyai tingkat perkembangan wilayah dan tingkat konsentrasi kegiatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota di sekitarnya. PKL diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan dan pelayanan wilayah dalam lingkup lokal yang mampu menampung penduduk serta aktivitasnya untuk mengurangi arus migrasi ke Kawasan Perkotaan Purwokerto sehingga diharapkan tercapai distribusi pelayanan dan pembangunan di setiap wilayah Kabupaten Banyumas secara seimbang. ● Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi: 1) Perkotaan Lumbir; 2) Perkotaan Gumelar; 3) Perkotaan Pekuncen; 4) Perkotaan Jatilawang; 5) Perkotaan Purwojati; 6) Perkotaan Cilongok; 7) Perkotaan Rawalo; 8) Perkotaan Patikraja; 9) Perkotaan Karanglewas; 10) Perkotaan Kedungbanteng; 11) Perkotaan Baturraden; 12) Perkotaan Sumbang; 13) Perkotaan Kembaran; 14) Perkotaan Kalibagor; 15) Perkotaan Kebasen; 16) Perkotaan Kemranjen; 17) Perkotaan Somagede; dan 18) Perkotaan Tambak. PPK merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. ● Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Desa yang menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan dititikberatkan pengembangannya sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan pertanian dengan didukung fungsi infrastruktur pelayanan perdesaan dengan orientasi pelayanan dusun dan antar desa yang berdekatan.
b.Kawasan Strategis ● Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: 1) Kawasan Perkotaan Purwokerto; 2) Kawasan Pariwisata Baturraden, yang terdiri dari Kecamatan Baturraden dan Kecamatan Sumbang. ● Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi Kawasan Kota Lama Banyumas
c.Kawasan Pertanian, meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan. 2.6.3.3 Indikasi Program Strategis Sesuai RTRW Beberapa indikasi program strategis yang dapat mendorong perkembangan wilayah Kabupaten Banyumas antara lain:
1. 1.Program untuk mewujudkan kawasan-kawasan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi wilayah Indikasi program RTRW untuk mewujudkan kawasan-kawasan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan wilayah yaitu: ● Perwujudan kawasan industri, melalui: 1) penyusunan/revisi Rencana Pengembangan Industri; 2) penyusunan studi kelayakan pengembangan kegiatan industri di kawasan peruntukan industri Kabupaten Banyumas; 3) pembangunan Kawasan Peruntukan Industri; 4) pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan industri berwawasan lingkungan; 5) Identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri pada Kawasan Peruntukan Industri; 6) pengembangan RTH kawasan; 7) pemanfaatan air permukaan dan jaringan perpipaan bagi kegiatan industri dan efisiensi penggunaan air tanah; 8) Penetapan dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri; 9) Peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja; dan 10) pengembangan sistem pengelolaan air limbah. ● Perwujudan Kawasan Pariwisata antara lain melalui : 1)menyusun/revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah; 2)penyediaan sarana dan prasarana di Kawasan Pariwisata berstandar sesuai tingkat layanan obyek wisata; 3) pembinaan kelompok masyarakat sadar wisata; 4) mengembangkan potensi budaya, alam, dan keunikan lokal sebagai potensi obyek wisata/ pengembangan desa wisata; 5) pembentukan pola jalur wisata intra dan inter kabupaten menuju Kawasan Pariwisata. ● Perwujudan Kawasan Strategis yaitu Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi dan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya ● Perwujudan Kawasan Pertanian, antara lain melalui: 1) penetapan kawasan LP2B pada Kawasan Tanaman Pangan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional; 2) Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya pada pertanian tanaman pangan di lahan kering; 3) Pengembangan kawasan agropolitan; 4) Pengembangan dan peningkatan agribisnis pertanian; 5) Peningkatan teknologi budidaya pertanian; 6) Peningkatan produksi tanaman di Kawasan Perkebunan; 7) Pembinaan kelompok peternak terkait dengan praktek pembibitan dan budidaya peternakan yang baik untuk ternak besar, ternak kecil, unggas dan aneka ternak; 8) Penyediaan bibit ternak unggul di Kawasan Peternakan; 9) Pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM.
2. 2.Pembangunan PKL untuk pengelolaan urbanisasi ke Kawasan Perkotaan Purwokerto, dan pemerataan pelayanan dan pembangunan di setiap wilayah Kabupaten Banyumas secara seimbang. Pembangunan PKL dilaksanakan melalui: 1) Penyusunan/peninjauan kembali RDTR kawasan perkotaan; 2) Peningkatan dan optimalisasi fungsi utama kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) melalui pengembangan sarana pelayanan perkotaan; 3) Pengembangan dan pembangunan Pusat Pelayanan Pemerintahan; 4) Penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan; dan 5) Pemenuhan RTH Publik Kawasan Perkotaan.
3. 3.Pembangunan tol ruas Pejagan-Cilacap dan jalan tol ruas Cilacap- Yogyakarta. Kegiatan strategis pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Banyumas sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yaitu dibangunnya jalan tol ruas Pejagan- Cilacap dan jalan tol ruas Cilacap-Yogyakarta. Pembangunan jalan tol ruas Cilacap-Yogyakarta untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan percepatan pertumbuhan wilayah di Pulau Jawa bagian selatan (pantai selatan Jawa) serta pembangunan jalan tol ruas Pejagan-Cilacap untuk meningkatkan konektivitas wilayah Pulau Jawa bagian utara dengan wilayah Pulau Jawa Bagian Selatan.
4. 4.Reaktivasi Jalur Kereta Api Wonosobo-Purwokerto Rencana reaktivasi merupakan upaya meningkatkan konektivitas wilayah, pengembangan moda transportasi massal sebagai antisipasi kemacetan dan peningkatan kebutuhan transportasi.
5. 5.Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH Wilayah Kabupaten Banyumas memiliki potensi aliran sungai dengan debit yang besar yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Pembangunan PLTA dan PLTMH sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk target 2045 sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang akan menghentikan seluruh pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumberdaya fosil sebagai bahan bakar diganti dengan sumberdaya yang baru dan terbarukan. 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan merupakan kesenjangan atau gap yang terjadi antara kinerja yang dicapai saat ini dengan rencana atau standar yang ada, serta apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dengan kondisi riil yang terjadi saat ini. Gap yang terjadi dipengaruhi faktor penyebab, baik faktor yang mendorong keberhasilan maupun kegagalan, yang harus dilakukan analisis dalam rangka menyusun perencanaan selanjutnya. Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pembangunan daerah makro yang sifatnya lintas sektor dan yang akan diintervensi melalui cross cutting strategy. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis gambaran umum daerah yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum, serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja RPJPD Tahun 2005-2025. Permasalahan pembangunan Kabupaten Banyumas dua puluh tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut:
6. 1.Aspek Geografi dan Demografi Kondisi geografi menjadikan Kabupaten Banyumas wilayah rawan bencana dengan tingkat bahaya sedang sampai tinggi. Peningkatan jumlah penduduk, peningkatan aktivitas masyarakat serta pembangunan, dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana, yang akan dapat meningkatkan indeks risiko bencana di Kabupaten Banyumas. Sementara ketahanan daerah terhadap bencana belum optimal dengan sedikitnya desa tangguh bencana, kondisi dan ketersediaan jalur evakuasi bencana yang belum memadai, serta ketersediaan early warning system yang masih rendah. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan ancaman perubahan iklim menjadi ancaman 20 tahun ke depan. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan sarana prasarana, pangan, air, dan energi. Daya dukung pangan dan daya dukung air diperkirakan menurun, sementara emisi gas rumah kaca dan timbulan sampah baik sampah rumah tangga maupun sampah spesifik cenderung meningkat, sejalan dengan peningkatan kegiatan masyarakat. Ketahanan pangan dan kecukupan pangan belum optimal, dikarenakan penurunan daya dukung pangan, peningkatan alih fungsi lahan dan kinerja sistem irigasi yang belum optimal juga menjadi ancaman bagi ketahanan pangan Kabupaten Banyumas. Dari sisi akses terhadap pangan, masih terdapat penduduk Kabupaten Banyumas yang mengalami ketidakcukupan pangan. Distribusi penduduk Kabupaten Banyumas tidak merata dengan kepadatan terpusat di perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk harus disertai dengan upaya penyebaran penduduk yang merata, tidak terpusat hanya di perkotaan. Keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan penyediaan infrastruktur perkotaan akan menurunkan kualitas lingkungan perkotaan dan tumbuhnya permukiman kumuh.
7. 2.Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan masyarakat Banyumas masih rendah dan belum inklusif. Perekonomian daerah yang terus tumbuh belum mampu menyerap tenaga kerja, dan belum mengurangi kemiskinan serta ketimpangan. Angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, sementara ketimpangan cenderung meningkat. Meskipun pembangunan manusia di Kabupaten Banyumas telah mampu meningkatkan usia harapan hidup, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, namun kualifikasi pendidikan masyarakat masih rendah. Hal ini berdampak pada tingkat partisipasi angkatan kerja yang rendah. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran dapat berpengaruh pada ketahanan sosial dan budaya. Ketahanan sosial dimulai dari keluarga sebagai unit masyarakat terkecil. Pembangunan keluarga yang bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas masih rendah. Masih adanya kasus kematian ibu dan stunting juga menghambat terwujudnya sumber daya manusia berkualitas. Pembangunan di Kabupaten Banyumas telah memberikan peluang bagi semua kelompok masyarakat untuk menikmati hasil-hasil pembangunan dan berperan pembangunan, namun belum optimal meningkatkan kualitas hidup perempuan dan belum mampu mendorong keterlibatan dan peran perempuan yang lebih luas, terutama dalam kegiatan ekonomi dan politik. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Banyumas lebih rendah dari Jawa Tengah, sementara keterlibatan perempuan dalam parlemen baru mencapai 22% dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dari laki-laki. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Banyumas masih rendah, hal ini ditunjukan dengan pelestarian CB dan WBTB masih rendah, rendahnya minat masyarakat untuk mengunjungi tempat bersejarah, serta rendahnya pemanfaatan perpustakaan sebagai salah satu sarana pembangunan literasi budaya. Dalam pengembangan kesenian Kabupaten Banyumas telah memperoleh penghargaan Kabupaten Kreatif untuk seni pertunjukan, namun kelompok kesenian yang aktif mengadakan pertunjukan kesenian masih rendah.
8. 3.Aspek Daya Saing 3.1. Daya Saing Ekonomi Daya saing ekonomi Kabupaten Banyumas belum optimal. Nilai tambah pertanian di Kabupaten Banyumas cenderung menurun, dan belum semua komoditas pertanian yang diusahakan di Kabupaten Banyumas memiliki nilai tambah. Produk unggulan yang menjadi unggulan ekspor belum berkembang, hanya minyak atsiri, kayu olahan, dan gula kelapa. Sektor pariwisata belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas. Pembangunan pariwisata dan berkembangnya penyediaan akomodasi dan rumah makan di Kabupaten Banyumas belum meningkatkan kunjungan wisatawan asing dan lama menginap wisatawan. Ekonomi kreatif yang diharapkan mendukung pengembangan pariwisata belum seluruhnya sub sektornya berkembang dan berkontribusi bagi pengembangan ekonomi wilayah. Kinerja koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan masih rendah dengan masih banyaknya koperasi yang tidak sehat, dan rasio volume usaha terhadap PDRB yang rendah. Kuantitas UMKM meningkat namun tidak disertai peningkatan investasi. Pengeluaran konsumsi masyarakat masih didominasi untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan total dana pihak ketiga menurun, ini menggambarkan bahwa investasi belum menjadi budaya di masyarakat Banyumas. Pembangunan kawasan-kawasan yang direncanakan sebagai pusat kegiatan ekonomi untuk dapat mendorong perkembangan wilayah belum optimal. Kawasan industri sebagai bagian dari kawasan peruntukan industri yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Banyumas belum terwujud. 3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia Daya saing sumber daya manusia Kabupaten Banyumas belum optimal. Belum seluruh penduduk kelompok umur pendidikan dasar dapat mengakses pendidikan di kabupaten Banyumas, angka partisipasi sekolah belum optimal dan masih terdapat anak putus sekolah. Kualitas hasil pembelajaran menunjukan nilai numerasi peserta didik masih rendah. Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten telah mengakses internet, namun hal ini belum disertai dengan peningkatan literasi masyarakat. Berdasarkan kualifikasi pendidikan sumber daya manusia kabupaten Banyumas masih rendah. Proporsi penduduk dengan kualifikasi pendidikan tinggi masih rendah. Hal ini konsisten dengan rata- rata lama sekolah yang juga masih rendah. 3.3. Daya Saing Infrastruktur Wilayah Daya saing infrastruktur Kabupaten Banyumas belum optimal. Kinerja pelayanan infrastruktur jalan kondisi mantap di kabupaten Banyumas belum optimal masih pada kategori sedang dari total panjang jalan Kabupaten sepanjang 1.315 Km. Kinerja pelayanan transportasi juga belum optimal, antara lain dikarenakan masih belum terpenuhinya kebutuhan ideal perlengkapan jalan untuk mendukung keselamatan transportasi. Terminal Tipe C yang ada belum mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah. Di sisi lain pengembangan angkutan sungai sebagai angkutan wisata belum optimal. Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar air minum dan rumah layak huni masih belum menjangkau seluruh rumah tangga di Kabupaten Banyumas. Selain itu akses layak air minum dan air limbah perlu ditingkatkan menjadi akses aman air minum dan air limbah yang capaiannya masih rendah, untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemenuhan pelayanan dasar perumahan masih menghadapi permasalahan masih banyaknya rumah tidak layak huni. Pembangunan wilayah dan sarana prasarana terpusat di perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Banyumas dua puluh tahun yang akan datang perlu dimbangi dengan peningkatan jumlah sarana prasarana dan pemerataannya sesuai perkembangan wilayah dan perkembangan penduduk, sebagai upaya pengelolaan urbanisasi, dan mencegah tumbuhnya permukiman kumuh menjadi kendala dalam mewujudkan pengembangan wilayah yang berkelanjutan. 3.4. Daya Saing Iklim Investasi Daya saing investasi Kabupaten Banyumas belum optimal. Meskipun terdapat peningkatan dan kemudahan pelayanan perizinan, kondisi keamanan kondusif untuk masuknya investasi, namun dukungan infrastruktur dan dinamisme bisnis yang merupakan proses penting untuk produktivitas berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai pilar Indek Daya saing daerah (IDSD) masih rendah.
9. 4.Aspek Pelayanan Umum Penyelenggaraan pelayanan umum di Kabupaten Banyumas belum optimal. Pelaksanaan reformasi birokrasi meningkat namun tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas belum adaptif terhadap perubahan, serta kurang berorientasi terhadap pelayanan dan hasil yang berdampak pada masyarakat, dikarenakan antara lain belum optimalnya transformasi digital tata kelola pemerintahan, masih kurangnya fondasi sumber daya manusia dalam birokrasi, belum maksimalnya tata kelola yang berbasis teknologi dan pengelolaan SPBE, belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, perencanaan kinerja yang belum menjadi bahan pengukuran terhadap penilaian kinerja individu dan belum efektif dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga penilaian atas kinerja belum mencerminkan kinerja yang sebenarnya, serta belum optimalnya pencapaian tujuan organisasi menunjukkan masih adanya permasalahan belum efektif dan efisiennya pengendalian intern pemerintah dalam meningkatkan pencapaian tujuan organisasi. Penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya mampu menjadi kolaborator bagi seluruh pihak. Belum optimalnya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan antara lain dikarenakan belum diterapkannya sistem merit secara keseluruhan, salah satunya dengan melakukan asesmen kepada seluruh pegawai untuk kemudian dapat mengoptimalkan talent pool yang telah dibuat dan memanfaatkannya sebagai dasar penentuan pola karir dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi. 3.2. Isu Strategis Daerah Isu Strategis Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 diidentifikasi dengan mempertimbangkan pada permasalahan, lingkungan strategis (global, nasional, maupun daerah), dan potensi yang dimiliki Kabupaten Banyumas yang relevan dan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan. Isu strategis daerah Banyumas dua puluh tahun ke depan sebagai berikut:
10. 1.Kualitas hidup dan daya saing SDM yang berkarakter serta transisi demografi menuju penduduk usia tua Sumber daya manusia merupakan objek sekaligus pelaku pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia untuk selanjutnya menjadi pelaku pembangunan. Pembangunan telah berhasil meningkatan kualitas hidup sumber daya manusia Kabupaten Banyumas, tercermin dengan peningkatan harapan lama sekolah menjadi 13,26 tahun mengindikasikan peningkatan kualifikasi pendidikan sumber daya manusia yang menjadi penduduk usia produktif Kabupaten Banyumas di masa yang akan datang, peningkatan usia harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Daya saing sumber daya manusia Kabupaten Banyumas masih perlu ditingkatkan dikarenakan masih penduduk yang belum mengakses pendidikan, masih adanya anak tidak sekolah, serta nilai literasi numerasi yang masih rendah. Kinerja pembangunan keluarga masih rendah, masih adanya kasus kematian ibu dan stunting dapat menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan kebudayaan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkarakter belum optimal, antara lain ditunjukan dengan rendahnya pemanfaatan perpustakaan, kurangnya kunjungan pada tempat bersejarah. Menghadapi transisi demografi menuju penduduk usia tua diperlukan kebijakan tertentu untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan pelayanan publik sesuai karakteristik penduduk usia tua. Sebagai bagian dari penduduk Kabupaten Banyumas penduduk usia diharapkan tetap produktif dan sejahtera. Dalam pembangunan jangka panjang ke depan Kabupaten Banyumas masih memiliki peluang bonus demografi. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia menjadi salah satu kunci untuk meraih bonus demografi. Untuk itu peningkatan pelayanan dasar dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi investasi penting disamping peningkatan pembangunan kebudayaan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tidak hanya berdaya saing tapi juga berkarakter. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan peran sumber daya manusia untuk percepatan pembangunan dan meraih bonus demografi. Sebaliknya jika kebijakan pembangunan yang tidak dapat meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia, serta tidak adaptif terhadap transisi demografi menuju penduduk usia tua maka peningkatan penduduk usia produktif dan penduduk usia tua akan menjadi beban, dan dan menimbulkan permasalahan baru.
11. 2.Kemiskinan dan Pengangguran Kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Banyumas masih cukup tinggi, penanganan kemiskinan maupun pengangguran belum menunjukkan hasil yang signifikan. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran berjalan lambat karena penanganan kemiskinan dan pengangguran belum secara komprehensif dan berkelanjutan. Permasalahan data dan integrasi antar program penanggulangan kemiskinan masih memerlukan perbaikan agar tepat sasaran dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Investasi yang tidak menyerap banyak tenaga kerja, kesempatan kerja dan peluang usaha terbatas, serta kemandirian ekonomi masyarakat juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap lambatnya penurunan pengangguran dan kemiskinan di kabupaten Banyumas.
12. 3.Daya saing dan Pertumbuhan Ekonomi inklusif berkelanjutan Perekonomian kabupaten Banyumas masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Nilai tambah sektor pertanian cenderung menurun, produk unggulan ekspor tidak berkembang, dan pengembangan pariwisata belum optimal. Peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian masih rendah dengan banyaknya koperasi yang tidak sehat dan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB yang masih rendah. Sementara kemudahan dan peningkatan pelayanan investasi masih memerlukan dukungan peningkatan infrastruktur, penyiapan kompetensi sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan, penguatan pasar, dan kapasitas inovasi. Pembangunan infrastruktur pada pusat-pusat pertumbuhan dan sentra produksi akan dapat mendorong pemerataan ekonomi. Dengan penguatan kapasitas inovasi akan dapat meningkatkan efisiensi produksi, pengembangan dan inovasi produk. Selanjutnya penerapan ekonomi hijau dan prinsip ekonomi sirkular akan mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca. Dengan demikian penguatan daya saing ekonomi dan iklim investasi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
13. 4.Tata Kelola Pemerintahan Dinamis dan Kolaboratif Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah isu transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal, berorientasi hasil yang berdampak pada masyarakat. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan dan kolaboratif dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan, dengan meningkatkan kualitas kebijakan publik didukung dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi serta sumber daya aparatur yang semakin berintegritas, serta proses pencapaian tujuan pembangunan yang efektif dan efisien dengan melakukan pengendalian berbasis risiko. Transformasi tata kelola pemerintahan menjadi pendorong agar akselerasi pembangunan dua puluh tahun ke depan lebih cepat.
14. 5.Keberlanjutan lingkungan hidup serta antisipasi perubahan iklim dan bencana Keberlanjutan lingkungan hidup serta antisipasi perubahan iklim dan bencana menjadi salah satu isu strategis pembangunan Banyumas dua puluh tahun ke depan. Isu ini tidak terlepas dari peningkatan jumlah penduduk, perubahan kondisi daya dukung dan daya tampung yang saat ini mulai terlampaui, penurunan kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim, dan bahaya bencana di wilayah kabupaten Banyumas. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Banyumas selain memiliki potensi kekayaan alam juga memiliki bahaya bencana, dengan tingkat risiko bencana sedang di sebagian besar wilayah. Upaya adaptasi terhadap kondisi geografis tersebut dilakukan melalui peningkatan ketahanan daerah dan mengurangi kerentanan bencana, sehingga diharapkan tingkat risiko bencana bisa menurun. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik diperlukan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, mempertahankan fungsi dan daya dukung lingkungan dalam menyediakan pangan dan air untuk generasi sekarang dan yang akan datang, serta menurunkan emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca sebagai penyumbang perubahan iklim cenderung meningkat dengan kontribusi tertinggi dari peningkatan penggunaan energi untuk proses produksi dan transportasi. Perubahan iklim diklaim telah meningkatkan kejadian bencana, terutama bencana hidrometeorologi. Peningkatan sampah dan limbah domestik, serta proses produksi yang tidak ramah lingkungan akan mempengaruhi kualitas lingkungan. Peningkatan sampah rumah tangga dan sampah spesifik masih menjadi tantangan ke depan. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah spesifik perlu ditingkatkan dengan peningkatan sarana prasarana dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Keberlanjutan lingkungan akan mempengaruhi keberlanjutan hidup manusia dan pembangunan. Maka menjadi penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, serta mengantisipasi perubahan iklim dan bencana untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan melindungi kehidupan manusia.
15. 6.Pengembangan wilayah dan peningkatan daya saing infrastruktur yang merata dan berkelanjutan Isu strategis lainnya berkaitan dengan upaya memperkuat perekonomian daerah dan mengurangi kesenjangan wilayah adalah pengembangan wilayah dan peningkatan daya saing infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Permasalahan pemerataan pembangunan yang diindikasikan dengan tingginya angka kemiskinan dapat diatasi salah satunya dengan pendekatan pemerataan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang berdaya saing menjadi faktor penting dalam peningkatan perekonomian daerah dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Penyediaan infrastruktur juga diperuntukkan bagi seluruh masyarakat termasuk untuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus untuk mendukung aktivitas masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur tersebut tetap berprinsip pada infrastruktur yang lebih ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Sebagai pedoman pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur, Revisi RTRW telah menetapkan rencana struktur dan pola ruang dengan indikasi program untuk jangka waktu dua puluh tahun mendatang untuk mewujudkan pengembangan wilayah dan pemerataan infrastruktur. Pengembangan wilayah melalui pembangunan pusat-pusat kegiatan merupakan upaya pemerataan pembangunan. Perwujudan sentra- sentra unggulan daerah diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penikmat dan pelaku pembangunan. Pembangunan Banyumas 2025-2045 juga adalah dalam rangka mendukung pencapaian cita-cita besar Bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045, dengan visi pembangunan Indonesia tahun 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, serta mendukung visi Jawa Tengah 2025-2045 yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah yaitu diarahkan pada cita-cita Jawa Tengah Maju, Mandiri, Sejahtera, Berbudaya, Dan Berkelanjutan. Pembangunan daerah dua puluh tahun kedepan adalah dalam rangka menghadapi dinamika global dan nasional yang berpengaruh terhadap pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya, sehingga diperlukan respon terhadap dinamika yang cepat melalui percepatan pembangunan dengan pendekatan transformasi dalam setiap aspek pembangunan. Landasan transformasi adalah ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan kerangka implementasi transformasi adalah mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkualitas, yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Banyumas. Dengan landasan berpikir tersebut, serta mempertimbangkan berbagai pencapaian pembangunan daerah periode sebelumnya, potensi daerah, permasalahan pembangunan daerah, isu dan tantangan global maupun daerah, maka ditetapkan pembangunan daerah Banyumas 2025- 2045 diarahkan pada cita-cita Banyumas menjadi “H E B A T” yaitu Harmoni bErkelanjutan, Berdaya saing maju, mAndiri berbudaya sejahTera. Cita-cita ini menjadi visi pembangunan Banyumas 2025-2045 yang dituangkan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 yang digambarkan dalam logframe pembangunan Banyumas 2025-2045 pada Gambar 4.1. Logframe pembangunan Banyumas menggambarkan bahwa cita- cita Banyumas 2045 adalah menjadi Banyumas yang “H E B A T” dimana Pencapaian cita-cita pembangunan Banyumas dilandasi oleh masyarakat yang mandiri berbudaya, untuk dapat berdaya saing maju menuju masyarakat sejahtera dengan tetap menjaga harmoni dan keberlanjutan. Sumber : Tim Penyusun, 2024 Gambar 4.1. Logframe Pembangunan Banyumas 2025-2045 4.2. Visi Daerah 2025-2045 Visi Daerah Banyumas Tahun 2025-2045 adalah: Banyumas “H E B A T” yaitu Harmoni bErkelanjutan, Berdaya saing maju, mandiri berbudayA sejahTera Penjabaran visi Banyumas HEBAT 2025-2045 adalah sebagai berikut: Harmoni bErkelanjutan merupakan upaya menjawab tantangan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, perubahan iklim, serta kondisi wilayah yang rawan bencana. Harmoni pembangunan menyelaraskan pemenuhan kebutuhan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan daya dukung lingkungan, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan, pada pilar sosial pembangunan berkelanjutan akan menciptakan pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas yang semakin baik. Pada pilar ekonomi pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, infrastruktur yang memadai, energi bersih dan terjangkau dengan pemanfaatan sumber daya alam yang dan sistem produksi yang semakin efisien. Pada pilar lingkungan pembangunan berkelanjutan mampu mengelola sumber daya alam dan lingkungan sebagai penyangga kehidupan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Sedangkan pada pilar kelembagaan pembangunan berkelanjutan mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif. Berdaya saing maju merupakan perwujudan Banyumas sebagai daerah dan masyarakat yang unggul dibandingkan dengan daerah lainnya, berkembang dengan peradaban modern, inovatif, tangguh, dan menjadi lebih baik. Banyumas yang berdaya saing dan maju memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif untuk terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan di segala bidang berbasis riset, penguasaan teknologi dan inovasi serta mengoptimalkan kemampuan daerah melakukan perubahan besar secara menyeluruh. mAndiri berbudayA sejahTera pada tahun 2045 merupakan perwujudan Banyumas dengan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki kemandirian serta menjadikan nilai-nilai budaya Banyumas sebagai jati diri dan karakter dalam pembangunan serta memiliki kemampuan ekonomi yang berkecukupan sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian Banyumas HEBAT adalah Kabupaten Banyumas 2045 yang modern dan tangguh, inovatif dan terus tumbuh dengan basis kekayaan sumber daya alam, sosial, budaya, dan ekonomi dalam tatanan masyarakat yang berbudaya, mandiri dan sejahtera dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian pembangunan. Untuk mewujudkan visi Banyumas HEBAT dirumuskan sasaran visi sebagai berikut: Sumber : Tim Penyusun, 2024 Gambar 4.2. Sasaran Visi Kabupaten Banyumas 2025-2045 Tabel 4.1. Sandingan Visi, Sasaran Visi, Indikator dan Target Sasaran Visi Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 VISI NASIONAL INDONESIA EMAS 2045 SASARAN VISI NASIONAL VISI PROV JATENG 2045 SASARAN VISI PROVINSI VISI KABUPATEN BANYUMAS 2045 SASARAN VISI KABUPATEN BANYUMAS INDIKATOR SASARAN VISI KABUPATEN BANYUMAS SATUAN BASELINE

(2025)TARGET TAHAP I (2025-2029) TARGET TAHAP II (2030-2034) TARGET TAHAP III (2035-2039) TARGET TAHAP IV (2040- 2045) SUMBER DATA Maju (Berdaya, Modern, Tangguh, Inovatif, Adil) Daya saing SDM meningkat Sejahtera Berbudaya Peningkatan daya saing sumber daya manusia MANDIRI BERBUDAYA Menuju SEJAHTERA

1.Peningkatan kualitas SDM
1.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) % 75,5 77,2 79,8 82,41 85,01 BPS Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
2.Penurunan Kemiskinan dan ketimpangan
2.Tingkat Kemiskinan % 11,00- 9,93 10,17-8,24 7,10-5,17 4,03–2,10 0,60 – 0,00 BPS
3.Distribusi Pengeluaran % 17,72-17,92 17,72-18,96 18,96-20.51 20.51-21,72 21,72-23,92 BPS VISI NASIONAL INDONESIA EMAS 2045 SASARAN VISI NASIONAL VISI PROV JATENG 2045 SASARAN VISI PROVINSI VISI KABUPATEN BANYUMAS 2045 SASARAN VISI KABUPATEN BANYUMAS INDIKATOR SASARAN VISI KABUPATEN BANYUMAS SATUAN BASELINE

(2025)TARGET TAHAP I (2025-2029) TARGET TAHAP II (2030-2034) TARGET TAHAP III (2035-2039) TARGET TAHAP IV (2040- 2045) SUMBER DATA Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Pendapatan per kapita setara negara maju Maju Peningkatan pendapatan per kapita BERDAYA SAING MAJU

3.Peningkatan pendapatan per Kapita
4.PDRB per Kapita Juta Rp./ Kapita/ th 40,69-40,97 40,69-78,29 87,69-125,3 134,7-172,3 194,73-228,71 BPS Berdaulat (ketahanan, kesatuan, mandiri, aman) Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat Kepemimpin an dan pengaruh dunia internasional meningkat
4.Peningkatan daya saing daerah
5.Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Indeks 3,58 3,83 4,08 4,33 5,00 Bappeda litbang Berkelanjutan (Lestari & Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Sosial, Lingkungan) Intensitas emisi GRK menuju net zero emission Berkelanjutan Penurunan emisi GRK menuju net zero emission HARMONI BERKELANJUT AN
5.Keseimbangan pembangunan dan kelestarian lingkungan
6.Penurunan emisi GRK Kumulatif TonCO2eq259.253,76 1.676.081,28 4.626.484,49 9.698.365,41 20.662.077,78 DLH Sumber : Tim Penyusun, 2024 4.3. Misi Daerah 2025-2045 Untuk mewujudkan visi pembangunan Banyumas “H E B A T” yaitu Harmoni bErkelanjutan, Berdaya saing maju, mAndiri berbudayA menuju sejahTera pada tahun 2045 dilaksanakan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah. ` Sumber : Tim Penyusun, 2024 Gambar 4.3. Misi Kabupaten Banyumas 2025-2045 Misi 1. Mewujudkan Transformasi Sosial Transformasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas SDM serta menurunnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Banyumas diupayakan melalui pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, serta peningkatan perlindungan sosial masyarakat sehingga tercapai SDM Banyumas yang sehat, cerdas, kreatif, berkarakter dan memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan serta mampu memanfaatkan peluang, sehingga dapat mandiri, berdaya saing, unggul dan berperan aktif dalam pembangunan. Misi 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Transformasi ekonomi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah melalui perekonomian yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan dengan perluasan kesempatan kerja ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan yang semakin merata dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transformasi ekonomi akan mendorong terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan, yaitu perekonomian yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, memiliki nilai tambah yang tinggi dan berkelanjutan, menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan berusaha, serta mendorong pemerataan pendapatan. Perekonomian yang berdaya saing diwujudkan melalui pengembangan Iptek, inovasi produk, dan peningkatan nilai tambah ekonomi, serta penerapan ekonomi hijau; menerapkan digitalisasi; dan integrasi ekonomi domestik dan global untuk efisiensi perdagangan. Peningkatan daya saing dan nilai ekonomi daerah didorong dengan peningkatan produktivitas dan kontribusi sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki kecenderungan nilai tambahnya terus meningkat menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi, terutama dengan menggerakkan sektor-sektor potensial daerah serta meningkatkan kompetensi SDM sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri agar dapat meningkatkan serapan tenaga kerja. Sektor potensial daerah Banyumas yang sampai saat ini memberikan kontribusi cukup besar pada perekonomian Banyumas yaitu sektor pertanian (dalam arti luas), sektor industri pengolahan, sektor perdagangan. Sektor pertanian didorong untuk menuju agribisnis atau mampu menuju hilirisasi, didukung dengan digitalisasi ekonomi, serta berbasis pada riset dan inovasi dan mendukung sektor lainnya seperti sektor pariwisata, dan industri. Sebagai proses yang memberikan nilai tambah, hilirisasi dan agribisnis di bidang pertanian menjadi salah satu kunci peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya petani. Selain itu didorong pengembangan koperasi dan UMKM sebagai penggerak ekonomi dan pengembangan ekonomi kreatif dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Peningkatan daya saing ekonomi juga diarahkan dengan menerapkan ekonomi hijau yaitu model pembangunan ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang berbasis sumber daya alam dan ramah lingkungan (green investment), infrastruktur yang ramah lingkungan (infrastruktur hijau), dan pekerjaan yang ramah lingkungan dan menyerap tenaga kerja lokal (green jobs) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Misi 3. Mewujudkan Transformasi Tata kelola Pemerintahan Transformasi tata kelola pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan pelayanan umum di kabupaten Banyumas yang belum optimal dengan ditunjukkan dengan terwujudnya tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif. Transformasi tata kelola pemerintahan menjadi penting dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif dan akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dan kolaboratif, senantiasa bergerak cepat, tanggap dalam menghadapi situasi maupun gejolak apapun dan dapat langsung beradaptasi pada segala bentuk perubahan yang terjadi (lebih agile) dengan tetap menjaga integritas semakin kuat. Birokrasi yang dinamis tercermin dari pelayanan publik yang semakin berkualitas, manajemen organisasi dan proses bisnis yang semakin adaptif dan berorientasi pada hasil, kelembagaan yang efektif, meningkatnya pendapatan daerah dan sumber pembiayaan alternatif lainnya, digitalisasi tata kelola pemerintahan, manajemen sumber daya aparatur yang efektif dan efisien, regulasi, pengawasan yang independen dan berintegritas, pengembangan budaya kerja, pola pikir birokrasi, serta komitmen. Birokrasi kolaboratif juga menjadi hal penting untuk diwujudkan dalam konteks membangun tata kelola pemerintahan yang dinamis. Hal tersebut didasari karena adanya dependensi antardaerah yang pada akhirnya akan semakin besar. Tidak hanya kolaborasi antardaerah, kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya pun perlu semakin diperkuat agar tujuan pembangunan daerah dapat dicapai. Misi 4. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya Ketahanan sosial budaya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas SDM yang ditunjukkan dengan meningkatnya ketahanan budaya dan meningkatnya ketahanan keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif. Ketahanan sosial budaya yang merupakan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan yang cepat, dan memanfaatkan peluang yang timbul menjadi sebuah keunggulan dalam mencapai tujuan pembangunan. Dalam konteks pembangunan kebudayaan ketahanan sosial budaya didefinisikan sebagai kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat. Ketahanan sosial budaya ditunjukan dengan dipraktekkannya pengetahuan dan budaya dalam kehidupan sosial sehingga terbentuk masyarakat kohesif dan modal sosial untuk pembangunan. Ketahanan sosial dilandasi dari ketahanan keluarga yaitu keluarga yang berkualitas, serta kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, sehingga menjadi pondasi awal untuk terbentuknya sumber daya manusia yang berbudaya, tangguh dan dapat berperan aktif dalam pembangunan. Sedangkan ketahanan budaya dimulai dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya Banyumas yang luhur, baik dan selaras dengan nilai-nilai agama, untuk dijadikan sebagai jati diri dan karakter yang diterapkan dalam bermasyarakat dan pembangunan, agar masyarakat dan pemerintah kabupaten Banyumas mampu mengatasi dampak dari perubahan yang dapat melemahkan masyarakat. Misi 5. Mewujudkan Ketahanan Ekologi Ketahanan ekologi bertujuan untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, menjaga kualitas lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana. Pembangunan jangka panjang yang akan datang menghadapi kecenderungan penurunan daya dukung air dan daya dukung pangan, kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim dan bencana menjadi ancaman bagi keberlanjutan generasi dan keberlanjutan pembangunan. Untuk mewujudkan ketahanan ekologi dilaksanakan melalui peningkatan ketahanan air dan pangan, serta lingkungan hidup berkualitas dan resiliensi terhadap bencana, serta perubahan iklim. Misi 6. Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkualitas Pembangunan wilayah yang merata dan berkualitas diwujudkan melalui kebijakan tata ruang dan pertanahan, pengelolaan infrastruktur dan perkotaan, pembangunan desa dan pusat-pusat pertumbuhan, dban pembangunan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung transformasi sosial dan transformasi ekonomi. Sebagai kerangka implementasi transformasi pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dengan mendorong pengembangan wilayah serta meningkatkan daya saing infrastruktur. Pembangunan wilayah yang merata dan berkualitas perlu dilakukan agar dapat mendorong terwujudnya pengembangan wilayah dan dan sarana prasarana yang terstruktur sesuai dengan potensi dan permasalahan wilayah. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah dalam hal distribusi barang dan jasa, serta upaya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, terutama dengan penyediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dan sesuai dengan standar, peningkatan pelayanan transportasi melalui peningkatan keselamatan transportasi, pengembangan simpul dan jaringan transportasi, serta integrasi antar moda transportasi. Infrastruktur lainnya yang menjadi penting untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah infrastruktur sumber daya air terutama untuk penyediaan air baku, jaringan listrik, energi, komunikasi dan informasi. Penyediaan infrastruktur bagi masyarakat juga menjadi salah satu prasyarat bagi mendukung aktivitas masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama untuk penyediaan perumahan, permukiman, air minum aman, dan sanitasi layak. Pembangunan infrastruktur tersebut tetap berprinsip pada infrastruktur yang ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Sumber : Tim Penyusun, 2024 Gambar 5.1. Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas 2025-2045 Visi Misi Arah Kebijakan 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 Banyumas 2045HEBATHarmonibErkelanjutan,Berdaya saingmaju, mandiriberbudayAsejahTera 1. Terwujudnyatransformasi sosial Peningkatan pemenuhan pelayanan kesehatan untuksemua, pemerataan layanan pendidikan bermutu, sertapenguatan pelayanan perlindungan sosial. Akselerasi peningkatan kualitas hidup dandaya saing sumber daya manusia melaluipeningkatan kualitas pelayanan kesehatanuntuk semua, serta pelayanan pendidikandan perlindungan sosial secara inklusif. Penguatan kualitas hidup dan daya saing sumberdaya manusia melalui keberlanjutan pelayanankesehatan untuk semua, serta pelayananpendidikan dan perlindungan sosial secara inklusif Terwujudnya sumber daya manusia yangberdaya saing dan sejahtera secara inklusifdan berkelanjutan. 2. Terwujudnyatransformasi ekonomi Penguatan pondasi transformasi ekonomi denganpembangunan infrastruktur pendukung perekonomianmeliputi fisik dan digital, pembuatan regulasi yang hijaudan adaptif untuk pengembangan produk yang memilikinilai tambah ekonomi tinggi berbasis IPTEK dan riset,serta pengembangan sumber daya manusia untukmelandasi pertumbuhan ekonomi yang inklusifberkelanjutan. Akselerasi transformasi ekonomi yang inklusifdan berkelanjutan melalui optimalisasi peranIPTEK dan Inovasi dalam pengembangankualitas dan diversifikasi produk bernilaitambah tinggi, penerapan ekonomi sirkular,digitalisasi dan modernisasi produksi, danpenguatan jaringan ekonomi lokal, sertapemberdayaan tenaga kerja lokal. Pemantapan transformasi ekonomi yang inklusifdan berkelanjutan melalui penerapan inovasi danIPTEK berkelanjutan dalam peningkatan nilaitambah ekonomi, penguatan jaringan ekonomiantarwilayah, penerapan ekonomi sirkular,memperluas akses pasar, dan peningkatankapabilitas tenaga kerja untuk memantapkanakselerasi ekonomi serta mengembangkanekosistem ekonomi yang inklusif danberkelanjutan Terwujudnya perekonomian yang berdayasaing, inklusif, dan berkelanjutan 3. Terwujudnyatransformasi tatakelola Peningkatan efektivitas kelembagaan perangkat daerah,kualitas kebijakan, kualitas SDM Aparatur, akuntabilitaskinerja, dan sistem pengendalian internal pemerintah,serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi Percepatan peningkatan efektivitaskelembagaan perangkat daerah, kualitaskebijakan, kualitas SDM Aparatur,akuntabilitas kinerja, dan sistem pengendalianinternal pemerintah, serta pelayanan publikberbasis teknologi informasi Pemantapan peningkatan efektivitas kelembagaanperangkat daerah, kualitas kebijakan, kualitasSDM Aparatur, akuntabilitas kinerja, dan sistempengendalian internal pemerintah, serta pelayananpublik berbasis teknologi informasi Terwujudnya tata kelola pemerintahan yangdinamis, profesional, dan berintegritas,serta kesinambungan pembangunan 4. Terwujudnyaketahanan sosialbudaya Peningkatan pembangunan keluarga, kesetaraangender, dan pembangunan kebudayaan Percepatan peningkatan pembangunankeluarga, kesetaraan gender, danpembangunan kebudayaan Pemantapan peningkatan pembangunan keluarga,kesetaraan gender, dan pembangunan kebudayaan Perwujudan ketahanan sosial budaya denganmeningkatnya kualitas keluarga, kesetaraangender, pembangunan kebudayaan 5. Terwujudnyaketahanan ekologi Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup,ketahanan pangan dan air, serta ketahanan terhadapperubahan iklim dan bencana Percepatan peningkatan kualitas pengelolaanlingkungan hidup, ketahanan pangan dan air,serta ketahanan terhadap perubahan iklimdan bencana Pemantapan peningkatan kualitas pengelolaanlingkungan hidup, ketahanan pangan dan air,serta ketahanan terhadap perubahan iklim danbencana Perwujudan ketahanan ekologi denganmeningkatnya kualitas lingkungan hidup,ketahanan pangan dan air, serta ketahananterhadap perubahan iklim dan bencana 6. Pembangunan wilayahyang merata danberkualitas Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah dansarana prasarana Percepatan pemerataan pembangunanwilayah dan sarana prasarana Pemantapan pemerataan pembangunan wilayahdan sarana prasarana Perwujudan pembangunan wilayah dansarana prasarana yang merata danberkualitas 5.2. Sasaran Pokok Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level impact dan bersifat progresif. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 ditetapkan 9 (sembilan) sasaran pokok. Pencapaian sasaran pokok diukur dengan indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045. Sasaran pokok dan indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut. 5.2.1. Meningkatnya kualitas hidup serta daya saing SDM Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup serta daya saing sumber daya manusia dilaksanakan melalui arah pembangunan sebagai berikut: Arah Pembangunan (AP) 1. Kesehatan untuk semua Untuk meningkatkan kualitas hidup serta daya saing SDM dengan arah pembangunan kesehatan untuk semua di Kabupaten Banyumas dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan mewujudkan masyarakat Banyumas yang sehat, mandiri, produktif serta unggul melalui:
1.Upaya transformatif super prioritas (game changer) restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga kesehatan seperti tenaga medis, dan tenaga kesehatan lainnya; investasi pelayanan kesehatan primer; penuntasan stunting; serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta) meliputi arah kebijakan:

a.Perluasan upaya promotif dan preventif antara lain mencakup deteksi dini, vaksinasi serta pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap serta pembudayaan perilaku hidup sehat.;
b.Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan eliminasi penyakit menular melalui penemuan kasus dan pengobatan secara masif;
c.Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan,
d.Penanggulangan permasalahan gizi melalui peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, serta percepatan penurunan stunting;
e.Peningkatan layanan ibu, anak dan usia lanjut, dan kesehatan mental;
f.Penguatan kapasitas SDM kesehatan untuk mewujudkan SDM kesehatan yang memadai, handal, berkualitas, kompeten, dan responsif melalui pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan serta perluasan pembinaan, pengawasan, dan pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.
1. 2.Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan:
a.Peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
b.Peningkatan pemberdayaan pada masyarakat melalui peningkatan kemitraan kesehatan, penyehatan lingkungan, peningkatan literasi kesehatan.
c.Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan
1. 3.Mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif, dengan arah kebijakan:
a.penyediaan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi,
b.penguatan riset, data, dan informasi, serta penerapan inovasi dan teknologi di bidang kesehatan,
c.penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan,
d.pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman dengan sertifikasi yang optimal, serta
e.pengendalian dan pengawasan sebaran kefarmasian, alat kesehatan, dan makanan minuman. Tabel 5.2. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 Meningkatnya Kualitas Hidup Serta Daya Saing SDM Arah Pembangunan Kesehatan Untuk Semua MISI SASARAN POKOK ARAH PEMBANGUNA N NO INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN SATUAN TARGET BASELINE

(2025)TAHAP I 2025 - 2029 TAHAP II 2030 - 2034 TAHAP III 2035 - 2039 TAHAP IV 2040 - 2045 Sumber Data Misi 1. Terwujudnya Transformasi Sosial

1.Meningkatnya kualitas hidup serta daya saing SDM
1.Kesehatan untuk semua 1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 74,51 75,99 76,96 78,05 80,59 BPS 2 Jumlah Kasus Kematian Ibu Kasus 18 17 14 10 3 Dinkes 3 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita % 14,11 9,75 7,3 5,6 3,95 Dinkes 4 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) % 98 100 100 100 100 Dinkes 5 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) % 92 95 95 95 95 Dinkes 6 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional % 98,45 99,00 99,50 99,50 99,50 Dinkes Sumber : Tim Penyusun, 2024 Arah Pembangunan (AP) 2. Pendidikan berkualitas secara inklusif Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup serta daya saing SDM, arah pembangunan pendidikan berkualitas secara inklusif di Kabupaten Banyumas dua puluh tahun ke depan diarahkan pada pemenuhan pelayanan pendidikan yang inklusif untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, kreatif, berkarakter, mandiri, produktif serta unggul berdaya saing, melalui:
1.Pemerataan akses pendidikan dengan upaya transformatif super prioritas (game changer) percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah serta 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) bagi semua lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan melalui :

a.penguatan layanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di seluruh wilayah
b.peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar diseluruh wilayah
c.pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan yang berkualitas di seluruh wilayah melalui distribusi dan pemberian insentif guru dan tenaga kependidikan
d.perluasan bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa tidak mampu
e.pemberian prioritas layanan pendidikan pada area blank spot
f.Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
1. 2.Penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan berkeadilan dengan :
a.upaya transformatif super prioritas (game changer) peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan serta restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan seperti guru.
b.penguatan kurikulum pendidikan secara adaptif berbasis soft skill dan karakter, digital dan teknologi informasi, STEAM
c.peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan serta penguatan revitalisasi dan relevansi pendidikan dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) berbasis potensi dan keunggulan daerah, digital dan teknologi informasi, serta berorientasi pada kompetensi STEAM
d.Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
e.Peningkatan kecakapan literasi dan numerasi
f.Penerapan pendidikan berkarakter
g.pencegahan perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi
h.penerapan pendidikan budaya banyumas sebagai muatan lokal di pendidikan dasar. Tabel 5.3. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 Meningkatnya Kualitas Hidup Serta Daya Saing SDM Arah Pembangunan Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif MISI SASARAN POKOK ARAH PEMBANGUN AN NO INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN SATUAN TARGET BASELINE

(2025)TAHAP I 2025 - 2029 TAHAP II 2030 - 2034 TAHAP III 2035 - 2039 TAHAP IV 2040 - 2045 Sumber Data Misi 1. Terwujudny a Transformasi Sosial 1.Meningkatnya kualitas hidup serta daya saing SDM

2.Pendidikan berkualitas secara inklusif 7 Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):

a.Literasi Membaca SD/Sederajat % 76 76,25 76,5 76,75 77 Kemendikbud- ristek/Dindik
b.Literasi Membaca SMP/Sederajat % 79 80,21 82,48 84,75 87,02 Kemendikbud- ristek/Dindik
c.Numerasi SD/Sederajat % 64 67,65 72,31 76,98 81,65 Kemendikbud- ristek/Dindik
d.Numerasi SMP/Sederajat % 72 72,78 74,38 75,99 77,60 Kemendikbud- ristek/Dindik 8 Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun Tahun 9,23 9,71 9,89 10,63 11,55 Dindik 9 Harapan Lama Sekolah Tahun 13,55 14,16 14,76 15,36 15,96 Dindik 10 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi % 7,75 8,50 9,06 9,94 10,76 BPS / Dindukcapil 11 Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun % 82,45 82,50 82,55 82,60 82,64 BPS Sumber : Tim Penyusun, 2024 Arah Pembangunan (AP) 3. Perlindungan sosial yang adaptif Arah pembangunan perlindungan sosial adaptif ditujukan untuk memastikan akses yang lebih luas jaringan perlindungan sosial baik bantuan sosial, jaminan sosial maupun program pemerintah lainnya, sehingga dapat mencegah, mengurangi dan menangani kerentanan sosial serta meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Banyumas, dengan arah kebijakan:
1. 1.Upaya transformatif super prioritas (game changer) penuntasan kemiskinan dengan satu sistem data kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. 2.Penguatan sistem jaminan sosial dengan meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran dalam pemberian jaminan sosial terutama jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga dapat lebih tepat menjangkau kelompok masyarakat yang rentan sosial.
3. 3.Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial secara inklusif mencakup bantuan dan jaminan sosial bagi kelompok rentan sosial seperti anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya serta layanan jaminan sosial bagi pekerja.
4. 4.Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau, Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan sanitasi, Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
5. 5.Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi warga rentan sosial melalui pelatihan atau pendidikan keterampilan dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri
6. 6.Penguatan kelembagaan perlindungan sosial dalam pengelolaan serta pemanfaatan data, perencanaan dan pembiayaan maupun pelaksanaan program sehingga upaya perlindungan sosial dapat lebih efektif. Tabel 5.4. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 Meningkatnya Kualitas Hidup serta Daya Saing SDM Arah Pembangunan Perlindungan Sosial yang Adaptif MISI SASARAN POKOK ARAH PEMBANGUNAN NO INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN SATUAN TARGET BASELINE

(2025)TAHAP I 2025 - 2029 TAHAP II 2030 - 2034 TAHAP III 2035 - 2039 TAHAP IV 2040 - 2045 Sumber Data Misi 1. Terwujudnya Transformasi Sosial

1.Meningkatn ya kualitas hidup serta daya saing SDM
3.Perlindungan sosial yang adaptif 12 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan % 75 77,5 85 92,5 100 Dinakerkop UKM 13 Tingkat Kemiskinan % 11,00- 9,93 10,17-8,24 7,10-5,17 4,03–2,10 0,60 – 0,00 BPS 14 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia % 17,72-17,92 17,72-18,96 18,96-20.51 20.51-21,72 21,72-23,92 BPS Sumber : Tim Penyusun, 2024 5.2.2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan Untuk mewujudkan perekonomian yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan, melalui arah pembangunan sebagai berikut : Arah Pembangunan (AP) 4. Iptek, inovasi, nilai tambah ekonomi dan penerapan ekonomi hijau Arah Pembangunan Iptek, inovasi, nilai tambah ekonomi dan penerapan ekonomi hijau di Banyumas dua puluh tahun ke depan yaitu dengan mendorong penggunaan IPTEK dan Inovasi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal serta meningkatkan nilai tambah produk sektor ekonomi yang berkontribusi besar meliputi industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian, serta sektor yang memiliki pengaruh luas antara lain jasa lainnya, pariwisata dan ekonomi kreatif, mendukung percepatan nilai tambah ekonomi dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar terwujud pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Arah kebijakan yang dilaksanakan adalah:
1.Upaya transformatif super prioritas (game changer) yaitu:

a.peningkatan anggaran IPTEKIN menuju komersialisasi hasil IPTEKIN oleh industri.
b.Peningkatan nilai tambah (hilirisasi) sektor industri berbasis produk pertanian potensial, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
c.Integrasi infrastruktur konektivitas (jalan, terminal, dan lainnya) dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
1. 2.Pemberian kemudahan perizinan, akses ke pembiayaan ramah lingkungan, dukungan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal atau non fiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (ekonomi yang berdampak luas dan mendorong pemerataan seperti sektor pertanian, perikanan, dan industri), sektor ekonomi hijau (sektor lain yang menerapkan ekonomi hijau), dan energi baru dan terbarukan.
2. 3.Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan yang terintegrasi melalui pengembangan kawasan pertanian, modernisasi sarana produksi pertanian dan perikanan, implementasi inovasi dan teknologi serta penyediaan infrastruktur terintegrasi.
3. 4.Penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan aktivitas pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
4. 5.Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani, pembudidaya ikan, dan nelayan kecil guna meningkatkan produktivitasnya.
5. 6.Perluasan akses pembiayaan kredit usaha terutama bagi petani, pembudidaya ikan dan nelayan kecil.
6. 7.Pengembangan closed loop model pertanian dan perikanan yaitu model kemitraan agribisnis hulu sampai hilir yang dikembangkan dalam ekosistem yang berbasis digital, teknik budidaya sistem logistik yang baik, serta jaminan pasar dan harga yang bersaing, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pendampingan proses budidaya dan kepastian akses pasar dengan penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, pembudidaya ikan dan nelayan kecil, serta penguatan kolaborasinya dengan jaringan pasar dan lembaga keuangan.
7. 8.Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan peruntukan industri.
8. 9.Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan.
9. 10.Peningkatan daya tarik pariwisata dengan Membangun citra, karakter, dan jati diri perkotaan, penataan dan penguatan daya tarik wisata secara kolaboratif dan partisipatif, serta penguatan pemasaran pariwisata.
10. 11.Peningkatan nilai tambah (hilirisasi) komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi, inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis pada Koperasi dan UMKM.
11. 12.Peningkatan keterkaitan UMKM dan industri baik domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
12. 13.Penguatan jaringan pemasaran domestik dan global melalui kerja sama regional maupun kerjasama internasional lainnya.
13. 14.Penguatan inovasi dan skala pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan prestasi olahraga dalam diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata yang disesuaikan dengan preferensi wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara
14. 15.Penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, dengan dukungan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular, digitalisasi dan kemajuan teknologi, peningkatan SDM dan UMKM pariwisata berdaya saing global dan penguatan promosi pariwisata
15. 16.Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya, seni, dan intelektual yang didukung talenta dan infrastruktur, pengembangan ruang ekonomi kreatif, klaster ekonomi kreatif dan digital, serta penguatan kelembagaan ekonomi kreatif.
16. 17.Peningkatan kinerja BUMD serta kolaborasi BUMD dengan BUMD lain, swasta, dan masyarakat.
17. 18.Percepatan untuk pemantapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan dan penyediaan SDM yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia usaha.
18. 19.Implementasi kebijakan ekonomi hijau melalui pengembangan transportasi ramah lingkungan dan penerapan kebijakan ekonomi sirkular.
19. 20.Perluasan sasaran serta diversifikasi pendidikan dan pelatihan digital dan kewirausahaan bagi penduduk usia kerja secara inklusif sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
20. 21.Penerapan digitalisasi sistem pembayaran secara inklusif.
21. 22.Peningkatan peran dan kemampuan UMKM dalam e-commerce domestik dan global. Tabel 5.5. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan Arah Pembangunan Iptek, Inovasi, Nilai Tambah Ekonomi dan Penerapan Ekonomi Hijau MISI SASARAN POKOK ARAH PEMBANGUNAN NO INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN SATUAN TARGET BASELINE

(2025)TAHAP I 2025 - 2029 TAHAP II 2030 - 2034 TAHAP III 2035 - 2039 TAHAP IV 2040 - 2045 Sumber Data Misi 2. Terwujudnya Transformasi Ekonomi

2.Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan
4.Iptek, inovasi, nilai tambah ekonomi dan Penerapan ekonomi hijau 15 PDRB per Kapita Juta Rp./ Kapita/ th 40,69-40,97 40,69-78,29 87,69-125,3 134,7-172,3 194,73- 228,71 BPS 16 Nilai PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Juta Rupiah 9.098.964 11.521.127 14.548.832 17.576.536 21.209.781 BPS 17 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum % 3,50 4,5 5,5 6,5 7,09 BPS 18 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Orang 350 1825 1900 1975 2050 Dinporabu dpar 19 Rasio PDRB Industri Pengolahan % 27,28 28,61 30,28 31,95 33,96 BPS MISI SASARAN POKOK ARAH PEMBANGUNAN NO INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN SATUAN TARGET BASELINE

(2025)TAHAP I 2025 - 2029 TAHAP II 2030 - 2034 TAHAP III 2035 - 2039 TAHAP IV 2040 - 2045 Sumber Data 20 Rasio Kewirausahaan Daerah % 4,56 5,35 6,33 7,32 8,51 Dinakerko p UKM 21 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB % 2,55 3,83 5,43 7,03 8,96 Dinaker kop UKM 22 Return on Asset (ROA) BUMD % 3,38 4,18 4,68 5,18 5,96 Bag Perekonom ian Setda 23 Kapabilitas Inovasi Angka 3,7 3,84 4,04 4,24 4,44 Bappedalitba ng 24 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,35-6,05 6,05-5,46 5,46-4,57 4,57-3,66 3,66-3,36 BPS 25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan % 48,73 52,73 56,73 60,73 64,93 BPS Sumber : Tim Penyusun, 2024 Arah Pembangunan (AP) 5. Transformasi digital Arah pembangunan transformasi digital adalah dengan mengoptimalkan pemerataan infrastruktur digital, digitalisasi dan modernisasi produksi, serta penyiapan SDM digital yaitu memiliki literasi serta kompetensi memanfaatkan teknologi digital, berkarakter, adaptif sehingga dapat berdaya saing memberikan dampak terhadap percepatan nilai tambah ekonomi dan penerapan ekonomi hijau. Upaya yang dilakukan adalah :

1.Upaya transformatif super prioritas (game changer) super platform untuk percepatan transformasi digital dan peningkatan SDM dengan kompetensi teknologi digital
2.Penguatan pemerintah yang mendukung digitalisasi melalui penyiapan infrastruktur pendukung dan SDM SPBE.
3.pembangunan smart city dan digitalisasi perdesaan (smart village) secara bertahap.
4.Percepatan literasi digital masyarakat.
5.Penciptaan ruang digital yang merata dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti anak- anak dan perempuan (online safety).
6.Pengembangan industri digital untuk penguatan sisi supply.
7.Pengembangan keterpaduan dan penguatan keamanan data untuk mengantisipasi dampak negatif digitalisasi. Tabel 5.6. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan Arah Pembangunan Transformasi Digital MISI SASARAN POKOK ARAH PEMBANGUNA N NO INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN SATUAN TARGET BASELINE

(2025)TAHAP I 2025 - 2029 TAHAP II 2030 - 2034 TAHAP III 2035 - 2039 TAHAP IV 2040 - 2045 Sumber Data Misi 2. Terwujudnya Transformasi Ekonomi

2.Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan Transformasi digital 26 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet % 75 83,71 89,71 92,71 95,71 Dinkominfo/ BPS Sumber : Tim Penyusun, 2024 Arah Pembangunan (AP) 6. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Arah kebijakan untuk mewujudkan perekonomian yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan dengan arah pembangunan Integrasi ekonomi domestik dan global di Banyumas dua puluh tahun ke depan adalah dengan meningkatkan nilai tambah produk potensial yang mampu bersaing di pasar global, pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi kemitraan baik dalam maupun antar daerah, serta memperluas pangsa pasar baik domestik maupun luar negeri. Upaya yang dilakukan yaitu :
1.Meningkatkan nilai tambah produk potensial untuk menjadi produk unggulan dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang efisien, dan penguatan daya saing pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada sesuai dengan potensi wilayah untuk menciptakan keunggulan kompetitif
2.Diversifikasi produk unggulan untuk ekspor global dan domestik
3.Pengembangan pariwisata alam dan budaya agar berdaya saing baik domestik maupun global.
4.Penguatan ekspor produk unggulan daerah,
5.Penguatan iklim kemitraan pasar produk unggulan daerah,
6.Penguatan sistem distribusi produk perdagangan
7.Pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat. Tabel 5.7. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan Arah Pembangunan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global MISI SASARAN POKOK ARAH PEMBANGUNA N NO INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN SATUAN TARGET BASELINE

(2025)TAHAP I 2025 - 2029 TAHAP II 2030 - 2034 TAHAP III 2035 - 2039 TAHAP IV 2040 - 2045 Sumber Data Misi 2. Terwujudnya Transformasi Ekonomi 2.Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan

6.Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 27 Pembentukan Modal Tetap Bruto % PDRB 35,67 36 36,5 37,0 37,72 Bag Perekonomia n Setda 28 Disparitas Harga % ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 Dinperinda g Sumber : Tim Penyusun, 2024 5.2.3. Terwujudnya tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif Arah kebijakan untuk mewujudkan tata kelola yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif dengan arah pembangunan sebagai berikut : Arah Pembangunan (AP) 7. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif Arah pembangunan regulasi dan tata kelola yang berintegrasi, adaptif dan kolaboratif di Banyumas dua puluh tahun ke depan adalah dengan meningkatkan implementasi reformasi birokrasi yang meliputi :
1.Penataan kelembagaan, perbaikan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
2.Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi dan kebijakan dengan memanfaatkan riset dan inovasi
3.Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko serta peningkatan efektivitas serta efisiensi pencapaian tujuan.
4.Peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas daerah dengan meningkatkan kualitas perencanaan, efisiensi anggaran, pemanfaatan monev serta data untuk memperkuat analisis dan penyempurnaan pelaporan kinerja di level Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
5.Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
6.Percepatan digitalisasi layanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat serta pelaksanaan penerapan dan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik
7.Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Banyumas, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Banyumas yang profesional dan bebas korupsi.
8.Peningkatan pengelolaan kepegawaian dan pengembangan karir ASN daerah berbasis sistem merit melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
9.Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
10.Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
11.Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
12.Peningkatan penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral yang valid dan dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpadu
13.Peningkatan kerja sama penyelenggaraan pemerintah untuk akselerasi pencapaian tujuan. Tabel 5.8. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 Terwujudnya Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif Arah Pembangunan Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif MISI SASARAN POKOK ARAH PEMBANGUNAN NO INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN SATUAN TARGET BASELINE

(2025)TAHAP I 2025 - 2029 TAHAP II 2030 - 2034 TAHAP III 2035 - 2039 TAHAP IV 2040 - 2045 Sumber Data Misi 3. Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan

3.Terwujudnya tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif
7.Regulasi dan tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif 29 Indeks Reformasi Birokrasi Angka 77,25 79 81 83 85 Setda 30 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Angka 3,5 4 4,25 4,35 4,5 Dinkominfo 31 Indeks Pelayanan Publik Angka 4,45 4,46 4,55 4,75 5,00 Setda / Menpan 32 Survei Penilaian Integritas Angka 80 80,5 80,75 81 81,25 penilaian dari KPK untuk Inspektorat 33 Indeks Reformasi Hukum Angka 60 65 72 80 90 Setda Sumber : Tim Penyusun, 2024 Arah Pembangunan (AP) 8. Ketentraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial Daerah Arah kebijakan untuk mewujudkan tata kelola yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif dengan arah pembangunan ketentraman dan ketertiban serta demokrasi substansial daerah di Banyumas dua puluh tahun ke depan adalah berfokus pada peningkatan sistem pengawasan menggunakan teknologi dan penguatan kapabilitas SDM melalui pelatihan serta penggunaan peralatan modern, peningkatan keamanan berbasis masyarakat dan kesiapsiagaan dalam pengelolaan bencana, serta peningkatan implementasi dan pengelolaan demokrasi substantif yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga memastikan keamanan dan kondusifitas lingkungan masyarakat Banyumas tanpa konflik. Tabel 5.9. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 Terwujudnya Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif Arah Pembangunan Ketentraman dan Ketertiban serta Demokrasi Substansial MISI SASARAN POKOK ARAH PEMBANGUNAN NO INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN SATUAN TARGET BASELINE

(2025)TAHAP I 2025 - 2029 TAHAP II 2030 - 2034 TAHAP III 2035 - 2039 TAHAP IV 2040 - 2045 Sumber Data Misi 3. Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan

3.Terwujudnya tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif
8.Ketentraman dan ketertiban serta Demokrasi substansial 34 Jumlah Kejadian Konflik SARA Kali 0 0 0 0 0 Kesbangpol Sumber : Tim Penyusun, 2024 Arah Pembangunan (AP) 9. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah Arah kebijakan untuk mewujudkan tata kelola yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif dengan arah pembangunan stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan untuk mengelola aspek-aspek makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kemampuan keuangan daerah kabupaten Banyumas. Upaya yang dilakukan yaitu :
1.Peningkatan literasi keuangan dan inovasi pelayanan yang dapat meningkatkan dana pihak ketiga
2.Penyusunan regulasi pendukung stabilitas ekonomi makro daerah
3.Pengendalian inflasi daerah
4.Perbaikan iklim investasi
5.Peningkatan promosi dan kerjasama dengan pihak luar untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. Tabel 5.10. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 Terwujudnya Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif Arah Pembangunan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah MISI SASARAN POKOK ARAH PEMBANGUNA N NO INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN SATUAN TARGET BASELINE

(2025)TAHAP I 2025 - 2029 TAHAP II 2030 - 2034 TAHAP III 2035 - 2039 TAHAP IV 2040 - 2045 Sumber Data Misi 3. Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan

3.Terwujudnya tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif
9.Stabilitas Ekonomi makro 35 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB % 0,79 1.42 2.21 3.01 3,96 BKAD / Bapenda 36 Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB % 29,5 30 30,5 31 31,5 Bag Perekonomi an Setda MISI SASARAN POKOK ARAH PEMBANGUNA N NO INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN SATUAN TARGET BASELINE

(2025)TAHAP I 2025 - 2029 TAHAP II 2030 - 2034 TAHAP III 2035 - 2039 TAHAP IV 2040 - 2045 Sumber Data 37 Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB % 30 31 32 33 34 Bag Perekonomi an Setda / BI/OJK/BPS Sumber : Tim Penyusun, 2024 5.2.4. Terwujudnya Masyarakat Berkarakter Budaya dan Berketahanan Sosial Arah kebijakan untuk mewujudkan masyarakat berkarakter budaya dan berketahanan sosial dengan arah pembangunan sebagai berikut : Arah Pembangunan (AP) 10. Pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter Arah pembangunan pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter di Banyumas dua puluh tahun ke depan diarahkan pada :

1.Pengembangan ekonomi budaya, pendidikan budaya, pelestarian warisan budaya, fasilitasi ekspresi budaya, peningkatan budaya literasi serta pemberdayaan masyarakat lokal untuk berperan aktif dalam pemajuan kebudayaan secara inklusif;
2.Penguatan literasi budaya melalui peningkatan layanan perpustakaan, pelibatan masyarakat, advokasi kepada stakeholder, serta promosi kegiatan kepustakaan sehingga perpustakaan bukan hanya sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga menjadi pusat sumber daya yang menyediakan layanan dan program yang relevan dalam meningkatkan pendidikan karakter yang dapat diakses oleh semua anggota masyarakat. Tabel 5.11. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 Terwujudnya Masyarakat Berkarakter Budaya dan Berketahanan Sosial Arah Pembangunan Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter MISI SASARAN POKOK ARAH PEMBANGUNAN NO INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN SATUAN TARGET BASELINE

(2025)TAHAP I 2025 - 2029 TAHAP II 2030 - 2034 TAHAP III 2035 - 2039 TAHAP IV 2040 - 2045 Sumber Data Misi 4. Terwujudny a Ketahanan Sosial Budaya

4.Terwujudnya Masyarakat Berkarakter Budaya dan Berketahanan Sosial
10.Pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter 38 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan % 100 100 100 100 100 Dinporbud par / Dindik 39 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan % 66,97 71,17 75,37 79,57 83,82 Dinporbud par 40 Jumlah pengunjung tempat/lokasi yang mengandung nilai budaya atau sejarah Orang 53.530 55.104 57.859 60.752 63.790 Dinporbud par 41 Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir % 19,5 21,25 23,75 26,25 27,26 Dinporbud par MISI SASARAN POKOK ARAH PEMBANGUNAN NO INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN SATUAN TARGET BASELINE

(2025)TAHAP I 2025 - 2029 TAHAP II 2030 - 2034 TAHAP III 2035 - 2039 TAHAP IV 2040 - 2045 Sumber Data 42 Tingkat pemanfaatan perpustakaan % 32 34,5 38 41,5 45 Dinarpusda Sumber : Tim Penyusun, 2024 Arah Pembangunan (AP) 11. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif Untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas, difokuskan pada penguatan struktur keluarga sebagai unit dasar masyarakat, yang mencakup pendidikan karakter dari dalam keluarga dan peningkatan kualitas hidup keluarga melalui akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif. Kesetaraan Gender difokuskan pada pengarusutamaan gender dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman mulai dari dalam keluarga sampai tingkat masyarakat. Ini mencakup pemberdayaan perempuan dalam semua aspek kehidupan sosial dan ekonomi serta peningkatan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan untuk Masyarakat Inklusif difokuskan dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara ke layanan dasar dan kesempatan yang sama dalam pengembangan ekonomi dan sosial serta melibatkan pengintegrasian layanan publik yang lebih inklusif dan akses pendidikan serta kesehatan untuk semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Arah kebijakan untuk mewujudkan masyarakat berkarakter budaya dan berketahanan sosial dengan arah pembangunan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif di Banyumas dua puluh tahun ke depan diarahkan pada :

1.Pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat secara inklusif baik bagi anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia
2.Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
3.Penyediaan layanan publik yang inklusif
4.Penguatan tata kelola penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam proses pembangunan secara komprehensif
5.Penguatan kelembagaan dan pengembangan SDM secara inklusif antara lain di bidang kepemudaan dan olahraga.
6.Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
7.Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
8.Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. Tabel 5.12. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 Terwujudnya Masyarakat Berkarakter Budaya dan Berketahanan Sosial Arah Pembangunan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif MISI SASARAN POKOK ARAH PEMBANGUNAN NO INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN SATUAN TARGET BASELINE

(2025)TAHAP I 2025 - 2029 TAHAP II 2030 - 2034 TAHAP III 2035 - 2039 TAHAP IV 2040 - 2045 Sumber Data Misi 4. Terwujudny a Ketahanan Sosial Budaya

4.Terwujudnya Masyarakat Berkarakter Budaya dan Berketahanan Sosial
11.Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif 43 Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Angka 62,75 - 64,74 65,74 - 67,82 69,48- 71,68 73,22- 75,53 77,70- 80,16 BPS / DPPKBP3A 44 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Angka 0,18 0,18 - 0,16 0,15- 0,13 0,12 - 0,10 0,09 - 0,03 BPS / DPPKBP3A Sumber : Tim Penyusun, 2024 5.2.5. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta antisipasi perubahan iklim dan bencana Untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta antisipasi perubahan iklim dan bencana melalui arah pembangunan sebagai berikut : Arah Pembangunan (AP) 12. Berketahanan air dan pangan Arah pembangunan Kabupaten Banyumas yang berketahanan air dan pangan, meliputi:
1.Menjaga ketersediaan air secara kontinu dan mengendalikan daya rusak air dengan arah kebijakan: 1) meningkatkan kualitas sungai, perlindungan dan rehabilitasi sumber air baku; 2) kerjasama pengelolaan wilayah sungai secara terpadu; 3) peningkatan konservasi vegetatif dan non vegetatif (sumur resapan, kolam retensi) dan penerapan kebijakan meminimalkan limpasan air ke badan air dari area terbangun; 4) peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;
2.Pengembangan sistem pangan daerah yang berkelanjutan, dengan arah kebijakan: 1) Perencanaan pangan dan pengelolaan sistem pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal; 2) Pemenuhan hak atas pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, beragam, seimbang dan aman; 3) Menjamin akses dan keterjangkauan pangan dan gizi; 4) Pengembangan sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas hasil, perbaikan sarana dan prasarana pendukung produksi pangan (benih, pupuk, irigasi, dan lain-lain), praktik produksi pertanian yang berkelanjutan, pemanfaatan inovasi teknologi pertanian, akses pembiayaan dan pasar 5) Peningkatan kesejahteraan petani, penguatan kelembagaan petani dan upaya regenerasi petani; 6) Pengembangan sumber pangan alternatif; 7) upaya mengurangi food loss and food waste.
3.Pengembangan peternakan dan perikanan sebagai bagian dari sistem pangan untuk penyediaan pangan yang cukup, beragam, bergizi seimbang, sehat, dan aman, dengan arah kebijakan: 1) Peningkatan produktivitas perikanan dengan praktek budidaya berkelanjutan, modernisasi dan digitalisasi sarana prasarana produksi, serta penerapan inovasi teknologi; 2) Peningkatan produksi peternakan melalui peningkatan modernisasi sarana prasarana mendukung produksi, penjaminan kesehatan hewan serta masyarakat veteriner; 3) Pengembangan kawasan peternakan dan kawasan perikanan yang terintegrasi dan berkelanjutan, 4) Pemenuhan kebutuhan pakan secara mandiri dan ramah lingkungan; 5) Akses terhadap pembiayaan dan pasar bagi nelayan dan peternak; 6) penguatan pengolahan produk perikanan dan peternakan. Tabel 5.13. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup serta Antisipasi Perubahan Iklim dan Bencana Arah Pembangunan Berketahanan Air dan Pangan MISI SASARAN POKOK ARAH PEMBANGUNAN NO INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN SATUAN TARGET BASELINE

(2025)TAHAP I 2025 - 2029 TAHAP II 2030 - 2034 TAHAP III 2035 - 2039 TAHAP IV 2040 - 2045 Sumber Data Misi 5. Terwujudnya Ketahanan Ekologi

5.Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta antisipasi perubahan iklim dan bencana
12.Berketahanan air dan pangan 45 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Angka 80,32 81,28 82,51 83,76 84,96 Dinpertan KP 46 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) % 8,98 6,88 4,90 3,56 2,37 Dinpertan KP 47 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan % 37,56 52,25 70,62 88,98 100 PDAM 48 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten Angka 60,919 64,252 69,252 74,252 79,252 DPU Sumber : Tim Penyusun, 2024 Arah Pembangunan (AP) 13. Lingkungan Hidup berkualitas dan Resiliensi terhadap perubahan iklim serta bencana Arah pembangunan lingkungan hidup yang berkualitas dan resiliensi terhadap perubahan iklim serta bencana meliputi:
1.Pembangunan rendah karbon untuk mendukung penurunan emisi GRK dengan arah kebijakan:

a.pengelolaan lahan berkelanjutan;
b.pengembangan transportasi berkelanjutan;
c.pengelolaan limbah;
d.pengembangan industri hijau;
e.penerapan kebijakan untuk mendorong pembangunan rendah karbon dan perubahan perilaku untuk aktivitas kehidupan yang rendah karbon dan berkelanjutan.
1. 2.Pembangunan berketahanan iklim dan berketahanan bencana, dengan arah kebijakan:
a.perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, serta risiko bencana;
b.meningkatkan kapasitas daerah dengan upaya perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, mitigasi dan adaptasi struktural dan non struktural, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat;
c.peningkatan tata kelola sumber daya air untuk menjaga daya dukung air;
d.penerapan pertanian dan perikanan berkelanjutan;
e.Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
1. 3.Penanggulangan bencana sesuai karakteristik dan kondisi bencana dengan arah kebijakan:
a.Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan bencana mulai dari tingkatan individu, keluarga dan komunitas, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, pembangunan sistem peringatan dini bencana, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non struktural di daerah rawan bencana;
b.pengkajian risiko dan penyusunan program penanggulangan bencana;
c.pengembangan logistik kebencanaan;
d.pembangunan infrastruktur terintegrasi yang multi fungsi serta pembangunan sarana prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.
1. 4.Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui:
a.pengelolaan sampah spesifik, limbah B3 dan limbah medis berkelanjutan yang terintegrasi dari hulu-hilir dengan penekanan pada peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha;
b.pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menuju Zero Waste to Landfill di seluruh wilayah, berbasis masyarakat dimulai dari rumah tangga yang diprioritaskan pada upaya pemilahan dari sumber, perbaikan retribusi mendukung pembiayaan persampahan, dan penerapan teknologi tepat guna pada tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy;
c.Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, antara lain pada pemantauan kualitas udara dan kualitas air. Tabel 5.14. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup serta Antisipasi Perubahan Iklim dan Bencana Arah Pembangunan Lingkungan Hidup Berkualitas dan Resiliensi Terhadap Perubahan Iklim serta Bencana MISI SASARAN POKOK ARAH PEMBANGUNAN NO INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN SATUAN TARGET BASELINE

(2025)TAHAP I 2025 - 2029 TAHAP II 2030 - 2034 TAHAP III 2035 - 2039 TAHAP IV 2040 - 2045 Sumber Data Misi 5. Terwujudnya Ketahanan Ekologi

5.Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta antisipasi perubahan iklim dan bencana
13.Lingkungan Hidup berkualitas dan Resiliensi terhadap perubahan iklim serta bencana 49 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Angka 75,49 75,67 75,89 76,11 76,37 DLH 50 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah % 23,27 36,62 53,30 69,98 90 DLH 51 Penurunan Emisi GRK Kumulatif TonCO2eq 259.253,76 1.676.081,28 4.626.484,49 9.698.365,41 20.662.077,78 DLH 52 Indeks Risiko Bencana (IRB) Angka 133,91 - 132,66 120,02 - 114,42 113,02 - 107,42 106,02 - 100,42 92,09 - 82,53 BPBD Sumber : Tim Penyusun, 2024 5.2.6. Terwujudnya Pengembangan wilayah dan meningkatnya daya saing infrastruktur Terwujudnya Pengembangan wilayah dan meningkatnya daya saing infrastruktur melalui arah pembangunan sebagai berikut : Arah Pembangunan (AP) 14. Pembangunan Perkotaan, pedesaan dan pusat pertumbuhan, tata ruang dan pertanahan serta sarana dan prasarana wilayah Pembangunan perkotaan, pedesaan dan pusat pertumbuhan merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing infrastruktur dan pemerataan pembangunan di wilayah khususnya pembangunan sarana prasarana wilayah serta pengelolaan urbanisasi dan optimalisasi potensi wilayah, dengan dukungan penyelenggaraan tata ruang serta pertanahan untuk terwujudnya pengembangan wilayah, transformasi sosial dan ekonomi dan dengan arah kebijakan meliputi:
1.Pembangunan perkotaan dan perdesaan secara terpadu dengan mempertimbangkan peran strategis masing-masing;
2.Penurunan ketimpangan antara desa-kota melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan konektivitas wilayah;
3.Pembangunan perkotaan terstruktur, menjadikan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan, serta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan sekitarnya;
4.Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk optimalisasi fungsi pelayanan kawasan, mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan;
5.Pemerataan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar desa (pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum);
6.Pembangunan permukiman perdesaan dan perkotaan yang berketahanan iklim dan bencana, penyediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau di kawasan perkotaan melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan dan penataan kawasan kumuh perkotaan;
7.Pengelolaan lingkungan perdesaan meliputi pencegahan krisis iklim, ketahanan bencana, serta pemanfaatan SDA berkelanjutan;
8.Optimalisasi pemanfaatan potensi desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
9.Pengelolaan urbanisasi desa melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa, penguatan peran dan pembagian kewenangan, dan sinkronisasi perencanaan;
10.Peningkatan daya saing, produktivitas dan ketahanan ekonomi perdesaan.
11.Perwujudan kawasan pengembangan sentra produk unggulan daerah (kawasan pertanian, peternakan), pembangunan kawasan industri, dan kawasan pariwisata, serta pembangunan kawasan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya.
12.Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.);
13.mewujudkan penataan ruang yang berkualitas;
14.mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang:
15.pelaksanaan reforma agraria;
16.Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang lengkap, akurat, dan bersinergi dengan bidang lainnya untuk mendukung kebijakan 1 peta.
17.Pengembangan sistem jaringan sarana prasarana untuk menyediakan akses yang merata terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas di seluruh wilayah dan optimalisasi rantai nilai (value chain) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata
18.Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
19.Pemenuhan pelayanan air siap minum dan sanitasi aman, pengelolaan sampah yang terpadu, serta peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau;
20.Mewujudkan angkutan umum massal yang berkelanjutan dan penguatan integrasi antar moda transportasi untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas penumpang. Tabel 5.15. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Arah Pembangunan Pembangunan Perkotaan, Perdesaan dan Pusat Pertumbuhan, Tata Ruang dan Pertanahan, serta Sarana dan Prasarana Wilayah MISI SASARAN POKOK ARAH PEMBANGUNAN NO INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN SATUAN TARGET BASELINE

(2025)TAHAP I 2025 - 2029 TAHAP II 2030 - 2034 TAHAP III 2035 - 2039 TAHAP IV 2040 - 2045 Sumber Data Misi 6. Terwujudnya pembanguna n wilayah yang merata dan berkualitas

6.Terwujudnya pengembangan wilayah dan meningkatnya daya saing infrastruktur
14.Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuha n ekonomi dengan daya saing infrastruktur 53 Persentase Desa Mandiri % 12,96 20 30 40 46,84 Dinsospermas des/ Kemendes 54 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak % 68,07 74,46 82,44 90,42 100 Dinperkim 55 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman % 4,24 24,42 44,24 64,24 84,24 Dinperkim 56 Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten % 74,79 78,5 83 87 90 DPU 57 Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten % 11,89 14,60 18,17 21,97 26,87 Dinhub Sumber : Tim Penyusun, 2024 RPJPD Tahun 2025-2045 berisi visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah yang dijabarkan dalam empat tahapan pembangunan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD periode lima tahunan. Penyusunan RPJPD melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pihak antara lain brainstorming dengan masyarakat, penjaringan masukan melalui media sosial, focus group discussion dengan pakar, praktisi dan akademisi, konsultasi publik, musrenbang, pembahasan bersama DPRD, dan dievaluasi oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Guna menjaga kesinambungan pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045, maka pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan kaidah pelaksanaan meliputi :
1.Konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai proses pengelolaan risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatan secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
2.Kerangka pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, dengan ruang lingkup meliputi : (a) pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan, dan (b) pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian atas risiko dalam proses pengelolaan risiko
3.Mekanisme perubahan yang dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan,
4.Komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif, melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan.
5.Penguatan riset untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan
6.Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan, tanggung jawab, semangat gotong royong, komitmen, serta peran aktif berbagai pihak di Banyumas dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Banyumas dua puluh tahun kedepan. Harapan ke depan dengan terwujudnya visi pembangunan daerah Banyumas tahun 2025-2045 yaitu “Banyumas Hebat yang Harmoni Berkelanjutan, Sejahtera, Berdaya Saing Maju, Mandiri Berbudaya dan Transformasi” akan mendukung perwujudan visi pembangunan Indonesia Emas 2045. Pj. BUPATI BANYUMAS, ttd HANUNG CAHYO SAPUTRO

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…