DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD tahun anggaran 2026 berjumlah Rp3.873.180.739.000,00 (tiga triliun delapan ratus tujuh puluh tiga miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). APBD tahun anggaran 2026 dimaksud terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka diperlukan pengaturan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Banyumas.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pasal 2

(1)APBD tahun anggaran 2026 berjumlah Rp3.873.180.739.000,00 (tiga triliun delapan ratus tujuh puluh tiga miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
(2)APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan.
(3)Rincian APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp3.718.951.939.000,00;
2. b.Belanja Daerah Rp3.790.338.239.000,00; defisit Rp71.386.300.000,00
3. c.Pembiayaan Penerimaan Daerah Rp154.228.800.000,00; Pengeluaran Rp82.842.500.000,00; Pembiayaan netto Rp71.386.300.000,00; sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3.718.951.939.000,00 (tiga triliun tujuh ratus delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
(2)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a bersumber dari:
1. a.pendapatan asli Daerah sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah);
2. b.pendapatan transfer sebesar Rp2.518.951.939.000,00 (dua triliun lima ratus delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); dan
3. c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

Pendapatan asli Daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah) terdiri atas:

a.pajak Daerah sebesar Rp520.224.100.000,00 (lima ratus dua puluh miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);
b.retribusi Daerah sebesar Rp594.775.900.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah); dan
d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp2.518.951.939.000,00 (dua triliun lima ratus delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:

a.pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp2.318.185.593.000,00 (dua triliun tiga ratus delapan belas miliar seratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); dan
b.pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp 200.766.346.000,00 (dua ratus miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas:

a.pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
b.dana darurat sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3.790.338.239.000,00 (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:

a.belanja operasional;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

Anggaran belanja operasional tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.924.513.848.975,00 (dua triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar lima ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja pegawai sebesar Rp1.668.558.918.307,23 (satu triliun enam ratus enam puluh delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh rupiah dua puluh tiga sen);
b.belanja barang dan jasa sebesar Rp1.165.213.090.767,77 (satu triliun seratus enam puluh lima miliar dua ratus tiga belas juta sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah tujuh puluh tujuh sen)
c.belanja bunga sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
d.belanja subsidi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
e.belanja hibah sebesar Rp78.664.271.000,00 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); dan
f.belanja bantuan sosial sebesar Rp10.457.568.900,00 (sepuluh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja modal tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp228.144.326.739,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar seratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja modal tanah sebesar Rp6.058.700.000,00 (enam miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
b.belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp86.059.165.812,00 (delapan puluh enam miliar lima puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah);
c.belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp40.893.301.098,00 (empat puluh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus satu ribu sembilan puluh delapan rupiah);
d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp67.929.570.750,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
e.belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp27.173.589.079,00 (dua puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan rupiah); dan
f.belanja modal aset lainnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 10

(1)Anggaran belanja tidak terduga tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2)Ketentuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…