DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur ketentuan umum; Maksud dan Tujuan; Ketentuan Pemberian Nama Jalan; Kewenangan Pemberian Nama Jalan; Pemberian Nama; Tata Cara Persetujuan Penamaan; Tiang dan Papan Nama; Larangan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 1994 tentang Nama Jalan sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama Jalan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN JDIH Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5221);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia JDIH Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5468);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta rel dan jalan kabel.
6.Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
7.Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8.Jalan Nasional merupakan jalan alteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Kabupaten dalam Provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol. JDIH Kabupaten Banyumas
9.Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan Provinsi dengan Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis Provinsi.
10.Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan Provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
11.Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
12.Nama Jalan adalah identitas yang diberikan untuk membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud pemberian nama jalan milik Pemerintah Daerah adalah untuk mengidentifikasi, menertibkan, memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada.
(2)Tujuan pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat(1), yaitu sebagai berikut :
1. a.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
2. b.memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
3. c.penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
4. d.pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah;
5. e.mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
6. f.mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 3

(1)Jalan yang diberi nama adalah jalan tertentu yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pada dasarnya dalam satu wilayah, satu nama jalan hanya dapat diberikan bagi satu jalan, kecuali dengan menggunakan tambahan kode angka atau arah mata angin.
(3)Jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: JDIH Kabupaten Banyumas
1. a.Jalan Kabupaten; dan
2. b.Jalan Desa;
(4)Jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam (3) dapat terletak pada suatu lokasi maupun kawasan tertentu yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(5)Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) harus disesuaikan dengan klasifikasi jalan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 4

(1)Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah harus mempunyai nama.
(2)Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBERIAN NAMA

Pasal 5

Nama Jalan di daerah, yang diusulkan diambil dari:

a.nama-nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
b.nama pahlawan baik tingkat nasional, tingkat regional maupun tingkat lokal;
c.nama-nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meningggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
d.nama-nama tokoh agama yang berjasa menyebarluaskan agama yang telah meninggal dunia;
e.nama grumbul untuk jalan di Desa; dan
f.nama-nama Flora, Fauna, dan Pulau-pulau di Indonesia;
g.nama-nama legenda cerita rakyat lokal;
h.nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, dan ketertiban umum.

BAB VI

TATA CARA PERSETUJUAN PENAMAAN

Pasal 6

(1)Pengajuan nama jalan disampaikan kepada Bupati.
(2)Prosedur dan persyaratan tata cara pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. JDIH Kabupaten Banyumas

BAB VII

TIANG DAN PAPAN NAMA

Pasal 7

Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, tiang, papan/plat nama diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan nama jalan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan nama jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang yang bersangkutan sebelum fasilitas jalan itu diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 10

(1)Setiap orang dilarang memberi, merubah atau menghapus nama jalan.
(2)Setiap orang dilarang mengambil, merusak atau memindahkan papan nama jalan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…