DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup jaminan kesehatan meliputi : a. pemberian jaminan kesehatan; b. penyelenggara jaminan kesehatan; c. peserta dan kepesertaan jaminan kesehatan; d. iuran kepesertaan jaminan kesehatan; dan e. manfaat jaminan kesehatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu diselenggarakan usaha kesejahteraan dengan pemberian jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
c.bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa; DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIBANYUMAS, JAMINANKESEHATANKEPALADESA DANPERANGKATDESA TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENBANYUMAS NOMOR \2 TAHUN 2015 BUPATI BANYUMAS PROVINS! JAWA TENGAH ~I 2

4.Un~~~g-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang , .... -i •• 1.,":l, . Keseh:a~~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara· Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 • l !\~ Tahun 2~ ~ 4 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20~4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tent~g Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717}; ':..,, ...... 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3.Bupati adalah Bupati Banyurnas.
4.Desa adalah desa dan 'desa adat di Wilayah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pernerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-sul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pernerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dengan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. BAB! . ,·· ... KETENTUANUMUM ~ n (~~. Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANGJAMINAN KESEHATAN KEPALADESA DANPERANGKATDESA. MEMUTUSKAN: BUPATIBANYUMAS Dan DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENBANYUMAS Dengan Persetujuan Bersama e
11.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); o I 4

Pasal 2

Pemberian jaminan Kesehatan Aparat Desa diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a.kegotongroyongan;
1. 8.Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
2. 9.Keuangan Des a adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesatu berupa uang dan barang yang berbungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
3. 10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa darr BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. 11.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dan perimbangan yang diterima Kabupaten yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan .. dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. 12.Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat desa yang selanjutnya disebut .Siltap adalah penghasilan berupa uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes bersumber dari ADD;
6. 13.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta program Jaminan Kesehatan memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setelah membayar iuran jaminan kesehatan.
7. 14.Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang ·menjadi hak Peserta dan/ atau anggota keluarganya.
8. 15.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
9. 16.Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur dalam rangka kepesertaan program Jaminan Kesehatan.
10. 17.Aparat Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. 5

(2)"• .. ,_;.;'.·,· Yt :,:~. Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu Aparat Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan peserta yang tergolong sebagai Pekerja Penerima Upah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
(1)

Pasal 6

Bagian Kedua Peserta Jaminan Kesehatan

Pasal 5

Penyelenggara jaminan kesehatan adalah BPJS Kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup jaminan kesehatan meliputi :

a.pemberian jaminan kesehatan;
b.penyelenggara jaminan kesehatan;
c.peserta dan kepesertaan jaminan kesehatan;
d.iuran kepesertaan jaminan kesehatan; dan
e.manfaat jaminan kesehatan.

Pasal 3

Tujuan pemberian jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah :

a.terpeliharanya kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan optimal; • I ., '
b.meningkatnya kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya,
c.keterbukaan;
d.kehati-hatian;
e.akuntabilitas;
f.kepesertaan bersifat wajib; r . , 6

Pasal 7

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Aparat Desa wajib diikuti oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa di seluruh Kabupaten Banyumas.

(3)Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 1 (satu) 9rang suami/Istri, dan anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, sebanyak- banyaknya 31 (tigaJorang.
(4)Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan kriteria:
1. a.tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
2. b.belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan. formal.
(5)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah:
1. a.pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
2. b.pensiunan Tentara Nasional Indonesia;
3. c.pensiunan Polisi Republik Indonesia;
4. d.suami atau istri dari seorang berstatus PNS;
5. e.suami atau istri dari seorang berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia;
6. f.suami atau istri dari seorang berstatus anggota Kepolisian
7. g.Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Perangkat Desa; h.: suami atau i.stri dari seorang berstatus Pejabat Negara penerima tunjangan jaminan kesehatan; dan
8. i.pegawai Pemerintah Desa yang tidak berstatus sebagai . \ 7

Pasal 10

(1)Berkas persyaratan peserta sebagaimana dimaksud Pasal 9 untuk 1 (satu) Pemerintah Desa diserahkan langsung oleh perwakilan Aparat Desa kepada petugas BPJS Kesehatan setempat.
(2)Untuk kelancaran proses pendaftaran dan pembayaran iuran dapat dibentuk Koordinator BPJS Kesehatan pada tiap-tiap kecamatan yang berasal dari Perangkat Desa sala.h sa.tu desa pada kecamatan bersangkutan.
(3)Koordinator BPJS Kesehatan sebagaimana. dimaksud dalam ayat (2) difasilitasi oleh BPJS Kesehatan setempat.

Pasal 9

Persyaratan pendaftaran BPJS Kesehatan meliputi:

1.mengisi formulir yang tersedia di BPJS Kesehatan setempat;
2.foto Copy KTPAparat Desa;
3.foto Copy KKAparat Desa; 4 foto Copy KTPIstri/Suami Aparat Desa;
5.foto Copy Surat Nikah [bagi yang sudah menikah);
6.foto Copy Akte ~~la.J;~:f~?Jl Anak untuk maksimal 3 Anak; ...
7.foto Copy SK Pengangkatan Aparat Desa;dan
8.persyaratan lainnya yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan setempat.

Pasal 8

(1)Pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan secara kelompok.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual pada BPJS Kesehatan setempat. .ii... ---·-· -~ -- 8

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…