DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Modal Dasar dan Modal Disetor, Bentuk dan Sumber, Jumlah dan Waktu, Hak dan Kewajiban, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal daerah diperuntukan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mensejahterakan masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyertaan modal daerah, maka diperlukan pengaturan tentang penyertaan modal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Banyumas Investama Jaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANYUMAS INVESTAMA JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Penyertaan Modal Daerah adalah Investasi Pemerintah Daerah pada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) berupa uang milik daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Banyumas Investama Jaya yang selanjutnya disebut PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Banyumas Investama Jaya yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
7.Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh badan usaha milik Daerah sesuai dengan anggaran dasar.
8.Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
9.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik yang berupa uang dan/atau barang yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.efisien;
b.efektif;
c.sosial;
d.ekonomi;
e.transparan;
f.keadilan;
g.manfaat;
h.taat asas; dan
i.kepastian hukum.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai penambahan modal pada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) untuk mendorong peningkatan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan kapasitas produksi pengolahan sampah dengan kelengkapan sarana dan prasarana pengolahan sampah;
b.meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
c.mengurangi volume sampah dengan cara mengubah sampah yang tidak dapat didaur ulang menjadi sumber energi yang dapat digunakan, seperti bahan bakar untuk industri atau pembangkit listrik.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Modal Dasar dan Modal Disetor;
b.bentuk dan sumber;
c.jumlah dan waktu;
d.hak dan kewajiban;
e.penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
f.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 6

(1)Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a pada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terdiri atas:
1. a.sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Koperasi Pegawai Negeri Gotong Royong; dan
2. b.sebesar Rp9.990.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dari Pemerintah Daerah.
(2)Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a pada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) terhitung sejak tanggal pendirian sampai dengan tahun 2024 terdiri atas:
1. a.sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah dari Koperasi Pegawai Negeri Gotong Royong; dan
2. b.sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dari Pemerintah Daerah.

BAB III

BENTUK DAN SUMBER

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dalam bentuk uang milik Daerah.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) bersumber dari APBD pada tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

JUMLAH DAN WAKTU

Pasal 9

Jumlah Penyertaan Modal Daerah pada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) sebesar Rp2.990.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 10

(1)Pelaksanaan pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 direalisasikan langsung dalam satu tahun anggaran 2026 sejumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal rencana penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penambahan Penyertaan Modal Daerah dimaksud, kecuali ada perubahan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda).

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…