DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, kewenangan pemerintah daerah, industri unggulan daerah, sistematika, jangka waktu RPIK, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, pembiayaan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyumas. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik SALINAN JDIH Kabupaten Banyumas Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 JDIH Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2038.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara JDIH Kabupaten Banyumas Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
7.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumberdaya daerah serta dikelola oleh suatu pengurus profesional.
9.Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Kabupaten Banyumas.
10.Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah 2017-2037 yang selanjutnya disingkat RPIP adalah adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037.
11.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2018-2038 yang selanjutnya disingkat RPIK 2018-2038 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2038.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuk Peraturan Daerah ini adalah : JDIH Kabupaten Banyumas

a.pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
b.pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

a.mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
c.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Industri Unggulan Daerah;
c.RPIK 2018-2038;
d.Pelaksanaan ;
e.Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan industri daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Perencanaan dan penetapan Kawasan Peruntukan Industri;
2. b.Penyediaan infrastruktur Industri;
3. c.Pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan/pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
4. d.Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.Pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan JDIH Kabupaten Banyumas peraturan perundang-undangan;
6. f.Penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri;
7. g.Pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Peruntukan Industri.
(3)Pemerintah Daerah dapat membangun/mengembangkan Kawasan Industri pada KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

a.Infrastruktur industri;
b.Infrastruktur penunjang.

BAB IV

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 7

(1)Industri Unggulan Daerah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yaitu : a) Industri Makanan; b) Industri Minuman; c) Industri Tekstil; d) Industri Pakaian Jadi; e) Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia; f) Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya; g) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki; h) Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional; i) Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya; j) Industri Mesin dan perlengkapan lainnya; k) Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya; l) Industri Komputer, Barang Elektronika dan Optik; m) Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik.
(2)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah. JDIH Kabupaten Banyumas

Pasal 8

(1)Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2)Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.

BAB V

SISTEMATIKA

Pasal 9

(1)RPIK 2018-2038 sebagaimana dimaksud memiliki sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang;
2. b.BAB II : Gambaran Umum Kabupaten Banyumas yang berisi kondisi umum Kabupaten Banyumas, industri unggulan daerah, sumber daya industri, sarana dan prasarana dan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
3. c.BAB III : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Banyumas;
4. d.BAB IV : Strategi dan program pembangunan industri unggulan daerah Tahun 2018 – 2023 yang berisi strategi dan program pembangunan industri unggulan;
5. e.BAB V : Penutup.
(2)RPIK 2018-2038 berdasarkan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

JANGKA WAKTU RPIK

Pasal 10

(1)RPIK 2018-2038 ditetapkan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. JDIH Kabupaten Banyumas

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri dalam RPIK 2018-2038.
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.Swasta;
4. d.Perguruan Tinggi;
5. e.Lembaga penelitian dan pengembangan; dan
6. f.Lembaga kemasyarakatan lainnya.
(4)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dengan peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…