DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan penyelenggaraan rekalme, ruang lingkup, penataan reklame, izin penyelenggaraan reklame, pendapatan daerah, pengawasan dan pengendalian reklame, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin keselamatan dan keamanan berbagai aktifitas terkait penyelenggaraan reklame maka perlu adanya aturan teknis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 -2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1, Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,
4.Bupati adalah Bupati Banyumas.
5.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum * terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
6.Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
7.Izin Penyelenggaraan Reklame adalah perizinan yang diberikan Bupati melalui
8.Titik Reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempatkan.
9.Ruang Milik Jalan adalah daerah yang digunakan sebagai media sirkulasi, parkir on street, media untuk drainase dan kegiatan pejalan kaki (trotoar) dengan batasan sampai dengan batas persil atau pagar rumah kanan - kiri jalan.
10.Bahu jalan atau berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
11.Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
12.Reklame papan atau billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, colibrite, vynil, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis.
13.Reklame Megatron, Videotron adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah - ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik, termasuk didalamnya neonbox atau sejenisnya
14.Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau sejenisnya, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul - umbul, rangkaian bendera, tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
15.Reklame Melekat (Sfa'c/cer) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang pada suatu benda.,
16.Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain
17.Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ ditarik oleh orang, termasuk didalamnya pada gerobag/robong, kendaraan baik bermotor atau tidak.
18.Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
19.Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
20.Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
21.Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
22.Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
23.Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
24.Tinggi Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
25.Lebar Bidang Reklame adalah ukuran horisontal media/papan reklame.
26.Bidang Reklame adalah bidang yang dimanfaatkan untuk reklame yang didapat dari perkalian antara tinggi dengan lebar bidang reklame,
27.Hari adalah hari kerja.
28.Kawasan khusus adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi dan ukuran bidang reklamenya dikendalikan secara khusus serta berada di pusat pemerintahan.
29.Kawasan kendali ketat adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi dan ukuran bidang reklamenya dikendalikan dengan batasan jumlah titik lokasi, bentuk maupun ukurannya.
30.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus olehUndang-Undang untuk melakukan penyidikan
31.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang memuat ketentuan pidana.
32.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN REKLAME ^

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan reklame di Daerah.

Pasal 3

• Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

a.mewujudkan penyelenggaraan reklame yang tertib, tertata, teratur dan menunjang keindahan lingkungan;
b.mewujudkan keselamatan dan keamanan atas penyelenggaraan reklame;
c.mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup materi Penyelenggaraan Reklame meliputi:

a.penataan reklame;
b.izin penyelenggaraan reklame;
c.pendapatan daerah;
d.pengawasan dan pengendalian reklame;
e.sanksi administratif;
f.ketentuan pidana.

Pasal 5

Ruang lingkup wilayah Penyelenggaraan Reklame meliputi seluruh Daerah.

BAB IV

PENATAAN REKLAME

Pasal 6

Penataan reklame di Daerah terdiri atas :

a.kaidah penataan reklame;
b.kewajiban penyelenggara reklame;
c.lokasi yang terlarang bagi titik reklame;
d.penataan reklame secara umum; dan
e.penataan reklame pada kawasan khusus dan kawasan kendali ketat. i

Pasal 7

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi kaidah ketertiban, keamanan, keselamatan, peningkatan kualitas lingkungan, rencana tata ruang dan materinya sesuai dengan kaidah kesopanan, kesusilaan, budaya bangsa, norma agama, dan tidak menyinggung unsur suku, agama, ras dan aliran kepercayaan.

Pasal 8

Penyelenggara reklame berkewajiban untuk :

a.memiliki izin penyelenggaraan reklame;
b.membangun konstruksi reklame yang dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.memasang tanda izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang reklame yang terlihat jelas oleh umum;
d.memasang nama dan nomor telepon penyelenggara reklame yang terlihat dengan jelas oleh umum;
e.memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu berfungsi baik dan dalam kondisi baik;
f.menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
g.menyelesaikan pembongkaran reklame paling lambat dalam 7 (tujuh) hari setelah izin berakhir.

Pasal 9

(1)Penyelenggara reklame dilarang memasang atau mendirikan reklame di :
1. a.sarana dan prasarana umum di luar yang diperbolehkan pada Peraturan Daerah ini;
2. b.perkantoran milik Pemerintah Daerah;
3. c.pohon penghijauan atau pohon pelindung jalan;
4. d.taman kota;
5. e.lingkungan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan tempat ibadah;
6. f.sempadan sungai, badan sungai, sempadan saluran irigasi, badan saluran irigasi dan badan saluran drainase;
7. g.jembatan sungai maupun saluran irigasi;
8. h.lokasi terlarang yang diatur dalam aturan lalu lintas;
9. i.kawasan lindung lainnya yang diatur dalam ketentuan / aturan teknis lainnya;
10. j.atap bangunan;
11. k.kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk :
1. a.penyelenggaraan reklame terbatas pada kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.penyelenggaraan reklame yang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR) dengan ketentuan materi reklame hanya sebagai identitas pemberi CSR;

Pasal 10

Penataan reklame diatur menurut :

a.titik reklame;
b.jenis reklame;
c.sifat reklame;
d.ukuran reklame;
e.konstruksi reklame ; dan
f.ketentuan teknis penyelenggaraan reklame.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…