DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum 2.Maksud dan Tujuan 3.Asas, Prinsip dan Ruang Lingkup 4.Program TSP 5.Pelaksanaan TSP 6.Tim TSP 7.Pendanaan TSP 8.Pembinaan dan Pengawasan 9.Pelaporan Program TSP 10.Penghargaan 11.Penyelesaian Sengketa 12.Sanksi 13.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perusahaan harus memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha, serta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan dengan mensinergikan program pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4675);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nega6ra Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); T Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Banyumas.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ Corporate Social Responsibility (CSR) yang selanjutnya disebut TSP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, rnaupun masyarakat pada umumnya, selain/diluar kewajiban membayar Pajak dan Retribusi.
6.Perusahaan adalah organisasi berbadan hukurn baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7.Tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim TSP adalah unsur-unsur yang berasal dari masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah, dan akademisi yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk memfasilitasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan. T
8.Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
9.Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
10.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
11.Kemitraan adalah hubungan kerja antara para pihak yang didasari atas kesukarelaan dan saling menguntungkan untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP di Daerah;
b.mendorong Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
c.member arahan kepada Perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TSP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
d.memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TSP di Daerah; dan
e.mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
b.terpenuhinya penyelenggaraan TSP sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSP secara terpadu dan berdaya guna;
d.melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
e.meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
f.terwujudnya pelaksanaan program Pemerintah Daerah yang dapat dikerjasamakan dengan dunia usaha melalui TSP ;dan
g.terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.kebersamaan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan;
g.berwawasan lingkungan;
h.kemandirian; dan
i.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

Penyelenggaraan TSP berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan TSP harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Daerah.

Pasal 7

(1)Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 8

(1)Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah dikurangi pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
(2)Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

Pasal 9

(1)Dalam hal di kecamatan tidak terdapat perusahaan atau terdapat perusahaan namun dalam jumlah terbatas sehingga tidak memiliki, atau memiliki program TSP yang sangat kecil, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan program TSP kepada perusahaan atau Tim TSP dengan tembusan kepada Bupati.
(2)TIM TSP dapat menindaklanjuti usulan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan perusahaan atau forum pelaksana TSP.

BAB IV

PROGRAM TSP

Pasal 10

(1)Program TSP berasal dari 1 (satu) perusahaan atau gabungan beberapa perusahaan.
(2)Program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh perusahaan dengan ketentuan:
1. a.menitikberatkan pada aspirasi masyarakat setempat yang disampaikan ke perusahaan dan memperhatikan program TSP yang dibuat perusahaan lain yang berada disekitarnya;
2. b.dilengkapi dengan rincian anggaran biaya disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana program kegiatan; dan
3. c.berdasarkan kesepakatan para pihak perusahaan yang mengikatkan diri dalam program/pelaksanaan TSP.
(3)TSP dilaksanakan dengan memprioritaskan program yang meliputi:
1. a.membangun sarana dan prasarana umum atau sosial;
2. b.memberdayakan ekonomi masyarakat;
3. c.upaya meningkatan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, keagamaan, pendidikan dan/atau kebudayaan, kepemudaan dan/atau olah raga; dan
4. d.upaya tanggap darurat sosial dan bencana alam.
(4)Program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembangkan dan dilaksanakan selaras dengan program Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…