DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2021

Nomor: 15
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu tentang kriteria Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas jalan, Alat pembatas kecepatan, Alat pembatas tinggi dan lebar, Perencanaan Terminal Penumpang, Tipe dan kelas terminal penumpang, Fasilitas penunjang, Zona pelayanan terminal, Lingkungan kerja terminal penumpang, Pengoperasian Terminal penumpang, standar pelayanan minimal, sistem informasi manajemen terminal, fasilitas terminal penumpang, Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas, Pusat kegiatan, Pengembang atau pembangun wajib, Analisis dampak Lalu Lintas, tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas, Perusahaan Angkutan Umum, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pada trayek atau lintas, peran serta masyarakat dan masukan dan laporan penyimpangan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional dan regional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan guna mendorong dan mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas;
c.bahwa sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta adanya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu dilakukan penyesuaian; SALINAN http://jdih.banyumaskab.go.id/
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah http://jdih.banyumaskab.go.id/ dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran http://jdih.banyumaskab.go.id/ 15. Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tata Kendaraan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346); http://jdih.banyumaskab.go.id/
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 1 Seri E), diubah sebagai berikut: http://jdih.banyumaskab.go.id/
1.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan.
(2)Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas I ditentukan:
1. a.ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
2. b.ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
3. c.ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
4. d.ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
(3)Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas II ditentukan:
1. a.ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
2. b.ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
3. c.ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
4. d.ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
(4)Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas III ditentukan:
1. a.ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
2. b.ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
3. c.ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
4. d.ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
(5)Jalan kelas III didesain dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton hanyadapat dilewati Kendaraan Bermotor dengan ukuran :
1. a.lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
2. b.panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
3. c.paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter. http://jdih.banyumaskab.go.id/
  1. 2.Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan.
(2)Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Speed Bump;
2. b.Speed Hump; dan
3. c.Speed Table.
  1. 3.Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Alat pembatas tinggi dan lebar merupakan kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan memasuki suatu ruas jalan tertentu.
(2)Alat pembatas tinggi dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa portal jalan atau sepasang tiang yang ditempatkan pada sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas.
(3)Alat pembatas tinggi dan lebar berupa portal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai spesifikasi teknis:
1. a.jarak lebar antar sisi bagian dalam tiang vertikal paling kecil 2.000 mm (dua ribu milimeter);
2. b.jarak tinggi sisi bagian dalam tiang horizontal paling kecil 2.000 mm (dua ribu milimeter) di atas permukaan jalan;
3. c.ukuran diameter tiang vertikal antara 4 (empat) inci sampai dengan 8 (delapan) inci;
4. d.ukuran diameter tiang horizontal antara 3 (tiga) inci sampai dengan 6 (enam) inci; dan.
5. e.dilengkapi dengan pengunci yang dapat dibuka sewaktu-waktu dalam keadaan darurat pada bagian atas portal.
(4)Alat pembatas tinggi dan lebar berupa sepasang tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai spesifikasi teknis: http://jdih.banyumaskab.go.id/
1. a.jarak lebar antar sisi bagian dalam tiang vertikal paling kecil 2.000 mm (dua ribu milimeter);
2. b.tinggi tiang vertikal paling kecil 1.500 mm (seribu lima ratus milimeter); dan
3. c.diameter tiang antara 4 (empat) inci sampai dengan 8 (delapan) inci.
(5)Alat pembatas tinggi dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terbuat dari bahan pipa besi yang dilapisi bahan anti korosi dan dipasang bahan stiker yang bersifat retroreflektif.

4.Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1)Perencanaan Terminal Penumpang meliputi :
1. a.Rencana lokasi dan kebutuhan simpul terminal penumpang;
2. b.Penetapan simpul dan lokasi terminal penumpang; dan
3. c.Tipe dan kelas terminal penumpang.
(2)Rencana lokasi dan kebutuhan simpul terminal penumpang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, disusun berdasarkan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3)Penetapan simpul dan lokasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, harus memperhatikan rencana lokasi dan kebutuhan simpul terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Simpul terminal penumpang merupakan bagian dari jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai perwujudan dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5.Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1)Tipe dan kelas terminal penumpang menurut peran pelayanannya di Daerah adalah Terminal Penumpang Tipe C.
(2)Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan http://jdih.banyumaskab.go.id/ bermotor umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan serta dapat dipadukan dengan Simpul moda lain.

6.Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1)Untuk kemudahan pengaturan naik turun penumpang, perpindahan moda angkutan, keterpaduan, dan pengawasan angkutan orang, pada lokasi tertentu dapat dibangun Terminal penumpang.
(2)Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan angkutan orang.
(3)Pembangunan Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
1. a.rancang bangun;
2. b.buku kerja rancang bangun;
3. c.rencana induk Terminal;
4. d.dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis dampak lalu lintas.
  1. 7.Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59A

(1)Pembangunan terminal penumpang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pembangunan terminal penumpang oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati untuk Terminal Tipe C.
(3)Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. http://jdih.banyumaskab.go.id/

8.Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

(1)Setiap Penyelenggara Terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
(2)Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.fasilitas utama; dan
2. b.fasilitas penunjang.
(3)Fasilitas terminal sebagaimana dmaksud pada ayat (1) harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
(4)Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.
(5)Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
1. a.Jalur keberangkatan;
2. b.Jalur kedatangan;
3. c.Ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
4. d.Tempat naik turun penumpang;
5. e.Tempat parkir kendaraan;
6. f.Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
7. g.Perlengkapan jalan;
8. h.Media informasi;
9. i.Kantor penyelenggara terminal;
10. j.Loket penjualan tiket; dan
11. k.Menara pengawas dan/atau close circuit televison (CCTV).
(6)Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun penumpang, dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.
(7)Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang di tempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mempertimbangkan: http://jdih.banyumaskab.go.id/
1. a.kebutuhan pelayanan angkutan orang;
2. b.karakteristik pelayanan;
3. c.pengaturan waktu tunggu kendaraan;
4. d.pengaturan pola parkir; dan
5. e.dimensi kendaraan.
  1. 9.Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1)Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat
(2)huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
(2)Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
2. b.pos kesehatan;
3. c.fasilitas kesehatan;
4. d.fasilitas peribadatan;
5. e.pos polisi;
6. f.alat pemadam kebakaran; dan
7. g.fasilitas umum.
(3)Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
1. a.Toilet;
2. b.rumah makan;
3. c.fasilitas telekomunikasi;
4. d.tempat istirahat awak kendaraan;
5. e.fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
6. f.fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
7. g.fasilitas kebersihan;
8. h.fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
9. i.fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
10. j.fasilitas penginapan.
(4)Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal. http://jdih.banyumaskab.go.id/
(5)Penyediaan dan pengelolaan fasilitas penunjang berupa fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

10.Diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 62A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

(1)Berdasarkan fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, terminal penumpang terbagi atas 4 (empat) zona pelayanan.
(2)Zona pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Zona penumpang sudah bertiket atau zona I;
2. b.Zona penumpang belum bertiket atau zona II;
3. c.Zona perpindahan; dan
4. d.Zona pengendapan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai zona pelayanan terminal diatur dengan Peraturan Bupati.

11.Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 12

Pasal 43

Pasal 45

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 59

Pasal 59A

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62A

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 12

Pasal 43

Pasal 45

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 59

Pasal 59A

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62A

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015