DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2024

Nomor: 15
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 214

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Perencanaan Tenaga Kerja, Produktivitas, Pelatihan Dan Pemagangan Kerja; Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja; Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Hubungan Kerja; Perlindungan Tenaga Kerja; Hubungan Industrial; Pemutusan Hubungan Kerja; Kerja Sama; Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah; Ketentuan Pidana; Pembinaan; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya;
c.bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas, maka perlu pedoman dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Bupati adalah Bupati Banyumas.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Ketenagakerjaan.
6.Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah lembaga pelatihan kerja milik pemerintah daerah tempat diselenggarakannya proses Pelatihan Kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat Kompetensi Kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.
7.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan Tenaga Kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
8.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
10.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan Kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.
12.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 14.Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 15.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.
2. 16.Penutupan Perusahaan adalah tindakan Pengusaha untuk menolak Pekerja/Buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.
3. 17.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau Pemberi Kerja yang memuat syarat- syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
4. 18.Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/ Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
5. 19.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
6. 20.Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah, dan perintah.
7. 21.Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
8. 22.Mogok Kerja adalah tindakan Pekerja/Buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
9. 23.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, Pekerja/Buruh, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. 24.Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja serta perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu Perusahaan.
11. 25.Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hubungan Industrial di satu Perusahaan yang anggotanya terdiri dari Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan atau unsur Pekerja/Buruh.
12. 26.Lembaga Kerja Sama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah Ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah.
13. 27.Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan Ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
14. 28.Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut PTK Makro adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh.
15. 29.Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disebut PTK Mikro adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau Perusahaan yang bersangkutan.
16. 30.Rencana Tenaga Kerja adalah hasil kegiatan PTK.
17. 31.Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai Ketenagakerjaan.
18. 32.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan Kompetensi Kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
19. 33.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
20. 34.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
21. 35.Pemagangan adalah bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau Pekerja/Buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di Perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
22. 36.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disebut dengan LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Tenaga Kerja dalam negeri.
23. 37.Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.
24. 38.Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah pencari kerja dengan sejumlah pemberi kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan.
25. 39.Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan Tenaga Kerja dengan Pemberi Kerja, sehingga Tenaga Kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan Pemberi Kerja dapat memperoleh Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
26. 40.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan Hubungan Kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju Tempat Kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
27. 41.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana Pekerja/Buruh bekerja atau sering dimasuki Pekerja/Buruh untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
28. 42.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
29. 43.Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
30. 44.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
31. 45.1 (satu) Hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
32. 46.1 (satu) Minggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari.
33. 47.Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
34. 48.Upah Minimum adalah Upah bulanan terendah yang terdiri atas Upah Minimum provinsi dan Upah Minimum kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Gubernur.
35. 49.Kesejahteraan Pekerja/Buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja secara optimal dan manusiawi;
b.mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Daerah;
c.memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
d.meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja dan keluarganya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.PTK;
c.produktivitas, pelatihan dan pemagangan kerja;
d.penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja;
e.penggunaan TKA;
f.Hubungan Kerja;
g.perlindungan Tenaga Kerja;
h.Hubungan Industrial;
i.Pemutusan Hubungan Kerja;
j.kerja sama;
k.Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah;
l.ketentuan pidana;
m.pembinaan; dan
n.pendanaan.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bertanggung jawab terhadap:
1. a.Perencanaan Tenaga Kerja;
2. b.Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja;
3. c.Penempatan Tenaga Kerja; dan
4. d.Hubungan Industrial.
(2)Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui Penyusunan Rencana Tenaga Kerja.
(3)Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
1. a.pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
2. b.pembinaaan LPK swasta;
3. c.perizinan dan pendaftaran LPK;
4. d.konsultansi produktivitas pada Perusahaan kecil; dan
5. e.pengukuran produktivitas tingkat Daerah.
(4)Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c dilaksanakan melalui:
1. a.pelayanan antar kerja di Daerah;
2. b.penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta di Daerah;
3. c.pengelolaan informasi pasar kerja di Daerah;
4. d.pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah; dan
5. e.penerbitan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang Lokasi Kerjanya di Daerah.
(5)Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui.
1. a.pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah; dan
2. b.pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah.
(6)Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan Ketenagakerjaan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

PERENCANAAN TENAGA KERJA

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan menyusun PTK.
(2)PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar Informasi Ketenagakerjaan.
(3)Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan Ketenagakerjaan yang berkesinambungan, Pemerintah Daerah berpedoman pada PTK.

Pasal 6

(1)PTK terdiri atas:
1. a.PTK Makro; dan
2. b.PTK Mikro.
(2)PTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas lingkup kewilayahan dan lingkup sektoral.
(3)PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas lingkup badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta serta lembaga swasta lainnya.

Pasal 7

(1)Penyusunan PTK Makro Daerah dilakukan oleh Dinas.
(2)Penyusunan PTK Makro lingkup sektoral/sub sektoral di Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sektor atau lapangan usaha yang bersangkutan.
(3)Dalam menyusun PTK Makro Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)PTK Makro, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi vertikal dan lembaga terkait.
(2)Pelaksanaan PTK Makro meliputi:
1. a.kegiatan sosialisasi;
2. b.pencapaian sasaran;
3. c.pemantauan;
4. d.evaluasi;
5. e.penyesuaian sasaran; dan
6. f.pelaporan hasil pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja makro.

Pasal 9

(1)PTK Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menghasilkan Rencana Tenaga Kerja makro.
(2)Rencana Tenaga Kerja makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang:
1. a.persediaan Tenaga Kerja;
2. b.kebutuhan Tenaga Kerja;
3. c.neraca Tenaga Kerja; dan
4. d.arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan Ketenagakerjaan.

Pasal 10

(1)Rencana Tenaga Kerja makro disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Rencana Tenaga Kerja makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi untuk disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks214PDFHirarki

Memuat teks peraturan…