DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2014

Nomor: 16
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 158

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ruang lingkup usaha, modal, pengurus, badan pengawas, direksi, kepegawaian, pengelolaan aset, pengelolaan perusahaan, rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan, logo perusahaan, laporan kegiatan usaha, sanksi dan penghargaan, penggunaan laba bersih dan dana cadangan, pembubaran dan likuidasi, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perusahaan Daerah Pasar Satria; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 1 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR SATRIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
6.Perusahaan Daerah Pasar Satria yang selanjutnya disingkat PD Pasar Satria adalah Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Banyumas yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Pasar Satria.
8.Direksi adalah Direksi PD Pasar Satria.
9.Direktur Utama adalah Direktur Utama PD Pasar Satria.
10.Direktur adalah Direktur PD Pasar Satria.
11.Pegawai adalah Pegawai PD Pasar Satria.
12.Pasar adalah pasar yang dikelola oleh PD Pasar Satria.
13.Fasilitas pasar adalah suatu sarana tempat jual beli umum yang dikelola/ dikuasai PD Pasar Satria.
14.Laporan Kegiatan Usaha adalah laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta laporan keuangan PD Pasar Satria yang meliputi neraca, arus kas, perhitungan rugi/laba serta catatan atas laporan keuangan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PD Pasar Satria.

Pasal 3

PD Pasar Satria berkedudukan di Daerah dan dapat berusaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD Pasar Satria didirikan dengan maksud dan tujuan:

a.menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
b.meningkatkan pendapatan asli daerah;
c.turut serta nielaksanakan pembangunan daerah dan menunjang kebijakan program pernerintah di bidang ekonomi;
d.pembangunan di bidang pengelolaan pasar serta dibidang usaha barang dan jasa yang berkaitan dengan pengelolaan pasar dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
e.memanfaatkan sumber daya dan aset yang dimiliki Perusahaan Daerah guna meningkatkan produktivitas barang dan jasa yang bermutu tinggi.

BAB IV

RUANG LINGKUP USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, PD. Pasar Satria dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a.mendirikan, membangun dan/atau mengelola fasilitas pasar;
b.melakukan usaha-usaha di bidang properti;
c.melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
d.melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar tradisional;
e.melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah;
f.melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya PD Pasar Satria.

BAB V

MODAL

Pasal 6

(1)Modal Dasar PD Pasar Satria ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.
(2)Modal disetor PD Pasar Satria terdiri dari:
1. a.aset tetap; dan
2. b.aset lancar.
(3)Modal disetor untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat
(1), dilakukan secara bertahap baik aset lancar maupun aset tetap yang ditetapkan dalam mekanisme penyertaan modal, khusus untuk aset lancar dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD.
(4)Pemenuhan modal disetor selain sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berasal dari sumber-sumber lainnya selain APBD yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Modal disetor yang berasal dari selain APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar.
(6)Modal PD Pasar Satria yang berasal dari APBD merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, sedangkan yang berasal selain dari Pemerintah Daerah diatur dengan prinsip saling menguntungkan sesuai kesepakatan dengan pihak lain.

Pasal 7

Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

PENGURUS

Pasal 8

(1)Perusahaan Daerah Pasar Satria yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah terdiri atas Pengurus dan kepegawaian.
(2)Pengurus Perusahaan Daerah Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Badan Pengawas; dan
2. b.Direksi.
(3)Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

BADAN PENGAWAS

Pasal 9

(1)Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha PD Pasar Satria dilakukan oleh Badan Pengawas.
(2)Badan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan 1 (satu) orang anggota.
(3)Badan Pengawas terdiri dari unsur:
1. a.1 (satu) orang dari Pemerintah Daerah;
2. b.2 (dua) orang dari profesional yang memiliki kemampuan/pengalaman di bidang usaha.
(4)Apabila dipandang perlu, untuk kelancaran tugas Badan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Badan Pengawas dengan jumlah pegawai paling banyak 3 (tiga) orang atas biaya PD Pasar Satria.
(5)Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. PasallO
(1)Untuk diangkat menjadi Anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki integritas dan dedikasi;
2. b.memiliki moral yang baik dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya;
5. e.memahami manajemen pengelolaan pasar dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha PD Pasar Satria;
6. f.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
7. g.orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi Direksi atau Badan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
8. h.tidak termasuk dalam daftar orang tercela atau sedang menjalani proses hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya; dan
9. i.memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu(S-l).
(2)Baik antara Badan Pengawas maupun antara Badan Pengawas dengan Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 11

(1)Calon Anggota Badan Pengawas harus lulus ujian kemampuan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Tim Penyeleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
(2)Badan Pengawas yang lulus ujian kemampuan dan kelayakan (fit and proper test) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diajukan untuk diangkat dan mendapatkan pengesahan Bupati, terlebih dahulu menandatangani kontrak atau perjanjian kinerja.
(4)Tim Penyeleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati, terdiri dari:
1. a.unsur Pemerintah Daerah;
2. b.unsur Akademisi;
3. c.unsur lain dari kalangan profesional.

Isi peraturan

Teks158PDFHirarki

Memuat teks peraturan…