DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021

Nomor: 16
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, Penyusunan APBD tahun anggaran 2022, jumlah APBD Tahun Anggaran 2022, PAD, Belanja daerah, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer, pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan dan silpa

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN http://jdih.banyumaskab.go.id/
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. http://jdih.banyumaskab.go.id/

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

(1)Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(2)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp3.661.265.269.620,00 (tiga triliun enam ratus enam puluh satu miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah Rp 3.567.598.307.620,00
b.Belanja Daerah Rp 3.609.761.269.620,00 Defisit/Surplus Rp (42.162.962.000,00) http://jdih.banyumaskab.go.id/
c.Pembiayaan Daerah Penerimaan Rp 93.666.962.000,00 Pengeluaran Rp 51.504.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 42.162.962.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 4

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp3.567.598.307.620,00 (tiga triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli Rp 854.988.929.320,00
b.Pendapatan transfer Rp 2.683.106.169.300,00
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 29.503.209.000,00

Pasal 5

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp854.988.929.320,00 (delapan ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah Rp 340.051.338.975,00
2. b.Retribusi Daerah Rp 24.682.285.345,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp 13.400.000.000,00
4. d.Lain-lain PAD yang sah Rp 476.855.305.000,00
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp340.051.338.975,00 (tiga ratus empat puluh miliar lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.682.285.345,00 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah). http://jdih.banyumaskab.go.id/
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.400.000.000,00 (tiga belas miliar empat ratus juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp476.855.305.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp2.683.106.169.300,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh tiga miliar seratus enam juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp2.411.346.357.000,00 (dua triliun empat ratus sebelas miliar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp271.759.812.300,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 7

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp29.503.209.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga juta dua ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat;
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. http://jdih.banyumaskab.go.id/
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.503.209.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga juta dua ratus sembilan ribu rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.609.761.269.620,00 (tiga triliun enam ratus sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasional;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 9

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp2.557.619.647.730,00 (dua triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.562.050.576.584,00 (satu triliun lima ratus enam puluh dua miliar lima puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah). http://jdih.banyumaskab.go.id/
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp902.624.202.098,00 (sembilan ratus dua miliar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus dua ribu sembilan puluh delapan rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.280.015.390,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh juta lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp72.191.504.000,00 (tujuh puluh dua miliar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat ribu rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.473.349.658,00 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 10

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp355.674.576.890,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah.
2. b.belanja modal peralatan dan mesin.
3. c.belanja modal bangunan dan gedung.
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.067.538.300,00 (dua belas miliar enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.028.291.940,00 (delapan puluh empat miliar dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). http://jdih.banyumaskab.go.id/
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp110.747.094.055,00 (seratus sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu lima puluh lima rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp109.786.778.095,00 (seratus sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp39.044.874.500,00 (tiga puluh sembilan miliar empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar rupiah).

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…