DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2015

Nomor: 17
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum 2.Maksud dan Tujuan 3.Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum 4.Tertib Sungai, Saluran, dan Kolam 5.Tertib Lingkungan 6.Tertib Usaha 7.Tertib Bangunan 8.Tertib Pariwisata 9.Tertib Hiburan dan Keramaian 10.Tertib Peran Serta Masyarakat 11.Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan 12.Sanksi Administrasi 13.Ketentuan Penyidikan 14.Ketentuan Pidana 15.Ketentuan Peralihan 16.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa guna mewujudkan Kabupaten Banyumas yang tenteram, tertib serta untuk menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku masyarakat, maka perlu upaya meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umurn;
b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, perlu disusun dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
11.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara t
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
16.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
18.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); •ft-
20.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 15 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Dan BUPATI BANYUMAS : MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintali Kabupaten Banyumas.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
5.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
6.Kepala Satuan Polisi Parnong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
28.Objek Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
29.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
30.Penjual Jasa Pariwisata adalah seseorang yang berada di lokasi Objek wisata dengan maksud untuk mencari nafkah atau memperoleh pendapatan, seperti pedagang asongan, pramuwisata, sewa payung, dan berbagai kegiatan jasa lainnya dengan maksud memberikan jasa untuk mendapatkan pembayaran.
31.Lokasi Objek Wisata adalah tempat/areal dengan batas luas tertentu yang di dalamnya ada Objek wisata.
32.Pengunjung Objek wisata adalah semua orang yang datang ke lokasi Objek wisata, baik sebagai wisatawan, studi, kunjungan kerja, penelitian maupun sebagai penjual jasa pariwisata.
33.Hiburan adalah segala macam jenis keramaian, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi aman, tenteram, tertib dan teratur.

Pasal 3

\-ci_-" Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum bertujuan :

a.menciptakan suatu situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamis agar Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan pekerjaannya secara aman, tenteram, tertib dan teratur;
b.mencegah dan menanggulangi adanya gangguan terhadap Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
c.menanggulangi dan meniadakan adanya gangguan yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan.

Pasal 8

Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas di jalan dan pungutan uang terhadap kendaraan yang melintas di jalan.

Pasal 9

(1)Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
(2)Larangan sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

Pasal 10

(1)Setiap orang yang berada di dalam kendaraan/kendaraan umum dilarang:
1. a.membuang sampah kecuali pada tempat yang telah ditentukan;
2. b.meludah sembarangan;
3. c.mengamen; atau
4. d.merokok;
(2)Setiap kendaraan wajib menyediakan tempat sampah dan/atau kantong plastik di dalam kendaraan.

Pasal 11

(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang:
1. a.berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di ruang milik jalan;
2. b.mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan; v_.'
3. c.duduk dan/atau menjemur di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan dan fasilitas umum;
4. d.merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan;
5. e.menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan mengecat serta mencuci kendaraan di jalan;
6. f.memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
7. g.melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
8. h.membuang air besar dan membuang air kecil di jalan, saluran dan fasilitas umum. i^tuigc BABV TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN FASILTAS UMUM
9. n.berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan fasilitas urnurn yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
10. o.bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
11. p.melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
12. q.berjongkok, berdiri dan tidur di atas bangku taman serta membuang sisa sampah dan/atau kotoran pada bangku taman;
13. r.membuang air besar dan membuang air kecil di jalur hijau, dan taman, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k, huruf 1, dan huruf p apabila telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TERTIB SUNGAI, SALURAN, DAN KOLAM

Pasal 13

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

a.membangun tempat mandi, cuci dan kakus, hunian atau tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan tempat penampungan air/embung, dan waduk/ bendungan;
b.memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai serta di dalam kawasan tempat penampungan air /embung, dan waduk/bendungan;
c.memasang/menempatkan keramba di dalam kawasan tempat penampungan air /embung, dan waduk /bendungan;
d.menu tup saluran dan/atau gorong-gorong.

Pasal 14

(1)Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam-kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota;
(2)Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota;
(3)Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai dan/atau waduk /bendungan yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha. T

Pasal 15

Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…