DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2015

Nomor: 18
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2010 diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 1, Ketentuan Pasal 4, Ketentuan Pasal 5, Ketentuan Pasal 9, Ketentuan Pasal 34, Ketentuan Pasal 35, Ketentuan Pasal 36, Ketentuan Pasal 39, Ketentuan Pasal 49, Ketentuan Pasal 55, Ketentuan Pasal 56, Ketentuan Pasal 64, Ketentuan Pasal 65, Ketentuan Pasal 70, Ketentuan Pasal 71, Ketentuan Pasal 77, Ketentuan Pasal 78, Ketentuan Pasal 84, Ketentuan Pasal 85, Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB, Ketentuan Pasal 90, Ketentuan Pasal 91, Ketentuan Pasal 94, Ketentuan Pasal 96, Ketentuan Pasal 97, Ketentuan Pasal 99, Ketentuan Pasal 100

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Banyumas dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; _
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2103 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); ^
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); lO.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
12.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pedaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Pendudduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Pendudduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS T MEMUTUSKAN : ^ Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANYUMAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Seri E) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 22, angka 45, angka 48 dan angka 49 diubah, serta angka 23, angka 24 dan angka 25 dihapus, sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Banyumas.
3.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang- undang sebagai Warga Negara Indonesia.
4.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
5.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Bupati adalah Bupati Banyumas.
8.Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dalam wilayah kerja Kecamatan.
10.Dinas adalah Dinas Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.
11.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.
12.Kecamatan adalah wilayah kerj a Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
13.Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
14.Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas, adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
16.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
17.Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
18.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
19.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nornor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
21.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
22.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
23.Dihapus.
24.Dihapus.
25.Dihapus.
26.Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
27.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
29.Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai dengan pemisahan tersebut bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupannya.
30.Lahir Mati adalah kelahiran bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
31.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. T
32.Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33.Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34.Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35.Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
36.Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
37.Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap 11—"• anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
38.Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
39.Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
40.Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
41.Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
42.Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
43.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
44.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
45.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
46.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
47.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
48.Petugas Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
49.Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non x_ Kementerian atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
50.Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dangan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
51.Data Center adalah tempat/ ruang penyimpanan perangkat Database pada penyelenggara Kabupaten yang menghimpun data kependudukan dinas.
52.Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses Database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
53.Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan indormasi data sesuai dengan bidangnya.
54.Legalisasi adalah pernyataan tentang kebenaran copy dokumen oleh Pejabat yang berwenang.
55.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan huruf g Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan Bupati dengan kewenangan meliputi :

a.melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b.membentuk Dinas yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan Administrasi Kependudukan;
c.pengaturan teknis Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
f.penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan azas tugas pembantuan;
g.penyajian Data Kependudukan berskala Daerah berasal dari data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertangungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
h.koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
1. 3.Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Dinas mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
1. a.melaksanakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
2. b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. c.mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
4. d.menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. e.melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. f.melakukan pengkajian dan mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. g.melakukan pengkajian penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; T
8. h.mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
9. i.melakukan pengelolaan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. j.melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
(2)Tugas pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi penduduk beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKec sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Tugas pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam, dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Tugas pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk persyaratan dan tata cara bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
(2)Petugas Registrasi mempunyai tugas :
1. a.membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas atau UPT Dinas dalam memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
2. b.verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
3. c.verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Orang Asing;
4. d.pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
5. e.pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
6. f.penyerahan Dokumen Kependudukan kepada penduduk;
7. g.membantu Kepala Desa/Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Desa/Kelurahan.
(3)Persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Registrasi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas khusus yang melakukan tugas keamanan negara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk pencatatannya dilaksanakan berdasarkan azas domisili.

7.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Pasal 36 diubah serta huruf b ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1)Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
(2)Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
1. a.tempat domisili orangtua bagi penduduk WNI;
2. b.dihapus;
3. c.tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
4. d.dihapus;
5. e.Orang Asing pemegang Izin Kunjungan;
6. f.anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya.
(3)Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orangtuanya, pencatatan tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
(4)Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orangtuanya.
(5)Dihapus.
(6)Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

(1)Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas.
(2)Dihapus.
(3)Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

9.Ketentuan ayat (1) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

(1)Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya pada domisili penduduk kepada Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
(2)Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara :
1. a.penduduk daerah;
2. b.penduduk di luar daerah.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
(4)Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

10.Ketentuan Pasal 55 ayat (4) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

(1)Setiap pengakuan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPT Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
(5)Persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan ^ Peraturan Bupati.

11.Ketentuan Pasal 56 ayat (4) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…