DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, azas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, peyelenggaran ibadah Haji negara, pengelolaan biaya transportasi jemaah Haji, koordinasi dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ay at (3) dan ayat (4), dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO8 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO9 dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O12 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2OO8 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka peiTu dibentuk Tim Pemandu. Haji Daerah, Tim Kesehatan Haji Daerah, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah serta menfasilitasi biaya pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 195O tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO8 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO9 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO8 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O61);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 20O8 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dilaksanakan berdasarkan azas kemanusiaan, peribadatan, keadilan, profesional, akuntabilitas dan prinsip nirlaba.

Pasal 3

Daerah ini ditetapkan dengan untuk mernberikan kepastian hukum mengenai biaya transportasi dari daerah ke embarkasi dan dari dembarkasi ke daerah dan biaya operasional TPHD dan TKHD serta PPIHD.

(2)Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tu.ju.an untuk pelayanan bagi Jemaah Haji.
(1)Peraturan maksud

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup biaya penyelenggaraan ibadah haji Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggara ibadah haji daerah;
b.penyiapan dan pembiayaan petugas haji daerah;
c.biaya transportasi dan konsumsi jemaah haji;
d.b iaya transportasi barang bawaan jemaah haji; e biaya akomodasi dan koordinasi;
f.pengelolaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah dikoordinasi oleh Bupati.
(2)Untuk kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, Bupati membentuk PPIHD.
(3)Kepala Kantor Kementerian Agama selaku Kepala Staf Penyelenggaraan haji dan sebagai Ketua PPIHD bertugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.
(4)Biaya operasional PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB V

PENYIAPAN DAN PEMBIAYAAN PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 6

(1)Bupati menyiapkan dan mengirimkan Petugas Haji Daerah.
(2)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPHD dannTKHD.
(3)Teknis penyiapan dan pengiriman Petugas Haji Daerah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)TPHD terdiri dari orang-orang yang kompetensi dalam pelaksanaan ibadah haji.
(2)TPHD bertugas membariLu TPHI dan TPIHI. memiliki 1

Pasal 8

dokter dan paramedis yang(1) TKHD terdiri profesional.

(2)TKHD bertugas membantu TKHI dalam memberikan pelayanan kesehatan pada jemaah haji.

Pasal 9

(1)Tata cara pengusulan dan pembiayaan TPHD dan TKHD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)Biaya operasional TPHD dan TKHD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PENGELOLAAN BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 10

(1)Biaya transportasi Jemaah dari Daerah ke embarkasi dan dari clebarkasi ke daerah, dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan haji.
(2)Biaya sebagaiamana dimaksud dalam ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal drundangkan. Agar setiap orang mcngetahuinya, pengundangan Peraturan Daerah memerintahkan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Banyumas. Kabupaten Biundangkan d Pada Tanggal ..^.- SEKRETARiS D. 'im... 's-~ OTSAPTONO, Msi AS imbinalljtarna Mady? NIP 19640116 199003 1 009 IEMBASAN DAERAH KABUPATEN BAKYUMAS TAHUN . NOMOR ...5r. SERI &,,. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal Q 4 |^j^Y 2016l BUPATI BANYUMAS, ACHMAD HUSEIN NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PROVINSIJAWA TENGAH : (3/2016)

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…