Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan SALINAN Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banyumas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 3 Pebruari 2017 BUPATI BANYUMAS ttd ACHMAD HUSEIN Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd FATCHURROCHMAN, S.H. Pembina Tingkat I NIP. 19640322 199309 1 001 Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 3 Pebruari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS ttd Ir.WAHYU BUDI SAPTONO,M.Si. Pembina Utama Madya NIP.19640116 199003 1 009 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI E NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH : (2/2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN BANYUMAS I. UMUM Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banyumas terbentuk berdasarkan kewenangan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sub urusan mineral dan batubara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sub urusan mineral dan batubara telah diubah tidak lagi menjadi kewenangan Kabupaten/kota. Hal ini jelas tersebut dalam Pasal 14 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa "penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral hanya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi", selanjutnya dalam tabel Lampiran Romawi I huruf CC angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mencantumkan kegiatan dalam Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sub urusan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, hal ini jelas mengandung maksud bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sub urusan mineral dan batubara. Sejalan dengan hal-hal dimaksud, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/90 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas dalam diktum KESATU angka 7 dan diktum KEDUA huruf b, memerintahkan agar Bupati Banyumas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bayumas untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banyumas. Keputusan Gubernur dimaksud merupakan kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga yang diamanatkan dalam Keputusan Gubernur dimaksud harus dilaksanakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banyumas. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…