DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, pendirian, nama dan tempat kedudukan, anggaran dasar, asas, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal, saham, organ PT. Banyumas Investama Jaya (PERSERODA), kepegawaian, tahun buku, perencanaan dan pelaporan, penetapan dan penggunaan laba bersih, privatisasi, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, pembubaran dan likuidasi, kerjasama, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk Badan Usaha Milik Daerah diubah yaitu hanya terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah;
c.bahwa untuk menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Banyumas Investama Jaya; SALINAN JDIH Kabupaten Banyumas Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); JDIH Kabupaten Banyumas
9.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANYUMAS INVESTAMA JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5.Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Banyumas Investama Jaya yang selanjutnya disebut PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Banyumas Investama Jaya yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang serta peraturan pelaksanaannya.
6.Organ PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. JDIH Kabupaten Banyumas
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8.Komisaris adalah organ PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi.
9.Direksi adalah organ PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10.Saham adalah tanda penyertaan modal atau kepemilikan dalam PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda).
11.Privatisasi adalah penjualan saham PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
12.Modal adalah sejumlah uang dan/atau barang yang dipergunakan sebagai pokok untuk menjalankan usaha.
13.Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh para pendiri ke dalam rekening bank atas nama perseroan.

BAB II

PENDIRIAN, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, PT. Banyumas Investama Jaya yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Banyumas Investama Jaya beralih badan hukumnya menjadi PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda).
(2)PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Banyumas.

BAB III

ANGGARAN DASAR

Pasal 3

(1)PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. JDIH Kabupaten Banyumas
(2)Anggaran Dasar PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
9. i.nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
12. l.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
13. m.penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
14. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 4

PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi, profesionalisme dan kehati-hatian.

Pasal 5

Maksud pendirian PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) adalah:

a.mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; JDIH Kabupaten Banyumas
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 6

Tujuan pendirian PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) adalah:

a.memperoleh laba dan/atau keuntungan;
b.meningkatkan pendapatan daerah.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, menyelenggarakan usaha- usaha di bidang:

a.Perdagangan;
b.Perindustrian;
c.Jasa;
d.Pertanian, peternakan dan perikanan;
e.Perkebunan dan kehutanan;
f.Pertambangan, energi dan lingkungan hidup;
g.Perhubungan;
h.Pariwisata;
i.Pengelolaan air minum;
j.Pengelolaan limbah industri;
k.Kelistrikan; dan
l.Lain-lain kegiatan usaha.

BAB VI

MODAL

Pasal 8

(1)Modal dasar PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) adalah sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). JDIH Kabupaten Banyumas
(2)Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disetor penuh paling lambat pada Tahun 2020.
(3)Modal dasar yang belum disetor akan dipenuhi paling lambat 5 (lima) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
(4)Perubahan modal dasar ditentukan oleh RUPS.

Pasal 9

(1)Sumber modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
1. a.penyertaan modal;
2. b.hibah; dan
3. c.sumber modal lainnya
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban atas kerugian PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda).
(3)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham
(4)Sumber modal yang berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh RUPS.
(5)Tata cara penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

BAB VII

SAHAM

Pasal 10

(1)Modal PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) terdiri atas saham– saham.
(2)Saham-saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap–tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
(3)Surat–surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama sebagai wakil pemegang saham.
(4)Penentuan Nilai Nominal Saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar. JDIH Kabupaten Banyumas
(5)PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) hanya mengakui 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017